DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mappi Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Mappi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mappi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) huruf b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 2
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yohukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ); 3
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaima telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
12.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
13.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedomamn Teknis Peraturan Desa;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 6 Tahun 2007 Tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAPPI dan BUPATI MAPPI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Mappi;
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Mappi;
3.Kepala Distrik atau sebutan lain adalah pemimpin wilayah Distrik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah; 4
4.Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
5.Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
6.Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Kampung di wilayah Kabupaten Mappi;
7.Badan Permusyawaratan Kampung yang selannjutnya disebut Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8.Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Bamuskam, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskam untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9.Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi;
10.Pengawasan kinerja Kepala Kampung adalah proses monitoring dan evaluasi Bamuskam terhadap pelaksanaan tugas Kepala Kampung;
11.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Kampung kepada Bamuskam atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Kampung dalam satu tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan Bamuskam dalam ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap Bamuskam sebagai lembaga di Kampung yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Kampung di wilayah Kabupaten Mappi. 5

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Bamuskam dalam Peraturan Daearah ini untuk :

a.Mempertegas peran Bamuskam dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
b.Mendorong Bamuskam agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
c.Mendorong Bamuskam dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kampung.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Keanggotaan dan Kelembagaan Bamuskam;
b.Fungsi, Tugas, Hak, Kewajiban dan Kewenangan Bamuskam;
c.Peraturan Tata Tertib Bamuskam;
d.Pembinaan dan Pengawasan; dan
e.Pendanaan

BAB III

KEANGGOTAAN BAMUSKAM

Pasal 5

1) Anggota Bamuskam merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. 2) Jumlah anggota Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah 5 (lima) orang. 3) Penetapan Jumlah anggota Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Kampung. 4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Kampung seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Pasal 6

Pengisian anggota Bamuskam, dilakukan melalui :

a.Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah;
b.Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan; dan
c.Pengisian berdasarkan keterwakilan Marga/Fam. 6

Pasal 7

1.Pengisian anggota Bamuskam berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota Bamuskam dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Kampung.
2.Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Kampung dari wilayah pemilihan dalam Kampung.
3.Wilayah pemilihan dalam Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Kampung yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan Bamuskam.
4.Jumlah anggota Bamuskam dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8

1.Pengisian anggota Bamuskam berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota Bamuskam.
2.Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Kampung yang memenuhi syarat calon anggota Bamuskam serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
3.Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Kampung yang memiliki hak pilih.

Pasal 9

1.Pengisian anggota Bamuskam berdasarkan keterwakilan Marga/Fam sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c dilakukan untuk memilih salah 1 (satu) orang dari Marga-marga asli di Kampung sebagai anggota Bamuskam.
2.Wakil dari Marga/Fam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga asli Kampung yang memenuhi syarat calon anggota Bamuskam serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan Masyarakat Adat.
3.Pemilihan unsur wakil dari Marga/Fam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Adat Kampung. 7

Pasal 10

(1)Pengisian anggota Bamuskam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Kampung paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
(3)Unsur Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)Terdiri dari Sekretaris Kampung, Kaur Pemerintahan dan Kaur Umum.
(4)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan dari Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, LMA, Ketua Dusun dan RT.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mappi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) huruf b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 2
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yohukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ); 3
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaima telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
12.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
13.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedomamn Teknis Peraturan Desa;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 6 Tahun 2007 Tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAPPI dan BUPATI MAPPI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Mappi;
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Mappi;
3.Kepala Distrik atau sebutan lain adalah pemimpin wilayah Distrik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah; 4
4.Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
5.Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
6.Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Kampung di wilayah Kabupaten Mappi;
7.Badan Permusyawaratan Kampung yang selannjutnya disebut Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8.Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Bamuskam, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskam untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9.Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi;
10.Pengawasan kinerja Kepala Kampung adalah proses monitoring dan evaluasi Bamuskam terhadap pelaksanaan tugas Kepala Kampung;
11.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Kampung kepada Bamuskam atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Kampung dalam satu tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan Bamuskam dalam ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap Bamuskam sebagai lembaga di Kampung yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Kampung di wilayah Kabupaten Mappi. 5

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Bamuskam dalam Peraturan Daearah ini untuk :

a.Mempertegas peran Bamuskam dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
b.Mendorong Bamuskam agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
c.Mendorong Bamuskam dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kampung.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Keanggotaan dan Kelembagaan Bamuskam;
b.Fungsi, Tugas, Hak, Kewajiban dan Kewenangan Bamuskam;
c.Peraturan Tata Tertib Bamuskam;
d.Pembinaan dan Pengawasan; dan
e.Pendanaan

BAB III

KEANGGOTAAN BAMUSKAM

Pasal 5

Pasal 6

Pengisian anggota Bamuskam, dilakukan melalui :

a.Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah;
b.Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan; dan
c.Pengisian berdasarkan keterwakilan Marga/Fam. 6

Pasal 7

1.Pengisian anggota Bamuskam berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota Bamuskam dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Kampung.
2.Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Kampung dari wilayah pemilihan dalam Kampung.
3.Wilayah pemilihan dalam Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Kampung yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan Bamuskam.
4.Jumlah anggota Bamuskam dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8

1.Pengisian anggota Bamuskam berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota Bamuskam.
2.Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Kampung yang memenuhi syarat calon anggota Bamuskam serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
3.Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Kampung yang memiliki hak pilih.

Pasal 9

1.Pengisian anggota Bamuskam berdasarkan keterwakilan Marga/Fam sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c dilakukan untuk memilih salah 1 (satu) orang dari Marga-marga asli di Kampung sebagai anggota Bamuskam.
2.Wakil dari Marga/Fam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga asli Kampung yang memenuhi syarat calon anggota Bamuskam serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan Masyarakat Adat.
3.Pemilihan unsur wakil dari Marga/Fam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Adat Kampung. 7

Pasal 10

(1)Pengisian anggota Bamuskam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Kampung paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
(3)Unsur Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)Terdiri dari Sekretaris Kampung, Kaur Pemerintahan dan Kaur Umum.
(4)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan dari Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, LMA, Ketua Dusun dan RT.