DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Bupati, Pengembangan Kapasitas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, Pendidikan, Pendidikan Dasar, Dinas, Kepala Dinas, Pengawas, Manajemen Berbasis Sekolah, Unit Pelaksanaan Teknis, Satuan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah; Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar; Pengorganisasian; Pelaksanaan; Pelaporan; Monitoring dan Evaluasi; Pengembangan Kapasitas; Pendanaan; dan Pembinaan dan Pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan setiap warga Negara mendapatkan pendidikan dasar yang sesuai kebutuhan sehingga dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pendidikan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan dasar, maka diperlukan pengaturan tentang implementasi standar pelayananan minimal pendidikan dasar ;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Mengingat ... Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI dan BUPATI MELAWI Menetapkan : MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2.Bupati adalah Bupati Melawi.
3.Pengembanganan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan atau SPM pendidikan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintah yang baik.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemrintah daerah yang dibahas dan disetujui bersarna oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Standar Pelayanan Minimal pendidikan dasar selanjutnya disebut SPM pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah Kabupaten Melawi.
6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagarnaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7.Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah dasar yang berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Program Paket A, Sekolah Menengah Pertarna (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Program Paket B, atau bentuk lain yang sederajat.
8.Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi.
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi.
10.Pengawas adalah pengawas sekolah SD dan SMP di Kabupaten Melawi
11.Manajemen Berbasis Sekolah selanjutnya disingkat MBS adalah, model pengelolaan sekolah berdasarkan kekhasan, kemarnpuan dan kebutuhan sekolah.
12.Unit Pelaksanaan Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja Dinas Pendidikan yang diberi pelimpahan sebagian tugas, wewenang dan tanggung jawab bidang pendidikan di satu atau beberapa kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalarn setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang mewadahi beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.(penjelasan umum PP 17 /2010). RAR IT

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR

Pasal 2

( 1) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM pendidikan merupakan kewenangan daerah.

(2)Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Penyelenggaraan pendidikan dasar oleh daerah :
  1. 1.tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
  2. 2.jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD /MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
  3. 3.tersedia ruang laboratorium IPA pada setiap SMP dan MTs yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
  4. 4.tersedia satu ruang guru pada setiap SD/MI dan SMP/MTs yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan setiap SMP / MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.
  5. 5.tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, pada setiap SD/ MI dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.
  6. 6.tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, pada setiap SMP/MTs dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
  7. 7.tersedia ...
  8. 7.tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik Sl atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, pada setiap SD /MI;
  9. 8.tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikasi pendidik, dan pada setiap SMP/MTs untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
  10. 9.tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris, pada setiap SMP/MTs;
  11. 10.semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik;
  12. 11.semua kepala SMP /MTs berkualifikasi akademik telah memiliki sertifikasi pendidik; S-1 atau D-IV dan
  13. 12.semua pengawas sekolah satuan pendidikan dan madrasah harus memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik;
  14. 13.pemerintah daerah memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
  15. 14.kunjungan pengawas kesatuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
2. b.Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan:
  1. 1.setiap SD/ MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
  2. 2.setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup semua pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
  3. 3.setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
  4. 4.setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP / MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
  5. 5.setiap guru tetap bekerja 37 ,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
  6. 6.satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) kelas I-II : jam per minggu; b) kelas III : jam per minggu; c) kelas IV-VI : jam per minggu; atau d) kelas VII-IX : jam per minggu;
  7. 7.satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Tahun 2013 sesuai ketentuan yang berlaku;
  8. 8.setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
  9. 9.setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
  10. 10.kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru minimal dua kali dalam setiap semester;
  11. 11.setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepda kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
  12. 12.kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan ulangan kenaikan kelas (UKK) serta ujian akhir (US/ UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada dinas atau kantor kementerian agama kabupaten Melawi pada setiap akhir semester; dan
  13. 13.setiap satuan pendidikan berbasis sekolah (MBS). menerapkan

Pasal 3

pr1nsip-prmns1p manajemen Selain Jenis pelayanan pendidikan di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah kabupaten wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

Pasal 4

SPM pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 diberikan juga bagi daerah khusus/terpencil.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 5

(1)Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM pendidikan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh dinas.
(3)Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM pendidikan dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)Kepala Dinas melakukan sosialisasi ten tang SPM pendidikan dasar melalui media elektronik dan media lainnya.
(2)Kasi Perencanaan membuat format data berdasarkan SPM yang aplikabel.
(3)Kepala Sekolah membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) sekolah pada setiap awal tahun ajaran dan melibatkan semua pengurus komite sekolah.
(4)Kepala Sekolah memasukkan semua pencapaian SPM dalam penyusunan RKT.
(5)Pengawas mengumpulkan data capaian SPM di masing-masing sekolah di wilayah kerjanya.
(6)KaSi Kurikulum mengkoleksi data dari masing-masing sekolah tentang eksistensi SPM.
(7)Kepala Bidang mengusulkan kebijakan atas pencapaian dan gap capa1an SPM di sekolah.
(8)Kepala Bidang menyusun format Survey keluhan masyarakat atas pelayanan pendidikan setiap 4 tahun sekali.
(9)Pengawas melakukan konsultasi dan koordinasi dengan UPT dan bidang dikdas / dikmen. ( 10) Pengawas bersama Komite Sekolah melakukan Survey Keluhan masyarakat atas pelayanan pendidikan pada tiap sekolahnya masing-masing tiap 4 tahun sekali.
(11)Kepala Sekolah membuat janji layanan yang berdasarkan keluhan masyarakat dan ditempel di papan pengumuman.
(12)Kepala Sekolah membuat rekomendasi teknis atas janji layanan.
(13)Kepala Dinas membuat maklumat layanan dan ditandatangani bersama oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan Bupati.
(14)Kepala Sekolah membuat janji layanan yang berdasarkan keluhan masyarakat dan dipajang di papan pengumuman sekolah.
(15)Perencanaan program dan penganggaran SPM pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (14) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/ standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah. BABV PELAPORAN

Pasal 7

(1)Kepala Sekolah menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM pendidikan dasar yang menjadi kewenangannya kepada Kepala UPT dan Kepala Dinas Pendidikan setiap 1 tahun sekali
(2)Pengawas SD wajib menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM di masing-masing sekolah binaannya kepada Kepala UPT tiap 3 bulan sekali.
(3)Pengawas SMP wajib menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM di masing-masing sekolah binaannya kepada Kepala Bidang Dikmen tiap 3 bulan sekali
(4)Kepala UPT menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM pendidikan dasar di wilayah kerja Kepala UPT kepada Kepala Dinas Pendidikan setiap 3 bulan sekali.
(5)Kepala Bidang wajib melaporkan Implementasi SPM kepada Kepala Dinas setiap semester.
(6)Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM pendidikan kepada Bupati.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM pendidikan dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Pengawas sekolah.
(3)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipergunakan sebagai:

a.bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Dinas Pendidikan dalam pencapaian SPM pendidikan;
b.bahan pertimbangan dalam pembinaan dan fasilitas penerapan SPM pendidikan, termasuk pemberian penghargaan bagi sekolah yang berprestasi sangat baik; dan
c.bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada Dinas Pendidikan yang tidak berhasil mencapai SPM pendidikan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 10

Pemerintah daerah wajib melakukan pengembangan kapasitas untuk mencapai SPM pendidikan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…