DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Kepala Dinas, Pejabat, Kepala Desa, Badan, Kehutanan, Kawasan Hutan, Penatausahaan Hasil Hutan Hak atau Hutan Rakyat, Hutan, Hutan Negara, Hutan Hak/Hutan Rakyat, Tanah Masyarakat, Tanah Perkebunan, Hasil Hutan Hak/Tanah Milik, Kayu Kawak/Lama, Kayu Bongkaran, Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Industri Pengolah Kayu Lanjutan (IPKL), Kayu Bulat (KB), Kayu Olahan (KO), Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dan Pengangkutan Hasil Hutan; Azaz, Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup, Pelestarian Fungsi Hutan Hak dan/atau Tanah Milik/Penebangan Pohon; Peredaran Hasil Hutan; Industri Primer Hasil Hutan Kayu; Penampungan Kayu Olahan; Gergaji Rantai dan Bandsaw Keliling; Pembinaan dan Pengendalian, Penyidikan; Larangan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penatausahaan hasil hutan berpengaruh terhadap upaya-upaya untuk mewujudkan kelestarian fungsi hutan, kawasan lindung serta konservasi tanah dan air serta usaha industri primer hasil hutan kayu dan usaha perkayuan;
b.bahwa penatausahaan hasil hutan semat.a-mata dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing usaha serta membuka lapangan kerja yang berdampak pada semangat pembangunan kehutanan berbasis masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Wilayah Kabupaten Melawi. I. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4401);
4.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan kabupaten Sekadau cli Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lemabaran
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3254);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 ten tang Tata Huta.n dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Sert.a Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerinta.han Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); Dengan Persetujuan Bersama T"\WWAN PICRWAKll.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI BUPATI MELAWl

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DI WlLAYAH KABUPATEN MELAWI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Melawi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
7.Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
8.Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Melawi.
9.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10.Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan sistem hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
11.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/ a tau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya keberadaannya sebagai hutan tetap.
12.Penatausahaan Hasil Hutan Hak atau Hutan Rakyat adalah suatu tatanan dalam bentuk pencatatan penerbitan dokumen dan pelayanan yang meliputi perencanaan produksi, penebangan, pengukuran, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan peredarean basil hutan hak atau hutan rakyat.
13.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalarnn persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat di pisahkan.
14.Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
15.Hutan Hak/Hutan Rakyat adalah hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah yang lazim disebut Hutan Rakyat yang di atasnya didominasi oleh pepohonan dalam suatu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati.
16.Tanah Masyarakat adalah tanah pekarangan, tanah sawah, tegalan dan lain-lain yang dibuktikan dengan alas title atau hak atas tanah yang menghasilkan hasil hutan.
17.Tanah Perkebunan adalah tanah yang dibuktikan dengan sertifikat untuk Hak Guna Usaha atau Hak Pakai untuk usaha perkebunan yang menghasilkan
19.Hasil Hutan Hak /Tanah Milik adalah hasil hutan yang berasal dari hutan hak dan/ atau tanah milik.
20.Kayu Kawak/Larna adalah kayu yang masih dapat clipergunakan/diolah sebagai bahan baku industri antara lain bongkaran jembatan, komponen rumah yang didapatkan secara terpisahkan.
21.Kayu Bongkaran rumah adalah kayu yang didapatkan dari hasil bongkaran rumah dan/ a tau sejenisnya.
22.lndustri Primer Hasil Hutan Kayu (JPHHK) adalah industri yang mengolah langsung kayu bulat dan/ atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi berupa kayu gergajian, serpih kayu, veneer, kayu lapis/panel kayu dan barang jadi sebagai kelanjutan proses pengolahan barang setengah jacli.
23.Industri Pengolah Kayu Lanjutan (IPKL) adalah industri pengolah kayu selain industri primer hasil hutan kayu yang mengolah kayu gergajian dan kayu lapis sebagai bahan bakunya untuk cliproses menjadi kusen, pintu, jendela, moulding, dowel, komponen set dan barang jadi lainnya.
24.Kayu Bulat (KB) adalah hasil hutan berupa kayu yang merupakan bagian dari pohon yang clitebang dan dipotong menjacli batang.
25.Kayu olahan (KO) adalah kayu berbentuk persegi dan/atau bentuk lainnya yang cliolah langsung dari kayu bulat (KB).
26.Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokurnen-dokurnen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
27.Pengangkutan hasil hutan adalah kegiatan memindahkan hasil hutan dari suatu tempat ketempat lain atau dari suatu daerah ke daerah lain.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penatausahaan hasil hutan, berasaskan:

a.manfaat dan lestari yakni keberadaan hutan serta usaha industri perkayuan memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan baik secara ekologi, ekonomi, maupun sosial budaya;
b.terbuka yakni informasi yang terkait pembinaan dan pengendalian pemanfaatan dan peredaran kayu bisa cliakses oleh publik secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku;
c.partisipasi yakni mendayagunakan aspirasi, kreasi, inovasi dan potensi masyarakat serta para pihak yang terkait;
d.keadilan yakni clistribusi peran dan manfaat sesuai kontribusi, hak dan kewajiban masing-masing;
e.keserasian yakni mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan daerah dan antara kepentingan ekologi dan sosial budaya dengan kepentingan ekonomi;
f.perlindungan yakni memberikan perlindungan hukum terhadap usaha pemanfaatan dan peredaran kayu yang legal;
g.kearifan Iokal yakni mendayagunakan potensi dan nilai-nilai lokal yang positif sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam Peraturan Daerah ini yang ctimaksud dengan: • ' - -- ---·- --• __._, r __ .. __ ..1 __ -----'----

b.sebagai pedoman dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan dan peredaran hasil hutan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.mendukung upaya pelestarian fungsi hutan, fungsi kawasan lindung dan upaya lindung serta upaya konservasi tanah dan air;
b.mewujudkan usaha industri pengolahan hasil hutan kayu dan perdagangan kayu yang efektif dan efisien;
c.meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing usaha serta membuka lapangan kerja yang berdampak pada semangat pembangunan kehutana berbasis kerakyatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Penatausahaan hasil hutan terbatas pada hasil hutan yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik, termasuk yang berasal dari areal perkebunan serta pengolahan hasil hutan di industri.
(2)Sasaran penatausahaan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kegiatan penghijauan dan usaha hutan rakyat dan/ a tau tanah milik, penebangan pohon, pengangkutan hasil hutan, penampungan hasil hutan dan pengolahan hasil hutan.

BAB IV

PELESTARIAN FUNGSJ HUTAN HAK DAN/ATAU TANAH MILIK

Pasal 6

Setiap orang atau badan wajib mengelola hutan hak dan/atau tanah milik yang dikuasai atau atau dikelolanya sesuai kaidah konservasi tanah dan air.

Pasal 7

(1)Untuk menjamin pemenuhan bahan baku kayu yang legal secara berkesinambungan, setiap IPHHK dapat menjalin kemitraan dengan pemilik hutan hak dan/atau tanah milik atau membangun hutan hak secara sendiri.
(2)Setiap usaha yang memanfaatkan produkjasa lingkungan berupa air dan wisata aJam yang dihasilkan hutan hak, wajib menyediakan sebagian keuntungan usahanya untuk membantu kegiatan penghijauan dan usaha hutan hak dan/ atau tanah milik.
(3)Dinas Kehutanan memfasilitasi kemitraan kegiatan penghijauan atau usaha hutan rakyat antara petani hutan rakyat atau pelestari sumber air dengan pihak yang memanfaatkan hasil hutan hak dan/ a tau tanah milik. BABV PENEBANGAN POHON

Pasal 8

(1)Penebangan pohon dari hutan hak dan/atau tanah milik wajib mendapatkan izin dari Dinas Kehutanan atas nama Bupati.
(3)Penebangan pohon pada lahan yang berfungsi lindung dilakukan secara selektif dengan cara tebang pilih.
(4)Penebangan pohon wajib memperhatikan keamanan keselamatan masyarakat, potensi bencana aJam (banjir dan tanah Jongsor), keberlanjutan fungsi sungai dan sumber mata air serta keanekaragaman hayati.

BAB VI

PEREDARAN HASIL HUTAN

Pasal 9

Peredaran hasil hutan yang berasal dari hutan hak dan/ a tau tanah milik serta industri pengolah hasil hutan, wajib disertai dokumen pengangkutan dan penguasaan hasil hutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…