DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Penyertaan Modal Daerah, Bagian Keuntungan, Keuntungan Bersih, Kas Umum Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Bentuk dan Nilai Penyertaan Modal; Pengawasan; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi. 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI dan BUPATI MELAWI MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MELAWI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Melawi.

2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Melawi.
4.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
5.Bagian Keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten Melawi adalah bagian keuntungan bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi Kabupaten Melawi setelah dikurangi pajak yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Melawi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6.Keuntungan Bersih adalah selisih antara jumlah keseluruhan pendapatan dan jumlah keseluruhan biaya dalam jangka waktu tertentu.
7.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi Kabupaten Melawi, selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Melawi.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi.

BAB II

BENTUK DAN NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

( 1 ) Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Melawi berbentuk uang dan dianggarkan dalam APBD.

(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa uang tunai.
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakankekayaan daerah yang dipisahkan.
(4)Deviden yang diterima dari hasil penyertaan modal di masukkan ke kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Melawi dari Tahun Anggaran 2 0 1 5 sampai dengan Tahun Anggaran 2 0 1 9 adalah sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 Pengalokasian setiap Tahunnya di sesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Melawi.
(3)Ketentuan mengenai pelaksanaan pencairan dana penyertaan modal untuk setiap tahun anggaran berkenaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 4

(1)Bupati berwenang melakukan pengawasan umum terhadap Penyertaan Modal Daerah Pada PDAM Tirta Melawi.
(2)Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengawasan atas Penyertaan Modal.
(3)Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Melawi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala setiap 4 (empat) bulan.
(4)Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Melawi kepada DPRD.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . • Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi. Di etapkan di Nanga Pinoh p a tanggal n . . . Met 10 I� BUPATI MELAWI, . FIRMAN MUNTACO Diundangkan di Nanga Pinoh Pada tanggal }J.... M �1 z, Q I 5" }' SEKRETARIS DAERAH l IVO TI US MULYONO LEMBARAN DAE H KABUPATEN MELAWI TAHUN 2l?.\5 NOMOR -'I NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI, PROVINS! KALIMANTAN BAlMT: ? PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR t TAHUN ?:.0 15 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MELAWI I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk membentuk suatu Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam upaya lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah perlu menggali potensi yang ada untuk lebih dikembangkan melalui Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi Kabupaten Melawi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Melawi dan untuk itu Pemerintah Kabupten Melawi memandang perlu adanya penyertaan modal bagi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi Kabupaten Melawi untuk lebih meningkatkan pelayanan pada kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Penyertaan modal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi. Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Melawi pada PT Bank Kalimantan Barat, adalah: 1 . Penyertaan Modal Daerah pada PDAM bertujuan untuk mengembangkan kegiatan usaha perusahaan dimaksud dan merupakan salah satu usaha menambah Pendapatan Asli Daerah.

2.Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

f"' 1 1 ln 1 n . Ti:.1��

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…