DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Pejabat yang ditunjuk, Badan, Gangguan, Izin Gangguan, Bangunan Usaha, Luas Ruang Usaha, Tim Teknis, Pemeriksaan Lapangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Jasa dan Perdagangan, Kawasan Perumahan, Wisata dan Pertanian Bentangan Lahan, Wajib Retribusi, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Pemeriksaan, dan Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi; Objek dan Subjek Izin Gangguan; Jenis Kegiatan Usaha; Tata Cara Pemberian Izin Gangguan; Pelayanan Perizinan, Masa Berlaku Izin; Retribusi; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap setiap usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian danjatau gangguan;
b.bahwa terhadap pemberian izin tempat usahajkegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian danj atau gangguan, dapat dipungut retribusi yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sejalan dengan dinamika hukum dan perekonomian saat ini, maka pengaturan Retribusi Izin Gangguan yang selama ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.

1.Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); .
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 87). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI Menetapkan dan BUPATI MELAWI MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK IZIN GANGGUAN Pasal 2

Pasal 7

(1)Izin Gangguan diperoleh melalui Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu .
(2)Penandatanganan lzin Gangguan dilakukan oleh Kepala Badan atas nama Bupati. BABVI MASA BERLAKU IZIN Pasal 8
(1)Jangka waktu berlakunya Izin ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
(2)Terhadap Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pendaftaran ulang (Herregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun sekali.
(3)Daftar ulang (Herregistrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan selambat lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo herregistrasi.
(4)Jangka waktu penerbitan Izin Gangguan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.
(5)Dalam rangka pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan pemeriksaan ke lokasi Perusahaan oleh Tim Teknis.

Pasal 9

Dalam hal Pemegang Izin Gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan Izin dimaksud kepada Bupati.

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan jenis usaha dan atau menambah kegiatan usaha, maka lzin Gangguan yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan Pasal 11

(1)Dalam hal pemegang Izin Gangguan memindahtangankan Izin, Merger, Akuisisi data atau Perubahan status perusahaan, harus mengajukan permohonan perubahan Izin Gangguan kepada Bupati.
(2)Setiap terjadi perpindahan hak lzin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pemilik Baru harus mengajukan permohonan perubahan atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak.

Pasal 12

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku atau dicabut apabila:

a.Pemegang Izin menghentikan perusahaannya; b . Pemegang Izin mengubahjmenambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati;
c.Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan;
d.Pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Surat Izin Gangguan;
e.Perubahan peruntukan atau fungsi tanpa pemberitahuan kepada Bupati.

BAB VII

RETRIBUSI

Pasal 13

(1)Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin tempat usahajkegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian danj atau gangguan.
(2)SUbjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat danj atau memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
(3)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wajib retribusi Izin Gangguan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
(1)Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan Indeks Gangguan, Indeks Lokasijlndeks Jalan dan Luas Ruangan Usaha.
(2)Penentuan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut:
1. a.Gangguan Sangat Tinggi dengan Indeks 5
2. b.Gangguan Tinggi dengan Indeks 4
3. c.Gangguan Sedang dengan Indeks 3
4. d.Gangguan Rendah dengan Indeks 2
5. e.Gangguan Sangat Rendah dengan Indeks 1
(3)Penetapan Indeks Jalan didasarkan pada Klasifikasi Jalan sebagai berikut : a . Jalan Negara dengan Indeks 1 b . Jalan Provinsi dengan Indeks 2
1. c.Jalan Kabupaten dengan Indeks 3
2. d.Jalan Desa dengan Indeks 4
(4)Luas Ruang tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan atau luas ruang terbuka yang digunakan untuk tempat usaha dan penunjang tempat usaha.
(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau se1uruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
(2)Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 17

(1)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Perubahan tarif sebagai tindak lanjut peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(1)Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tarif dengan tingkat penggunaan jasa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1 ).
(2)Struktur Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan Perkalian Indeks Gangguan, Indeks Lokasi/Indeks Jalan dan Luas Ruangan Usaha.
(3)Besarnya tarif dasar Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
1. a.kegiatan peruntukan industri, jasa dan perdagangan : Rp. 1.000,00/m 2 ;
2. b.kegiatan wisata : Rp. 1.000,00/m 2 ;
3. c.kegiatan pertanian : Rp. 1.000,00/ m 2 ;
4. d.kegiatan permukiman : Rp. 1.500,00/m 2 .
(4)Besarnya Retribusi untuk setiap perubahan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut : Pemegang Izin yang melaksanakan Merger, Akuisisi dan Perubahan status Perusahaan, dikenakan retribusi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya retribusi.
(5)Untuk setiap penerbitan Herregistrasi Izin Gangguan, dikenakan Retribusi sebesar 30% (tiga puluh persen} dari besarnya Retribusi.

Pasal 20

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
(3)Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
(4)Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran;
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. Pasa121
(1)Penentuan pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
(2)Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk oleh Bupati.
(3)Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur Retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
(4)Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.
(5)Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyararatan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi.
(6)ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1)Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
(2)Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(3)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
(4)Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(1)Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
(4)Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
(5)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 25

(1)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan ataskeberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk rnernberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
(3)Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besamya Retribusi yang terutang.
(4)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan l keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 26

(1)Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
(1)Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
(2)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
(4)Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi terse but;
(5)Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
(6)Jika pengembalian ke1ebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian ke1ebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
(2)Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
1. a.diterbitkan Surat Teguran; atau
2. b.ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
(3)Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
(4)Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum me1unasinya kepada Pemerintah Daerah;
(5)Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…