DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Bupati, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Saham, Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Daerah dan Deviden; Bentuk dan Jumlah Penyertaan Modal; Pengawasan; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroaan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat. 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ten tang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI dan BUPATI MELAWI MEMUTUSKAN : Menetapkan PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Melawi;

2.Bupati adalah Bupati Melawi;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6.Saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Lembaga atau Badan U saha yang dapat dinilai dengan uang;
7.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan kredit.
8.Deviden adalah jasa penyertaan modal yang dapat dinilai saham dan uang yang ditanamkan dihitung secara tahunan.

BAB II

BENTUK DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

( 1 ) Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida berbentuk uang dan dianggarkan dalam APBD.

(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa pembelian saham.
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 3

( 1 ) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida dari Tahun Anggaran 2 0 1 5 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2)Ketentuan mengenai pelaksanaan pencairan dana penyertaan modal untuk setiap tahun anggaran berkenaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 4

( 1) Bupati berwenang melakukan pengawasan umum terhadap penyertaan modal daerah pada PT. Jamkrida.

(2)Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengawasan atas Penyertaan Modal.
(3)Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan penyertaan modal daerah pada PT. Jamkrida sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala setiap 4 (empat) bulan.
(4)Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal daerah pada PT. Jamkrida kepada DPRD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi. Ditetapkan di Nanga Pinoh pad tanggal \ I . . . Me 1 :LO 1 5 BUPATI MELAWI, � Diundangkan di Nanga Pinoh � Pada tanggal I J.. . . M e"\ 2 Q I� ' \ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, \. IVO TI US MULYONO LEMBARAN DAE H KABUPATEN MELAWI TAHUN .2� 1 .5 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI, PROVINS! KALIMANTAN BARAT: '4 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR .. . TAHUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT I. PENJELASAN UMUM Kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha, serta membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Usaha ini juga memiliki peran strategis dalam perekonomi daerah dan nasional. Sulitnya akses pada sumber pembiayaan yang menjadi permasalahan utama menyebabkan timbulnya kendala dalam pengembangan dan pertumbuhan koperasi dan UMKM sehingga menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan yang ada, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat sebagai salah satu infrastruktur ekonomi yang kehadirannya diperlukan dalam rangka meningkatkan akses layanan permodalan bagi koperasi dan UMKM. Lembaga ini dapat membantu dalam pemenuhan persyaratan j aminan ( collaterals yang selama ini membe bani koperasi dan UMKM. Dalam rangka pengembangan ekonomi dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi perlu mengatur penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Melawi yang ditetapkan dan dianggarkan setiap tahun dalam APBD Kabupaten Melawi mulai Tahun Anggaran 2 0 1 5 sampai dengan Tahun Anggaran 2 0 1 9 . Tuiuan . . . Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Melawi pada Pf. Jamkrida adalah:

a.membantu peningkatan usaha Pf. Jamkrida dalam memperlancar kegiatan ekonomi khususnya koperasi dan UMKM serta mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah;
b.mendapatkan keuntungan berupa deviden tahunan yang dihitung secara prorate/presentase saham sebagai Pendapatan Asli Daerah;
c.ikut serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah. II. PENJELASANPASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…