DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Bupati, Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Saham, Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Deviden, dan Rapat Umum Pemegang Saham; Bentuk dan Nilai Penyertaan Modal; Pengawasan; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 1 ayat

(5)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014. 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7.Peraturan . . .
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2 0 1 1 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI dan BUPATI MELAWI MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Melawi.

2.Bupati adalah Bupati Melawi.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam Rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7.Pemegang . . .
7.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
8.Saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Lembaga atau Badan Usaha yang dapat dinilai dengan uang.
9.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank Kalbar adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang lembaga Keuangan Perbankan.
10.Deviden adalah jasa penyertaan modal yang dapat dinilai saham dan uang yang ditanamkan dihitung secara tahunan. 1 1 . Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS, adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Kalbar.

BAB II

BENTUK DAN NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

( 1) Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar berbentuk uang dan dianggarkan dalam APBD.

(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa pembelian saham.
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(4)Deviden yang diterima dari hasil penyertaan modal di masukkan ke kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 Pengalokasian setiap Tahunnya di sesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Melawi.
(3)Ketentuan mengenai pelaksanaan pencairan dana penyertaan modal untuk setiap tahun anggaran berkenaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 4

(1)Bupati berwenang melakukan pengawasan umum terhadap Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Kalbar.
(2)Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengawasan atas Penyertaan Modal.
(3)Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Kalbar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala setiap 4 (empat) bulan.
(4)Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal daerah pada PT. Bank Kalbar kepada DPRD.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi. Ditetapkan di Nanga Pinoh ... pa tanggal \ I . . . M.�l ')._o l� BUPATI MELAWI, I FIRMAN MUNTACO - Diundangkan di Nanga Pinoh Pada tanggal 11 .. Kal :2. 0 1 � l \ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,\- l. IVO T US MULYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN UJ.15 NOMOR � NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI, PROVINS! KALIMANTAN BARAT: '7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR �.TAHUN ..�O I � TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT I. PENJELASAN UMUM Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan salah satu Badan U saha Milik Daerah yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Guna mencapai sasaran PT Bank Kalimantan Barat untuk masuk kedalam kelompok Bank Regional dan sekaligus Bank Devisa, meningkatkan daya saing di dunia perbankan serta pengembangan perekonomian daerah, perlu diatur penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Melawi yang ditetapkan dan dianggarkan setiap tahun dalam APBD Kabupaten Melawi mulai Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019. Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Melawi pada PT Bank Kalimantan Barat, adalah:

a.membantu PT. Bank Kalbar guna dapat masuk pada kelompok Bank Regional sekaligus sebagai Bank Devisa
b.membantu meningkatkan daya saing PT. Bank Kalbar dalam mengembangkan dan mendukung pengembangan ekonomi daerah;
c.mendapatkan keuntungan berupa deviden tahunan yang dihitung secara prorate/ presentase saham sebagai Pendapatan Asli Daerah;
d.ikut serta dalam membantu PT. Bank Kalbar dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…