DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

beberapa perubahan ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah dan ayat (2) dihapus; ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah dan ayat (2) Pasal 3 dihapus; Ketentuan ayat (3) Pasal 9 dihapus; Ketentuan ayat (3) Pasal 12 dihapus; Ketentuan ayat (2) Pasal 13 dihapus; Ketentuan Pasal 20 dihapus; Ketentuan ayat (3) Pasal 21 dihapus; Ketentuan ayat (4) Pasal 22 dihapus; Ketentuan ayat (2) Pasal 23 dihapus; Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 24 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah, ayat (2) Pasal 27 dihapus; Ketentuan Pasal 28 dihapus; Ketntuan ayat (3) Pasal 29 dihapus; Ketntuan Pasal 34 dihapus; Ketentuan ayat (3) Pasal 35 dihapus; Ketentuan Pasal 38 dihapus, Ketntuan ayat (3) Pasal 39 dihapus; Ketentuan Pasal 42 dihapus; Ketentuan ayat (1) dn ayat (20 Pasal 45 diubah; Ketentuan Pasal 46 diubah; Ketentuan Pasal 47 dihapus, Ketentuan Pasal 51 dihapus; Ketentuan ayat (3) Pasal 52 dihapus; Ketentuan ayat (2) Pasal 53 dihapus; Ketentuan ayat (2) Pasal 54 diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 55 diubah, ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 55 dihapus; Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 59 diubah dan ayat (2) dihapus); Ketentuan Pasal 60 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 64 diubah dan ditambahkan 1 huruf, dan ketentuan ayat (2) Pasal 64 diubah; Ketentuan Pasal 65 diubah; Ketentuan Pasal 70 dihapus; Ketentuan Pasal 72 dihapus; Ketentuan Pasal 73 diubah; Ketentuan Pasal 74 dihapus; Ketentuan ayat (4) Pasal 76 dihapus; Ketentuan Pasal 77 Bab VIII diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 78 diubah, ayat (3) Pasal 78 dihapus; Ketentuan Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 Bab IX diubah; Ketentuan Diantara Bab IX dan Bab X disisipkan 2 Bab; Ketentuan Diantara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 2 Pasal yakni Pasal 98A dan Pasal 98B; dan Ketentuan Pasal 99 diubah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturan Daerah tentangPerubahanAtasPeraturanDaerah KabupatenMelawiNomor4 Tahun2011 ten tang AdministrasiKependudukan. Mengingat1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor34Tahun2003 tentang PembentukanKabupatenMelawidanKabupatenSekadaudi PropinsiKalimantanBarat(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2003Nomor149,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4344);

3.Undang-Undang... 3.Undang-UndangNomor23Tahun2006 tentang AdministrasiKependudukan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2006Nomor124,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4674)sebagaimanatelah diubahdenganUndang-UndangNomor24Tahun2013 tentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor23Tahun 2006tentangAdministrasiKependudukan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2013Nomor232, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5475); 4.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2014Nomor244,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5587); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAHKABUPATENMELAWI dan BUPATI MELAWI MEMUTUSKAN: MenetapkanPERATURAN DAERAH TENTANGPERUBAHANATASPERATURAN DAERAHKABUPATENMELAWI NOMOR4 TAHUN 2011TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. PasalI BeberapaketentuandalamPeraturanDaerahKabupatenMelawiNomor4 Tahun 2011 ten tangAdministrasiKependudukan(LembaranDaerahKabupatenMelawi Tahun2011Nomor4,TambahanLembaranDaerahKabupatenMelawiNomor90) diubahsebagai berikut:
1.Ketentuan angka 6, angka29, angka31,dan angka36Pasal1diubah, dan angka 7, angka8, angka9, angka 33 dan angka37 Pasal1dihapus, sehingga Pasal1berbunyi sebagai berikut: pa<al 1 Pasal 1 DalamPeraturanDaerahini,yang dimaksuddengan: 1.DaerahadalahKabupatenMelawi; 2.PemerintahDaerah adalahBupatibesertaPerangkatDaerahsebagaiunsur penyelenggaraPemerintahDaerah; 3.BupatiadalahBupatiMelawi; 4.DewanPerwakilanRakyatDaerahyangselanjutnyadisingkatDPRDadalah DewanPerwakilanRakyatDaerahKabupatenMelawi; 5.Dinas adalahDinasKependudukandanPencatatanSipilKabupatenMelawi; 6.InstansiPelaksanaadalahperangkatpemerintahkabupaten/kotayang bertanggung jawabdanberwenangmelaksanakanpelayanandalam urusan AdministrasiKependudukan; 7.Dihapus; 8.Dihapus; 9.Dihapus; 10.Kecamatan adalahwilayahkerjacamatsebagaiPerangkatDaerah KabupatenMelawi; 11.Kecamatan adalahwilayahkerjaCamatdiKabupatenMelawi; 12.Desaadalahkesatuanmasyarakathukumyang memilikibatas-batas wilayahyang berdasarkan asalusul dan adatistiadatsetempatyang diakui dandihormatidalamsistemPemerintahanNegaraKesatuanRepublik Indonesia;
13.RukunTetanggayangselanjutnyadisingkatRTadalah rukun tetanggayang beradadi wilayahKabupatenMelawi; 14.RukunWargayang selanjutnyadisingkatRWadalah rukunwargayang beradadiwilayahKabupatenMelawi; 15.AdministrasiKependudukan adalah rangkaiankegiatanpenataandan penertibandalampenerbitandokumendanDataKependudukanmelalui PendaftaranPenduduk,PencatatanSipil,pengelolaaninformasiAdministrasi Kependudukansertapendayagunaan hasilnya untukpelayananpublikdan pembangunansektorlain;
16.Penduduk adalahWargaNegaraIndonesiadanOrangAsing yang bertempat tinggal diIndonesia;
17.PendudukKabupatenMelawiadalahWargaNegaraIndonesia danOrang Asing yang bertempat tinggal di KabupatenMelawi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 18.WargaNegaraIndonesiaadalahorang-orangbangsaIndonesiaaslidan orang-orangbangsalainyangdisahkandenganUndang-Undangsebagai WargaNegaraIndonesia; 19.OrangAsingadalahorang bukanWargaNegaraIndonesia;
20.IzinTinggal Terbatas adalahizin tinggalyang diberikankepadaOrangAsing untuktinggaldiwilayahNegaraKesatuanRepublikIndonesiadalamjangka waktuyangterbatassesuaidenganketentuanPeraturanPerundang- undangan; 21.IzinTinggalTetapadalahizintinggalyang diberikankepadaOrangAsing untuk tinggalmenetapdiwilayahNegaraKesatuanRepublikIndonesia sesuaidenganketentuanPeraturanPerundang-undangan; 22.PendudukRentanAdministrasiKependudukan adalahpendudukyang mengalamihambatandalammemperolehdokumenpendudukyang disebabkanolehbencanaalam,kerusuhansosialdanorang-orangterlantar sertakomunitas terpencil; 23.PendaftaranPenduduk adalahpencatatanbiodataPenduduk,pencatatan ataspelaporanPeristiwaKependudukandanpendataanPenduduk rentan AdministrasiKependudukansertapenerbitanDokumenKependudukan berupakartuidentitasatausuratketerangankependudukan; 24.PeristiwaKependudukanadalahkejadianyang dialamiPendudukyang harusdilaporkankarenamembawaakibatterhadap penerbitan atau perubahanKartuKeluarga,KartuTandaPendudukdan/atausurat keterangankependudukanlainnyameliputi pindahdatang,perubahan alamat,sertastatustinggal terbatasmenjaditinggaltetap; 25.NomorIndukKependudukan,selanjutnyadisingkatNIK,adalahnomor identitasPendudukyang bersifatunik ataukhas,tunggal danmelekatpada seseorang yangterdaftarsebagaiPendudukIndonesia; 26.Keluargaadalahseseorangataukelompokorang yang mempunyai hubungandarahdan/atauoranglainyang tinggal dalamsatu rumah atau bangunandan terdaftardalamKartuKeluarga; 27.KartuKeluarga,selanjutnyadisingkatKK,adalah kartuidentitas keluarga yang memuatdata tentang nama,susunandan hubungandalam keluarga, sertaidentitas anggota keluarga;
28.AnggotaKeluarga adalahorang-orang yang nama danidentitas biodatanya tercantum dalamKartuKeluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga;
29.Kartu ... 29.KartuTandaPendudukElektronik,selanjutnyadisingkatKTP-el,adalah KartuTandaPendudukyang dilengkapichipyangmerupakanidentitas resmipenduduksebagaibuktidiriyangditerbitkanolehInstansiPelaksana;
30.PencatatanSipiladalahpencatatanPeristiwaPentingyangdialamioleh seseorang dalam registerPencatatanSipilpadaInstansiPelaksana; 31.PejabatPencatatanSipiladalahpejabatyang melakukanpencatatan PeristiwaPentingyang dialami seseorang padaInstansiPelaksanayang pengangkatannyasesuaidenganketentuanPeraturanPerundang-undangan; 32.DokumenPencatatanSipiladalahbukti otentikhasilpencatatanberupa akta-aktacatatansipilyangmeliputiaktakelahiran,aktaperceraianbagi yang bukanberagamaIslam,pengakuandanpengesahananak, pengangkatananak/adopsi,kematian,gantinama,sertaperistiwapenting lainnya; 33.Dihapus; 34.PeristiwaPentingadalahkejadianyang dialamiolehseseorangmeliputi kelahiran,kematian,lahirmati,perkawinan, perceraian,pengakuan anak, pengesahananak,pengangkatananak,perubahannamadanperubahan statuskewarganegaraan;
35.PindahDatangPenduduk adalahperubahanlokasitempattinggaluntuk menetap karenaperpindahandari tempatasalketempat tujuan; 36.DokumenKependudukandalahdokumenresmi yang diterbitkanoleh Instansi Pelaksanayang mempunyaikekuatanhukumsebagai alatbukti autentikdihasilkandaripelayananpendaftaranpendudukdanpencatatan sipilmeliputibiodatapenduduk, KK, KTP-el,suratketerangan kependudukandanAktaPencatatanSipil; 37.Dihapus; 38.Biodatapenduduk adalahketeranganyang berisielemendata tentang jati diri,informasi dasarserta riwayatperkembangandanperubahanperistiwa penting danperistiwakependudukanyang dialami seseorang; 39.DataKependudukan adalahdataperseorangandan/ataudata agregatyang terstruktursebagai hasil darikegiatanPendaftaranPendudukdan PencatatanSipil;
40.PetugasRegistrasiadalahpegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporanPeristiwaKependudukan danPeristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajianDataKependudukan di desa/kelurahan atau namalainnya;
41.Sistem ... 41.SistemInforrnasiAdministrasiKependudukan,selanjutnyadisingkatSIAK, adalahsisteminforrnasiyang memanfaatkanteknologiinforrnasidan komunikasiuntukmemfasilitasipengelolaaninforrnasiadministrasi kependudukanditingkatPenyelenggaradanInstansiPelaksanasebagaisatu kesatuan; 42.DataPribadiadalahdataperseorangan tertentuyangdisimpan,dirawat,dan dijagakebenaransertadilindungikerahasiaannya; 43.KantorUrusanAgamaKecamatan, selanjutnyadisingkatKUAKec,adalah satuankerjayangmelaksanakanpencatatannikah,talak,cerai,danrujuk padatingkatkecamatanbagiPendudukyangberagamaIslam; 44.UnitPelaksanaTeknisInstansiPelaksana,selanjutnyadisebutUPTInstansi Pelaksana,adalahsatuankerjaditingkatkecamatanyang bertanggung jawabkepadaInstansi Pelaksana;
45.PenyidikPegawaiNegeriSipilyang selanjutnyadisingkatPPNSadalah PejabatPegawaiNegeriSipiltertentudilingkunganPemerintahanDaerah yang diberiwewenangkhususolehUndang-Undanguntukmelakukan penyidikan terhadappelanggaranPeraturanDaerah; 46.SatuanKerjaPerangkatdaerahyang selanjutnyadisingkatSKPDadalah perangkatdaerahpadapemerintahdaerahselakupengguna anggaran/penggunabarang. 2.Ketentuan ayat(1)Pasal2diubahdan ayat(2)dihapus, sehinggaPasal2 berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 2

(1)KriteriapendudukKabupatenMelawiadalah: a.Memiliki kartuidentitasresmi sebagai pendudukKabupatenMelawi;
1. b.WargaNegaraIndonesia turuntemuruntinggal menetap diKabupaten Melawitanpamemiliki dokumenkependudukandan/atauWargaNegara Indonesiayangtelahmenetap diKabupatenMelawiselama6(enam) bulanberturut-turutdan telahmemiliki dokumenkependudukandari daerahKabupaten/Kotalain sebelum terbitnyaUndang-UndangNomor 26Tahun2006;
2. c.PendudukWargaNegaraIndonesiayang datang keKabupatenMelawi dengan membawaSuratKeteranganPindahWargaNegaraIndonesia (SKPWNI)yang diterbitkanolehInstansi Pelaksanadaerah asal dan telah diterimaolehInstansi Pelaksana di KabupatenMelawi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. d.Dihapus
4. e.Dihapus
5. f.Warga Negara Indonesia yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) tahun di Luar Negeri termasuk Tenaga Kerja Indonesia dan memiliki dokumen kependudukan Kabupaten Melawi sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan telah kembali ke Kabupaten Melawi untuk menetap tetapi belum melapor ke Instansi Pelaksana.
(2)Dihapus

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah dan ayat (2) pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
1. a.dokumen kependudukan;
2. b.pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. c.perlindungan atas data pribadi;
4. d.kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
5. e.informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/ atau keluarganya; dan
6. f.ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana, setelah adanya penetapan pengadilan.
(2)Dihapus

4.Ketentuan ayat (3) Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Ketua RT mencatat dalam buku register semua keterangan/pengantar yang diberikannya kepada pemohon pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
(2)Setiap 3 (tiga) bulan ketua RT menyampaikan laporan perkembangan penduduk/warganya kepada Lurah/ desa melalui Petugas Registrasi yang ditembuskan kepada ketua RW setempat;
(3)Dihapus

5.Ketentuan ayat (3) Pasa 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)NIKsebagaimanadimaksudpadaPasal11 ayat(1)Peraturanini,terdiridari 16(enambelas)digitterdiridari: a.6(enam)digitpertamakodewilayahprovinsi,kabupaten/kotadan kecamatantempattinggalpadasaatmendaftar; b.6(enam)digitkeduaadalah tanggal,bulandantahunkelahirandan khususuntukperempuantanggallahimyaditambahangka40; dan c.4(empat)digitterakhirmerupakannomorurutpenerbitanNIKyang diprosessecaraotomatisdenganSIAK.
(2)NIKyang ditulisdalam16(enambelas)digitsebagaimanadimaksudpada ayat(1) Pasalini,diletakkanpadaposisimendatar;
(3)Dihapus 6.Ketentuan ayat(2)Pasal13dihapus, sehinggaPasal13berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 13

(1)Dalam hal terjadi perubahanalamatpenduduk,DinasKependudukandan CatatanSipil wajib menyelenggarakanpenerbitanperubahandokumen pendaftaranpendudukberdasarkanpelaporanpenduduk;
(2)Dihapus 7.KetentuanPasal20dihapus 8.Ketentuanayat(3)Pasal 21 dihapus, sehinggaPasal21 berbunyisebagaiberikut:

Pasal 21

(1)PendudukWNIyang tinggal di perbatasan antar negarayangbermaksud melintasbatas negaradiberibukupaslintasbatasolehinstansi yang berwenang sesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan;
(2)Penduduk sebagaimanadimaksud pada ayat(1) Pasalini, yangtelah memperolehbukupaslintas bataswajib melaporkanidentitasnya kepada DinasKependudukandanCatatanSipil KabupatenMelawi;
(3)Dihapus

9.Ketentuan ayat(4)Pasal 22 dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Instansi pelak:sana wajib melak:ukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi:
1. a.penduduk korban bencana alam;
2. b.penduduk korban bencana sosial;
3. c.orang terlantar;
4. d.komunitas terpencil.
(2)Penduduk penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini, dapat dilakukan di tempat sementara;
(3)Hasil pendataan sebagaimana dimak:sud pada ayat (2) Pasal ini, digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan;
(4)Dihapus

10.Ketentuan ayat (2) Pasal 23 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

( 1) Penduduk yang tidak: mampu melak:sanak:an sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Petugas Registrasi atau meminta bantuan kepada orang lain;

(2)Dihapus

11.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelak:sana ditempat bayi/ anak: dilahirkan dan/ atau ditempat domisili ibunya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak: kelahiran.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimak:sud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
(3)Pencatatan kelahiran dalam register ak:ta kelahiran dan penerbitan kutipan ak:ta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran sesorang yang tidak: diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
(4)Kutipan Akta Kelahiran sebagairnana dirnaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disirnpan pada Instansi Pelaksana.

12.Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah, ayat (2) Pasal 27 dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1)Pelaporan kelahiran sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 24 ayat (1) yang rnelarnpaui batas waktu 60 (enarn puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah rnendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana seternpat.
(2)Dihapus.

13.Ketentuan Pasal 28 dihapus
14.Ketentuan ayat (3) Pasal 29 dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

( 1) Setiap lahir rnati wajib dilaporkan oleh orang tua dari anak yang lahir atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Melawi rnelalui Ketua RT seternpat paling larnbat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir rnati;

(2)Pejabat Pencatat Sipil sebagairnana pada ayat (1) Pasal ini, rnenerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati;
(3)Dihapus

15.Ketentuan Pasal 34 dihapus
16.Ketentuan ayat (3) Pasal 35 dihapus, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…