Setiap pemegang surat izin berkewajiban memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan keindahan serta harus mempergunakan tempat sesuai peruntukannya. BABIV KETENTUAN PERIZINAN DAN LARANGAN Pasal 8
(1)Permohonan yang telah diputuskan untuk disetujui mendapat izin pemakaian untuk menempati tempat beIjualan yang telah disediakan.
(2)Hak pemakaian yang berada pada pemegang lZln tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
(3)Bilamana karena sesuatu dan lain hal pemegang izin tidak dapat melanjutkan usahanya, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan surat izin berikut tempat yang diperuntukkan baginya secara baik kepada Bupati tanpa menuntut ganti rugi.
BABV GOWNGAN RETRIBUSI Pasal 9 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. BABVI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 10 Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar dan/ atau pertokoan. BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 11 ( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi harga pasar.
(3)Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menutupi biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal dalam penyelenggaraan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasa112 ( 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas kios dan los, lokasi, klasifikasi, luas kios/l08 danjangka waktu pemakaian.
(2)Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di wilayah daerah tersebut.
(3)Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayananfjasa, yang merupakan
b.unsur ketentuan yang dikehendaki per satuan jasa.
(4)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pasal ini meliputi :
a.biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
b.biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
c.biaya modal, yang berkaitan degan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
d.biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga pinjaman jangka pendek.
(5)Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Pasal ini ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dan dari modal.
(6)Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
a.Klasif~siK1os KLASIFIKASI JENIS LUAS TARIF BANGUNAN Kelas A Permanen Diatas 10 M2 Rp 150.000,-I Bulan Permanen sid 9,9 M2 Rp 100.000, -I Bulan Kelas B Permanen Diatas 10 M2 Rp 60.000,-I Bulan sid 9,9 M2 Rp 50.000,-I Bulan Kelas C Permanen Diatas 8 M2 Rp 50.000, -I Bulan Permanen sid 7,9 M2 Rp 40.000,-I Bulan Semi Permanen Diatas 8 M2 Rp 35.000,-/Bulan Semi Permanen sid 7,9 M2 Rp 30.000,-I Bulan
b.Klasifikasi Pertokoan KLASIFlKASI JENIS LUAS TARIF BANGUNAN Kelas A Permanen sid 12 M2 Rp 200.000,-/Bulan Permanen 12 M2 sid 24 M2 Rp 350.000, -I Bulan Permanen Diatas 24 M2 Rp 500.000, -I Bulan
c.Tempat Pelelangan KLASIFIKASI JENIS LUAS TARIF BANGUNAN - Ikan Permanen 60 M2 sid 150 M2 Rp 2.000,-/hari - Hewan Temak :
a.Sapi/Kerbau Permanen 60 M2 sid 150 M2 Rp 2.000,-Ihari
b.Kambing/Babi Permanen 60 M2 sid 150 M2 Rp 2.000,-Ihari
c.Ayam Permanen 60 M2 sid 150 M2 Rp 2.000,-/hari - Hasil Bumi Pennanen 60 M2 sid 150 M2 Rp 2.000,-/hari BABX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 14 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang larnanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.