DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Pejabat, Badan, Pasar Grosir dan atau Pertokoan, Pertokoan, Tempat Pelelangan, Kios, Izin Pemakaian, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Pasar Grosir, Wajib Retribusi, Masa Retribusi, Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Keberatan, Pemeriksaan, dan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Hak dan Kewajiban, Ketentuan Perizinan dan Larangan; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Surat Pendaftaran; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Kedaluarsa Penagihan; Insentif; Ketentuan Pidana; Penyidikan; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf b dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/ atau pertokoan merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan daerah;
c.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengaturan Retribusi selama ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pasar Pemerintahan Daerah, perlu diganti untuk disesuaikan kemba1i;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar Grosir dan I atau pertokoan.

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang ...
4.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau eli Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI Menetapkan dan BUPATI MELAWI, MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAUPERTOKOAN BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3.Bupati adalah Bupati Melawi;
4.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah, sesuai Peraturan Perundang-undangan;
5.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6.Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakanj diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
7.Pertokoan adalah fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada suatu atau wilayah tertentu yang ditetapkan sebagai daerah pertokoan dan merupakan tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi seeara eeeran;
8.Tempat pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara langsung;
9.Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari Iantai sampai dengan langit-Iangit yang dipergunakan untuk beIjualan.
10.lzin Pemakaian adalah 1Z1n yang diberikan oleh Bupati kepada pemakai/ pengguna bangunan pasar;
11.Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prisip komersial yang meliputi :

a.pelayanan dengan menggunakanjmemanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan seeara optimal; dan/ atau
b.pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan seeara memadai oleh pihak swasta
1. 12.Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, temak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan/ disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar dan pihak swasta;
2. 13.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
3. 14.Masa Retribusi adalahjangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar dan atau pertokoan;
4. 15.Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
5. 16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi yang terutang;
6. 17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jUmlah retribusi yang telah ditetapkan;
7. 18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah keIebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi Iebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
8. 19.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selajutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
9. 20.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dioersamakan. SKRDKBT d~n ~KRnT .R VQna
10. 21.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang- undangan Retribusi Daerah;
11. 22.Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang teIjadi serta menemukan tersangkanya. BABII NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran bagi setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/ memanfaatkan fasilitas Pasar Grosir dan Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Obyek Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan adalah penyediaan fasilitas berupa Pasar Grosir berbagai jenis barang dan fasilitas/pertokoan yang di kontrakkan atau disewakan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai Pasar Grosir dan Pertokoan.
(3)Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan atau pertokoaan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan U saba Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar Grosir dan/ atau pertokoan.

(1)Setiap orang pribadi atau badan mempunyai hak untuk menempati/ memakai fasilitas pasar dan atau pertokoan yang disediakan Pemerintah Daerah.
(2)Untuk mendapatkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan izin pemakian/menempati secara tertulis kepada Bupati.
(3)Syarat-syarat dan tata cara mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5

Pasal 6

(1)Pemegang surat izin wajib menjaga dan memelihara tempat usahanya sebagai pemakai yang baik dan bertanggung jawab.
(2)Pemegang surat izin tidak diperbolehkan mengubah, menambah dan mengurangi bentuk dan luas bangunan asH.

Pasal 7

Setiap pemegang surat izin berkewajiban memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan keindahan serta harus mempergunakan tempat sesuai peruntukannya. BABIV KETENTUAN PERIZINAN DAN LARANGAN Pasal 8

(1)Permohonan yang telah diputuskan untuk disetujui mendapat izin pemakaian untuk menempati tempat beIjualan yang telah disediakan.
(2)Hak pemakaian yang berada pada pemegang lZln tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
(3)Bilamana karena sesuatu dan lain hal pemegang izin tidak dapat melanjutkan usahanya, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan surat izin berikut tempat yang diperuntukkan baginya secara baik kepada Bupati tanpa menuntut ganti rugi. BABV GOWNGAN RETRIBUSI Pasal 9 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. BABVI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 10 Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar dan/ atau pertokoan.
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi harga pasar.
(3)Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menutupi biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal dalam penyelenggaraan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di wilayah daerah tersebut.
(3)Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayananfjasa, yang merupakan
1. b.unsur ketentuan yang dikehendaki per satuan jasa.
(4)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pasal ini meliputi :
1. a.biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
2. b.biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
3. c.biaya modal, yang berkaitan degan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
4. d.biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga pinjaman jangka pendek.
(5)Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Pasal ini ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dan dari modal.
(6)Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Klasif~siK1os KLASIFIKASI JENIS LUAS TARIF BANGUNAN Kelas A Permanen Diatas 10 M2 Rp 150.000,-I Bulan Permanen sid 9,9 M2 Rp 100.000, -I Bulan Kelas B Permanen Diatas 10 M2 Rp 60.000,-I Bulan sid 9,9 M2 Rp 50.000,-I Bulan Kelas C Permanen Diatas 8 M2 Rp 50.000, -I Bulan Permanen sid 7,9 M2 Rp 40.000,-I Bulan Semi Permanen Diatas 8 M2 Rp 35.000,-/Bulan Semi Permanen sid 7,9 M2 Rp 30.000,-I Bulan
2. b.Klasifikasi Pertokoan KLASIFlKASI JENIS LUAS TARIF BANGUNAN Kelas A Permanen sid 12 M2 Rp 200.000,-/Bulan Permanen 12 M2 sid 24 M2 Rp 350.000, -I Bulan Permanen Diatas 24 M2 Rp 500.000, -I Bulan
3. c.Tempat Pelelangan KLASIFIKASI JENIS LUAS TARIF BANGUNAN - Ikan Permanen 60 M2 sid 150 M2 Rp 2.000,-/hari - Hewan Temak :
4. a.Sapi/Kerbau Permanen 60 M2 sid 150 M2 Rp 2.000,-Ihari
5. b.Kambing/Babi Permanen 60 M2 sid 150 M2 Rp 2.000,-Ihari
6. c.Ayam Permanen 60 M2 sid 150 M2 Rp 2.000,-/hari - Hasil Bumi Pennanen 60 M2 sid 150 M2 Rp 2.000,-/hari BABX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 14 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang larnanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasa112 ( 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas kios dan los, lokasi, klasifikasi, luas kios/l08 danjangka waktu pemakaian.

Pasal 15

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersarnakan. BABXI SURAT PENDAFTARAN Pasal 16

(1)Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
(2)SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harns diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
(3)Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
(1)Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan rnenerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersarnakan.
(2)Apabila berdasarkan hasil pemerikasaan c:litemukan data barn dan atau data yang sernula belum terungkap yang menyebabkan penarnbahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
(3)Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
(1)Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2)Retribusi dipungut dengan mengunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersarnakan, dan SKRDKBT. BABXIV SANKSI ADMINISTRASI Pasall9 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang mernbayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BABXV TATA CARA PEMBAYARAN Pasa120
(1)Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2)Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN Pasall8

Pasal 21

(1)Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
(2)Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan harus clisetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari keIja. Pasa122
(1)Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2)Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 ( lima belas ) hari sejak diterbit kan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. BABXVI TATA CARA PENAGlHAN Pasa123
(1)Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas Retribusi yang terutang terse but dengan menggunakan STRD atau surat lain yang jenis .
(2)Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat teguran.
(3)STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari keIja sejak jatuh tempo.
(4)Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Reribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Apabila jumlah retribusi yang harus dibayar, tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, maka Bupati dapat melakukan tindakan-tindakan lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
(2)Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan- alasan yang jelas.
(3)Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
(4)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(5)Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertirobangkan.
(6)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

BAB XVII

KEBERATAN Pasal 25

Pasal 26

(1)Bupati atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 diterima, harus sudah memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2)Keputusan Bupati atau Pejabat yang berwenang atas keberatan yang diajukan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak' atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan terse but dianggap dikabulkan.
(1)Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan pengembalian kepada Bupati.
(2)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Pasal ini harus memberikan keputusan.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk dilunasi terlebih dahulu utang retribusi terse but.
(5)Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6)Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 27

Pasal 28

(1)Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
1. a.nama dan alamat Wajib Retribusi;
2. b.masa retribusi;
3. c.besamya kelebihan pembayaran;
4. d.alasan yang singkat dan jelas.
(2)Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
(3)Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 29

(1)Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
(2)Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
(1)Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2)Pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
(3)Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati. BABXX KEDALUARSA PENAGlHAN Pasal 31
(1)Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2)Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
1. a.diterbitkan Surat Teguran; atau
2. b.ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3)Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4)Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5)Pengakuan utang Retribusi seeara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan pennohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan pennohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 15

Pasal 21

Pasal 24

Pasal 26

Pasal 28

Pasal 29

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 15

Pasal 21

Pasal 24

Pasal 26

Pasal 28

Pasal 29

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2007