DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Pejabat, Badan, Pasar, Tempat Pelelangan, Los, Kios, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Wajib Retribusi, Masa Retribusi, Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah , Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Keberatan, Pemeriksaan, dan Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Hak dan Kewajiban; Ketentuan Perizinan dan Larangan; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Wilayah Pemungutan; Insentif; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Surat Pendaftaran; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Kedaluarsa Penagihan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dan bennanfaat da1am membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
b.bahwa terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusi yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sejalan dengan perkembangan dinamika hukum dan perekonomian saat ini, maka pengaturan Retribusi Pelayanan Pasar yang selama ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tabun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu disesuaikan;
d.babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerab tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tabun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telab diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tabun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 85, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ten tang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tabun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 119, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tabun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

Menetapkan

Menetapkan dan BUPATI MELAWI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah in yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalab Kabupaten Melawi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Melawi.
4.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah, sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6.Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman atau pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
7.Tempat pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual bell secara langsung.
8.Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding
9.Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk beIjualan.
10.Retribusi Jasa Umwn adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas Pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran los dan atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar.
12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13.Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar dan atau pertokoan.
14.Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jurnlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
20.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang- undangan Retribusi Daerah.
21.Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

(1)Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
(2)Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Pasa14 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar. BABIII HAK DAN KEWAJIBAN Pasa15
(1)Setiap orang pribadi atau badan mempunyai hak untuk menempati/memakai fasilitas pasar dan atau pertokoan yang disediakan Pemerintah Daerah.
(2)Untuk mendapatkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan izin pemakaian/ menempati secara tertulis kepada Bupati.
(3)Syarat-syarat dan tata cara mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Pemegang surat izin wajib menjaga dan memelihara tempat usahanya sebagai pemakai yang baik dan bertanggung jawab.
(2)Pemegang surat izin tidak diperbolehkan mengubah, menambah dan mengurangi bentuk dan luas bangunan asli. Pasa17 Setiap pemegang surat izin berkewajiban memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan keindahan serta harus mempergunakan tempat sesuai peruntukannya. BABIV KETENTUAN PERIZINAN DAN LARANGAN PasalB
(1)Permohonan yang telah diputuskan untuk disetujui mendapat izin pemakaian untuk menempati tempat berjualan yang telah disediakan.
(2)Hak pemakaian yang berada pada pemegang lZ111 tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
(3)Bilamana karena sesuatu dan lain hal pemegang izin tidak dapat melanjutkan usahanya, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan surat izin berikut tempat yang diperuntukkan baginya secara baik kepada Bupati tanpa menuntut ganti rugi. BABV GOLONGAN RETRIBUSI Pasa19 Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. BABVI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasa110 Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan ukuran, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.
(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3)Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 11

Pasal 12

(1)Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu oemakaian . .
(2)Besamya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di wilayah daerah terse but.
(3)Dalam hal tarif pasar yang berlaku su1it ditentukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satu
(4)an unit pelayt;U1anfjasa, yang merupakan unsur-unsur tarifyang meliput :
1. a.unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
2. b.unsur ketentuan yang dikehendaki per satuan jasa.
(5)Struktur dan besamya tarif ditetapkan sebagai berikut : Indikasi Pasar Kelas Jenis Bangunan Luas a.Pasar Los - Permanen sid 1,20 M2 - Permanen ditas 1,20 M2 b.Pelataran
(1)Retribusi dipungut diwilayah Kabupaten Melawi; Tarif Rp. 1.000 I hari Rp. 2.000 / hari Rp. 2.000 I han
(2)Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan diberikan. BABIX INSENTIF Pasal 14
(1)Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat ciberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BABX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 15 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Bupati.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN Pasa1l3

Pasal 16

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BABXI SURAT PENDAFfARAN Pasal 17

(1)Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
(2)SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
(3)Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
(1)Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
(3)Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
(1)Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2)Retribusi dipungut dengan mengunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT. BABXV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 21
(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI Pasal 20 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 22

(1)Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan.
(2)Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selambat-Iambatnya dalam waktu 1 (satu) hari keIja.

Pasal 23

(1)Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2)Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 ( lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
(3)Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 24

(1)Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan tanda bukti pembayaran.
(2)Setiap pembayaran harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima atau Bendahara Pembantu Penerima pada SKPD yang bersangkutan.
(3)Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran, pengembalian, serta angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur Iebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BABXVI TATA CARA PENAGlHAN Pasal 25
(1)Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan . atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang jenis .
(2)Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat teguran.
(3)STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari keIja sejak jatuh tempo.
(4)Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Reribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
(2)Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan seeara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan- alasan yang jelas.
(3)Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
(4)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, keeuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(5)Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
(6)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

BAB XVII

KEBERATAN Pasal 26

Pasal 27

(1)Bupati atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 diterima, harus sudah memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2)Keputusan Bupati atau Pejabat yang berwenang atas keberatan yang diajukan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
(1)Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan pengembalian kepada Bupati.
(2)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Pasal ini harus memberikan keputusan.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk dilunasi terlebih dahulu utang retribusi terse but.
(5)Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6)Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 28

Pasal 29

(1)Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a.nama dan alamat wajib retribusi; b.masa retribusi;
1. c.besarnya kelebihan pembayaran; d.alasan yang sigkat dan jelas.
(2)Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
(3)Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…