DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Unit Pelaksana Teknis; Jabatan Perangkat Daerah; Pengisian Jabatan Perangkat Daerah; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNANPERANGKATDAERAH Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI dan Ou\ c In pdrtorat Daerah mcrupa.kan ln pekt t Tipe A,

d.Om Dacrah Kabupaten Mclav.,, terdm dan
1. 1.Dina Pcmudilcan dan Kcbudayaan Tipe A men enggarakan Urusan Pcmenntahan Bldang Pmdidllcan, dan rusan Petm'rint.a.hAn B Kebudayaan; t D rah Tipe B . t OPRDTlpe 2, trrdmud pad• paPerangkat D erah ' bupaten Mclawt d rr: . Sekretariat D erah meru b Sckrctan t DPRD merupakan Sek.tt 5 nPernbentukan Perangkat D erah sebagaimana dunak ud dalam berd sarkan • ·
a.urusan pcmerint.a.han yang menjadi ~enan~ daerah,
b.mtensnas urusan pemerintahan dan poten d erah,
c.efisiensi;
d.dektifit.a ;
e.pembagia.n habis rugas;
f.rent.an kendali;
g.tata kcrja yang jela : dan
h.flek.sibuita .

Pasal 4

n n t Daerah se irn n dim k" d uru pemerintah n ) . n men] d, k tugs pembanruen. Pn J l ( 11 rnR11n Prmtumn n r-rnh in, d1hrntuk prr n t c ( .. ) ~u. unan Pr nRkat n r rnh "" urna d1mo.k" cm •. llpc-lo~. lll<"rta urut n pernermt h n f n,pa pernermt h n An di knAA9 k n p ~I) 11A1J 11 k.A DA : JS\J A f'l'.WA 'C.kAT fJAt HPEMl-U: l t'. • Stnf Ahli dalr h • ol h dan ben..anggung <l n t rekomtndaaJ t.er dbp. m~mbrn

16.Carnat pun pinan , kNlhlutnn pela · nan pubhk d.tn pembe pemerin 17 nil Prl.nk Tckn, \ n pc tckru d1 ur n , t"g'.l tan Op,t'N11111onel den/ftfAu 18 Rumnh. ktt D l(" h lQ Pu ' ' 1 rv h t! rr
2.Badan ... 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidan Kesehatan · g ' Dinas Sosial Tipe B menyelenggara.kan Urusan Pemerintahan Bid &~· 1~ ' Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan · Dirraa Pekerjaan Umum dan Penata.a.nRuang Tipe B menyelenggarilin Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; Dinas Tenaga Kerja Tipe B Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatata.n Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan; Dinas Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian; Dinas Pangan dan Perkebunan Tipe C rnenyelenggerakan Urusan Pemerintahan Bidang pangan; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modaldan pelayanan terpadu satu pintu;
18.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olah Raga dan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;

e.Badan Daerah Kabupaten Melawiterdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan;

Pasal 8

( 1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT Dinas dan. UPT Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. .

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT Dinas dan U~ Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB ILL

UNIT PELAKSANATEKNIS Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan kepada masyarakat, dibentuk unit pelayanan terpadu satu pintu yang melekat pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanarnan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d angka 18.

Pasal 7

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf f, merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalarn rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.Badru:1 Peng~lolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsl penunJang Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset;
3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fun · · . . gs1 penunJang urusan pemenntahan bidang pengelolaan pajak dan retribusi:
4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbcr ;aya Manusia Tipe c melaksan~ fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan · g •
5.Sadan Penanggulangan Bencana Daerah.

f.Kecamatan
1. 1.Kecamatan Nanga Pinoh dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Ella Hilir dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Menukung dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Sokan dengan Tipe A;
5. 5.Kecarnatan Sayan dengan Tipe A;
6. 6.Kecarnatan Tanah Pinoh dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Belimbing dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Pinoh Utara dengan Tipe A;
9. 9.Kecamatan Pinoh Selatan dengan Tipe A;
10. 10.Kecamatan Belimbing Hulu dengan Tipe A;
11. 11.Kecarnatan Tanah Pinoh Barat dengan Tipe A;

Pasal 6

BABV ...

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) Staf Ahli.
(4)Staf Ahli Bupati diangkat dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.
(5)Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Bupati oleh Bupati.

Pasal 13

( 1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu - isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

(2)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli, da~t d~bentuk 1 (satu) sub bagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

Pasal 12

STAF AHLI

(1)Selain UPI' dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat UPI' dinas di bidang kesehatan.
(2)UPI' Dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(3)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 11

Bagian Ketiga Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan

Pasal 10

(1)Selain UPI' dinas sebagaimana/ dimaksud dalam pasal 8 terdapat UPI' dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan. (2} Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidik formal dan non formal.

Pasal 9

~Pr Dinas dan Sadan yang telah terbentuk sebelum peraturan dacrah ini ditetapkan, tetap melak~akan tugasnya sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksana terkait pembentukan unit pelaksana teknis dinas dan badan kabupaten.

BAB VI

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 16

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya _telah d~pa~ dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus umt organisasr yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional. · tah
(2)Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dilingkungan pemenn daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukaMMnden~an pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ( 1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 pada perangkat daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
(2)Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l} ditentukan berdasarka.n analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
(6)Kepala Sub Bagian pada sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,Inspektorat, dinas dan badan, Kepala seksi dan kepala sub bidang pada dinas dan badan, kepala UPTpada dinas dan badan kelas A serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
(7)Kepala UPTpada dinas dan badan kelas B kepala sub bagian pada UPTdinas dan badan kelas A, kepala sub bagian pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVbatau jabatan pengawas.
(8)Kepala UPTyang berbentuk satuan pendidik dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(9)Kepala UPT yang berbentuk rumah sakit daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigiyang ditetapkan sebagai jabatan fungsionaldokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan. ( 1 O) Kepala UPT yang berbentuk Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 15

(5)
(2)Sekretaris Daerah merupakan jabatan 1 II tinggi pratama. ese on a atau jabatan pimpinan Sekretaris DPRD,Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, KepalaDinas Ke al ~adan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan staf ahli Bupati me:.U!a: jabatan eselon llb atau jabatan pimpinan tinggi pratama. P
(3)Sekretaris inspektorat, inspektur pembantu, sekretaris dinas sekretaris ?adan, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan eselo~ Illa atau jabatan administrator. Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Satuan Palisi PamongPraja serta Sekretaris kecamatan Tipe A merupakan jabatan struktural eselon Illb atau jabatan administrator. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan jabatan eselon Illb.
(4)( 1) BABV JABATANPERANGKATDAERAH

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…