DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Tugas dan Wewenang, Hak dan Kewajiban, Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Prasarana dan Sarana, Lembaga Pengelola, Petugas Kebersihan, Perizinan dan Rekomendasi, Insentif dan Disinsentif, Kerjasama dan Kemitraan, Data dan Informasi, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Kompensasi, Peran Aktif Masyarakat, Tanggap Darurat, Penyelesaian Sengketa, Larangan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pertambahan penduduk dan pcrubahan pola konsumsi rnasyarakat menirnbulkan bertarnbahnya volume. jenis, dan kara.kteristik sa.mpah yang semakin beragam:
b.bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara kornprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan. schingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. rnernberikan manfaat seeara ekonom.i, serta dapat mengubah perilaku masyarakat:
c.bahwa pengelolaan sampah berdasarkan Peraruran Daerah Nomor l Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Melawi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan siruasi saat ini sehingga pcrtu dilakukan pcrgantian;
d.bahwa bcrdasarkan pcrtimbanga.n sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huru.f c diatas make perlu

Menetapkan

menetapkan Peraruran Daerah tentang Pengclolaan Sampah.

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 34 Tohun 2003 tentang Pcmbcntukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Baral ( Lernbaran Negara Tuhun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) :
2. 3.Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang ~ngelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembamn N<"gara Republik Indonesia Nomor 4851 ); BUPATl MELAWl. DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATl MELAWl PROVlNSI KAUMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWl NOMOR 13 TAHUN 2017 TENT ANG PENGELOLAAN SAMPAH ' Mengingat Menimbang
3. 7.Forum .. .,. . Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
4. 1.Daerahadalah Kabupaten Melawi.
5. 2.Pemerintah Dacrah adalah Bupati sebagai Unsur Pcnyelcnggara Pcmerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
6. 3.Bupati adalah Bupati Melawi.
7. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mclawi.
8. 5.Dinas Lingkungan Hidup sebut adalah Dinas yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dibidang Pengendalian Pencema.ran clan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah 83, Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan bidang kebersihan, Pertamanan dan perkuburan.
9. 6.Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Pcrangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam peyelenggaraan Pcmcrintahan Daerah .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAHMenetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEL.AWi dan BUPATI MEL.AWi,

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan , _ baran ' J.A:"ffl Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peruba.han Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemeri.ntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamba.han Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 201 o tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. . .
22.TempaL.. komposiai dan/ a tau jumlah sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, penanganan sampab.
21.Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan menguba.h kara.kteristik, dan dan 20. komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
12.Sampah Spesifik a.da1ah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13.Air Limbah adalab semua cairan yang berasal dari kcgiatan proses produksi dan kcgiatan usaha lainnya yang tidak dimaofaatkan kembali.
14.Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dibasil.kan dari jenis sumber sampah di wilayab tertentu per satuan waktu.
15.Sumber Sampah a.da1ah setiap orang, bad.an usaba dan/atau kegiatan yang mengha.silkan timbulan sampah.
16.Pengurangan sampah adaJab kcgiatan pembatasan timbulan sampa.h, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampa.h.
17.PeroUaban sampah adaJab kcgiatan mengelompokan dan mcmisahkan sampab sesuai dengan jenisnya,
18.Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sa.mpah ketempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah dengan prinsip 3R.
19.Pengangkutan sa.mpah adalah kegiatan membawa sa.mpah dari sumber atau tempat penampungan sementara meouju tcmpat pengolahan sa.mpah dengan prinsip 3R atau tempat pemroscsan akhir dengan mengguna.kan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampab. 10. 9. 8. Forum Masyarakat Peduli Kebersiban adaJah wahana koordina · Sl pemangku kepentingan yang bersifat tetap scbagai mitra Perncrintah Dacrah. Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang. Sampab adalah sisa kcgiatan sehari - hari manusia dan/atau proses a1am yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah seienis sampah ru.mah tangga. Sa.mpab Rumah Tangga adalah sa.mpah yang berasal dari kegiatan sehari- hari dalam rurnah tangga yang scba.gian besar terdiri dari sampah organik, tidak tcrmasuk tinja dan sampah spesifik.
11.Sampah sejenis sampa.h rumah tangga adalah sa.mpah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan pemukiman, kawasan 7. • • ., -t

e.Kepastian ... a . Keterpaduan; •
b.Akuntabilitas; ,· c . Transparan; • :"' d. Partisipatif; dan ', BAB 11 ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah disclenggarakan berdasarkan asas: • penunjang.

27.Ternpat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang dapat berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
28.Tempat Pengolahan sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
29.Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
30.Kompensasi adalah bentuk pertanggung jawaban Pemerintah terhadap pengelolaan sampah ditempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap manusia/ orang.
31.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Oaerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan .
32.Orang adalah orang perscorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hukum. • ·t 23. Tempat Sampah yang selanjutnya disebut wadah sampah adalah tempat penampungan sampah secara terpilah dan menentukan jenis sampah. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
24.Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
25.Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
26.Kawasan Komersial adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana 22. . .

c.menetapkan ...

Pasal 5

Untuk mclak.sanakan tugas sebagaima Pemerintah Daerah mempunyai wewcnang:

a.mcrumuakan dan menerapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah bcrdaaarka.n kcbijakan nasional;
b.melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengclolaan sampah; Togas Pemerintah Daerah meliputi: a mcnyiapkan tcmpat pembuangan akhir (TPA) dengan sistern Controlling maupun dengan sistem Sanitary Landfill;
b.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
c.mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
d.mclakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sa.mpah;
c.mengelola sarnpah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengclolaan sampah;
f.memanfaatkan, mernfasilitasi, dan mengcmbangkan hasil pengelolaan sampah;
g.memanfaatkan dan memfasilitasi penerapan teknologi pengelolaan sampah yang bcrkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/ atau menangani sampah;
h.mengkoordinasikan antar lembaga pemcrintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
1. 1.mcnyiapkan tempat sampah didacrah pelayanan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

pengclolaan sampah bertujuan untuk:

a.mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
b.meningkatkan peran serta masya.rakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan persarnpahan untuk secara aktif mengurangi dan/ atau menangani sampah yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan;
c.mcnjadikan sarnpah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ckonomis; dan
d.mewujudkan Kabupaten Mclawi yang bcrsih dan hijau.
e.Kepastian hukum.
c.menetapkan ... wcwenang:
a.mcrumuskan dan mcncrapkan kcbijakan dan stratcgi pengelolaan sampa.h bcrdasarkan kcbijakan nasional;
b.mcla.kukan kcrjasama antar daerah, kemitraan clan jejaring dalam pengclolaan sampah;

Pasal 5

Untu.k melaksanakan tugas sebagaima Pernerintah Daerah mcmpunyai Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

a.menyiapkan tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem Controlling maupun dengan sistem Sanitary Landfill;
b.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
c.rnengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
d.melakukan penelitian, pengembangan teknologi pcngurangan dan penanganan sampah;
e.mengelola sampah dan memfasilitasi penyediaan prasa.rana dan sarana pcngelolaan sampah;
f.memanfaatkan, memfasilitasi, dan mengembangkan hasil pengelolaan sampah;
g.memanfaatkan dan memfasilitasi penerapan teknologi pengelolaan sampah yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/ara.u menangani sampah;
h.mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah, masyara.kat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah: dan
i.menyiapkan tempat sa.mpah didaerah pelayanan sesuai dengan keburuhan.

Pasal 4

a.me~udkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampan:
b.merungkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pcngclolaan pe~pah.an untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampan yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan;
c.menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
d.mewujudkan Kabupaten Melawi yang bersih dan hijau.
e.Kepastian hukum. . • . . .

(5)Ketentuan ...
(3)Muatan rencana induk pcogolahan sampah scbagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada;
1. a.target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bcrtahap;
2. b.target pcoanga.nan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; c, target pcnyediaan prasarana dan sarana pcngelolaan sampah;
3. d.kebijakan dan strategi pcngelolaan sa.mpah;
4. e.pengembangan kerjasama, kemitraan. dan partisipasi masyarakat; r_ pengembangan dan pemaofaatan teknologi yang ramah lingkungan xmruk pengclolaan sampah; dan
5. g.ke.butuhan pcoyedia.an dana yang ditanggung Pcmerintah Daerah dan masyaraka.L . pah sebagannana dimaksud
(4)Pcnyusunan rencana induk pcogelolaan sam . pad.a ayat (2) dan ayat (3), berpedomanan pada kebijakan dan strategr nasional sistem pengelolaan persampahan- J· pendanaan. g.
1. h.pcngclolaan sampah;
2. i.pemrosesan akhir sampah; dan f. pemilaharr sampah; pengu.mpulan sampah; pengangkutan sampah; e.
3. h.menyusun dan menyclenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampab sesuai dengan kewenangannya

BAB ILL

TUGAS DAN WEWENANG PasaJ 3 pengelolaan sampah bertujuan untuk:

Pasal 6

(1)Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai dengan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, Bupati menyusun dan menctapkan rcncana induk pengelolaan sampah.
(2)Rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedilcit memuat;
1. a.penyekatan sampah;
2. b.pembatasan timbulan sampah;
3. c.pendauran ulang sampah;
4. d.pemanfaatan kembali sampah; memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan dalam pengelolaan sampah; mclakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah: dan f. g. e. d. menetapkan Iokasi TPS, TPS 3R dan TPA didalam Rencana Detail Tat.a Ruang (RDTR); melalrukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap TPA setelah TPA dinyatakan ditutup secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (duapuluh) tahun; c. i
5. c.mernbuang ...
(1)Masyara.kat bcrkewajiban:
1. a.memelihara kebersihan di lingkungannya;
2. b.mengurangi dan menangani sampah;

Pasal 11

Masyarakat bcrhak :

a.mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat: b, mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan bcrwawasan lingkungan dari Pernerintah Kabupaten Melawi;
c.bcrpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan sarnpah;
d.mcmperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mcngenai penyclcnggaraan pengelolaan sarnpah;
e.mcndapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kcgiatan pcngclolaan sarnpah di TPA; dan
f.mcmpcroleh pcmbinaan pcngelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Rcncana Strategis (Renstra) SKPD terkait sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…