DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pemilihan Serentak; Tahapan Pemilihan Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa; Biaya Pemilihan; Pelantikan, Serah Terima Jabatan Dan Masa Jabatan; Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak; Laporan Kepala Desa; Larangan dan Sanksi; Pemberhentian Kepala Desa; Pejabatan Yang Mewakili Dalam Hal Kepala Desa Berhalangan; Pengangkatan Penjabat Kepala Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kewajiban, tugas, wewenang dan hak serta pemberhentian Kepala Desa, perlu mengatur mengenai mekanisme dan keberadaan Kepala Desa;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dengan telah ditetapkannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Peratu.ran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan dan discmpurnakan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Kepala Desa; BUPATI MELAWI, KEPALADESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR '1 TAHUN 2 01 '1 TENTANG BUPATI MELAWI PROVlNSI KALlMANTAN BARAT \ . • • Mengingat Menimbang ' Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Dacrah adalah Kabupaten Melawi.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. 3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pcmerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah menurut azas otonomi dan rugas pembantuan dengan prinslp otonomi seluas-luasnya dalam sistcm dan prinsip Negara Kcsatuan Rcpublilc Indonesia seb&ga.imana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republilc Indonesia Tahun 1945
4. 4.Bupati adalah Bupati Melawi.
5. 5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Pcrangkat Daerah.
6. 6.Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Pcrangkat Dacrah.
7. 7.Dcsa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prak.arsa masyarakat, hak asaJ uauJ, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dawn sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republi.k Indonesia.
8. 8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republlk Indonesia.
9. 9.Pemcrintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelcnggara Pemerintahan Desa. . .
10. 10.Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegidia.tangkaPetmdenntahBanPDDesadalah. 1 Sadan Pcnnusyawaratan Desa yang selanjutnya sin cngan a 1 · Jembaaa yana mclakMnakan funpi pcmcrintahan Yarli anaotanya men.apakan wakil dari pendudu.k Oesa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. . Mus warah Deea adalah musyawarah antara BPD, Pemenntah ~aa, dan 12· uns.: masyarakat yang diaelenggarakan oleh BPD untuk menyepekati hal yang bersifat strat.cgis. 13. Pcrangkat ... Pasal 1 PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI dan BUPATI MELAWI

5.Pcraturan Pemcrinta.h Nomor 43 Tahun 2014 tcntang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 N.omor 123, Tarnbahan Lernbaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5539) sebagalmane tclah diubah ctenaan Peraturan Pcmcrintah Nomor 47 Tllhun 2015 tcntang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tuhun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lcmbaran Negara RcpubUk Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5717). -, .. 5 . , PP.-rr_....a:- 5'..c-;:,ca ~ FJ,e:::.--J..i- c.!.=. ~ ;,e=: .. -.. - ~:-.coll!·.....-.... c~. ~ .......--..:: ;ir= ..wr.- S....7~ ~i- ~:r"~..=.-aC 2~ P~:--.,a.-..r..g.:i..r: ~ C ac-1 , - Po:r.:·' h..a.n )<l:lg m,:...:.;,:.-_ ~:..-.:: ;,c:::x::- pc-.c....._f...;-.._,c....n pcT".:.a.......L-a:: &.a. 27 ~)v---..p.::~ ~ ac:... -: ~ _. -- ::.-.:a.;.~:::aajac ~ btt\..pa pc-cc?:.:t.&.:l ;x-: s;,a.-a.:z:: ..--:s,_-as: at" .an• ....: ~. c::.::.cu;,ka:: CX"C. t.c"m;lQ~ ~ ~ c,ern:,,,-n ~;w·:a:::i ~ l!!.il .... ,.... l'Li.::a.~ pcn..!....a..a r::-1 S::"?& cas::-,e C.&.t.lC x!>c:: = -:.....::-~Qb.:::. PLrb.u Dl~ d.fl:pn ~-Si..:l 8PO 28 Ka!:cpri!!jc Ida 'ab s...;a:-..: ~ Pcm......'l ya.ttg d • ". (jjl "\ al.c!l Ca.lan. ~ r. c:u:, ~ .. ~-,.. )-an& ~ ~ ~ L: ~ JC"M ) ~~. ~ c..i.:: c:;,e+..:.: owc:c. ~ Pr::-::--- 29 ~-~ Su:a., ad.ii .a:, wn:::6:;a;a:, !Y"- .. o?.ch Ken.- Pa:utia Pm:: :1:::r't, ~ &mpei cknpn pax~ pcnutupen.. 30 B.b1 Ca.m ~ Dea ra:::ic -·~--- c:;x-~ prndud~ Or9 &.."'P ~ ~ ~ petmd>oeao ~ Pa:l::la ~-~ • -:. ~ Ocsa. ~ ~ C.!.oo ~ De.. J'1lq =_q c!arb..: • c~ ~ Dea y.nc tmh mrah 11 pmrf:::wn c.m :,.: DM ,. ....:.. o6eh Par.ma fl' clan~ wt rr c..;a:. 32 CUX1 ~ Daa,-.~ Drp;',. ~- ~ ~~~ ~ Ol;li!h ,,....,,., CalaD l.r;:llla Ona~ ~ ~; ~~ 18 17 me::. .:.a" r: ::,.a ;,,:::-..:....• } ~ ~ :.111 ·..a;-a I'~ 13 ::,c:_,y)c-CCPJ aka:, ~Vruan ~r.n&k,al [}n;j ac:!. .... pr::;::-::m• ~ ::>csa c.a.!&:J: ~w."l f't::mict ,'i:a~~ Dea.. y.:::g ~ ~ ~ ~ Se"' D....L....-. ~ s~ Du.a..:n hd1:..h beg-....__"": • Y..tpL1 Dc-1.a 6i.c. (!;~ ~ :>: ~... ..:. Cesa w:.. • .. ~ -'""a: ;,c:-:-.;:11i;...Zii, ------ 1'.rpr;,J. ~~.I!...:,. ?Ai-Uc..::~ "'W""""'"-:lf=S :...,e~ • ..a.n BP'D ....:. •-. ~- ~--.;,,a:-. P..n.u ~ ~ ~ .c'~l'l Paar.:.:.;.a ,~ ~ ~ 14

d.tidak ... . hale pilih adalah penduduk desa, Warga Negara Republik

(1)Yang mempunyai . berikut. Indonesia dengan syarat sebagai an · bersangk\.ltan paling kurang 6 (e~)
1. a.terd~ ~~I™ ~?-Q\ldl.Ut desa. Ysa! pemungutan suara yang dibuktikan bulan terakhir terhitung sampai Kartu Tanda Penduduk; dengan Kartu Keluarga dan/ atau dah ben,unur 17 (tujuh belas) tahun atau
2. b.pada hari pem~tan suara su sudah/ pemah me~; berdasarkan putusan pengadilan yang telah
3. c.tidak dicabut hak pilihnya berkekuatan hukum tetap; dan

Pasal 4

) Ke ala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa. . . . g) Pe~ilihan Kepala Desa bersifat langsung, umurn, bebas, rahasia, JUJur, dan adil. lal · tah ·

(3)Pemilihan Kepala Desa dilaksanaka.n me w apan ·
1. a.persiapan;
2. b.pencalonan;
3. c.pemungutan suara; dan
4. d.penetapan.

Pasal 3

(2)Pernilihan l((;pWa Desa secara serentak sebagaimena dimaksud pada ayat (l) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) k.ali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kcpala Desa dalam r~gka penyelenggaraan pemilihan Kcpala Desa serentak, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
(4)Penjabat Kepala Oesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal darl Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemcrintah Daerah.

BAB ILL

TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA ( I] Pemilihan Kcpala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 2

33.Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan mendapatkan perolehan suara sah terbanyak sesuai ketentuan dalam Pcmungutan Suara Kcpala Desa yang dinyatakan sah.
34.Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah ditcta,pkan oleh BPD dalam bentuk Keputusan BPD atas Usulan Panitia Pemilihan. ··--
35.Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan hale Kepala Desa dalam kurun waktu sampai dengan pelantikan Kepala Desa atau Kepala Dcsa Antar Waktu.

(1)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat desa dengan struktur organisasi yang masing-masing dalam jabatannya merangkap anggota, terdiri dari :
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris;
3. c.Bendahara;

BAB II

PEMILIHAN SERENTAK

Pasal 8

(1)Paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhlr masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), BPD segera memproses Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(2)Dalam rangka pela.ksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), B:PD segera memprosee Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lambat IO (sepuluh) hari setelah pemberitahuan Bupati.
(3)Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)bersifat mandiri dan tidak memihak.
(4)Dalam rangka membentuk Panitia Pemilihan, BPD mengadakan rapat dengan mengundang unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat yang ada di desa untuk bermusyawarah.

Pasal 7

Paragraf2 Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan

(1)BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya mass. jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2)Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD juga. mengumumkan kepada masyarakat mengenai akan berakhimya masa jabatan Kepala Desa.
(3)Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati memberitahukan kepada BPD perihal persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 6

Paragraf 1 Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Yang mernpunyai hak dipilih adalah penduduk desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang telah melalui serangkaian proses penjaringan dan penyaringan Bakal Calon untuk ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih. Bagian Ketiga Tahapan Persiapan

Pasal 5

d.tidak terganggu jiwa dan ingatannya.

(2)Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik mengenai usia pcmilih, yang dijadikan dasar pcnentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.
(1)Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.menyusun jadwal waktu, menetapkan TPS, serta rencana anggaran biaya pemilihan setelah bcrkonsultasi dengan Bupati melalui instansi yang membidangi pemerintahan desa;
2. b.jadwal/waktu pemilihan, penetapan TPS dan rencana anggaran biaya pemilihan sebagaimana dima.ksud pada huruf a, dimintakan persetujuan BPD;
3. c.menyusun tata tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD;
4. d.melaksanakan penjaringan Bakal Calon;
5. e.melaksanakan penyaringan Bakal Calon;
6. f.menetapkan Calon dalam Berita Acara Penetapan Calon;
7. g.melakukan pengumuman Calon kepada masyarakat agar masyarakat dapat membcrikan saran/masukan atau aduan/kebcratan atas Calon sebclum ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD;
8. h.mengajukan Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;
9. i.membentuk KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan Pan.itia Pemilihan;
10. j.melaksanakan pendaftaran pemilih, menyusun DPS dan setelah diperbaiki diajukan kepada BPD untuk disahkan sebagai DPI' scrta mengumumkannya kepada masyarak.at; .. . ...
11. k.menyelenggarakan kampanye yang diilruti Calon yang Berhak Dipilih;
  1. 1.menyelenggarakan Pemungutan Suara;
12. m.mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan;
13. n.me~ koordinasi kepada pihak terkait yang bcrhubungan dengan proses Pem.ilihan Kepala Desa; .
14. o.membuat Serita Acara Penetapan Calon Terpilih, Berita Acara Perhitungan Suara dan Berita Acara Pemungutan Suara; dan
15. p.mela~rkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggungJawab. . . . .
(3)Dalam melaksenakan tugas clan wewenangnya, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 9

d.Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih·
e.Seksi Keamanan; •
f.Seksi Logistik; dan
g.Seksi Pemungutan Suara. Penentuan susunan Panitia Pemilihan dilaksanakan d mufakat d t diri dari cngan cara musyawarah . an er unsur scbagaimana dimaksud pada ayat (1) accara proporsionaj. Dalam hal pene~tuan susunan Panitia Pemilihan scbagaimana dimaksud pada a!at (1), apabila secara musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilak:-anakan melalui mckanisme pemungutan suara. • Apabila anggota Panitia Pemilihan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ada yang mendaftarkan diri . sebagai Bakal Calon atau bcrhalangan tetap, maka K~tua BPD. membcrhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lam yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

(5)P~~a Pe~an berjumlah 7 (Tujuh) orang.
(6)P~mti~ Pernilihan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Pimpinan BPD. ( 1) Yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa. setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.Warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republilc Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama at.au scderajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
6. f.bersedia clicalonkan menjacli Kepala Desa;
7. g.penduduk desa setempat yang terdaftar dan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun terakhlr terhitung sebclum diterimanya bcrkas 1amaran oleh Panitia Pemilihan;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
  1. 1.tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara; J. tidak sedang dicabut hale pilihnya scsuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tet.ap;
9. k.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pid~ penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada J?ublik bah~ yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; I. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
10. n.tidak pemah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
11. o.sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat Kenala Desa: dan
(1)Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk desa mengenai adanya pengisian lowongan jabatan Kepa.la Desa disertai dengan persyaratan dan jangka waktu pendaftaran secara terbuka di tempat umum.
(2)Pengurnuman dan pendaftaran Baka.I Calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja

Pasal 11

Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan. K pa1a D di iukan _ _,_.. ....,. tertulis di atas

(1)Pennohonan pcndaftaran Calon e .. ~sa &J -..--..... lalui kertas segel/benneterai cukup dan ~ kcpada Ketua BPD me Ketua Panitia Pcmilihan dengan melampirkan : . . . bat tingkat
1. a.Surat keterangan scbagai bukti Warga Negara Indonesia dan peJ• Daerall. b. Surat ...

Pasal 17

Oalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana climaksud dalam Pasal 1? ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan scmcntara dari jabatannya selama menjadi Kepa.la Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pcgawai Ncgeri Sipil.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…