DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Azas dan Tujuan; Keberadaand an Kedudukan masyarakat Hukum Adat; Wilayah Adat; Lembaga Adat; Hukum Adat; Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat; Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; Penyelesaian Sengketa; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa belum optimalnya pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabuparen Melawi, mengakibatkan munculnya konflik di Masyarakat Hukum Adat serta dapat menghalangi Masyarakat Hukum Adat untuk berdaulat, mandiri dan berrnartabat sebagai bagian dari bangsa Indonesia; bahwa berdasarkan pertimbangan seba.ga.imana dimaksud dalam huruf a, huruf b. dan huruf C'. perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum;

a.bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya di Kabupaten Melawi merupa.kan cenninan keberagaman Bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Melawi selama ini belurn memberikan pengakuan dan perlindungan secara optimal terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat, khususnya yang menyangkut hak atas budaya tanah, wilayah. dan pengelolaan sumber daya alam yang diperoleh secara BUPATI MELAWl. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M:\HA ESA PENGAKUAN DAN PERUNDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 4 TAHUN 2018 BUPATI MELAWl PROVINSl KALIMANTAN BARAT Mengingat . . . "., ~ . \ .• 4 • • •.i: \ ~ •• . ;. \ ~ J I' t ' • •, .- • • -~ .. -: ... ... .- ~ . ' .,:.• Menimbang . ; "',..._ \, • ;, ", l • • : , I • _..: • , • • ' .• ' ,.r. \. • .: ,r !. ,..,. .,·;.. ~1. ... ... ; • .. .>,· ... •. - ... • ,. • • ' . "· ..·, .. ..,,.. '),., -~ . . .... ' ...·. . . . . . .. ..... . ... . .: :.· .;.: ¥J~4'- -, ',: . . . J...:., : '".,f' ... -t ... . ,: II"'. ,·,· • ...,,; ~·:··., .,,.·!··. ·- ..· . ~ '-~ ... ,:. ,,..,, .>. e ·..r_ :t.;' •.• ~ .. , ' . ,t • : t • '· • ' ;· • 0 • I' .... ., .. I ,. , • ... ,.., • ,;:• .. ., • ,i ~ .' : _•t~C• .JI lo ,• • '\ • ,•, • .. •, " • ... • • ••• .. ~ .1 ,. ••
1. 11.Peraturan ... -~.··~· .. r:»: ·A . ~· . ' :, .-:. .. \. ·.. .. . ........ . . . .·· .'. . ' ~I. •• • ••~-., ..... ,. ,, ... ~ •• ,.~ 10. • • • • ", ' ' ,, ; ...J' :• • \ I 1 ; ;r_'j-,•.'" , ': ,l • • • • ••••• ' o ; \ I \ a- •' .... .., , f '• ... t ... • ,I , • • - • .i. • ...:" -. • • r t., -~· •,: • .., .. • • 't ( I • : •. :(' ~!!; - .»; ! .,, ::· :". r ·~ • • ... , •a. ... "\ l -s- - .,. ,, '" .:~ .: 1 \ -· . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 teotang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; 9 . 8.
2. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
3. 3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. 6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); .•
8. 8.Masyarakat ....:..... .. . . ' . . . ~ ,· ~ ~ . ' .. .. 4..l • ..... ";' , ~ . . ' -,..... keyakinan sosial dipatuhi, dan pedoman/aturan 7.
9. 1.Daerah adalah Kabupaten Melawi.
10. 2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Melawi.
11. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Me]awi.
12. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Me1awi.
13. 5.Pengakuan adalah pemyataan yang tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain.
14. 6.Per1indungan adalah suatu bentuk pe]ayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-hak mereka untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang eebagai satu kelompok masyarakat, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi. Adat-Istiadat adalah sistem nilai, norma, kaidah dan yang tumbuh, berkembang, dihayati, dipelihara, dipraktikkan oleh masyarakat hukurn adat sebagai dalam kehidupannya . Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

MEMUTUSKAN : BUPATI KABUPATEN MELAWI Dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWf Dengan Persetujuan Bersama

11.Peraturan Menteri Ling.kungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK-Setjen/2015 tentang Hut.an Hak/Hutan Adat;
12.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Sadan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak KomunaJ Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada daJam Kawasan Tertentu. ·... , . ;,- .. . ·- ... ,.. ' ~. ' ..
19.Kearifan ...'t • • . , t •' • ;
1.,........ . ,..
8.Masyarakat hukum Adat adalah kelompok masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara turun temurun bermukim di wilayah adatnya, yang memiliki ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah dan sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat diwilayah adatnya.
9.Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa dipraktikkan dan ditaati serta dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
10.Hak-hak masyarakat hukum adat adalah hak yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat, yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, khususnya hak- hak atas tanah adat, wilayah adat dan sumber daya alam.
11.Hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat.
12.Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah adat, yang dimiliki, dikuasai dimanfaatkan secara turun temurun, berdasarkan hukum adat, baik yang ada hutan maupun yang tidak ada hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan, warisan (kolektif) maupun komunal (bersama).
13.Wilayah Adat adalah tempat kehidupan Masyarakat Hukum Adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, ditempati, dikuasai, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan, berdasarkan hukum adat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
14.Lembaga adat dan atau dengan sebutan kelembagaan adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun di masyarakat hukum adat, bersifat mandiri, berfungsi untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
15.Peradilan adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat atas pelanggaran terhadap hak-hak adat dan hukum adat.
16.Pemberdayaan masyarakat hukum adat adalah proses pembangunan untuk menfasilitasi dan mendorong masyarakat hukum adat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan.
17.Konflik adalah tumpang tindih klaim antara para pihak mengenai hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk di dalamnya penguasaan, pengelolaan tanah, wilayah adat dan sumber daya alam.
18.Pemetaan wilayah adat adalah proses penerjemahan suatu bentang alam ke dalam bentuk kartografi atas sejarah asal usul, tata pengaturan dan pengurusan suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan :'1 praktek-praktek turun temurun yang berlaku di masyarakat hukum adat.4• . .. > I . . . ' . ' • > . 1.· .. . ,... ' .. ~ r. , . - . ~ ·... ... ,. 1,• '\ • • ••• . - . . .. .. . . .. '- ' .... ,. • "" ' • I •"" •," • • \ ,., • .. • '• ~ • • I - • I • • ' . ·... . . . ·.. ~ . ,. . .·. ~ .· • I • ,,'.. l. .. ~ ••I • ... . ... ,.. Keberadaan masyarakat hukum adat adnlnh rnuayurnkut yn11,< l<-'rht'11t·Lil< 11tnR dasar ikatan genealogis dan teritorial d ngnn l<rilcrlu H<·hugnl br-rtkut :

a.masyarakat dengan ikatan k sejarahan yunl( Hl-ltnH dun w11r~1111y11 rur-rnilil I perasaan bersama dalarn kelompok;
b.memiliki wilayah tertentu;
c.memiliki Jembaga adat; dan
d.memiliki perangkat nonna hukum adnt /

BAB I

KETENTUAN UMUM PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DAE RAHPERATU RAN DANPENGAKUANTENT ANGMenetapkan

Pasal 4

BABIII KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT IIUl(UM ADA'I' Pengakuan dan perlindungan hak rnasyarakat hukurn adat bertujuun:

a.menjamin dan memastikan terlaksananya p enghorrnutun olch semun pihnk terhadap keberadaan masyarakat hukum adut dun haknvn Hch11R1d kelompok masyarakat sesuai d ngan harknt dun 1,111rtoJJAI kemanusiaannya;
b.menyediakan dasar hukum bagi pernerintah daerah dnlurn memberiknn layanan dalam rangka pem nuhan hak rnasyarakut hukurn adut ;
c.memberikan perlindungan terhadap hak musyarukat hukurn mJ11t dulrun penyelenggaraan pemerintahan dan pernbangunun:
d.menjamin kepastian hak dan akses k adilan bagi musyarnkut hukurn ndut dalam pemenuhan haknya;

Pasal 3

Pengakuan dan Perlindungan hak masyarakat hukurn udut tllH<·kn11.v.11rnl<un berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.kesetaraan dan non-diskriminasi:
c.keberlanjutan lingkungan;
d.partisipasi;
e.kearifan lokal
f.keberagaman ;dan
g.transparansi.

Pasal 2

19.Kearifan lokal adalah gagasan-gagaasm, nllul 11il11l, p1111cl1111v.1111 pncl1111v,011 yang bersifat bijaksana, penuh kcurilan, l>C'rnil11i hulk, y11111,t hld11p dun berkembang dalam satu komunttus n111Hy11rulmt hukurn 1111111 ct1111 dijalankan oleh anggota masyarakat hukurn nd11t y1111v, lwrn1tt1P,lrn11111. ., . . . . ~ .... ,; • \ ,.: ...... ; .., ;. • v . . .. ;,-. • ,r ... · . :,... . -- . .,,,, ·. .. ...... • - L .. . . ', ' . ' .. r.; ... ,. . ~ . ( 1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat Hukum Adat;

(2)Pelaksanaan ... ,,, I Pasal 8. ' . . ..
(2)Lernbaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagaimana pelaksana kewenangan Masyarakat Hukum Adat untuk:
1. a.mengurus dan mengatur penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adat;
2. b.melaksana.kan hukum adat dan peradilan adat; dan
3. c.mewakili Masyarakat Hukum Adat dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak luar.

BAB VI

HUKUMADAT ( 1) Pemerintah Daerah mengakui,menghormati, dan memberdayakan lembaga adat yang ada secara turun temurun pada Masyarakat Hukum Adat;

Pasal 7

BABV LEMBAGAADAT (I) Wilayah adat memiliki batas tertentu baik batas alam maupun batas dengan kornunitas lain;

(2)Batas yang lebih rinci rnengenai wilayah adat dipetakan atas prakarsa masyarakat hukurn adat atau oleh satuan kerja perangkat daerah terkait bersama-sama dengan masyarakat hukum adat;
(3)Dalarn hal wilayah adat berbatasan dengan komunitas lain, maka hasil pernetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari kornunitas yang berbatasan dengan wilayah adat yang akan ditetapkan;
(4)Dalam hal peta wilayah adat yang dilakukan atas prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi kaidah kartografis, Carnat rnemfasilitasi agar wilayah adat bisa dipetakan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait;
(5)Tata cara pemetaan wilayah adat sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1)Masyarakat hukum adat berkedudukan sebagai subjek hukum dan penyandang hak yang melekat dan bersifat asal-usuj: ,
(2)Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1), masyarakat hukurn adat rnemiliki kewenangan untuk rnelakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak Masyarakat Hukurn Adat.

BAB IV

WILAYAHADAT

Pasal 5

• • & • " ... . . .. . ~-- ' . c. hak ... • . . . ' ... ,, . .. ~.. . ' ''t • ( 1) Hak atas tanah adat, wilayah adat dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah hak atas tanah adat, wilayah adat dan surnber-sumber penghidupan yang semuanya bersumber dari sumber daya alam yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan secara turun temurun.

(2)Hak atas tanah adat, wilayah adat dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hak untuk merniliki, menguasai, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan sesuai dengan ketentuan hukum adat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. b.hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi penggunaan tanah adat, wilayah adat dan sumber daya alam dengan ... ·.· menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kearifan lokal daerah; ...... ·.·. . , L

Pasal 11

(1)Pemerintah daerah mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak tradisional dan hak lainnya dari masyarakat hukum adat
(2)Hak masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hak atas tanah adat, wilayah adat dan sumber daya alam;
2. b.hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat
3. c.hak atas spiritualitas dan kebudayaan;
4. d.hak atas lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan; dan
5. e.hak atas pembangunan;

Pasal 10

(2)Eksistensi masyarakat hukum adat sebagaimana pada ayat (1) meliputi identitas budaya, hak masyarakat hukum adat, hak komunal, hak kolektif dan hak perorangan atas tanah dan sumber daya alam lainnya.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBANMASYARAKATHUKUM ADAT (I) Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi eksistensi masyarakat hukum adat.

Pasal 9

(2)Pelaksanaan hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memperhatikan prinsip keadilan social, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari. ... ' . . • •' . . - . .. ... ·
1. b.hak. ... { .... a •• -, «, '•. Jt • • Hak atae lingkungnn hidup yang lestari dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Posal 10 huruf c meliputi:
2. a.hak untuk rnendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dlseauaikan dengan kearifan lokal; "' '•

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…