DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan dan tarif Pajak; Wilayah Pemungutan dan cara Perhitungan Pajak; Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; Tata Cara Pemungutan dan Penetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan Pajak; Pengurangan, Kerinagnan dan penghapusan Pajak; Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Keberatan dan banding; Kedaluwarsa; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Ketentuan pidana; Penyidikan dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Parkir merupakan kewenangan Kabupaten/Kota;
b.bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kali.mantan Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003, maka perlu adanya sumber pendapatan daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui Pajak Parkir;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir. TENTANG PAJAK PARKlR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MELAWI, BUPATI MELAWI PROVINS! KALIMANTANBARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 5 TAHUN 2018 w . . Mengingat Menimbang I I •..
1. 12.Surat ...
2. 8.Tempat Parkir adalah ternpat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau ba.dan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
3. 9.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan untuk wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
4. 10.Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya) yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu ke Kas Umum Daerah.
5. 11.Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TB: digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribu_s1 daer8!1 dan penerimaan daerah lainnya) dari pembayar/ penyetorI pihak ketiga ke Bendahara penerimaan. l . PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR BAB! KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
6. 1.Daerah adalah Kabupaten Melawi.
7. 2.Peme~tah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemenntahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
8. 3.Bupati adalah Bupati Melawi.
9. 4.Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Perundang- undangan yang berlaku.
10. 5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yangtidak melalrukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, finna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. 6.Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang priba.diatau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha tennasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
12. 7.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.

Menetapkan

Menetapkan BUPATI MELAWI MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMELAWI dan Pass.I 3 ..... f: ~ga.n narna ?aJak ?arkir dJp ngut paJak aras penge!olaan dan/ rnu pe: ye~.et:ggaraan empa pa.rkir. O' _el-.: Pa;ak adala.h pen~e!enggaraan temp.at parkir diluar badan j dan. bauc yang drs,e,cuakan berkaltan dengan pokok usaha maupun yang ~ s aru saha termasuk pe-n~·t'diaan tempat pe-niripan ~-a.an bennotor dan garasi kendaraan be.rmotor yang mc-mungut ba._yaran 8.\8 II X..nL\ .. OBJEK.. SUBJEK 0:\ ..1\i W:\JlB PAJ:\K

Pasal 2

:2 S1..:-a: ~e:e~ Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkar SKPD adalah S--a: ~e?:.husan yang menenrukan besarnya jumlah pajak yang :e:-..::.::r.g. : : S .ira; Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar. yang selanjutnya disingkat S~:..a adalar, Sc ..rat Kepurusan yang rnenenrukan jumlah kelebihan ;:ie=~ya.-a.....,_ pajak karena jumlah kredit pa.jak lebih besar dari pa.jak :-c:..!".g :.e:--... tang atau tidak seharusnya terutang. · ' S:..:.-a: s.eterapen Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang se:.a::J·..i:::y2. d.srngkar SF-:PDfill'f adalah Su.rat Keputusan yang :r:e=e:: - · :..--;; -: tambahan a tas ju mlah pajak yang di tetapkan. :5. :5....:..-a: Ke:..etapan Pajak Daerah Lebih Bayar. yang selanjutnya disingkat S::?J:...a acia'..:h Surat Kepurusan yang menenrukan jumlah kelebihan ;:,e..u~yE....ra:r:. ~;-c:J..: karena jurnlah kredit pajak lebih besar dari pajak ::-a::~ :~...:.:a::g atau ti<lak seaarusnya terutang. : 5. S•.:..-a: ~c...e::apacPajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat Sf...-PDN. a..: a".?"-: S:.:..."""2.: :-.:e;,u:uSG.11 yang menenrukan jumlah pajak yang terutang s:=:-;: oesamya dengan jumlah kredit pajak. atau pajak tidak terutang C-2: ...:r'a",.;- ;;c;: ~: pajak, : 7 .. S·.:..-.::,.: ~a.g:::..a..-: ?aj.u Da.erah .. yang selanjutnya disingkat STPD. adalah S:.:..-.::,.:: ;.i:. :-~ zaelakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi :::ie:-...:. ?2- "j:..;:=ga car; 'a tau denda. : S. S:...:.ra: Kepcrusan Keberatan adalah surat kepurusan atas keberatan :.e..---acap Surat pemberitah an Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Ycl':-c::... Sura; Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Surat Ketetapan ?.:.;~ =>ae:-c.!:Kurang Bayar Tambahan.. Sura Ketetapan Pajak daerah ~.;::::.::_ Sura; ~neuyan Pajak Daerah Lebih Bayar. atau terhadap peraotongaa atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wc;:0~~ : 9. ?'"...r ::1sa:1 Banding ad.alah puru san badan peradilan pajak aras banding :e~ Surat Kep san Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak .. KJ. ?e!:::~:...!ae. acalah suaru proses pencatatan yang dilakukan secara terazur uatuk ciengumpulkan data atau informasi yang meliputi ~e-~ harta, kewa._11ban atau utang, modal. penghasilan dan biaya serra jurnlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang c::_:1::up deagan menyusun !aporan keuangan berupa neraca dan ~ · •nga;:i. perpajakan daerah.. 2:. Pecr:.er,J..-sa,,n ada!ab serangkaian kegiatan untuk mencari .. c:.~g-..u::::.;>'...0.:an dan mengolah data dan/amu keterangan Iainnya dalam :cu::gka pengawasan kepatuhan pemenuhan perpajakan daera.h .. ll. ?e:ry·..d:.:ka.n c:::~ pidana dibidang Perpajakaan Dae.rah adalah seraagakaiao nndakan yang dilakukan o eh Penyidik Pegawai Negeri 5:;r:- yang selanj tnya disebut Penyidik. untuk mencari serta ~g-.m:~ oukn yang bukn iru membuat terang tinda.k pidana d.b:dang perpajakan dae-rah yang terja-di S('rta menemukan ~ya.

Pasal 10

( J) Setiap Wajib pajak wajib mengisi SPTPD.

(2)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan Jengkap serta ditandatangani wajib pajak atau kuasanya.
(3)SPTPDsebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus di~paikan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhrr masa pajak.
(4)Bentuk. ..

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengelolaan dan/atau penyelenggaraan tempat parkir. BABV MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH BABIV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1)Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat parkir berlokasi.
(2)Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 6

Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

(1)Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.
(2)Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.
(2)Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Pasal 3

Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah:

a.penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
b.pe~yelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asmg, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. I .. t

(6)Apabi la ...
(3)SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
1. a.Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sa.nksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
2. b.Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
3. c.Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lirna persen) dari pokok pajak ditarnbah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.
(4)SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
(5)SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dite~bitkan apabila jumlah pajak yang terutang sam~ besarnya d_eng~ jurnlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 12

(1)Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud d~am Pa~. 10 ayat ( 1) digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
(2)Dalam j_angka 5 (Ii.ma) tahun sesudah saat terutang pajak, Bupati dapat rnenerbitkan:
1. a.SKPDKB;
2. b.SKPDKBT;
3. c.SKPDN.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…