DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 26 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PeraturanDaerah tentangHakKeuangandan AdministratifPimpinandanAnggotaDewan PerwakilanRakyatDaerah; 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor34 Tahun2003 tentang Pembentukan KabupatenMclawiDan Kabupaten SckadauDiPropinsiKalimantanBarat(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2003Nomor149 • TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4344); 3.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemcrintahanDacrah(Lembaran NegaraRepublk IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5587 sebagimanatelah dmubahbcberapa kali terakhir denganUndang-UndangNomor9 Tahun2015 tentang PcrubahanKcduaatasUndang-Undang Nomor Tahun2014tcntangPemerintahanDacrah (Lembare NegaraRepublikIndonesia Tahun2015N omor 58 Tambahan LcmbaranNcgaraRepublik1ma4, N5679) ·fl.Qfl�&i8omor·

4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI dan Menetapkan BUPATI MELAWI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Melawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Melawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Melawi.
6.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Melawi.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)Penghasilan Pirnpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada: a APBD, meliputi:

1.uang representasi; 2.tunjangan keluarga;
3.tunjangan beras;
4.uang paket;
5.tunjangan jabatan; 6 tunjangan alat kelengkapan; dan
7.tunjangan alat kelengkapan lain.

b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
1. 1.tunjangan komunikasi intensif;dan 2.tunjangan reses.

(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(3)Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Q Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besamya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Uang paketsebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat(1)huruf a angka4 diberikansetiapbulankepadaPimpinandanAnggotaDPRDsebesar10% (sepuluhpersen)dariuangrepresentasiyang bersangkutan.

Pasal 6

TunjanganjabatansebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat(1)huruf a angka5diberikansetiap bulankepadaPimpinandanAnggotaDPRDsebesar 145%(seratusempatpuluhlimapersen)dariuangrepresentasiyang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Tunjanganalatkelengkapandan tunjanganalatkelengkapanlain sebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat(1)hurufaangka6danangka 7diberikansetiapbulankepadaPimpinandanAnggotaDPRDyangduduk dalambadanmusyawarah,komisi,badananggaran,badanpembentukan Perda,badankehormatan,ataualatkelengkapanlain. 02Tunjanganalatkelengkapandan tunjanganalatkelengkapanlain diberikandenganketentuan,untukjabatan: a.ketua,sebesar7,5%(tujuhkomalimapersen); b.wakilketua,sebesar5%(limapersen); c.sekretaris,sebesar4%(empatpersen);dan d.anggota,sebesar3%(tigapersen); dari tunjanganjabatanKetuaDPRD. g3Tunjanganalatkelengkapanlainsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan ayat(2)diberikanselamaalatkelengkapanlainterbentukdan melaksanakan tugas.

Pasal 8

(I)Tunjangan komunikasiintensifsebagaimanadimaksud dalamPasal2ayat

(1)hurufbangka1diberikansetiap bulan untukpeningkatankinerja kepadaPimpinandanAnggotaDPRD.
(2)Tunjangan resessebagaimanadimaksud dalamPasal2ayat(1)hurufb angka2diberikansetiap melaksanakan reseskepadaPimpinandan AnggotaDPRD.
(3)Tunjangan komunikasiintensif dan tunjangan resesdiberikansesuai dengan kemampuan keuangandaerah.
(4)Kemampuankeuangandaerah sebagaimanadimaksud pada ayat(3) ditentukanberdasarkan hasilperhitungan atasbesaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanjapegawai aparatursipilnegara dan dikelompokkan dalam 3(tiga)kelompok, yaitutinggi,sedang,dan rendah.
(5)Pemberian tunjangan komunikasiintensif dan tunjan b .diak d d gan reses sebagammana1mmesudpada ayat(1) dan ayat(2)dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. a.tinggi... atinggi, paling banyak7(tujuh)kali; b.sedang,palingbanyak5(lima)kali;dan c.rendah,paling banyak3(tiga)kali; dariuangrepresentasiketuaDPRD. ikas:tifdan
(6)Ketentuanlebihlanjutmengenaitunjangankomunilusiinsent tunjangan resessebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan ayat(2)diatur denganPeraturanBupati BagianKedua TunjanganKesejahteraanPimpinandanAnggotaDPRD Pasal 9
(1)TunjangankesejahteraanPimpinandanAnggotaDPRDterdiriatas: a.jaminankesehatan; b.jaminankecelakaankerja; c.jaminankematian;dan d.pakaiandinasdan atribut.
(2)Selain tunjangankesejahteraansebagaimanadimaksudpadaayat(1), PimpinanDPRDdisediakan tunjangankesejahteraanberupa: a.rumahnegaradanperlengkapannya; b.kendaraandinasjabatan;dan c.belanjarumah tangga.
(3)Selain tunjangankesejahteraansebagaimanadimaksud padaayat(1), AnggotaDPRDdapatdisediakan tunjangankesejahteraanberupa: a.rumahnegaradanperlengkapannya;dan b.tunjangan transportasi.

Pasal 10

(1)Jaminan kesehatansebagaimanadimaksud dalamPasal9ayat(1)huruf a diberikandalambentukiuran kepadaBadanPenyelenggara JaminanSosial Kesehatansesuaidengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(2)Jaminan kesehatansebagaimanadimaksudpada ayat{I)juga termasuk istridan anaksesuaidengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),Pimpinan danAnggotaDPRDdisediakanpemeriksaan kesehatan yang bertujuan untukmengetahui statuskesehatan di luarcakupan pelayanan kesehatan yang diberikanolehBadanPenyelenggaraJaminanSosialKesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatansebagaimanadimaksud pada ayat(3)dilaksanakan 1(satu)kali dalam1(satu)tahun dan dilakukan di dalam neg eri serta tidak termasukistri dan anak.

Pasal 11

Jaminankecelakaankerjadanjaminankematiansebagaimanadimaksud dalamPasal9ayat(1) hurufb danhurufcdiberikansesuaidenganjaminan kecelakaankerjadanjaminankematiansesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)PakaiandinasdanatributPimpinandanAnggotaDPRDsebagaimana dimaksuddalamPasal9ayat(1)hurufdterdiriatas: a.pakaiansipilhariandisediakan2(dua)pasangdalam l(satu)tahun; b.pakaiansipilresmi disediakanl(satu)pasang dalaml(satu)tahun; c.pakaiansipillengkapdisediakan2(dua)pasang dalam5(lima)tahun; d.pakaiandinasharianlenganpanjangdisediakan1(satu)pasang dalam 1(satu)tahun;dan e.pakaianyangbercirikankhasdaerahdisediakan1(satu)pasangdalam 1(satu)tahun.
(2)Pakaiandinasdanatributsebagaimanadimaksudpadaayat(1)disediakan denganmempertimbangkanprinsipefisiensi, efektifitas,dankepatutan.
(3)Ketentuanmengenaistandarsatuanhargapakaiandinasdan atribut sebagaimanadimaksud padaayat(1)diaturdalamPeraturanBupati.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…