menetapkanPeraturanDaerah tentang UrusanPemerintahan yangMenjadiKewenangan PemerintahanDaerah; Mengingat... Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI dan BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH. BAB I. .. BABI KETENTUANUMUM Pasall DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksud dengan: 1.Daerah adalahKabupatenMelawi. 2.BupatiadalahBupatiMelawi. 3.PemerintahanDaerah adalahpenyelenggaraanurusanpemerintahan olehpemerintah daerahdandewanperwakilanrakyatdaerah menurutasasotonomidan tugaspembantuandenganprinsip otonomi seluas-luasnyadalamsistemdanprinsipNegaraKesatuan Republik Indonesiasebagaimanadimaksud dalamUndang-Undang DasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945. 4.PemerintahDaerah adalahBupati sebagaiunsurpenyelenggaraan PemerintahanDaerahyangmemimpinpelaksanaanurusan pemerintahanyang menjadikewenangandaerahotonom. 5.UrusanPemerintahan adalahfungsipemerintahanyangmenjadi kewajibandanhaksetiaptingkatandan/ataususunan pemerintahan untukmengaturdanmengurusfungsi-fungsitersebut yangmenjadikewenangannyadalam rangkamelindungi,melayani, memberdayakandanmenyejahterakanmasyarakat.
6.UrusanPemerintahanWajibadalahUrusanPemerintahanyangwajib diselenggarakanolehsemuadaerah.
7.UrusanPemerintahanPilihan adalahurusanpemerintahanyang wajib diselenggarakanolehdaerahsesuai denganpotensi yang dimiliki daerah. 8.UrusanPemerintahanUmum adalah urusanpemerintahanyang menjadikewenanganPresidensebagaiKepalaPemerintahan. 9.PelayananDasar adalahpelayananpublikuntukmemenuhi kebutuhandasarwarganegara.
10.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahyang selanjutnya disingkatAPBDadalah rencanakeuangan tahunanPemerintah Daerahyang dibahas dandisetujuibersamaolehpemerintahdaerah danDewanPerwakilanRakyatDaerah, danditetapkan dengan PeraturanDaerah 11.AnggaranPendapatan danBelanjaNegara yang selanjutnya disingkat APBNadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujuiolehDewan PerwakilanRakyat.
BAB II... KerjaSatuan BABII URUSANPEMERINTAHAN DAERAH BagianKesatu KlasifikasiUrusanPemerintahan Pasal 2 (1)Urusanpemerintahandaerahterdiriatas urusanpemerintahan konkurendan urusanpemerintahanumum. (2)Urusanpemerintahankonkurensebagaimanadimaksudpada ayat (1)adalah urusanpemerintahanyangdibagiantaraPemerintah PusatdanDaerahProvinsidanDaerahKabupaten/Kota. (3)UrusanPemerintahanKonkurenyangdiserahkankeDaerah dijadikandasaruntuk: a.menetapkanprodukhukumdaerahdankebijakandaerahdalam penyelenggaraanotonomidaerah; b.penyusunan/penyempumaankelembagaan PerangkatDaerahsesuaikebutuhandanpotensi daerah; c.penempatanpersonilsesuai kapasitas/keahliandanpersyaratan administratif; d.perencanaandanpenetapanpelayananyangprioritasdan esensialberdasarkankondisi dankemampuanDaerahyang harusdilaksanakan/disediakan; e.perencanaandanpenyusunanalokasianggarandalamAPBD dan/ataumenjadisalahsatukriteriapenetapanDanaAlokasi Umum,DanaAlokasi KhususdanBagiHasil;dan f.secarakeseluruhanmenjaditolokukurdalampenilaiankinerja, pembinaandanpengawasansertaevaluasipelaksanaanotonomi dacrah. BagianKedua UrusanPemerintahanKonkuren Pasal 3 (l)Urusanpemcrintahankonkuren scbagaimanadimaksud dalam Pasal 2ayat(2)yangmenjadi kewenangandacrah terdiriatasurusan pemerintahanwajibdan urusanpemerintahanpilihan.
(2)Urusan...
(2)Urusanpemerintahanwajibsebagaimanadimaksudpadaayat(l) terdiriatasurusanpemerintahanwajibyang berkaitandengan pelayanandasardanurusanpemerintahanwajibyangtida.k berkaitandenganpelayanandasar. (3)Urusanpemerintahanwajibyang berkaitandenganpelayanandasar sebagaimanadimaksud padaayat(2)adalah urusanpemerintahan wajibyang sebagiansubstansinyamerupakanpelayanandasar.