DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Urusan Pemerintahan Daerah; Penyelenggaraab Urusan Pemerintahan Konkuren; Pendanaan Penyelengagraan Urusan Pemerintahan; Pembinaan Urusan Pemerintahan; dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanDaerah tentang UrusanPemerintahan yangMenjadiKewenangan PemerintahanDaerah; Mengingat... Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI dan BUPATI MELAWI MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH. BABI KETENTUANUMUM Pasall DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksud dengan: 1.Daerah adalahKabupatenMelawi. 2.BupatiadalahBupatiMelawi. 3.PemerintahanDaerah adalahpenyelenggaraanurusanpemerintahan olehpemerintah daerahdandewanperwakilanrakyatdaerah menurutasasotonomidan tugaspembantuandenganprinsip otonomi seluas-luasnyadalamsistemdanprinsipNegaraKesatuan Republik Indonesiasebagaimanadimaksud dalamUndang-Undang DasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945. 4.PemerintahDaerah adalahBupati sebagaiunsurpenyelenggaraan PemerintahanDaerahyangmemimpinpelaksanaanurusan pemerintahanyang menjadikewenangandaerahotonom. 5.UrusanPemerintahan adalahfungsipemerintahanyangmenjadi kewajibandanhaksetiaptingkatandan/ataususunan pemerintahan untukmengaturdanmengurusfungsi-fungsitersebut yangmenjadikewenangannyadalam rangkamelindungi,melayani, memberdayakandanmenyejahterakanmasyarakat.
6.UrusanPemerintahanWajibadalahUrusanPemerintahanyangwajib diselenggarakanolehsemuadaerah. 7.UrusanPemerintahanPilihan adalahurusanpemerintahanyang wajib diselenggarakanolehdaerahsesuai denganpotensi yang dimiliki daerah. 8.UrusanPemerintahanUmum adalah urusanpemerintahanyang menjadikewenanganPresidensebagaiKepalaPemerintahan. 9.PelayananDasar adalahpelayananpublikuntukmemenuhi kebutuhandasarwarganegara.
10.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahyang selanjutnya disingkatAPBDadalah rencanakeuangan tahunanPemerintah Daerahyang dibahas dandisetujuibersamaolehpemerintahdaerah danDewanPerwakilanRakyatDaerah, danditetapkan dengan PeraturanDaerah 11.AnggaranPendapatan danBelanjaNegara yang selanjutnya disingkat APBNadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujuiolehDewan PerwakilanRakyat. KerjaSatuan BABII URUSANPEMERINTAHAN DAERAH BagianKesatu KlasifikasiUrusanPemerintahan Pasal 2

(1)Urusanpemerintahandaerahterdiriatas urusanpemerintahan konkurendan urusanpemerintahanumum.
(2)Urusanpemerintahankonkurensebagaimanadimaksudpada ayat
(1)adalah urusanpemerintahanyangdibagiantaraPemerintah PusatdanDaerahProvinsidanDaerahKabupaten/Kota.
(3)UrusanPemerintahanKonkurenyangdiserahkankeDaerah dijadikandasaruntuk: a.menetapkanprodukhukumdaerahdankebijakandaerahdalam penyelenggaraanotonomidaerah; b.penyusunan/penyempumaankelembagaan PerangkatDaerahsesuaikebutuhandanpotensi daerah; c.penempatanpersonilsesuai kapasitas/keahliandanpersyaratan administratif; d.perencanaandanpenetapanpelayananyangprioritasdan esensialberdasarkankondisi dankemampuanDaerahyang harusdilaksanakan/disediakan; e.perencanaandanpenyusunanalokasianggarandalamAPBD dan/ataumenjadisalahsatukriteriapenetapanDanaAlokasi Umum,DanaAlokasi KhususdanBagiHasil;dan f.secarakeseluruhanmenjaditolokukurdalampenilaiankinerja, pembinaandanpengawasansertaevaluasipelaksanaanotonomi dacrah. BagianKedua UrusanPemerintahanKonkuren Pasal 3 (l)Urusanpemcrintahankonkuren scbagaimanadimaksud dalam Pasal 2ayat(2)yangmenjadi kewenangandacrah terdiriatasurusan pemerintahanwajibdan urusanpemerintahanpilihan.
(2)Urusan...
(2)Urusanpemerintahanwajibsebagaimanadimaksudpadaayat(l) terdiriatasurusanpemerintahanwajibyang berkaitandengan pelayanandasardanurusanpemerintahanwajibyangtida.k berkaitandenganpelayanandasar.
(3)Urusanpemerintahanwajibyang berkaitandenganpelayanandasar sebagaimanadimaksud padaayat(2)adalah urusanpemerintahan wajibyang sebagiansubstansinyamerupakanpelayanandasar.

Pasal 4

(1)UrusanPemerintahanwajibyang berkaitandenganPelayananDasar sebagaimanadimaksuddalamPasal3ayat(2)meliputi: a.pendidikan; b.kesehatan; c.pekerjaan umumdanpenataan ruang; d.perumahan rakyatdankawasanpermukiman; e.ketentraman,ketertibanumum,danperlindunganmasyarakat; dan f.sosial.
(2)UrusanPemerintahanwajibyangtidakberkaitandenganPelayanan DasarsebagaimanadimaksuddalamPasal3ayat(2)meliputi: a.tenagakerja; b.pemberdayaanperempuandanperlindungan anak; c.pangan; d.pertanahan; e.lingkungan hidup; f.administrasikependudukandanpencatatansipil; g.pemberdayaanmasyarakatdanDesa; h.pengendalianpendudukdankeluargaberencana; i.perhubungan; j.komunikasidaninformatika;
1. k.koperasi,usahakecil, danmenengah; 1.penanamanmodal; m.kepemudaandanolahraga; n.statistik;
2. o.persandian; p.kebudayaan; q.perpustakaan...
3. q.perpustakaan; dan
4. r.kearsipan.
(3)Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pariwisata;
3. c.pertanian;
4. d.kehutanan;
5. e.energi dan sumber daya mineral;
6. f.perdagangan;
7. g.perindustrian;dan
8. h.transmigrasi.

Pasal 5

Sub Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang bersifat Wajib dan Pilihan, Pemerintah Daerah berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 7

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 8

(1)Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) meliputi :
1. a.pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.pembinaan...
3. b.pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. c.pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional, dan nasional;
5. d.penanganan konflik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. e.koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. f.pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
8. g.pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
(2)Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dan dibantu oleh instansi vertikal.
(3)Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, Bupati bertanggung jawab kepada Menteri melalui Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(4)Bupati dalarn melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN.
(5)Bupati dalarn melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecarnatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, ekstemalitas dan kepentingan strategis nasional, dengan kriteria:

a.urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam dacrah;
b.urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam daerah;
c.urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan
d.urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan konkuren, Pemerintah Daerah dapat:

a.menyelenggarakan sendiri; dan
b.menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 11

Penugasan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :

a.disertai dengan perangkat, pembiayaan dan sarana dan/ atau prasarana yang diperlukan; dan
b.diprioritaskan bagi Urusan Pemerintahan yang berdampak lokal dan/ atau berhasil guna dan berdaya guna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa.

BAB IV

PENDANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 12

(1)Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai atas beban APBD.
(2)Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.
(3)Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). BABV PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

BAB V

...

Pasal 13

Untuk mendukung kemampuan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…