DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Struktur Organisasi Pemerintah Desa, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, sehingga agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjalan tertib dan lancar, perlu diatur Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
b.bahwa Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa sudah tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambah: Le» van :mbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebas ·· .. . gammana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Unde .Un«tang- /ndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahe K an .edua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran N . egara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Ta ,• » amahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5.Peraturan... tentang Republik Lembaran ~, «• 4 13 . ' ·gr BUPATI MELAWI PROVINS! KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 9. TAHUN 29IT TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MELAWI, Menimbang Mengingat

a.bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, sehingga agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjalan tertib dan lancar, perlu diatur Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
b.bahwa Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa sudah tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalaro huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pernerintah Desa;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5495);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambah Le an :mbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebag .. . gammana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Unde .Unang-' /ndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahc K an .edua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran N . egara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Ta b• » amahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. 5.Peraturan... tentang Republik Lembaran
6. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI Dan BUPATI MELAWI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

7. 6. 9. 8. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bupati adalah Bupati Melawi. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan N · . egara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat D besa se agai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4. 5.
10.Kepala...
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI Dan Menetapkan BUPATI MELAWI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

Pasal 1

6. 9. 7. 8. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bupati adalah Bupati Melawi. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan d . aka an kepentingan masyara at setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat D b • esa selagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4. 5.
10.Kepala...
10.Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun.
13.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin seorang Kepala Dusun.
14.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1)Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2)Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.
(3)Perangkat Desa terdiri dari :
1. a.Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu paling banyak 3 (tiga) Kepala Urusan yaitu Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan dan Urusan Perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) Kepala Urusan yaitu Urusan Umum dan Perencanaan, dan Urusan Keuangan.
2. b.Pelaksana Teknis yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pemerintahan , Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan, dan paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu Seksi Pemerintahan serta Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
3. c.Pelaksana Kewilayahan, yaitu Dusun yang dipimpin seorang Kepala Dusun.
(4)Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahk dari Peraturan Daerah ini. an

Pasal 3

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dit¢ 5 tetaplan dengan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata K · p . erja 'emerintah Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

10.Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun.
13.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan Iingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin seorang Kepala Dusun.
14.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

(1)Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2)Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.
(3)Perangkat Desa terdiri dari :
1. a.Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu paling banyak 3 (tiga) Kepala Urusan yaitu Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan dan Urusan Perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) Kepala Urusan yaitu Urusan Umum dan Perencanaan, dan Urusan Keuangan.
2. b.Pelaksana Teknis yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pemerintahan , Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan, dan paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu Seksi Pemerintahan serta Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
3. c.Pelaksana Kewilayahan, yaitu Dusun yang dipimpin seorang Kepala Dusun.
(4)Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dit D 1 etap an dengan Peraturan esa tentang Susunan Organisasi dan Tata Ke· p erja 'emerintah Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2)Kepala Desa bertugas menyelenggarakan melaksanakan pembangunan desa, pembinaan pemberdayaan masyarakat.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. b.melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. c.pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. d.pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. e.menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 5

(1)Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
(2)Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
1. a.Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. b.Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3. c.Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pen elu ifika·' d ·· ·' ke g 1aran, verit casi administrasi ceuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan d 1 · esa tamnnya.
4. d.Melaksanakan urusan perencanaan seperti men yusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventaris>· » ' n sIr lata-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. Bagian... pemerintahan desa, kemasyarakatan, dan

Pasal 4

(1)Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang pemerintahan desa, kemasyarakatan, dan
(3)memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2)Kepala Desa bertugas menyelenggarakan melaksanakan pembangunan desa, pembinaan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
1. a.menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. b.melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. c.pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. d.pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. e.menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…