DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mentawai No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terpadu melalui pendekatan kewilayahan dengan memperhatikan aspek: a. geografis Daerah; b. kesatuan aksesibilitas; c. sumber daya pariwisata; dan d. produk wisata dan sasaran pasar.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3419), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423), 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964 ): 10. 11. 12. 13. 14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073): 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725): 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739): 9, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966): Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145), Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516): Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776), Peraturan Pemerintah Nomor36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 70, Tambahn Lembaran Negara Nomor 4209), Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulaun Melalui Alur Laut Yang Ditetapkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4210), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4737), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779), Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Lokasi Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negera Nomor 5116), a Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Rencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154), Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285), Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI dan BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : l. 2. 10. 11. 12. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.3 Dinas Kebudayaan PariwisataPemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Disbudparpora adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata,Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 5. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati suatu destinasi, 6. Wisatawan adalah orang pribadi dan/atau sekelompok orang yang melakukan wisata. 7. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud keutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemeritah, Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat. 8 Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut dengan Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Produk pariwisata adalah semua komponen dan 13. 14. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. pelayanan destinasi yang meliputi industri pariwisata, atraksi pariwisata, kawasan destinasi pariwisata dan sarana prasarana sebagai alat pendukung kegiatan pariwisata. Pemasaran pariwisata adalah suatu upaya memperkenalkan dan mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik yang meliputi, atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi objek dan tujuan kunjungan wisatawan. . Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata 15 yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelengaraan pariwisata. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Kawasan pariwisata adalah suatu wilayah dengan potensi tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan atraksi dan industri pariwisata. Resort adalah suatu lokasi teritorial Kabupaten Kepulaun Mentawai yang pengelolaan dan penetapannya dilakukan oleh Bupati kepada Perusahaan pariwisata. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang mememiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunya! pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap kawasan wisata, wisatawan, perizinan, pelaku wisata pengelola kawasan wisata dan pemanfaatan suatu kawasan wisata. Kewenangan adalah suatu batas-batas pembagian penanganan suatu urusan yang ditetapkan oleh Bupati kepada instansi. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam upaya pengendalian, perlindungan dan pengawasan terhadap usaha penyelenggaraan pariwisata. PendaftaranUsaha Pariwisata adalah seluruh proses yang meliputi persyaratan dan tata cara memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata, penerbitan, perubahan, perpanjangan dalam upaya penyelenggaraan usaha pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

25.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang 26. 21. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam pengambilan keputusan dan/atau dasar untuk menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan pariwisata. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, baik menurut Tugas Pokok dan Fungsi maupun tugas- lugas tertentu yang menangani bidang tertentu dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Fungsional yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang kegiatan kejahatan dan pelanggaran suatu tindak pidana, baik dibidang retribusi maupun dibidang usaha pariwisata. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangakan profesional kerja. Pramuwisata adalah seorang yang menyediakan jasa komersial pemanduan wisatawan, mencakup pemberian bimbingan, arahan, penjelasan dan petunjuk tentang suatu objek dan daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Pramuwisata luar adalah seorang yang menyediakan jasa komersial pemanduan wisatawan, mencakup pemberian bimbingan, arahan, penjelasan dan petunjuk tentang suatu objek dan daya tarik wisata yang wilayah kerjanya di luar Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolan kepariwisataan. Sertifikat Kursus Pramuwisata yang selanjutnya disebut SKP adalah sertifikat sebagai bukti telah mengikuti dan tamat kursus pramuwisata. Sertifikat Pramuwisata adalah sertifikat sebagai bukti telah mengikuti dan lulus ujian pramuwisata. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disebut dengan KTPP adalah kartu identitas pramuwisatasebagi izin operasional. Masyarakat adalah, kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri baik berwujud dan/atau tidak berwujud. 37. 38. 39. 40. Kawasan eksklusif adalah, suatu kawasan khusus yang memiliki keanekaragaman yang unik dan memiliki daya tarik yang tinggi bagi kunjungan wisatawan. Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pjjat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Prasarana parawisata adalah semua Fasilitas utama atau dasar yang memungkinkan sarana kepariwisataan dapat berkembang dalam rangka memberikan pelayanan kepada wisatawan. Sarana pariwisata adalah fasilitas dan/atau usaha jasa kepariwisataan yang dilaksanakan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II

AZAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan azas : TR - 0 —. manfaat: kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian: partisipatif, berkelanjutan, demokratis: kesejahteraan, dan a. kesatuan. b. Cc. d 1 k.

Pasal 4

Tujuan Kepariwisatan adalahuntuk :

a.melestarikan kekayaan sumber daya alam dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa: mendayagunakan, mewujudkan dan memperkenalkan potensi destinasi sebagai keunikan yang eksotik dan dapat menarik minat wisatawan serta memiliki keunggulan yang mempunyai nilai jual dan nilai saing secara berkelanjutan: b. mewujudkan nilai-nilai nasionalisme, kebanggaan dan kebersamaan terhadap potensi unggulan yang dimiliki guna untuk menigkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa: mendorong pengelolaan dan pengembangan sumber daya destinasi yang berbasis komunitas secara berkelanjutan: d. memberikan arahan dan fokus terhadap keterpaduan pelaksanaan pembangunan destinasi: e. menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatankepariwisataan, f memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mengoptimalkan pendayagunaan produksi daerah dan nasional: g h. meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan dan kemandirian perekonomian daerah, 1. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahtaraan dan kemakmuran masyarakat. BAB HI PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

(1)Pasal 5 Penyelenggaraan kepariwisataan didasarkan pada prinsip-prinsip :
1. a.menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya dan kearifan budaya lokal,
2. b.menjamin eksklusifitas dalam pembangunan kepariwisataan,
3. c.memberikan kontribusi bagi Daerah, guna untuk memacu pembangunan,
4. d.menjaga kelestarian lingkungan hidup,
5. e.sebagai pilar dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, I. sebagai aktivitas yang menguntungkan bagi Negara, Daerah dan Masyarakat Lokal,
6. g.mendorong kewajiban seluruh sektor pembangunan dalam pembangunan kepariwisataan:
7. h.mendorong pengembangan hak-hak sektor kepariwisataan,
8. i.mengembangkan hak-hak tenaga kerja dan wirausahawan dalam industri pariwisata,
9. j.memberdayakan masyarakat setempat, dan
10. k.menjamin keterpaduan antar instansi, antar wilayah dan pemangku kepentingan. Aktualisasi prinsip-prinsip penyelenggaraan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh seluruh pelaku pariwisata.
(2)

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

Penyelenggaraan usaha pariwisata dapat dilakukan oleh badan usaha, perorangan, usaha mikro/ kecil/ menengah yang telah memperoleh badan hukum. 1) m Dalam melakukan kegiatan usahanya, badan usaha dan/atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah, menurut tempat dan/atau domisi usaha yang bersangkutan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (3 Dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata, Pemerintah Daerah dapat berperan aktif melakukan : (4
1. a.pembinaan, pelayanan, koordinasi, mengawasi, pemberian sanksi, memfasilitasi sengketa bagi perusahaan usaha mikro/kecil/menengah, koperasi badan hukum, perorangan dan masyarakat dan/atau pelaku usaha pariwisata,
2. b.memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum kepada perusahaan dan/atau badan hukum dan/atau perusahaan perorangan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan menanamkan modal terhadap kelangsungan penyelenggaraan, pengembangan dan pembangunan pariwisata daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :

a.membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, dan memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan usaha skala besar. b.

BAB V

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 8

Pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terpadu melalui pendekatan kewilayahan dengan memperhatikan aspek:

a.geografis Daerah,
b.kesatuan aksesibilitas:
c.sumber daya pariwisata, dan,
d.produk wisata dan sasaran pasar.

Pasal 9

Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi : industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 10

a. b. d. Perencanaan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan secara terpadu dengan lintas sektor. 1) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA). (2 Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. (3 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan. (4 (5 Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (S) disusun dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah. (6

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH

Pasal 11

Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan (1 memperhatikan aspek :

a.sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata,
b.potensi Pasar,
c.kawasan strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan daerah,
d.perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup,
e.kawasan strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan alamdan budaya,
f.“kesiapan dan dukungan masyarakat, dan
g.kekhususan dari wilayah. Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan untuk berpartisipasi dalam rangka menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, daerah serta guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. (2 Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, kearifan lokal, dan agama. (3 Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dan Rencana Tata Ruang WilayahDaerah. (4

BAB VII

JENISKEGIATAN WISATA

Pasal 12

Sumber daya pariwisata di daerah terdiri dari : a. b. Cc. sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya hasil karya manusia.

Pasal 13

Pemanfaatan sumber daya pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, dilakukan dengan memperhatikan :

a.nilai-nilai agama, adat istiadat, kelestarian budaya serta norma-norma yang hidup dalam peradaban kehidupan bermasyarakat, daya dukung kawasan: menjunjung tinggi kearifan lokal Daerah, b. kelestarian dan baku mutu lingkungan hidup yang berkelanjutan, keamanan, ketertiban, keselamatan dan kenyamanan wisatawan dan masyarakat, e.
f.keragaman komunitas,
g.kelangsungan pengelolaan sumber daya pariwisata.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…