DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mentawai No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengelolaan dan pemanfaatan daya tarik wisata selancar meliputi, a. pengelolaan terhadap daya tarik wisata selancar, pengelola kapal selancar dan pengelola usaha jasa akomodasi selancar, dan b. pemanfaatan terhadap daya tarik wisata selancar oleh wisatawan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin berkembangnya penyelenggaraan kepariwisataan khususnya wisata selancar maka perlu dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan daya tarik wisata selancar:
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar:, Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964 ),

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 20014 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073),
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725), 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490), 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966): 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145), Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816), Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4209), Menetapkan :
13.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Yang Ditetapkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4210),
14.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779),
15.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 -—2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262),
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI dan BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DAYA TARIK WISATA SELANCAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4.Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas Budparpora adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi.

(2)
1. b.mempertimbangkan daya dukung daya tarik wisata selancar:
2. c.menjamin eksklusifitas pada daya tarik wisata selancar,
3. d.memberikan kontribusi bagi daerah guna memacu pembangunan,
4. e.memberdayakan masyarakat setempat,
5. f.menjamin terciptanya keadilan dalam memanfaatkan daya tarik wisata selancar. Aktualisasi prinsip-prinsip penyelenggaaraan pengelolaan dan pemanfaatan daya tarik wisata selancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh pemangku pelaku wisata.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 8

Dalam penyelengaraan pengelolaan dan pemanfaatan daya tarik wisata selancar Pemerintah Daerah berperan melakukan:

a.pengawasan, pembinaan, pelayanan, pengkoordinasian, pemberian sanksi, memfasilitasi sengketa bagi perusahaan usaha mikro/ kecil/ menengah, perorangan dan masyarakat, pelaku usaha pariwisata yang berbadan hukum: memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap orang dan/ atau badan usaha yang memanfaatkan dan menyelenggarakan kegiatan pada daya tarik wisata selancar. b.

Pasal 9

Pengelolaan daya tarik wisata selancar dilakukan oleh pemerintah daerah. (1 Pengelolaan daya tarik wisata selancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada badan usaha.

(2)Pengelolaan daya tarik wisata selancar dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan daya tarik wisata selancar.
(3)Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat zonasi terhadap daya tarik wisata selancar.
(4)Rencana pengelolaan daya tarik wisata selancar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (S5 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 6. Selancar adalah olahraga yang dilakukan diatas air dengan cara berdiri diatas sebilah papan meluncur sambil melenggak-lenggok seirama dengan lajunya ombak dan biasa dikenal dengan sebutan surfing. Daya tarik wisata selancar adalah titik — titik atau dikenal dengan spot koordinat keberadaan ombak selancar pada wilayah perairan laut. 8. Wisata selancar adalah aktifitas olahraga yang dilakukan oleh seseorang diatas ombak selancar dengan tujuan menikmati dan memuaskan kebutuhan berselancar. Wisata eksklusif adalah wisata yang dikelola khusus dan terbatas yang memperhatikan daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kapal wisata selancar adalah kapal dengan fungsi alat transportasi bagi peselancar yang memiliki fasilitas melebihi kapal domestik lainnya. Usaha akomodasi wisatawan selancar adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan selancar terdiri atas : hotel resort, villa dan pondok wisata yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Hotel resort adalah penyediaan akomodasi bagi wisatawan dengan menonjolkan panorama alam dan secara arsitektural memiliki masa bangunan dengan fungsi aktifitas ruang yang dapat terpisah. Villa adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya. Usaha jasa perjalanan wisata selancar yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata selancar dan agen perjalanan wisata selancar. Biro perjalanan wisata selancar adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata selancar. 19. 20. 21. 22. 23. Agen perjalanan wisata selancar adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan wisata selancar. Mooring Buoy pada kawasan wisata adalah perangkat apung tempat tambat labuh kapal wisata selancar dan/ atau boat wisata selancar. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bermukim di kawasan destinasi wisata bahari. Masyarakat adat adalah masyarakat setempat yang terhimpun dalam komunitas adat Mentawai. Masyarakat lokal adalah masyarakat yang bermukim sebagai warga setempat.
1. a.pengelolaan terhadap daya tarik wisata selancar, pengelola kapal selancar dan pengelola usaha jasa akomodasi selancar, dan
2. b.pemanfaatan terhadap daya tarik wisata selancar oleh wisatawan. Pengelolaan dan pemanfataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah. (2

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pemanfatan daya tarik wisata selancar adalah, a. b. penetapan nama dan lokasi daya tarik wisata selancar, penetapan kapasitas daya dukung pemanfaatan titik-titik daya tarik wisata selancar, penjaminan terhadap kelestarian daya tarik wisata selancar, pembuatan peraturan perundang-undangan daerah,d. pemberian rekomendasi dan/atau izin pemanfatan titik daya tarik selancar terhadap pelaku usaha wisata selancar, e. penyelesaian konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha wisata selancar, f. pembinaan dan pengawasan terhadap daya tarik wisata selancar, dan pengelolaan informasi daya tarik wisata selancar.h.

Pasal 4

Pengelolaan dan Pemanfaatan daya darik wisata selancar diselenggarakan berdasarkan azas :

a.kemanfaatan: adil dan merata: keseimbangan, kelestarian: partisipatif, dan b. d. e. keberlanjutan.f.

Pasal 5

Pengelolaan dan pemanfaatan daya tarik wisata selancar berfungsi untuk:

a.menciptakan keteraturan, kepastian, dan kepuasan,
b.terjaganya kualitas lingkungan kawasan.

Pasal 6

Pengelolaan dan pemanfaatan daya tarik wisata selancar bertujuan untuk:

a.mendorong pertumbuhan iklim investasi pada sektor jasa dan /atau usaha kepariwisataan lainnya yang berbasis lingkungan,
b.memberikan arah dan fokus terhadap keterpaduan pengelolaan dan pemanfaatan daya tarik wisata selancar , Cc. memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
d.memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja,
e.mengoptimalkan pendayagunaan daya tarik wisata selancar,
f.meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan dan kemandirian perekonomian daerah, dan
g.mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil dari pengelolaan dan pengaturan daya tarik wisata selancar dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan daya tarik wisata selancar didasarkan pada prinsip-prinsip:
1. a.menjaga kelestarian lingkungan hidup,
(2)
1. b.mempertimbangkan daya dukung daya tarik wisata selancar,
2. c.menjamin eksklusifitas pada daya tarik wisata selancar,
3. d.memberikan kontribusi bagi daerah guna memacu pembangunan,
4. e.memberdayakan masyarakat setempat, menjamin terciptanya keadilan dalam memanfaatkan daya tarik wisata selancar. f Aktualisasi prinsip-prinsip penyelenggaaraan pengelolaan dan pemanfaatan daya tarik wisata selancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh pemangku pelaku wisata.

Pasal 8

Dalam penyelengaraan pengelolaan dan pemanfaatan daya tarik wisata selancar Pemerintah Daerah berperan melakukan:

a.pengawasan, pembinaan, pelayanan, pengkoordinasian, pemberian sanksi, memfasilitasi sengketa bagi perusahaan usaha mikro/ kecil/ menengah, perorangan dan masyarakat, pelaku usaha pariwisata yang berbadan hukum, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap orang dan/ atau badan usaha yang memanfaatkan dan menyelenggarakan kegiatan pada daya tarik wisata selancar. b.

Pasal 9

Pengelolaan daya tarik wisata selancar dilakukan oleh pemerintah daerah. (1 Pengelolaan daya tarik wisata selancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada badan usaha. (2 Pengelolaan daya tarik wisata selancar dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan daya tarik wisata selancar. (3 Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat zonasi terhadap daya tarik wisata selancar.

(4)Rencana pengelolaan daya tarik wisata selancar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (S5

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…