DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mentawai No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

Lingkup daerah terdiri atas 10 (sepuluh) wilayah kecamatandengan luas wilayah kurang lebih 601.135 (enam ratus satu ribu seratus tiga puluh lima) hektar.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah,
b.bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha,
c.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 - 2035,

Mengingat

1.Pasal (18) ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945:
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419):
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470),
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 1 10. 11 12. 13. 14. Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881): Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412): 5. . Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan6. Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), 7. , Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang8. Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan9, Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411): .Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723): Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Nomor 4725), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739): Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746): Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849): Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851): Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025): Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068): Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Nomor 5073): 28.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170):
29.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), 30.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4385): Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452), Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490): Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan & Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584): Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593): Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624). Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) , 40.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51 Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814): Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817): Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828): Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833): Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858): Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859): Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056): Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070): Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097): Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103): Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112): .Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi 9 52. 53. 55. 56. 57. 58 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154): Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 160): Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185) 1 , .Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang 54 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217): Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393): Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597): .Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar: Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Ijin Penggunaan Air dan atau Sumber Air: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, daerah Penguasaan Sungai, dan Bekas Sungai, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 6 66. 67. 68. 69. 70. 71 72. 73. 74. 73. 76. 14. 78. 79. 80. 81. tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Raperda tentang RTRW Provinsi, RTRW Kab/Kota beserta Rinciannya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten: .Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah: Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 28/Menhut-11/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK. 511/Menhut-V/2011 tentang Penetapan Peta Daerah Aliran Sungai. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pelabuhan Perikanan: Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor K.304/Menhut- H/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 96.904 ha, perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas 147.213 Ha, peruntukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 9.906 Ha di Provinsi Sumatera Barat: Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-li/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, SuratKeputusanMenteriKehutananNomorSK /35/Menhut- 11/2013 tentangPennunjukkan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat: Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 14/KPTS/DJ-V/2001 tentang Penunjukan Zonasi pada TN Siberut: 7
82.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025: 83.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032: Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Menetapkan

Menetapkan dan BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015-2035.

BAB II

LINGKUP WILAYAH DAN MUATAN RTRW DAERAH

Pasal 2

Lingkup wilayah daerah terdiri atas 10 (sepuluh)1) kecamatandengan luas wilayah kurang lebih 601.135 (enam ratus satu ribu seratus tiga puluh lima) hektar. Batas wilayahdaerah meliputi :

a.sebelah utara berbatasan dengan Selat Siberut,
b.sebelah timur berbatasan dengan Selat Mentawai, (2
c.sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan 13
d.sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

(3)Batas fisik wilayah ditandai dengan pulau terluar yaitu :
1. a.Pulau Sibarubaru di pantai barat pulau Pagai Selatan:
2. b.Pulau Sinyiau-nyiaudi pantai barat Siberut.
(4)Lingkupwilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. m0 an Kecamatan Pagai Selatan: Kecamatan Sikakap, Kecamatan Pagai Utara: Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Sipora Utara, Kecamatan Siberut Selatan: Kecamatan Siberut Barat Daya, Kecamatan Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Utara: dan Kecamatan Siberut Barat.

Pasal 3

Muatan RTRW daerah meliputi:

a.tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah, 5S TR » — rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis: arahan pemanfaatan ruang wilayah, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, kelembagaan, dan hak, kewajiban, dan peran masyarakat. BAB HI TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANGWILAYAH

Pasal 4

Penataan ruang wilayah daerah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui pengembangan potensi sumber daya alam berkelanjutan yang berbasis ekonomi kerakyatan, kearifan lokal serta 14 b. g. h. 1. j b. Cc. d . ramah lingkungan dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi dan berbasis mitigasi bencana.

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah daerah, meliputi:

a.penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi dalam pengembangan wilayah, peningkatan aksesibilitas dalam rangka menunjang pengembangan wilayah dan pengembangan jalur mitigasi bencana di wilayah daerah, b. peningkatan Pelayanan Prasarana Energi Listrik, Telekomunikasi, Sumberdaya Air dan Prasarana Lingkungan, untuk seluruh kecamatan di daerah dan lokasi permukiman baru, percepatan Pertumbuhan Ekonomi daerah pasca bencana,d. pemantapan fungsi kawasan lindung yang terletak dalam daerah, terutama berkenaan dengan hutan lindung, resapan air, dan kawasan pesisir (sempadan pantai, kawasan hutan bakau, daerah perlindungan laut), e. pengelolaan kawasan rawan bencana alam,f pemanfaatan kawasan pelestarian alam (taman nasional, suaka alam, taman wisata alam laut) sebagai kawasan yang ikut mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, g peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, dan h. pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar di wilayah daerah. k1.

Pasal 6

(1)Strategi untuk penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi dalam pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
1. a.mengembangkan Muara Siberut sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW):
2. b.mengembangkan Tuapejat Sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL):
3. c.mengembangkan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan
4. d.mengembangkan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
(2)Strategi untuk peningkatan aksesibilitas dalam rangka menunjang pengembangan wilayah dan pengembangan jalur mitigasi bencana di daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi: 15
1. a.membangun dan meningkatkan jaringan jalan kabupaten untuk menunjang perekonomian wilayah dan sebagai jalur evakuasi bagi daerah rawan bencana, mengembangkan prasarana dan sarana transportasi laut di Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan: dan b. membangun prasarana dan sarana transportasi udara di Pulau Siberut, Pulau Sipora dan Pulau Pagai Selatan.
(3)Strategi untuk peningkatan pelayanan prasarana energi listrik, telekomunikasi, sumberdaya air dan prasarana lingkungan, untuk seluruh kecamatan di wilayah daerah dan lokasi permukiman baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. b. membangun jaringan energi listrk dan meningkatkan pelayanan di seluruh daerah: mengembangkan jaringan telepon seluler dengan membangun BTS di beberapa titik untuk peningkatan jaringan telekomunikasi seluler: menetapkan sumber air baku sebagai kawasan lindung, membangun sistem jaringan air bersih dan pengadaan penampungan air bersih: dan membanguntempat pemrosesan akhir (TPA).e.
(4)Strategi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
1. a.mengembangkan sektor pertanian dengan mendorong komodititanaman pangan, tanaman hortikultura dan perkebunan, memanfaatkan potensi sektor perikanan di kawasan laut dan pesisir, memanfaatkan potensi bahari, budaya dan alam, sebagai obyek dan daya tarik wisata, dan b. (memanfaatkan sumber daya hutan dengan mengoptimalkan pengelolaan hasil produksi sesuai dengan potensi lahan.
(5)Strategi untuk pemantapan fungsi kawasan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurufe, meliputi: a. b. menetapkan batas kawasan lindung: dan meningkatkanperan masyarakat dalam menjaga fungsi kawasan lindung sesuai dengan kearifan lokal.
(6)Strategi untuk pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
1. a.mengendalikan perkembangan kegiatan kawasan rawan bencana: menetapkan jalur evakuasi dan ruang evakuasi: mengembangkan hutan bakau sepanjang pantai di kawasan rawan bencana tsunami: dan mengembangkan sistem peringatan dini.d. 16
(7)Strategi pemanfaatan kawasan pelestarian alam (taman nasional, suaka alam, taman wisata alam laut) sebagai kawasan yang ikut mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi :
1. a.melibatkan masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan taman nasional, suaka alam,konservasi perairan dan taman wisata alam laut: dan
2. b.mengembangkan pengelolaan potensi kawasan pelestarian alam sebagai salah satu obyek wisata alam dan wisata pendidikan ilmiah. Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi: (8
3. a.mendukung penetapan pusat kegiatan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan,
4. b.mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar KSN untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan:
5. c.mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan Negara sebagai zona penyangga: dan k
6. d.turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan. Strategi untuk pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar di wilayah daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi: (9
7. a.mengembangkan wisata bahari:
8. b.membangun sarana dan prasarana wisata,
9. c.mengembangkan pengelolaan bersama dengan investor: dan
10. d.mengalokasikan lahan kepentingan pertahanan dan keamanan pada sisi luar dari pulau-pulau kecil.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Pasal 7

Rencana struktur ruang wilayah daerah meliputi:

a.pusat-pusat kegiatan,
b.sistem jaringan prasarana utama: dan Cc. sistem jaringan prasarana lainnya. 1) Rencana struktur ruang wilayah daerah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalamLampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2 17

Pasal 8

(1)Pusat-pusat kegiatan yang ada di wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.PKW:
2. b.PKL,
3. c.PKLp:,
4. d.PPK: dan ce. PPL.
(2)PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Muara Siberut,
(3)PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Tuapejat: ) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Sikakap:
(5)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
1. a.Kawasan Perkotaan Pei Pei di Kecamatan Siberut Barat Daya.:
2. b.Kawasan Perkotaan Sioban di Kecamatan Sipora Selatan: dan
3. c.Kawasan Perkotaan KM 37 di Kecamatan Pagai Selatan.
(6)PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
1. a.Desa Saibi Samukop di Kecamatan Siberut Tengah,
2. b.Desa Saumanganya di Kecamatan Pagai Utara,
3. c.Desa Simalegi Betaet di Kecamatan Siberut Barat:
4. d.Desa Muara Sikabaluan di Kecamatan Siberut Utara: dan
5. e.Desa Silabu di Kecamatan Pagai Utara. (4 a
(7)Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamRencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana utama di wilayah daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a.sistem jaringan transportasi darat,
b.sistem jaringan transportasi laut, dan Cc. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 10

(1)Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas: 18
1. a.jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas: dan
2. b.jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
(2)Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Jaringan jalan kolektor primer, yaitu rencana pembangunan b. Cc. Trans Mentawai diusulkan menjadi jalan status jalan nasional terdiri atas: 1) jaringan jalan yang berada di pulau Sipora yang menghubungkan ruas jalan Tuapejat - Transmigrasi - Rokot - Sioban - Sagitci - Katiet ditambah dengan jalan Simpang SP II - Kantor Camat Sipora Utara, 2) jaringan jalan yang berada di pulau Siberut yang menghubungkan ruas jalan Labuan Bajau-Policoman- Sigapokna-Terekan Hulu-Sirilanggai-Sotboyak -Cimpungan - Saibi Samukop - Saliguma - Maileppet - Muara Siberut - Puro - Rogdok - Mabukkuk, Muara Saibi - Kaleak - Sibudda Oinan - Simanipa - Toroiji - Batpaggeu - Saliguma, 3) jaringan jalan yang berada di Pulau Pagai Utara yang menghubungkan ruas jalan Mapinang - Saumanganya - Matobe - Sikakap -Dermaga,dan 4) jaringan jalan yang berada di Pulau Pagai Selatan yang menghubungkan ruas jalan Polaga Km O-Km 19- Km 37- Km 40- Km 42- Km 53- Boriai (Logpond) ditambah dengan jalan Km 53 - Lakkau-Surat Aban. Jaringan jalan lokal primer, terdiri atas : 1) ruas jalan di Pulau Siberut, meliputi Muara Sikabaluan- Pokai -Sirilanggai, Barambang - Tamairang, Muara Sikabaluan - Mongan Poula - Sotboyak, Cimpungan Desa - Subelen- Poros Trans Mentawai, Subelen-Muara Saibi, Muara Saibi- Simoilaklak -Sirisurak -Poros Trans Mentawai, Simpang Muntei - Puro - Muara Siberut, Pasakiat Taileleu - Peipei - Mabukkuk, Puro - Malilimok, 2) ruas jalan di Pulau Sipora, meliputi Sagitci - Bosua, Sagitci - Beriulou, Bosua - Beriulou - Masokut - Betumonga dan Bosua - Katiet: 3) ruas jalan di Pulau Pagai Utara, meliputi dermaga Sikakap - Taikako-Km 8-Km17- Maguiruk- Saumanganya, Sibaybay - Mabolak:dan 4) ruas jalan di Pulau Pagai Selatan, meliputi Mapinang - Bagatsagai- Boriai(trans mentawai) dan Limu -Mapinang - Maonai - Lakkau - Limosua dan Surat Aban. Jaringan jalan lokal sekunder, terdiri atas: 1) ruas jalan lokal sekunder di Pulau Siberut, meliputi: Cimpungan - Sirilogui, Sigapokna -Tiniti - Simalegi, Monganpoula - Sirilogui, Sotboyak - Bojakan, Dermaga Subelen-Trans Mentawai, Simaobuk - Subelen- Batuija - Batliggitte - Saibi Samukop, Simabaik - Sibokbongi,Simalegi - Simatalu - Sagulubbek dan Rogdok - Madobag - Matotonan, 19 2) ruas jalan di Pulau Sipora, meliputi Pusat Kota KM4 - Mapadegat, RSUD - Kantor Camat, Mapadegat - Dermaga, Betumonga-SP III, Mapaddegat - Home Stay, Betumonga - Pukarayat -Berimanua - Kantor Camat, Lingkar Kota - Pesantren, Simpang Pesantren - Pesantren, Simpang Kantor Bupati - Kantor Bupati dan Sioban - Mara, Km5 - Home stay, Betumonga-Silaoinan, Km12-Simaombuk, ruas jalan di Pulau Pagai Utara, meliputi: Km 14 Betumonga, Km 17 - Silabu, Km21 - Tumalei, Silabu - Betumonga, Lingkar Taikako dan Transmigrasi - Silaoinan, dan 3) ruas jalan di Pulau Pagai Selatan, meliputi KM 27-Sabiret- Muntei-Malakopa, Sabiret - Km 35, KM 32 - Mapoupou - Bere - Makalo, KM 32 -Talopulei, KM37 - Parak Batu, KM40 -Aban Baga - Bubuget, KM42 - Bulasat - Tapak, Bulasat - Lakkau.
(3)Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu terminal penumpang tipe C terdapat di Tuapejat, Muara Siberut, Pokai, Sikakap, Sioban, Sagitci, Polaga, Km 37 (Bulasat), Sinaka, Pasapuat, Silabu, Katurei dan Saibi.
(4)Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.lintas penyeberangan, terdiri atas : 1) 1) lintas penyeberangan regional, meliputi : - Sikabaluan/Pokai - Bungus, - Siberut/Maileppet -Bungus, - Tuapejat - Bungus, - Sikakap - Bungus, dan - Labuan Bajau - Bungus: lintas penyeberangan lokal, meliputi Sakaladat -Labuan Bajau - Pokai - Subelen - Maileppet - Mabukkuk - Malilimok - Tuapejat - Sioban - Sagitci - Pasapuat - Sikakap - Polaga - Malakopa - Bake - Lakkau - Sinakak- Boriai - Parak Batu. 2) . pelabuhan penyeberangan, terdiri atas: pelabuhan penyeberangan regional, meliputi : - Pelabuhan Sikakap di Kecamatan Sikakap, - Pelabuhan Bajau di Kecamatan Siberut Barat, - Pelabuhan Sikabaluan/Pokai di Kecamatan Siberut Utara, - PelabuhanSiberut/Maileppet di Kecamatan Siberut Selatan, - Pelabuhan Tuapejat di Kecamatan Sipora Utara pelabuhan penyeberangan lokal, meliputi : - Pelabuhan Sakaladat di Kecamatan Siberut Barat, 2) - Pelabuhan Malilimok di Kecamatan Siberut Barat Daya, 20 Pelabuhan Subelen di Kecamatan Siberut Tengah, Pelabuhan Mabukkuk di Kecamatan Siberut Barat Daya, Pelabuhan Sagitci di Kecamatan Sipora Selatan, Pelabuhan Pasapuat di Kecamatan Pagai Utara, Pelabuhan Polaga di Kecamatan Sikakap, Pelabuhan Malakopa di Kecamatan Pagai Selatan, Pelabuhan Bake di Kecamatan Pagai Selatan, Pelabuhan Lakkau di Kecamatan Pagai Selatan, Pelabuhan Boriai Kecamatan Pagai Selatan, Pelabuhan Sinakak di Kecamatan Pagai Selatan, Pelabuhan Parak Batu di Kecamatan Pagai Selatan.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…