DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mentawai No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian: a. Bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa miskin; b. Beasiswa mahasiswa berprestasi; c. Beasiswa Tugas Belajar Non PNS; dan d. Beasiswa Tugas Belajar PNS.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan, b. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964): Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4Ih 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336), 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494): 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 8. 10. li 12. 13. 14. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593), “Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14864), Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI dan BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN DANA DAN BEASISWA PENDIDIKAN. BAB ! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: l. 2 3. 4 Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD menurut 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20, asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai. 5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. 8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai. 9. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat Dinsosnakertrans adalah Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bantuan Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan oleh daerah untuk memberikan dukungan bagi masyarakat miskin atau berprestasi dalam memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya. Beasiswa adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

21.Tugas Belajar Non PNS adalah tugas belajar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Putera Puteri Mentawai Non PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan daerah.
22.Tugas Belajar PNS adalah penugasan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang seluruh pembiayaannya ditanggung oleh daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian:

a.Bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa miskin,
b.Beasiswa mahasiswa berprestasi , Beasiswa Tugas Belajar Non PNS, dan
d.Beasiswa Tugas Belajar PNS.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa khususnya yang termasuk dalam masyarakat miskin, Beasiswa mahasiswa berprestasi, Beasiswa Tugas Belajar Non PNS serta Beasiswa Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pemberian bantuan dana dan beasiswa pendidikan dimaksudkan untuk:

a.meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi,
b.pemenuhan kebutuhan Pemerintah Daerah terhadap ketersediaan kompetensi sumber daya manusia dalam proses pembangunan di daerah: dan/ atau
c.pemberian kesempatan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengikuti pendidikan dalam rangka meningkatkan kompetensi baik teknis maupun manajerial.

Pasal 5

Bantuan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada mahasiswa dari keluarga miskin.

Pasal 6

Beasiswa mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi.

Pasal 7

Penerima Beasiswa Tugas Belajar Non PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c adalah mahasiswa yang akan atau sedang mengikuti pendidikan jenjang diploma, strata satu, strata dua, dan atau strata tiga pada perguruan tinggi yang telah melakukan ikatan kerja sama dengan Pemerintah Daerah. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa yang berasal dari:

(2)
1. a.SMA atau sederajat yang beroperasional dalam wilayah Daerah:
2. b.masyarakat Mentawai yang berdomisili serta berkartu keluarga dalam wilayah Daerah, dan/atau
3. c.masyarakat asli suku Mentawai yang berdomisili di luar Wilayah Daerah.

Pasal 8

Penerima Beasiswa Tugas Belajar PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini serta peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III

BANTUAN DANA PENDIDIKAN

Pasal 9

Masyarakat miskin sebagai penerima bantuan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah masyarakat atau penduduk Mentawai yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.telah terdaftar sebagai mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah terakreditasi di wilayah Provinsi Sumatera Barat:
b.masih aktif sebagai mahasiswa,
c.berasal dari keluarga miskin/ kurang mampu, dan
d.berdomisili di wilayah Daerah. Permohonan bantuan dana pendidikan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh mahasiswa dan ditujukan kepada Bupati atau melalui Kepala Dinsosnakertrans atau sebutan lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: (2
a.Salinan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir,
b.Salinan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua yang telah dilegalisir, Surat keterangan keluarga kurang mampu dari Kepala Desa:
d.Surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi,
e.Salinan Kartu Mahasiswa yang telah dilegalisir: f Salinan transkrip nilai 2 (dua) semester terakhir yang telah dilegalisir, dan
g.Rincian biaya pendidikan yang diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi.

Pasal 10

(1)Bantuan dana pendidikan dianggarkan dalam kelompok belanja bantuan sosial pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
(2)Dinsosnakertrans atau sebutan lainnya wajib melakukan verifikasi dan klarifikasi atas setiap permohonan pengajuan bantuan dana pendidikan dari masyarakat.
(3)Verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dan dianggarkan pada APBD tahun anggaran berikutnya atau pada Perubahan APBD tahun berkenaan.
(4)Tata cara penganggaran belanja bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 11

(1)Besaran bantuan dana pendidikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Penganggaran bantuan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD dilakukan setelah adanya Kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati yang dituangkan dalam KUA tahun berikutnya atau Perubahan KUA tahun berkenaan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…