DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mentawai Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 124

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan pengelolaan Sampah bertujuan untuk : a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat: dan b. menjadikan Sampah sebagai sumber daya ataupun potensi yang dapat diambil manfaat. Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas : a. Sampah rumah tangga: b. Sampah sejenis Sampah rumah tangga: dan c. Sampah spesifik.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan di bidang pengelolaan Sampah di Daerah: bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964): Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun a. b. d. 2. 3. 4. 10. 11. 12. 13. 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347), 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengolahan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522), 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617), 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634): 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 223): Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor O03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana PerSampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470): Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 39): Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6): Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI dan BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai. Desa adalah Desa dalam wilayah Daerah. Dusun adalah bagian dari wilayah Desa. 4 5. 6. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau Badan usaha. 7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau kelompok orang. Badan hukum selanjutnya disebut Badan adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Sampah yang Mengandung B3 adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3. Sampah yang Mengandung Limbah B3 adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung Limbah B3. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. 8. 9. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan Daerah yang memiliki lokasi TPA dengan jarak tertentu yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan Sampah. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik B3 yang selanjutnya disingkat TPSSS-B3 adalah tempat penampungan sementara Sampah yang Mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaatan, pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada Orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA Sampah. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas: tanggung jawab, berkelanjutan: manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan: keselamatan, TR PO La cp keamanan: dan nilai ekonomi.--..

j.nilai keindahan.

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan Sampah bertujuan untuk :

a.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat: dan
b.menjadikan Sampah sebagai sumber daya ataupun potensi yang dapat diambil manfaat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: Jenis Sampah, Tugas dan Wewenang: Hak dan Kewajiban, Perizinan: Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Pembinaan dan Kompensasi: Peran serta masyarakat, Pengaduan, a. b. d. e. & h. rt.Larangan,

j.Penyelesaian Sengketa:
k.Pengawasan dan Pembinaan: Il. Penyidikan, dan
m.Ketentuan pidana.

BAB II

JENIS SAMPAH

Pasal 5

(1)Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :
1. a.Sampah rumah tangga:
2. b.Sampah sejenis Sampah rumah tangga: dan
3. c.Sampah spesifik.
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya. Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: Sampah yang Mengandung B3: Sampah yang Mengandung Limbah B3: Sampah yang timbul akibat bencana: puing bongkaran bangunan, Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah: dan/atau Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 6

Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(4)huruf a berupa:
1. a.produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi,
2. b.bekas kemasan produk yang mengandung B3: Cc. barang elektronik yang tidak digunakan lagi, dan/atau d . produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi. Sampah yang Mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b terdiri dari:
3. a.produk rumah tangga yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi:
4. b.bekas kemasan produk yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi:
5. c.B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan/atau
6. b.produk dan/atau kemasan lainnya yang bukan merupakan sisa hasil usaha dan/atau kegiatan. Sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c berupa Sampah yang timbul akibat bencana alam (longsor, banjir, tsunami, gempa bumi dan letusan gunung merapi) maupun non alam. Puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d meliputi:
7. a.bongkaran bangunan gedung:
8. b.bongkaran prasarana taman dan tempat rekreasi: Cc. bongkaran prasarana perhubungan: dan/atau
9. d.bongkaran prasarana pengairan. Sampah yang timbul secara tidak periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f meliputi:
10. a.Sampah yang timbul dari kegiatan massal:
11. b.Sampah berukuran besar, dan
12. c.Sampah yang timbul di pesisir, laut dan perairan daratan. mp An gp

BAB III

TUGAS, KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang terdiri atas: a. b.

(1)
(2)
(3)menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah, melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan Sampah, memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah, melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah: d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah, memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah, dan e. f£ melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah. &

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

a.menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi:
b.menyelenggarakan Pengelolaan Sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah: Cc. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain,
d.memberikan izin Pengelolaan Sampah pada setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah,
e.menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau TPA,
f.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup: dan
g.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangan. Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati. Penetapan lokasi TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 9

Setiap orang berhak:

a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu,
b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan Sampah, Cc. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan Sampah,
d.mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA Sampah, dan
e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 10

(1)Pelayanan pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa upaya pengurangan dan penanganan Sampah yang berwawasan lingkungan.
(2)Pelayanan pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pengelola Kawasan, dan/atau kelompok masyarakat sesuai kewenangannya.

Pasal 11

Hak partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dalam bentuk keikutsertaan setiap orang dalam pengelolaan Sampah dengan mengutamakan kelestarian lingkungan.

Isi peraturan

Teks124PDFHirarki

Memuat teks peraturan…