DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mentawai Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 191

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini memuat 18 Bab, 222 Pasal, dan 1 Lampiran yang berisi Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ruang Lingkup; Bab III Pejabat Pengelola BMD; Bab III Perencanaan Kebutuhan BMD; Bab IV Pengadaan; Bab V Penggunaan; Bab VI Pemanfaatan; Bab VII Pengamanan dan Pemeliharaan; Bab VIII Penilaian; Bab IX Pemindahtanganan; Bab X Pemusnahan; Bab XI Penghapusan; Bab XII Penatausahaan; Bab XIII Pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Bab XIV BMD Berupa Rumah Negara; Bab XV Pengendalian dan Pengawasan; Bab XVI Ketentuan Lain-lain; Bab XVII Ketentuan Peralihan; Bab XVIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;

b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan BMD;
c.menetapkan kebiyjakan pengamanan dan pemeliharaan BMD;
d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD; «
e.mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan persettifiuan DPRD; f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya;
g.menyetujui usul pemanfaatan BMD selain tanah dan/atau bangunan;.dan
h.menyetujui usul pemanfaatan BMD ‘dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

Pasal 9

Sekretaris Daerah dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berwenang dan bertanggung jawab:

a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD;
c.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
d.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;
e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD; dan
g.melakukan _ pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

Pasal 10

{1)Pejabat Penatausahaan Barang dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan

(2)
(1)
(2)Bupati. Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab: a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada Pengelola Barang; b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pengelola Barang;
1. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati; d.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
2. e.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan”perhindahtangananBMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
3. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi BMD;
4. g.melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta BMD yang berada pada Pengelola Barang; h.mengamankan dan memelihara BMD sebagaimana dimaksud pada huruf g;
5. i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD; dan
6. j.menyusun laporan BMD.

Pasal 11

Pengguna Barang dimaksud dalam Pasal 7 huruf d ditetapkary oleh Bupati dengan Keputusan Bupati. Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:

a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

(1)
(3)
(1)
(2)
1. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
2. d.menggunakan BMD yang =~berada dalam penguasaannya , untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
3. e.mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
4. f.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
5. g.menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang -dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui ‘Pengelola Barang;
6. h.mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD;
7. i.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya; dan 1
8. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna . tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 12

Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang. Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.

(2)Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 13

Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati atas usul Pengguna Barang.

(3)
(4)
(1)
(2)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan BMD pada Pengguna Barang. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
2. b.meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.meneliti pencatatan dan inventarisasi BMD yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
4. d.menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
5. e.mengusulkan rencana penyerahan BMD berupa tanah dan/atau~bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak ‘dimanfaatkan oleh pihak lain; f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD;
6. g.meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
7. h.memberikan persetujuan atas surat permintaan barang dengan menerbitkan surat perintah penyaluran barang untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan; i, meneliti dan memverifikasi kartu inventaris ruangan setiap semester dan setiap tahun;
8. j.melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
9. k.meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu. 7 Bagian Ketujuh Pengurus Barang Pengelola

Pasal 14

Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat Penatausahaar Barang. Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan BMD pada Pejabat Penatausahaan

(3)
(4)
(5)
(6)Barang. Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
2. b.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
3. c.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.meneliti dgkumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari »Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan SBarang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, .pemusnahan, dan penghapusan BMD; . e. menyiapkan bahan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang; menyimpan dokumen asli kepemilikan BMD; f.
5. g.menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
6. h.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD; dan i. merekapitulasi dan menghimpun laporan barang pengguna sémesteran dan tahunan serta laporan barang pengelola sebagai bahan penyusunan laporan BMD. Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang. Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus _Barang Pengelola dapat dibantu oleh PembantuPengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang. Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Pasal 15

(1)Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang. Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
(2)a. b. PR membantu) menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMD; menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah; “=" c. smembantu mengamankan BMD yang berada pada d. Pengguna Barang; menylapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan-pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan; 7 : menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain; menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD; menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; menyiapkan surat permintaan barang berdasarkan nota permintaan barang; mengajukan surat permintaan barang kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna; menyerahkan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; e. f. g. 1. k membuat kartu inventaris ruangan semesteran dan tahunan; L memberi label BMD; mengajiikan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Penggina Barang atas perubahan kondisi fisik BMD berdasarkan pengecekan fisik barang; melakukan stock opname barang persediaan; O. menyimpan fotocopy/salinan dokumen kepemilikan BMD dan menyimpan asli atau salinan dokumen penatausahaan; melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunanq.
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)laporan barang Pengguna Barang dan laporan BMD; dan
1. r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang: setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administrasi bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang. Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembanitu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang. Pengurus Barang ‘Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Pasal 16

Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang. Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab: a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMD;

b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
c.melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
d.membahtu mengamankan BMD yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
f.menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah dan/atau-bangunan yang tidak digunakan

(4)
(1)
(2)5 untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain; menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD; menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; menyiapkan surat permintaan barang berdasarkan nota permintaan barang; g h. i. mengajukan surat permintaan barang kepada Kuasa Pengguna Barang; menyerahkan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; membuat kartu inventaris ruangan semesteran dan tahunan; ‘renee A. 1. . memberi label barang milik daerah;m. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna..Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang; melakukan stock opname barang persediaan; O. menyimpan fotocopy salinan dokumen kepemilikan BMD dan menyimpan asli/salinan dokumen penatausahaan; p. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan BMD; dan q. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna. Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN BMD

Pasal 17

Perencanaan kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada. Ketersediaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (S)

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)merupakan BMD yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang. Perencanaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) harus mencerminkan kebutuhan riil BMD pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

Pasal 18

Perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja SKPD ditetapkan. Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat

(1)merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru, angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. .asal 19 Perencanaan kebutuhan BMD mengacu pada rencana kerja SKPD. Perencanaan kebutuhan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada: ~~
1. a.standar barang; Sy
2. b.standar kebutuhan; dan/atau
3. c.standar harga. Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b mempedomani peraturan perundang-undangan. Penetapan standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan setelah berkoordinasi dengan SKPD teknis terkait.

Isi peraturan

Teks191PDFHirarki

Memuat teks peraturan…