Menetapkan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, “41 a. b. 3. 10. 11. 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283), Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288): Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Peraturan Menteri Pertanian Nomor:07/Permentan/ OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/ 8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 Nomor 3), 4. 5. 6. 7. 8. 9 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI dan BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. BABI Ketentuan Umum
Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan: 1. 2. 3. 4 10. 11. 12. 13. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang. Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, 5. 6. 7. 8. 9. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan LP2B. Disinsentif adalah pencabutan insentif kepada Petani yang tidak memenuhi kewajibannya. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di LP2B. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi LP2B menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana tata ruang bersifat umum dari wilayah Provinsi Sumatera Barat sebagai penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah rencana tata ruang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai penjabaran dari RTRWP. Rencana Detail Tata Ruang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Ganti rugi adalah pemberian penggantian berupa materil atau immateril kepada pemilik dan Petani yang lahannya dialihfungsikan karena kepentingan umum yang direncanakan atas persetujuan pemerintah. Perlindungan Petani adalah upaya melindungi petani secara individu, kelompok, koperasi atau asosiasi Petani agar tidak mengalami kerugian karena tidak memiliki kekuatan pasar, terdampak bencana alam, atau gagal panen, dan kebijakan yang diberlakukan pemerintah daerah. Peran serta masyarakat dalam LP2B adalah keterlibatan masyarakat secara partisipatif untuk melindungi LP2B dalam rangka mewujudkan tujuan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan daerah berbasis produk pangan lokal
Perlindungan LP2B diselenggarakan berdasarkan asas: manfaat, berkelanjutan dan konsisten, keterpaduan, keterbukaan dan akuntabilitas, kebersamaan dan gotong royong, partisipatif, keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, kelestarian lingkungan dan kearifan lokal, desentralisasi: tanggung jawab negara, keragaman, dan a. b. d. e. f. 1. 1
Perlindungan LP2B diselenggarakan dengan tujuan: a. b. Cc. mengawasi dan mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan, melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan: menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan: melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik Petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat meningkatkan perlindungan dan Pemberdayaan Petani: meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, dan mewujudkan revitalisasi pertanian. d. e. f
Ruang lingkup perlindungan LP2B dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi: ru MO Nop perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sistem informasi, perlindungan dan Pemberdayaan Petani: pembiayaan, dan peran serta masyarakat. h. 1. j
BAB II
Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai LP2B dapat berupa:
LP2B yang ditetapkan dalam RTRWK tersebar di seluruh kecamatan seluas 940,14 Ha, dengan rincian: . Kecamatan Pagai Selatan seluas 183,12 Ha, . Kecamatan Sikakap seluas 241,30 Ha, . Kecamatan Pagai Utara seluas 50,69 Ha, . Kecamatan Sipora Selatan seluas 319,74 Ha, . Kecamatan Sipora Utara seluas 100,2 Ha, Kecamatan Siberut Tengah seluas 26,03 Ha, dan . Kecamatan Siberut Utara seluas 19,05 Ha. LCP2B yang ditetapkan dalam RTRWK tersebar di seluruh kecamatan seluas 545,28 Ha, antara lain : . Kecamatan Pagai Selatan seluas 18,33 Ha, . Kecamatan Sikakap seluas 35,19 Ha, Kecamatan Pagai Utara seluas 127,34 Ha, . Kecamatan Sipora Selatan seluas 122,50 Ha, Kecamatan Sipora Utara seluas 58,95 Ha, Kecamatan Siberut Barat Daya seluas 55,09 Ha, . Kecamatan Siberut Selatan seluas 5,43 Ha: . Kecamatan Siberut Tengah seluas 36,52, Kecamatan Siberut Utara seluas 44,63 Ha, dan j- Kecamatan Siberut Barat seluas 41,30 Ha. Sebaran LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan sebagai LP2B apabila terjadi alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum dan/atau bencana alam. Evaluasi luas LP2B dan LCP2B dilakukan paling sedikit satu kali dalam lima tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, dan penetapan luasan sebaran LP2B dan LCP2B diatur dengan Peraturan Bupati. a. b. d. e. £ Ph MO LO
Peta lokasi dan sebaran luasan LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III
Pemerintah Daerah menyusun rencana Perlindungan LP2B. Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kawasan Pertanian lahan basah dan kawasan Pertanian lahan kering. Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
Penyusunan program kegiatan Perlindungan LP2B dilaksanakan melalui:
Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan Perlindungan LP2B mengusulkan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf d kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dalam forum musyawarah rencana pembangunan daerah. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat: lokasi dan jumlah luas Perlindungan LP2B: detail program dan kegiatan yang akan dilaksanakan: Upaya mempertahankan LP2B:, target dan sasaran yang akan dicapai: dan pembiayaan. a. b. d. e.
BAB IV
Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap LP2B melalui optimalisasi Lahan pangan. Pengembangan Lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Membuka PDF…