DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mentawai Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini memuat 9 Bab, 53 Pasal, dan Penjelasan yaitu Bab I Ketentuan Umum; Bab II Perencanaan Cadangan Pangan; Bab III Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan Pokok Tertentu dan Pangan Lokal; Bab IV Sasaran Cadangan Pangan; Bab V Pengadaan Cadangan Pangan; Bab VI Pengelolaan Cadangan Pangan; Bab VII Penyaluran Cadangan Pangan; Bab VIII Dewan Ketahanan Pangan; Bab IX Sarana dan Prasarana; Bab X Kerjasama; Bab XI Laporan Kerjasama; Bab XII Pengawasan dan Pelaporan; Bab XIII Ketentuan Lain-Lain; Bab XIV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Pemerintah Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang- Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3.Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); S. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 6. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/1/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481); 8. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI dan BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI MEMUTUSKAN : PERATURAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan ourusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.3. Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupuaten Kepulauan Mentawai. 4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan. 5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat. 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan daerah. 7. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah rangkaian kegiatan pengelolaan cadangan pangan yang dimulai dari pengaggaran cadangan pangan sampai_terlaksananya penyaluran cadangan pangan. 8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun | 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Cadangan Pangan Pokok Tertentu adalah cadangan pangan pokok tertentu yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Cadangan Pangan Lokal adalah cadangan pangan lokal yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Perencanaan Cadangan Pangan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menetapkan dan/atau mengetahui jumlah dan jenis cadangan pangan daerah. Pengadaan Cadangan Pangan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyediakan pangan pokok tertentu dan pangan lokal. Pengelolaan Cadangan Pangan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengelola pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat. Penyaluran Cadangan Pangan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyalurkan pangan yang ada sampai diterima oleh masyarakat yang mengalami kerawanan pangan.

22.Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan berakvitas dengan baik.
23.Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahan Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
24.Dewan Ketahanan Pangan Provinsi adalah Dewan Ketahan Pangan Provinsi Sumatera Barat.
25.Dewan Ketahanan Pangan Pemerintah adalah Dewan Ketahan Pangan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini memuat tata cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang terdiri atas :

a.perencanaan Cadangan Pangan;
b.jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu dan Pangan Lokal;
c.sasaran Cadangan Pangan;
d.Pengadaan Cadangan Pangan;
e.Pengelolaan Cadangan Pangan;
f.Penyaluran Cadangan Pangan;
g.Dewan Ketahanan Pangan
h.sarana dan prasarana;
i.kerja sama; dan
j.laporan kerja sama.

BAB II

PERENCANAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap Ketersediaan Pangan di Daerah dengan menguatkan Ketahanan Pangan Daerah.
(2)Bentuk tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa penyediaan Pangan yang menjadi Cadangan Pangan. (3} Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bantuan kepada masyarakat yang disalurkan saat Daerah mengalami Kerawanan Pangan.
(4)Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara gratis.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi tanggung jawab Dinas.
(2)Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud | pada ayat (1) meliputi :
1. a.Pengadaan Cadangan Pangan;
2. b.Pengelolaan Cadangan Pangan; dan
3. c.Penyaluran Cadangan Pangan.

Pasal 5

(1)Perencanaan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh Dinas dalam rangka perencanaan jenis dan jumlah Cadangan Pangan.
(2)Dinas dalam melakukan Perencanaan Cadangan Pangan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah dan urusan kependudukan dan catatan sipil.

Pasal 6

(1)Perencanaan Cadangan Pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan inventarisasi yang meliputi:
1. a.penghitungan data kependudukan; -
2. b.penghitungan kebutuhan Pangan;
3. c.prakiraan Keadaan Darurat; d. penganggaran.
(2)Selain kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perencanaan Cadangan Pangan juga mempertimbangkan :
1. a.produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Daerah;
2. b.kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
3. c.Kerawanan Pangan di wilayah Daerah.
(3)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
1. a.kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
2. b.potensi sumber daya yang ada Di daerah.

Pasal 7

(1)Kegiatan Perencanaan Cadangan Pangan dilakukan untuk menetapkan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pokok Tertentu dan Pangan Lokal.
(2)Jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pokok Tertentu dan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
(3)Penetapan Jenis dan jumlah Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | | PSR GEE AS SS ge, rae a
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)DAN PANGAN LOKAL

BAB III

JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN POKOK TERTENTU

Pasal 8

Jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pokok Tertentu dan Cadangan Pangan Lokal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus direalisasikan. Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Pengadaan Cadangan Pangan sesuai dengan kondisi Kerawanan Pangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

Cadangan Pangan Pokok Tertentu dan Cadangan Pangan Lokal yang telah direalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan penyimpanan dalam gudang penyimpanan Cadangan Pangan milik Pemerintah Daerah. Gudang Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus menjamin kualitas Cadangan Pangan yang akan disimpan.

Pasal 10

Jenis Pangan Pokok Tertentu yang dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi Cadangan Pangan meliputi:

a.beras;
b.jagung; kedelai; gula; minyak goreng; tepung terigu; bawang merah; cabe; daging; daging ayam ras; dan/atau telur ayam. Jenis Pangan Lokal yang dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi Cadangan Pangan Lokal meliputi:
a.keladi; pisang; ubi; sagu; dan/atau ikan. pga mo ao | 9

BAB IV

SASARAN CADANGAN PANGAN

Pasal 11

Sasaran Cadangan Pangan diperuntukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mengalami Kerawananan Pangan.

(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)Kondisi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rawan pangan dan gizi;
2. b.keadaan darurat; dan
3. c.gagal panen.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…