DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mentawai Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan arus kas; d. laporan operasional; e. laporan perubahan saldo anggaran lebih; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI dan BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:

a.laporan realisasi anggaran;
b.neraca;
c.laporan arus kas;
d.laporan operasional;
e.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
f.laporan perubahan ekuitas; dan
g.catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a.pendapatan sebesar Rp925.466.086.709,19 (sembilan ratus dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh enam juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan rupiah sembilan belas sen);
b.belanja sebesar Rp918.877.871.321,02 (sembilan ratus delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah nol dua sen);
c.surplus sebesar Rp6.588.215.388,17 (enam miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh belas sen);
d.pembiayaan, dengan rincian:
1. 1.penerimaan sebesar Rp74.953.685.319,04 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah nol empat sen);
2. 2.pengeluaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
3. 3.pembiayaan netto sebesar Rp74.953.685.319,04 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah nol empat sen); dan
4. 4.sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp81.541.900.707,21 (delapan puluh satu miliar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu tujuh ratus tujuh rupiah dua puluh satu sen).

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp37.265.116.496,81 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah delapan puluh satu sen), dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp962.731.203.206,00 (sembilan ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga ribu dua ratus enam rupiah); dan
2. 2.realisasi pendapatan sebesar Rp925.466.086.709,19 (sembilan ratus dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh enam juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan rupiah sembilan belas sen);
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp118.807.017.203,98 (seratus delapan belas miliar delapan ratus tujuh juta tujuh belas ribu dua ratus tiga rupiah sembilan puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp1.037.684.888.525,00 (satu triliun tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah); dan
2. 2.realisasi belanja sebesar Rp918.877.871.321,02 (sembilan ratus delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah nol dua sen);
c.selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp81.541.900.707,17 (delapan puluh satu miliar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu tujuh ratus tujuh rupiah tujuh belas sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.defisit setelah perubahan sebesar Rp74.953.685.319,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah); dan
2. 2.realisasi surplus sebesar Rp6.588.215.388,17 (enam miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh belas sen);
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,04 (nol rupiah nol empat sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp74.953.685.319,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah); dan
2. 2.realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp74.953.685.319,04 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah nol empat sen).
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
2. 2.realisasi pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,04 (nol rupiah nol empat sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp74.953.685.319,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah); dan
2. 2.realisasi pembiayaan netto sebesar Rp74.953.685.319,04 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah nol empat sen).

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.jumlah aset sebesar Rp2.155.724.653.157,52 (dua triliun seratus lima puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh dua sen);
b.jumlah kewajiban sebesar Rp1.119.612.553,28 (satu miliar seratus sembilan belas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh delapan sen); dan
c.jumlah ekuitas sebesar Rp2.154.605.040.604,24 (dua triliun seratus lima puluh empat miliar enam ratus lima juta empat puluh ribu enam ratus empat rupiah dua puluh empat sen).

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk Tahun 2024 yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2024 sebesar Rp74.484.067.946,04 (tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan puluh empat juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah nol empat sen);
b.arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp149.285.789.864,17 (seratus empat puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah tujuh belas sen);
c.arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp142.697.574.476,00 (seratus empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);
d.arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
e.arus kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp36.922.360,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
f.koreksi sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp0.00 (nol rupiah); dan
g.saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp81.035.360.974,21 (delapan puluh satu miliar tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah dua puluh satu sen).

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk Tahun 2024 yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.pendapatan laporan operasional sebesar Rp901.555.610.851,19 (sembilan ratus satu miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah sembilan belas sen);
b.beban sebesar Rp878.789.720.284,43 (delapan ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah empat puluh tiga sen);
c.surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp22.765.890.566,21 (dua puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah dua puluh satu sen);
d.surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
e.pos luar biasa sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
f.surplus laporan operasional sebesar Rp22.765.890.566,21 (dua puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah dua puluh satu sen).

Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk Tahun 2024 yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.sisa anggaran lebih awal sebesar Rp74.953.685.319,04 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah nol empat sen);
b.penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan Tahun berjalan sebesar Rp74.953.685.319,04 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah nol empat sen);
c.sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp81.541.900.707,21 (delapan puluh satu miliar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu tujuh ratus tujuh rupiah dua puluh satu sen);
d.koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
e.saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp81.541.900.707,21 (delapan puluh satu miliar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu tujuh ratus tujuh rupiah dua puluh satu sen).

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk Tahun 2024 yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.ekuitas awal sebesar Rp2.134.179.324.141,89 (dua triliun seratus tiga puluh empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah delapan puluh sembilan sen);
b.penambahan ekuitas dari laporan operasional Rp22.765.890.566,21 (dua puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah dua puluh satu sen);
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan sebesar Rp2.340.174.103,86 (dua miliar tiga ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga rupiah delapan puluh enam sen); dan
d.ekuitas akhir sebesar Rp2.154.605.040.604,24 (dua triliun seratus lima puluh empat miliar enam ratus lima juta empat puluh ribu enam ratus empat rupiah dua puluh empat sen).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.lampiran I memuat laporan realisasi anggaran (LRA) yang terdiri atas:
1. 1.ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
2. 2.ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. 3.rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
4. 4.rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemeritahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.lampiran III memuat laporan operasional;
d.lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
e.lampiran V memuat neraca;
f.lampiran VI memuat laporan arus kas;
g.lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
h.lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l.lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
n.lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;
o.lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
q.lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
r.lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
s.lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun anggaran berikutnya;
t.lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah yang terdiri atas:
1. 1.ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
2. 2.ikhtisar laporan keuangan (laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…