DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mentawai Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 128

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini memuat 12 Bab, 66 Pasal, dab 4 Halaman Penjelasan yaitu Bab I Ketentuan Umum; Bab II Struktur Organisasi dan Tata Kerja; Bab III Pengangkatan Perangkat Desa; Bab IV Pemberhentian Perangkat Desa; Bab V Kekosongan Jabatan Perangkat Desa; Bab VI Rotasi Perangkat Desa; Bab VII Penghasilan Pemerintah Desa; Bab VIII Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; Bab IX Pembinaan dan Pengawasan; Bab X Pembiayaan; Bab XI Ketentuan Peralihan; dan Bab XII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;4 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Eh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor .6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 6. Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); ©

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI dan BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA. ik

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 3

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.sekretariat Desa;
b.pelaksana teknis; dan
c.pelaksana kewilayahan.

Pasal 4

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling banyak terdiri atas 3 (tiga) dan paling sedikit 2 (dua) urusan.
(3)Sekretariat Desa yang memiliki 3 (tiga) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.urusan tata usaha dan umum;
2. b.urusan keuangan; dan
3. c.urusan perencanaan.
(4)Sekretariat Desa yang memiliki 2 (dua) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 8. i 4 & i
(5)
(6)
(1)
(2)
(4)
(5)
(3)
(4)
(1)
1. a.urusan umum dan perencanaan, dan
2. b.urusan keuangan. Jumlah urusan pada Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa. Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 5

Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi. Pelaksana Teknis dengan 3 (tiga) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.seksi pemerintahan;
2. b.seksi kesejahteraan; dan
3. c.seksi pelayanan. Pelaksana Teknis dengan 2 (dua) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
4. a.seksi pemerintahan; dan
5. b.seksi kesejahteraan dan pelayanan. Jumlah Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
(3)Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.
(6)

Pasal 6

Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. (1 Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun. Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 7

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa REGIE

(2)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyal fungsi:
1. a.melaksanakan urusan ketatausahaan;
2. b.melaksanakan urusan umum,
3. c.melaksanakan urusan keuangan; dan
4. d.melaksanakan urusan perencanaan, Urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
5. a.tata naskah;
6. b.administrasi surat menyurat;
7. c.arsip; dan
8. d.ekspedisi. Urusan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
9. a.penataan administrasi perangkat Desa; it
(3)
1. b.penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor;
2. c.penyiapan rapat;
3. d.pengadministrasian aset, inventarisasi, dan perjalanan dinas; dan
4. e.pelayanan umum., Urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c, meliputi:
1. a.pengurusan administrasi keuangan;
2. b.administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran;
3. c.verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, badan permusyawaratan Desa, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya. Urusan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
4. a.peyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa;
5. b.inventarisir data dalam rangka pembangunan;
6. c.pelaksanan monitoring dan evaluasi program; dan
7. d.penyusunan laporan.

Pasal 8

Kepala urusan berkedudukan sebagai staf sekretariat Desa. Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.kepala urusan tata usaha dan umum;
b.kepala urusan keuangan; dan
c.kepala urusan perencanaan.

Pasal 9

(1)Kepala urusan tata usaha dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, memiliki fungsi melaksanakan urusan di bidang ketatausahaan, meliputi:
1. a.tata naskah;
2. b.administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
3. c.penataan administrasi perangkat Desa;
4. d.penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor; penyiapan rapat; dan
5. f.pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. e.
(2)Kepala urusan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, memiliki fungsi melaksanakan urusan di bidang keuangan, meliputi:
1. a.pengurusan administrasi keuangan;
2. b.pengadministrasian sumber pendapatan dan pengeluaran;
3. c.verifikasi administrasi keuangan; dan
4. d.administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Musyawarah Desa, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
(3)Kepala urusan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan di bidang perencanaan, meliputi:
1. a.penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa i
2. b.inventarisir data dalam rangka pembangunan Desa;
3. c.monitoring dan evaluasi program; dan
4. d.penyusunan laporan.

Pasal 10

(1)Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
(2)Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(3)Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kepala seksi pemerintahan;
2. b.Kepala seksi kesejahteraan; dan
3. c.Kepala seksi pelayanan.

Pasal 11

Kepala seksi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, mempunyai fungsi:

a.melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan; menyusun rancangan regulasi Desa;b.
c.pembinaan masalah pertanahan;
d.pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
e.pelaksanaan upaya_ perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah; dan
f.pendataan dan pengelolaan Profil Desa;

Pasal 12

Kepala seksi kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, mempunyai fungsi:

a.melaksanakan pembangunan sarana prasarana Desa;
b.pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi; dan
c.motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Isi peraturan

Teks128PDFHirarki

Memuat teks peraturan…