DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merauke Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Merauke

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabu paten Merauke tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanj utan;

c.bahwa makin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri yang lainnya mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b.bahwa untuk menjamin penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanju tan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;
a.bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Repu blik Indonesia Tahun 1945; Menimbang BUPATI MERAUKE, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE NOMOR 3 TAHUN 2022 BUPATI MERAUKE PROVINSI PAPUA
1. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. 5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanju tan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirr..bangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 2907);
6. 3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
7. 15.Peraturan ...
8. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2011 Nomor 13);
9. 13.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2013 Nomor 23);
10. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 ten tang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
12. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Si stem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanju tan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
13. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
14. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
15. 1.Daerah adalah Kabupaten Merauke
16. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Merauke.
17. 3.Bupati adalah Bupati Merauke.
18. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanju tnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke.
19. 5.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke.
20. 6.Lahan merupakan salah satu unsur utama untuk menunjang kelangsungan hidup manusia, yaitu sebagai tempat manusia untuk mmepertahankan eksistensi yaitu dengan bercocok tanam (pertanian).
21. 7.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia
22. 8.Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digu nakan untuk usaha pertanian.
23. 9.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TENTANG PANGAN Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE PERLINDUNGAN LAH AN PERTANIAN BERKELANJUTAN. MEMUTUSKAN: BUPATI MERAUKE Dan DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE Dengan Persetujuan Bersama

15.Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke tahun 2016 Nomor 71 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pera tu ran Daerah Kabu paten Merauke Nomor 13 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2018 Nomor 13); P t ·s 2 Psnasn PnlseJariuian acJaJab. I JRS J'J 2 manusia.
10.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanju tan pada masa yang akan datang.
11.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanju tan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian teru tama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanju tan dan/ atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan Daerah dan Nasional.
14.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
15.Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebu tuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
16.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terj angkau. 1 7. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
18.Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap Warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanju tan.
19.Intensif.kasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermu tu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
20.Ekstensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan yang belum diusahakan.
21.Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi Ruang lingkup Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

a.Perencanaan dan Penetapan;
b.Pengembangan;
c.Penelitian;

Pasal 3

Berkelanju tanPanganPerlindungan Lahan Pertanian diselenggarakan dengan tujuan :

a.melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b.menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c.mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d.melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
e.meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f.meningka.kan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g.meningka.kan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h.mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
1. 1.mewujudkan revitalisasi pertanian.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

23.Irigasi (Em bung) adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
24.Tarrah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
25.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Merauke untuk periode 1 (satu) tahun.
26.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang- undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-rnasing. ( 1) Dalam upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Bagian Ked ua Penetapan Pasal 5

(6)Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelajutan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-uridangan.
(5)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Rencana Pembangunan J angka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
1. a.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
3. c.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pangan ayat (2) Lahan Pertanian dimaksud pada
(4)Perencanaan Perlindungan Berkelanjutan sebagaimana dilakukan pada:
(3)Bupati menugaskan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)untuk menyusun rencana Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban · menyusun Rencana Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(1)Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah dilakukan berdasarkan perencanaan.

Pasal 4

g.Penga wasan;
h.Sistem Informasi;
1. 1.Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
j.Pembiayaan; dan
k.Peran Serta Masyarakat.

(1)Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dalam bentuk usulan meliputi :
1. a.Usulan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.Usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanju tan; dan
3. c.Usulan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berke.anju tan.

BAB III

PERENCANAANDAN PENETAPAN

Pasal 7

Perencanaan Lahan Pertanian Pangan. Berkelanju tan J angka Panjang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (6) dan ayat (7) diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi bidang pertanian berdasarkan:

a.inventarisasi
b.identifikasi
c.penelitian

Pasal 6

(2)Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi
1. a.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.Lahan Pertanian Pangan Berkelanju tan; dan
3. c.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(3)Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(4)Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Daerah.
(5)Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dalam Rencana Detail Tata ruang Wilayah Daerah.
(6)Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Jangka Panjang (RPJPD) dan Jangka Menengah (RPJMD) memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan Luas Lahan Cadangan dan Luas Lahan Baku.
(7)Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahunan (RKPD)memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran serta kebijakan dan pembiayaan. BAB... Penetapan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(4)Total Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 30.432,39 Ha (Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Koma Tiga Puluh Sembilan Hektar) dengan rincian dalam setiap Distrik sebagai beriku t :
1. a.Distrik Merauke seluas 203, 68 Ha (Dua Ratus Tiga Koma Enam Puluh Delapan Hektar);
2. b.Distrik Semangga seluas 4.161,61 Ha (Empat Ribu Seratus Enam Puluh Satu Koma Enam Puluh Satu Hektar);
3. c.Distrik Tanah Miring seluas 8.723,49 Ha (Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Koma Empat Puluh Sembilan Hektar);
4. d.Distrik Kurik seluas 9.549,50 Ha (Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Koma Lima Puluh Hektar);
5. e.Distrik Malind seluas 4.992,86 Ha (Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Koma Delapan Puluh Enam Hektar);
6. f.Distrik Jagebob seluas 2.387,96 Ha (Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Enam Hektar);
7. g.Distrik Okaba Seluas 332,53 Ha (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Koma Lima Puluh Tiga Hektar);
8. h.Distrik Kimaam seluas 80,76 Ha (Delapan Puluh Koma Tujuh Puluh Enam Hektar).
(3)Usulan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah.
(2)Kepala Dinas menyusun usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelcnggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penataan Ruang. Lahan Pertanian Pangan dimaksud pada ayat (1)
(3)Ekstensifikasi kawasan dan Berkelanjutan sebagaimana huruf b, dilakukan dengan:
1. a.Pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.Penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan tanaman;
3. e.Pengembangan Irigasi;
4. f.Pemanfaatan Teknologi Pertanian;
5. g.Pengembangan Inovasi Pertanian;
6. h.Penyuluhan Pertanian; dan/ atau
7. i.Jaminan Akses Permodalan. Lahan Pertanian Pangan dimaksud pada ayat (1)
(2)Intensifikasi kawasan dan Berkelanjutan sebagaimana huruf a, dilakukan dengan :
1. a.Peningkatan Kesu buran Tanah;
2. b.Peningkatan Kualitas Benih/Bibit;
3. c.Pendiversifikasian Tanaman Pangan;
4. d.Pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit ( 1) Strategi pengembangan kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:
5. a.Intensifikasi; dan
6. b.Ektensifikasi.

Pasal 9

(3)Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/ atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh Warga Negara Indonesia. dapat juga kawasan dan se bagaimana bidang agribisnis tanaman pangan melaksanakan pengembangan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanju tan dimaksud pada ayat ( 1).
(2)Masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di ( 1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan terhadap kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanju tan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah. PENGEMBANGAN Pasal 8

BAB IV

Perielitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanju tan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan

Pasal 12

(3)Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a.Pengembangan Penganekaragaman Pangan;
1. b.Identifikasi dan Pemetaan Kesesuaian Lahan;
2. c.Pemetaan Zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanju tan;
3. d.Inovasi Pertanian;
4. e.Fungsi Agroklimatologi dan Hidrologi;
5. f.Fungsi Ekosistem; dan
6. g.Sosial Budaya dan Kearifan Lokal.
(2)Dalam penelitian sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengiku tsertakan peran Lembaga Penelitian dan/ atau Perguruan Tinggi. ( 1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan penelitian. BABV PENELITIAN

Pasal 11

(2)Pengalihfungsian tanah terlan tar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. [I] Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, terutama dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabu paten Merauke tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanj utan;

c.bahwa makin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri yang lainnya mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b.bahwa untuk menjamin penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanju tan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;
a.bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Repu blik Indonesia Tahun 1945; Menimbang BUPATI MERAUKE, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE NOMOR 3 TAHUN 2022 BUPATI MERAUKE PROVINSI PAPUA
1. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. 5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanju tan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirr..bangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 2907);
6. 3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
7. 15.Peraturan ...
8. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2011 Nomor 13);
9. 13.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2013 Nomor 23);
10. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 ten tang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
12. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Si stem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanju tan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
13. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
14. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
15. 1.Daerah adalah Kabupaten Merauke
16. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Merauke.
17. 3.Bupati adalah Bupati Merauke.
18. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanju tnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke.
19. 5.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke.
20. 6.Lahan merupakan salah satu unsur utama untuk menunjang kelangsungan hidup manusia, yaitu sebagai tempat manusia untuk mmepertahankan eksistensi yaitu dengan bercocok tanam (pertanian).
21. 7.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia
22. 8.Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digu nakan untuk usaha pertanian.
23. 9.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

15.Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke tahun 2016 Nomor 71 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pera tu ran Daerah Kabu paten Merauke Nomor 13 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2018 Nomor 13); P t ·s 2 Psnasn PnlseJariuian acJaJab. I JRS J'J 2 manusia.
10.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanju tan pada masa yang akan datang.
11.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanju tan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian teru tama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanju tan dan/ atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan Daerah dan Nasional.
14.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
15.Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebu tuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
16.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terj angkau. 1 7. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
18.Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap Warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanju tan.
19.Intensif.kasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermu tu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
20.Ekstensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan yang belum diusahakan.
21.Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi Ruang lingkup Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

a.Perencanaan dan Penetapan;
b.Pengembangan;
c.Penelitian;

Pasal 3

Berkelanju tanPanganPerlindungan Lahan Pertanian diselenggarakan dengan tujuan :

a.melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b.menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c.mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d.melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
e.meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f.meningka.kan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g.meningka.kan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h.mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
1. 1.mewujudkan revitalisasi pertanian.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

23.Irigasi (Em bung) adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
24.Tarrah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
25.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Merauke untuk periode 1 (satu) tahun.
26.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang- undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-rnasing. ( 1) Dalam upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Bagian Ked ua Penetapan Pasal 5

(6)Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelajutan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-uridangan.
(5)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Rencana Pembangunan J angka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
1. a.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
3. c.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pangan ayat (2) Lahan Pertanian dimaksud pada
(4)Perencanaan Perlindungan Berkelanjutan sebagaimana dilakukan pada:
(3)Bupati menugaskan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)untuk menyusun rencana Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban · menyusun Rencana Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(1)Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah dilakukan berdasarkan perencanaan.

Pasal 4

g.Penga wasan;
h.Sistem Informasi;
1. 1.Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
j.Pembiayaan; dan
k.Peran Serta Masyarakat.

(1)Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dalam bentuk usulan meliputi :
1. a.Usulan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.Usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanju tan; dan
3. c.Usulan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berke.anju tan.

BAB III

PERENCANAANDAN PENETAPAN

Pasal 7

a.inventarisasi
b.identifikasi
c.penelitian

Pasal 6

(2)Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi
1. a.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.Lahan Pertanian Pangan Berkelanju tan; dan
3. c.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(3)Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(4)Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Daerah.
(5)Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dalam Rencana Detail Tata ruang Wilayah Daerah.
(6)Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Jangka Panjang (RPJPD) dan Jangka Menengah (RPJMD) memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan Luas Lahan Cadangan dan Luas Lahan Baku.
(7)Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahunan (RKPD)memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran serta kebijakan dan pembiayaan. BAB... Penetapan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(4)Total Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 30.432,39 Ha (Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Koma Tiga Puluh Sembilan Hektar) dengan rincian dalam setiap Distrik sebagai beriku t :
1. a.Distrik Merauke seluas 203, 68 Ha (Dua Ratus Tiga Koma Enam Puluh Delapan Hektar);
2. b.Distrik Semangga seluas 4.161,61 Ha (Empat Ribu Seratus Enam Puluh Satu Koma Enam Puluh Satu Hektar);
3. c.Distrik Tanah Miring seluas 8.723,49 Ha (Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Koma Empat Puluh Sembilan Hektar);
4. d.Distrik Kurik seluas 9.549,50 Ha (Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Koma Lima Puluh Hektar);
5. e.Distrik Malind seluas 4.992,86 Ha (Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Koma Delapan Puluh Enam Hektar);
6. f.Distrik Jagebob seluas 2.387,96 Ha (Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Enam Hektar);
7. g.Distrik Okaba Seluas 332,53 Ha (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Koma Lima Puluh Tiga Hektar);
8. h.Distrik Kimaam seluas 80,76 Ha (Delapan Puluh Koma Tujuh Puluh Enam Hektar).
(3)Usulan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah.
(2)Kepala Dinas menyusun usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelcnggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penataan Ruang. Lahan Pertanian Pangan dimaksud pada ayat (1)
(3)Ekstensifikasi kawasan dan Berkelanjutan sebagaimana huruf b, dilakukan dengan:
1. a.Pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.Penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan tanaman;
3. e.Pengembangan Irigasi;
4. f.Pemanfaatan Teknologi Pertanian;
5. g.Pengembangan Inovasi Pertanian;
6. h.Penyuluhan Pertanian; dan/ atau
7. i.Jaminan Akses Permodalan. Lahan Pertanian Pangan dimaksud pada ayat (1)
(2)Intensifikasi kawasan dan Berkelanjutan sebagaimana huruf a, dilakukan dengan :
1. a.Peningkatan Kesu buran Tanah;
2. b.Peningkatan Kualitas Benih/Bibit;
3. c.Pendiversifikasian Tanaman Pangan;
4. d.Pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit ( 1) Strategi pengembangan kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:
5. a.Intensifikasi; dan
6. b.Ektensifikasi.

Pasal 9

(3)Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/ atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh Warga Negara Indonesia. dapat juga kawasan dan se bagaimana bidang agribisnis tanaman pangan melaksanakan pengembangan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanju tan dimaksud pada ayat ( 1).
(2)Masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di ( 1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan terhadap kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanju tan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah. PENGEMBANGAN Pasal 8

BAB IV

Perielitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanju tan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan

Pasal 12

(3)Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a.Pengembangan Penganekaragaman Pangan;
1. b.Identifikasi dan Pemetaan Kesesuaian Lahan;
2. c.Pemetaan Zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanju tan;
3. d.Inovasi Pertanian;
4. e.Fungsi Agroklimatologi dan Hidrologi;
5. f.Fungsi Ekosistem; dan
6. g.Sosial Budaya dan Kearifan Lokal.
(2)Dalam penelitian sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengiku tsertakan peran Lembaga Penelitian dan/ atau Perguruan Tinggi. ( 1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan penelitian. BABV PENELITIAN

Pasal 11

(2)Pengalihfungsian tanah terlan tar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. [I] Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, terutama dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.