DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Mesuji

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah tidak sesuai dengan perkembangan iklim usaha sehingga perlu dilakukan perubahan tarif pajak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); BUPATI MESUJI PROPINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MESUJI, Menimbang : a. bahwa kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat serta akuntabilitas dengan memperhatikan Potensi Daerah;

b.bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah tidak sesuai dengan perkembangan iklim usaha sehingga perlu dilakukan perubahan tarif pajak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
1. 2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
2. 3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
3. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); BUPATI MESUJI PROPINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MESUJI, Menimbang : a. bahwa kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat serta akuntabilitas dengan memperhatikan Potensi Daerah;
b.bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah tidak sesuai dengan perkembangan iklim usaha sehingga perlu dilakukan perubahan tarif pajak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
1. 2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
2. 3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
3. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); BUPATI MESUJI PROPINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MESUJI, Menimbang : a. bahwa kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat serta akuntabilitas dengan memperhatikan Potensi Daerah;
b.bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah tidak sesuai dengan perkembangan iklim usaha sehingga perlu dilakukan perubahan tarif pajak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
1. 2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
2. 3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
3. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. 7.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4933);
7. 8.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
8. 9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. 10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
10. 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5489);
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI dan BUPATI MESUJI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3) diubah sebagai berikut:
14. 1.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

2.Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
(2)Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
(3)Tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi.
(4)Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah)

3.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

4.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
(2)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. f.pertunjukan sirkus, akrobat, sulap;
7. g.permainan bilyar dan boling;
8. h.pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
9. i.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
10. j.pertandingan olahraga; dan
(3)Tidak termasuk Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

5.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Besarnya tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut:
1. a.jenis hiburan yang menggunakan sarana film Bioskop ditetapkan:
  1. 1.Golongan A sebesar 20 % (dua puluh persen)
  2. 2.Golongan B sebesar 15 % (lima belas persen)
  3. 3.Golongan C sebesar 10 % (sepuluh persen)
  4. 4.Pertunjukan Film keliling sebesar 5 % (lima persen)
2. b.penyelenggaraan pameran dan hiburan kesenian meliputi:
  1. 1.pagelaran kesenian, tari dan/atau pagelaran busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen);
  2. 2.pagelaran kesenian, tari dan/atau pagelaran busana yang berkelas nasional sebesar … % (…persen);
  3. 3.pagelaran kesenian, tari dan/atau pagelaran busana yang berkelas internasional sebesar …% (…persen);
  4. 4.pagelaran music yang berkelas lokal/tradisional 0% (nol persen);
  5. 5.pagelaran music yang berkelas nasional 0% (nol persen);
  6. 6.pagelaran music yang berkelas internasional 0% (nol persen);
  7. 7.kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
  8. 8.kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya yang berkelas nasional sebesar …% (…persen);
  9. 9.kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya yang berkelas internasional sebesar …% (…persen);
  10. 10.pameran yang bersifat non komersial sebesar …% (…persen);
  11. 11.pameran yang bersifat komersial sebesar …% (…persen);
  12. 12.pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
  13. 13.pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar …% (…persen);
  14. 14.pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar …% (…persen);
3. d.diskotik, karaoke, klab malam, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitnes center) sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
4. e.sirkus, akrobat, sulap, permainan bilyar, boling sebesar 20 % (dua puluh persen);
5. f.pertandingan olah raga ditetapkan 10% (sepuluh persen);
(2)Dikecualikan dari Objek Pajak Hiburan adalah pagelaran kesenian rakyat, tari tradisional /music tradisional.

6.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2)Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
(3)Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

7.Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Mesuji. Ditetapkan di Mesuji pada tanggal 30 Mei 2017 BUPATI MESUJI, ttd KHAMAMI Diundangkan di Mesuji pada tanggal 30 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI, ttd RIZAL FAUZI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017 NOMOR 01 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG:

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah tidak sesuai dengan perkembangan iklim usaha sehingga perlu dilakukan perubahan tarif pajak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); BUPATI MESUJI PROPINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MESUJI, Menimbang : a. bahwa kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat serta akuntabilitas dengan memperhatikan Potensi Daerah;

b.bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah tidak sesuai dengan perkembangan iklim usaha sehingga perlu dilakukan perubahan tarif pajak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
1. 2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
2. 3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
3. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); BUPATI MESUJI PROPINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MESUJI, Menimbang : a. bahwa kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat serta akuntabilitas dengan memperhatikan Potensi Daerah;
b.bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah tidak sesuai dengan perkembangan iklim usaha sehingga perlu dilakukan perubahan tarif pajak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
1. 2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
2. 3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
3. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); BUPATI MESUJI PROPINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MESUJI, Menimbang : a. bahwa kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat serta akuntabilitas dengan memperhatikan Potensi Daerah;
b.bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah tidak sesuai dengan perkembangan iklim usaha sehingga perlu dilakukan perubahan tarif pajak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
1. 2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
2. 3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
3. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. 7.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4933);
7. 8.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
8. 9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. 10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
10. 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5489);
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI dan BUPATI MESUJI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3) diubah sebagai berikut:
14. 1.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

2.Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
(2)Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
(3)Tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi.
(4)Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah)

3.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

4.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
(2)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. f.pertunjukan sirkus, akrobat, sulap;
7. g.permainan bilyar dan boling;
8. h.pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
9. i.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
10. j.pertandingan olahraga; dan
(3)Tidak termasuk Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

5.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Besarnya tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut:
1. a.jenis hiburan yang menggunakan sarana film Bioskop ditetapkan:
  1. 1.Golongan A sebesar 20 % (dua puluh persen)
  2. 2.Golongan B sebesar 15 % (lima belas persen)
  3. 3.Golongan C sebesar 10 % (sepuluh persen)
  4. 4.Pertunjukan Film keliling sebesar 5 % (lima persen)
2. b.penyelenggaraan pameran dan hiburan kesenian meliputi:
  1. 1.pagelaran kesenian, tari dan/atau pagelaran busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen);
  2. 2.pagelaran kesenian, tari dan/atau pagelaran busana yang berkelas nasional sebesar … % (…persen);
  3. 3.pagelaran kesenian, tari dan/atau pagelaran busana yang berkelas internasional sebesar …% (…persen);
  4. 4.pagelaran music yang berkelas lokal/tradisional 0% (nol persen);
  5. 5.pagelaran music yang berkelas nasional 0% (nol persen);
  6. 6.pagelaran music yang berkelas internasional 0% (nol persen);
  7. 7.kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
  8. 8.kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya yang berkelas nasional sebesar …% (…persen);
  9. 9.kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya yang berkelas internasional sebesar …% (…persen);
  10. 10.pameran yang bersifat non komersial sebesar …% (…persen);
  11. 11.pameran yang bersifat komersial sebesar …% (…persen);
  12. 12.pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
  13. 13.pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar …% (…persen);
  14. 14.pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar …% (…persen);
3. d.diskotik, karaoke, klab malam, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitnes center) sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
4. e.sirkus, akrobat, sulap, permainan bilyar, boling sebesar 20 % (dua puluh persen);
5. f.pertandingan olah raga ditetapkan 10% (sepuluh persen);
(2)Dikecualikan dari Objek Pajak Hiburan adalah pagelaran kesenian rakyat, tari tradisional /music tradisional.

6.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2)Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
(3)Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

7.Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 17 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 31

Pasal 50

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 31

Pasal 50

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012