DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Mesuji

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
6.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung; 7. 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 11. 12. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal; 18. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 28. 29. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah 30. 31. 32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 33. 34. 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntasi Pemerntah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI dan BUPATI MESUJI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Meesuji.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Mesuji.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji.
9.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 10.Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan anak-anak lainya yang memiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah. 11.Perusahaan adalah PT.Bank Lampung. 12.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung yang selanjutnya disebut Bank Lampung adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dangan modal besar yang seluruhnya terdabgi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13.Saham adalah bukti kepemilikan modal perseroan yang memberikan hak atas deviden dan lain-lainya. 14.Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahan kepada direksi atau komisaris. 15.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 16.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 17.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 18.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah pada perusahaan adalah sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan daerah.

Pasal 3

(1)Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat permodalan Bank Lampung dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
(2)Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja Bank Lampung yang efektif, efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bagian laba yang diperolehnya guna menunjang pembangunan daerah.

BAB III

BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Penyertaan modal daerah pada perusahaan dilaksanakan dengan cara menempatkan uang dalam bentuk saham pada perusahaan.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Bank Lampung

Pasal 5

(1)Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah).
(2)Pembayaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah yang dianggrkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Akuntansi pengelolaan dengan penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh lembaga akuntan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN/LABA

Pasal 7

Keuntungan Penyertaan Modal Daerah menjadi penerimaan/pendapatan daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan daerah ini berlaku, peraturan daerah nomor 10 tahun 2013 tentang Penyertaan modal pemerintah Kabupaten Mesuji pada Bank Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penenpatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji. Ditetapkan di Mesuji pada tanggal 5 September 2017 BUPATI MESUJI, ttd KHAMAMI Diundangkan di Mesuji pada tanggal 5 September 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI, dto RIZAL FAUZI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017 NOMOR : 04 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG : 04/522/MSJ/2017

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…