Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2017
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Ringkasan
Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung
Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. 12. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
18. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 28. 29. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah 30. 31. 32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 33. 34. 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI dan BUPATI MESUJI
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
10.Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan anak-anak lainya yang memiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah. 11.Perusahaan adalah PT.Bank Lampung. 12.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung yang selanjutnya disebut Bank Lampung adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dangan modal besar yang seluruhnya terdabgi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13.Saham adalah bukti kepemilikan modal perseroan yang memberikan hak atas deviden dan lain-lainya. 14.Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahan kepada direksi atau komisaris. 15.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 16.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 17.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 18.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
Maksud penyertaan modal daerah pada perusahaan adalah sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan daerah.
BAB III BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH
BAB III
BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB IV
Akuntansi pengelolaan dengan penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh lembaga akuntan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku. BAB V PEMBAGIAN KEUNTUNGAN/LABA
BAB V
Keuntungan Penyertaan Modal Daerah menjadi penerimaan/pendapatan daerah. KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan daerah ini berlaku, peraturan daerah nomor 10 tahun 2013 tentang Penyertaan modal pemerintah Kabupaten Mesuji pada Bank Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penenpatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji. Ditetapkan di Mesuji pada tanggal 5 September 2017 BUPATI MESUJI, ttd KHAMAMI Diundangkan di Mesuji pada tanggal 5 September 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI, dto RIZAL FAUZI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017 NOMOR : 04 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG : 04/522/MSJ/2017
Membuka PDF…