DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Mesuji

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 49333);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksnaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah kabupaten mesuji. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI Dan BUPATI MESUJI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Mesuji.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
3.Bupati adalah Bupati Mesuji.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji di Kecamatan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kabupaten Mesuji.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksankan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Pemilihan Anggota BPD adalah proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
13.Panitia Pemilihan Anggota BPD adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang bertugas untuk melakukan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
14.Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17.Tokoh masyarakat adalah tokoh agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan.

BAB II

KEANGGOTAAN BPD DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Rukun Keluarga dalam desa.
(3)Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan secara demokratis, bebas, terbuka, jujur dan adil.
(4)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.
(5)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya.
(6)Persyaratan memperhatikan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk jumlah anggota BPD ditetapkan dengan ketentuan :
1. a.Jumlah penduduk sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
2. b.jumlah penduduk antara 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 5.000 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang;
3. c.jumlah penduduk diatas 5.000 (lima ribu) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 3

Persyaratan Calon anggota BPD yaitu sebagai berikut :

a.Warga Negara Republik Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berusia paling rendah 20 (dua puluh lima) tahun atau sudah/pernah menikah;
e.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
f.bukan sebagai Kepala Desa, perangkat Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
g.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
h.tidak sedang dicabut hak pilihnya;
i.surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang ;
j.wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
k.terdaftar sebagai penduduk desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
l.bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
m.Membuat surat pernyataan tidak melakukan perjudian, mengkonsumsi narkoba dan melakukan tindakan asusila atau perbuatan tercela.

Pasal 4

Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan berakhirnya masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasal 5

(1)Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

(1)Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersifat mandiri dan tidak memihak.
(2)Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Desa, dan/atau masyarakat lainnya.
(3)Anggota Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
1. a.penduduk desa yang bersangkutan;
2. b.berpendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat; dan
3. c.berusia minimal 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7

(1)Anggota Panitia pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjumlah gasal dan paling banyak berjumlah 11 orang (sebelas) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
(2)Panitia pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), susunannya terdiri dari:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.

Pasal 8

Panitia pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mempunyai tugas dan kewenangan:

a.menyusun tahapan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemilihan;
b.menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaaan pemilihan;
c.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa ;
d.mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
e.melakukan penjaringan bakal calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
f.melakukan penyaringan dan penelitian persyaratan bakal calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
g.mengumumkan calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan;
h.melaksanakan musyawarah atau pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
i.membuat berita acara musyawarah atau pemilihan; dan
j.menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih;

Pasal 9

(1)Apabila terdapat anggota Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mendaftar sebagai bakal calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau berhalangan tetap, maka keanggotaannya harus digantikan oleh perangkat Desa atau masyarakat lainnya.
(2)Penggantian anggota Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(2)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih.

Pasal 11

(1)Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), harus mundur sebagai Perangkat Desa.
(2)Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Perangkat Desa bersangkutan terdaftar sebagai calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…