DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Mesuji

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi dan industri di masyarakat menyebabkan berkurangnya lahan pertanian dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang dapat mengancam ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Mesuji;
c.bahwa untuk memberikan suatu pijakan hukum dalam hal perlindungan lahan pertanian, maka dibutuhkan seperangkat kaidah hukum yang menjamin usaha-usaha perlindungan lahan pertanian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan pada Komoditas Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1041);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pedoman Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1042);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 139);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 398). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI Dan BUPATI MESUJI MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah KabupateN Mesuji.
3.Bupati adalah Bupati Mesuji.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
6.Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.
7.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8.Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian pangan.
9.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
10.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Peratanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
14.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
15.Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
16.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya , aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
17.Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokaI.
18.Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap Warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
19.Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
20.Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
21.Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
22.Diversifikasi Pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
23.Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan
24.Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
25.Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
26.Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
27.Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
28.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
29.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Mesuji.
30.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Mesuji.
31.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Mesuji untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas :

a.Manfaat;
b.Keberlanjutan dan konsisten;
c.Keterpaduan;
d.Keterbukaan dan akuntabilitas;
e.Kebersamaan dan gotong royong;
f.Partisipatif;
g.Keadilan
h.Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
i.Kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
j.Desentralisasi;
k.Tanggung jawab;
l.Keragaman; dan
m.Sosial dan budaya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a.melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
b.menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
c.mewujudkan Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan;
d.melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan milik Petani;
e.meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat;
f.meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani;
g.meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h.mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i.mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

a.perencanaan dan penetapan;
b.pengembangan;
c.penelitian;
d.pemanfaatan;
e.pembinaan;
f.pengendalian;
g.pengawasan;
h.sistem informasi;
i.perlindungan dan pemberdayaan Petani;
j.pembiayaan; dan
k.peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Pasal 5

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan.

Pasal 6

(1)Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap:
1. a.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
3. c.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(3)Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh PD yang membidangi urusan Pertanian.
(4)Usulan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
1. a.inventarisasi;
2. b.identifikasi; dan
3. c.koordinasi dengan instansi terkait; dan
4. d.koordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

(1)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) huruf a merupakan pendataan atas ketersedian lahan pertanian pangan di Daerah.
(2)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan kriteria dan persyaratan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) disajikan dalam bentuk peta spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 8

(1)Koordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) huruf c bertujuan untuk sinkronisasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan kebijakan pembangunan Daerah sektor lainnya.
(2)Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) huruf d bertujuan untuk sinkronisasi Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Mesuji dengan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Lampung.

Pasal 9

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

a.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
c.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 10

Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan di wilayah Kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…