DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PUU-XIII/2015, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Mengingat: 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Di Provinsi Lampung ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI dan BUPATI MESUJI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, diubah sebagai berikut:
1.ketentuan pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga pasal 10 berbunyi :

Pasal 10

(1)Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
(2)Persyaratan C a l o n Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
7. g.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa di desa yang sama selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut- turut; L. bagi pegawai negeri sipil harus melampirkan surat izin dari pimpinan instansi tempat yang bersangkutan bekerja;
12. m.bagi anggota TNI/POLRI harus melampirkan surat izin mencalonkan menjadi Kepala Desa dari komandan/kepala sesuai peraturan perundang-undangan;
13. n.bagi Kepala Desa melampirkan surat izin dari Bupati;
14. o.bagi calon Kepala Desa incumbent/mantan Kepala Desa wajib melampirkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir Tahun anggaran yang disetujui oleh BPD;
15. p.bagi perangkat Desa melampirkan surat izin dari Kepala Desa;
16. q.membuat surat pernyataan tidak melakukan perjudian, mengkonsumsi narkoba dan melakukan asusila atau perbuatan tercela.
  1. 2.Ketentuan pasal 11 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga pasal 11 berbunyi :

Pasal 11

(1)Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan berita acara penyaringan bakal calon Kepala Desa.
(2)Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.
(3)Dalam hal pendaftaran bakal calon kepala desa lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
(4)Persyaratan lain sebagaimana tersebut pada ayat (3) panitia melakukan seleksi tes tertulis yang wajib diikuti oleh seluruh bakal calon.
(5)Tes tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (4) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan meminta bantuan tim seleksi yang ditunjuk dan dibentuk berdasarkan surat keputusan Bupati.
(6)Hari dan tanggal pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud ayat
(4)ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala desa.
(7)Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
(8)Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada panitia pemilihan untuk menetapkan 5 (lima) bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
(9)Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)diumumkan kepada masyarakat.

3.Ketentuan pasal 12 ayat (4), dihapus, sehingga pasal 12 berbunyi :

(1)Dalam hal bakal calon yang kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
(2)Dalam bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
(3)Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

4.Ketentuan pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga pasal 13 berbunyi :

Pasal 13

(1)Dalam rangka penjaringan, bakal calon mengajukan surat permohonan secara tertulis, ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam dan bermaterai cukup yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
(2)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
1. a.surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. c.foto copy ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. d.foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa dan Camat;
5. e.foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. f.surat keterangan sehat jasmani, rokhani dan bebas narkotika, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya dari dokter pemerintah;
7. g.surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
8. h.surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. i.daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
10. j.surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri;
11. k.surat izin dari Bupati bagi kepala desa;
12. l.surat izin dari Kepala Desa bagi perangkat desa;
13. m.pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan;
14. n.surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
15. o.surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
16. p.naskah tertulis program kerja.
(3)Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Camat dan Pemerintah Kabupaten.

5.Ketentuan pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga pasal 14 berbunyi :

(1)Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan berita acara penyaringan bakal calon dan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(2)Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

6.Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB V A dan 5 (lima) pasal baru yakni pasal 35A, pasal 35B, Pasal 35C, Pasal 35D, dan Pasal 35E sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 35A

(1)Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masajabatan lebih dari satu tahun,bupati/wali kota mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
(3)Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 35

(1)BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
(2)Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
(3)Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
(4)Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
(5)Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 35

(1)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 B ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
(2)Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
(3)Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
(4)Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
2. b.tingkat pendidikan; dan/atau
3. c.persyaratan lain yang ditetapkan bupati/wali kota.
(5)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
(6)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 35

(1)Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelaporan.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
2. b.pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. c.pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. d.pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
5. e.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. f.penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
(3)Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. b.pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. c.pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. d.pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
5. e.pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
(4)Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
(5)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
1. a.tokoh adat;
2. b.tokoh agama;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.tokoh pendidikan;
5. e.perwakilan kelompok tani;
6. f.perwakilan kelompok nelayan;
7. g.perwakilan kelompok perajin;
8. h.perwakilan kelompok perempuan;
9. i.perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
10. j.perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
11. k.unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(6)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
(7)Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
(8)Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
2. b.pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati/wali kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
3. c.penerbitan keputusan bupati/wali kota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
4. d.pelantikan kepala Desa oleh bupati/wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

(1)BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada bupati.
(2)Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati.
(3)Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan pasal 42 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga pasal 42 berbunyi:

(1)Kepala Desa berhenti atau dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD, karena :
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri;
3. c.diberhentikan.
(2)Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : (a) terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima tahun) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (b) berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; (c) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan; (d) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; (e) dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dengan keputusan pengadilan; (f) tidak melaksankan kewajiban Kepala Desa; (g) melanggar larangan bagi Kepala Desa; dan/atau (h) melakukan perjudian, mengkonsumsi Narkoba, dan melakukan tindakan asusila, perbuatan tercela atau perbuatan tidak terpuji yang merusak nama baik pemerintah.
(3)Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hiruf b, dan ayat (2) huruf a dan b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
(4)Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
(5)Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan pemberhentian diterima.
(6)Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji. Ditetapkan di Mesuji pada tanggal 5 September 2017 BUPATI MESUJI, ttd KHAMAMI Diundangkan di Mesuji Pada tanggal 5 September 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI ttd RIZAL FAUZI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017 NOMOR 06 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG : 06/524/MSJ/2017.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 35A

Pasal 35

Pasal 35

Pasal 35

Pasal 35

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 35A

Pasal 35

Pasal 35

Pasal 35

Pasal 35

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2015