DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Mesuji

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 3 bulan Agustus tahun 2021;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Dipindai dengan CamScanner 0 2 3.Undang-UndangNomor25Tahun2004 tentangSistem PerencanaanPembangunanNasional(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2004Nomor104,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4421); 4.Undang-UndangNomor33Tahun2004tentang PerimbanganKeuangan antaraPemerintahPusatdan PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2004Nomor126,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4438); 5.Undang-UndangNomor49Tahun2008tentang PembentukanKabupatenMesujidiProvinsiLampung (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nomor 186,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4933); 6.Undang-UndangNomor28Tahun2009tentangPajak DaerahdanRetribusiDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2009Nomor130,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5049)sebagaimanatelah diubahdenganUndang-UndangNomor11Tahun2020 (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor 245,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6573); 7.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2014Nomor244,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimanatelahdiubah beberapakali terakhirdenganUndang-UndangNomor11 Tahun2020(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2020Nomor245,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6573); 8.Undang-UndangNomor2Tahun2020 tentangPenetapan PeraturanPernerintahPenggantiUndang-UndangRepublik IndonesiaNomor1Tahun2020 tentangKebijakan KeuanganNegaradanStabilitasSisternKeuanganUntuk PenangananPanderniCoronaVirusDisease2019(COVID- 19)dan/atauDalamRangkaMenghadapiAncamanYang MernbahayakanPerekonomianSosialdan/atauStabilitas SistemKeuanganMenjadiUndang-Undang(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor87, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 6485); 9.PeraturanPemerintahNomor109Tahun2000 tentang KedudukanKeuanganKepalaDaerahdanWakilKepala Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2000 Nomor210, TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4028);
10.PeraturanPemerintahNomor55Tahun2005 tentangDana Perimbangan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2005137,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4575); Dipindai dengan CamScanner • 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
19.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Dipindai dengan CamScanner • 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 4 tentangPenerapanStandarPelayananMinimal(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2018Nomor1540); PeraturanMenteriDalamNegeriNomor90Tahun2019 tentangKlasifikasi,Kodefikasi,danNomenklatur PerencanaanPembangunandanKeuanganDaerah(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2019Nomor1447); PeraturanMenteriDalamNegeriNomor77Tahun2020 tentangPedomanTeknisPengelolaanKeuanganDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor 1781); PeraturanMenteriDalamNegeriNomor27Tahun2021 tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatanDan BelanjaDaerahTahun2022(BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2021Nomor926); PeraturanMenteriKeuanganNomor17Tahun2021tentang PengelolaanTransferkeDaerahdanDanaDesaTahun Anggaran2021DalamRangkaMendukungPenanganan PandemiCoronaVirusDisease2019(Covid-19)dan Dampaknya(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2020 Nomor149)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan MenteriKeuanganNomor94Tahun2021tentang PerubahanAtasPeraturanMenteriKeuanganNomor17 Tahun2021tentangPengelolaanTransferkeDaerahdan DanaDesaTahunAnggaran2021DalamRangka MendukungPenangananPandemiCoronaVirusDisease 2019(Covid-19)danDampaknya(BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2021Nomor825); PeraturanMenteriKeuanganNomor60Tahun2021tentang StandarBiayaMasukanTahunAnggaran2022(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2021Nomor658); PeraturanMenteriSosialNomor9 Tahun2018 tentang StandarTeknisPelayananDasarpadaStandarPelayanan MinimalBidangSosialdiDaerahProvinsi dan Kabupaten/Kota(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun 2018Nomor868); PeraturanMenteriPekerjaanUmumdanPerumahanRakyat Nomor29Tahun2018 tentangStandarTeknisStandar PelayananMinimalPekerjaanUmumdanPerumahan Rakyat(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2018 Nomor1891); PeraturanMenteriPendidikandanKebudayaanNomor32 Tahun2018 tentangStandarTeknisPelayananMinimal Pendidikan(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2018 Nomor1687); PeraturanMenteriDalamNegeriNomor121 Tahun2018 tentangStandarTeknisMutuPelayananDasarSubUrusan Ketenteraman danKetertibanUmum di Provinsi dan Kabupaten/Kota(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun 2019Nomor158); PeraturanMenteriKesehatanNomor4 Tahun2019 tentang Dipindai dengan CamScanner 30. 31. • Memperhatikan Menetapkan 5 Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
32.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33.Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2017 Nomor 11);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2021 Nomor 2) . Keputusan Gubemur Lampung Nomor G/712/VI.02/HK/2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI Dan BUPATI MESUJI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri se bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kepala Daerah adalah Bupati Mesuji. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Dipindai dengan CamScanner • • 6 yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara clan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi clan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
15.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
16.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat OAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui se bagai pengurang nilai kekayaan Dipindai dengan CamScanner @ 7 bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
19.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
21.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang- undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan U saha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
23.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
24.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah.
25.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten . Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Mesuji.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.951.266.377.680 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp.
b.Belanja Daerah Rp. Surplus/ (Defisit) Rp.
c.Pembiayaan Daerah Rp.
1. 1.Penerimaan Pembiayaan Rp. Daerah
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Rp. Daerah Pembiayaan Netto Rp. 881.358.994.831 951.266.377 .680 (69.907.382.849) 69.907.382.849 71.407.382.849 1.500.000.000,00 69.907.382.849 Dipindai dengan CamScanner I I I 8 Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00,-

Pasal 3

Pendapatan dacrah direncanakan sebcsar Rp.881.358.994.831 it tic ratus lima pulh (delapan ratus delapan puluh satu milyyar tga T delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat rib delapan ratus tiga puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.56.950.816.556 (lima puluh enam milar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus enambelas ribu lima rats lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; clan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.21.364.800.000 (dua puluh satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.482.500.000 (delapan milyyar empat ratus delapan puluh dua juta lima rats rib rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.24.303.516.556 (dua puluh empat milyar tiga rats tiga juta lima ratus enambelas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 5

( 1) Pend a pa tan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.821.412.304.683 (delapan ratus dua puluh sat milyar empat rats duabelas juta tiga ratus empat rib enam ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.Pendapatan transfer antar daerah.

(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a direncanakan sebesar Rp.764.269.796.000 (tjuh rats enam puluh empat milyar dua rats enam puluh sembilan juta tujuh rats sembilan puluh enam ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Dipindai dengan CamScanner I I / I I I I • 9 Rp.57.142.508.683(limapuluhtujuhmilyarseratusempat puluhduaju.talimaratusdelapanribuenamratusdelapan puluhtigarupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lainpendapatandaerahyangsahsebagaimana dimaksuddalamPasal3hurufcdirencanakansebesar Rp.2.995.873.592(duamilarsembilanratussembilanpuluh Zimaju.ta delapanratustujuhpuluhtigariblimaratus sembilanpuluhduarupiah),yangterdiriatas: a.Pendapatanhibah;
(2)Pendapatanhibahsebagaimanadimaksudpadaayat(l) hurufadirencanakansebesarRp.2.995.873.592(damilar sembilanratussembilanpuluhlimajuta delapanratustujuh puluhtigaribulimaratussembilanpuluhduarupiah).

Pasal 7

Anggaranbelanjadaerah tahunanggaran2021 direncanakan sebesarRp.951.266.377.680(sembilanratusZimapuluhsatu milarduaratusenampuluhenamjutatigaratustujuh puluh tujuhribuenamratusdelapanpuluhrupiah),yangterdiriatas: a.Belanjaoperasi;

b.Belanjamodal; c.Belanjatidakterduga;dan d.Belanjatransfer.

Pasal 8

(1)Anggaranbelanjaoperasi sebagaimanadimaksuddalam Pasal7hurufadirencanakansebesarRp.611.054.855.938 (enamratussebelasmilyarlimapuluhempatjutadelapan ratuslimapuluhlimaribu sembilanratustigapuluhdelapan rupiah),yangterdiriatas: a.Belanjapegawai;
1. b.Belanjabarang danjasa; c.Belanjahibah;dan d.Belanjabantuansosial.
(2)Belanjapegawaisebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruf adirencanakansebesarRp.297.260.376.629(duaratus sembilanpuluhtujuhmilar duaratusenampuluh jutatiga ratustujuh puluhenamribuenamratusduapulh sembilan rupiah).
(3)Belanjabarangdanjasasebagaimanadimaksud pada ayat(1) hurufb direncanakansebesarRp.294.047.017.357(dua ratussembilanpuluhempatmilyar empat puluhtujuh juta tujuhbelasributigaratusZimapuluhtujuhrupiah).
(4)Belanjahibahsebagaimanadimaksud padaayat(1)hurufe direncanakansebesarRp.18.147.461.952(delapanbelas milar seratusempat puluhtujuhju.ta empatratusenampuluh saturibu sembilanratuslimapuluhduarupiah).
(5)Belanjabantuansosialsebagaimanadimaksud pada ayat(1) huruff direncanakansebesarRp.1.600.000.000(satmilyyar enamratus jutarupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanjamodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal Dipindai dengan CamScanner I I • 10 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.189.645.632.742 (seratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh Zima ju.ta enam ratus tiga puluh dua ribu tjuh ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah.
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin.
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung.
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.Belanja modal aset tidak berwujud. . .
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.53.116.397.999 (lima puluh tiga milyar seratus enambelas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja modal bangunan clan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.84.766.882.419 (delapan puluh empat milar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh da ribu empat ratus sembilanbelas rupiah).
(4)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.951.620.974 (empat puluh delapan milar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.810.731.350 (dua milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh sat ribu tiga ratus lima puluh rupiah}.

Pasal 10

(1)Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyyar rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja tidak terduga.
(2)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyyar rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…