Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa No. 2 Tahun 2016
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015; Mengingat 1 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7 4 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4355);
1 1 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 561); 1 2 . Perattlrflfl PemetifHAh Nem& 24 Ta.hull 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005};
2012);
2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
3 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA · dan BUPATI MINAHASA MEMUTUSKAN : Menetapkan RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
( 1 ) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 5 terdiri dari :
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut: 1 . Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 1.178.408,326,61 densan rincian sebagai berikut: a.· Anggaran Pendapatan setelah Rp 1.129.777.100.976,00 Perubahan
128.789.864.635,00 dengan rincian sebagai berikut;
127.611.456.308,39 dengan rincian sebagai berikut:
. a. Anggaran . . . .
225.939.949,61 dengan rincian sebagai berikut:
Rp 91.139.595.924,00 Rp 91.365.535.873,61 Rp 225.939.949,61 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 3 1 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :
Rp. 4.676. 782,00 Rp. 127.837.396.258,00 Ncraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 3 1 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:
Rp 1.441.605.728.064,59 Rp 13.793.978.545,46 Rp 1.427.811.749.519,13 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 Desember 2016 sebagai berikut:
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 3 1 Desember Tahun 2015 sebagai berikut: Rp 95.292.546.537,61 Rp 270.950.127.096,39 Rp (234.4 78.266. 712,00) Rp (0,00) Rp (1.631.893.350,00) Rp 129.530.698. 757 .oo Rp 787 .368. 766,00 Rp 84.355.650,00 Rp 130.402.423.173,00
Rp l .44 l .5-75.355.576,98 Rp 215. 788.365.525,28 Rp (218.618.269.875,48) Rp 10.933.701.707,65 Rp l.427.811.749.519,13 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Lampiran . Lampiran 1.4 Lampiran1.6 Lampiran I.§ Lampiran 1.3 Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Dafter Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan; Daftar piutang' daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran 1 . 1 0 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan Lam piran I. 9 Lampiran 1.2 Lampiran 1.7 · Lampiran 1.8 Lampiran 1 . 1 1 : Lampiran 1 . 1 2 :
sampai · akhir tahun dan dianggaran kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L); Daftar dana cadangan daerah; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah Neraca Laporan Arus Kas Laporan Operasional Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas laporan keuangan 1khtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasal 1 1 Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri darilkhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
Membuka PDF…