DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018-2023 RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJPD Provinsi Sulawesi Utara, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif serta penetapan target indikator kinerja daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa pada setiap tahun anggaran pada periode Tahun 2019-2023. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang NQmQr 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1045, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697); 1
8.Undang-Undang.t-·· BUPATI MINAHASA PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018-2023 DENGAN RAMMAT TUHAN YANG MAMA ESA BUPATI MINAHASA, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20.14. tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2_. Undang-Undang Nomor 29 Tahun l 9Q9 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang_ Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1045, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697); 1
8.Undang-Undang .. [ · · ·
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2 0 1 1 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005- 2025;
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 Provinsi Sulawesi Utara;
19.Peraturan . t
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 - 2025;
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 Provinsi Sulawesi Utara;
19.Peraturan .i...
19.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tahun 2014-2034; 2 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA dan BUPATI MINAHASA Menetapkan MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018-2023

BAB I

V . ( . . . .

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2.Bupati adalah Bupati Minahasa.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
5.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pernerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Minahasa.
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
9.lsu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang; �
10.Visi .l.... sebagai unsur yang memimpin yang menjadi
19.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana -Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tahun 2014-2034; 2 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA dan BUPATI MINAHASA Menetapkan MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018-2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2.Bupati adalah Bupati Minahasa.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
5.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Minahasa.
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode S (lima) tahun terhitung mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
9.Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan daerah dimasa yang akan datang; pemerinta7an
10.Visi '\' ... sebagai unsur yang memimpin yang menjadi
10.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan; 1 1 . Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upayayang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
12.Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan rrnsi;
13.Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
14.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Dearah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
15.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
16.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018-2023

Pasal 2

(1)RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, dan RPJMN, memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dan RTRW serta menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a) visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018; dan b) tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat ind ikatif.

Pasal 3

(1)RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 menjadi pedoman dalam: a) penyusunan RKPD oleh Pemerintah Daerah; b) Penyusunan Rencana Strategis oleh Perangkat Daerah; c) instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

· \ · ·

10.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan; 1 1 . Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
12.Strategi pembangunan adalah langkah-Iangkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
13.Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
14.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Dearah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
15.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
16.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah,

Pasal 2

(1)RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, dan RPJMN, memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dan RTRW serta menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a) visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018; dan b) tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 3

(1)RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 menjadi pedoman dalam: a) penyusunan RKPD oleh Pemerintah Daerah; b) Penyusunan Rencana Strategis oleh Perangkat Daerah; c) instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Dae rah.

Pasal 4

·-1··

Pasal 4

(1)Sitematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 (dua) adalah sebagai berikut :
(2)Isi beserta uraian rinci RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PENDAHULUAN GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAE RAH GAMBARAN KEUANGAN DAERAH PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH VISI, MIS!, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PENUTUP

Pasal 5

( 1) Target Kinerja, kerangka pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana teracantum dalam lampiran RPJMD merupakan angka yang bersifat indikatif, yang disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah dan kemampuan keuangan daerah.

(2)Perubahan target kinerja dan kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan Rl"JMD disampaikan Bupati kepada DPRD Kabupaten Minahasa untuk mendapat persetujuan dan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Minahasa.

BAB LII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencaanaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD;dan
3. c.hasil RPJMD.
(4)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh Kepala Sadan yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
(5)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…