DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan ••
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA dan BUPATI MINAHASA enetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. BAB 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerin tahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.Daerah adalah Kabupaten Minahasa;
c.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota
d.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.;
e.Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa;
f.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
g.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda; h.Pendapatan Daerah.,4.
h.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
i.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
j.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
k.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah;
1. 1.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, masukan untuk menghasilkan keluaran dalam barang/ jasa; sebagai bentuk
m.Laporan Realisasi LRA adalah Anggaran yang laporan yang selanjutnya menyajikan disingkat informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode;
n.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
o.Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. p.Laporan Operasional/
p.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan;
q.Laporan arus kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menunjukkan perincian dari penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode;
r.Laporan perubahan ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menunjukan perubahan ekuitas pemerintah daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan pemerintah daerah selama satu periode;
s.Catatan atas laporan keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan atas pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat :

a.laporan realisasi anggaran;
a.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
b.neraca;
c.laporan operasional;
d.laporan arus kas;
e.laporan perubahan ekuitas; dan
f.catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut: a.realisasi.,4.

a.realisasi pendapatan Daerah sebesar Rp. l.252.881.034.299,89 (satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh sembilan rupiah) yang berarti 100,09% (seratus koma no! sembilan persen) dari Anggaran Pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. l.251.803.817.349,00 (satu triliun dua ratus lima puluh satu miliar delapan ratus tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) ;
b.realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. l.251.476.918.127, 15 (satu triliun dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus dua puluh tujuh koma lima belas rupiah yang berarti 93,25%
c.93,25% (sembilan puluh tiga koma dua puluh lima persen) dari Anggaran Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.342.073.113.762,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh dua miliar tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
d.realisasi Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 78.563.486.129,62 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tiga empat ratus delapan puluh enam seratus dua puluh Sembilan koma enam puluh dua rupiah) yang berarti 87 ,03% (delapan puluh tujuh koma no! tiga persen) dari Anggaran Pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 Rp. 90.269.296.413,00 (sembilan puluh miliar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga belas rupiah). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 79.967.602.302,36 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua ribu tiga ratus dua koma tiga puluh enam rupiah). Pasal 4.4.

Pasal 4

Uraian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

a.Lampiran I memuat Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari:
1. 1.Lampiran 1.1 memuat Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
2. 2.Lampiran 1.2 memuat Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. 3.Lampiran 1.3 memuat Rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub, kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. 4.Lampiran 1.4 memuat Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.Lampiran II memuat Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III memuat Laporan Operasional;
d.Lampiran IV memuat Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Lampiran V memuat Neraca;
f.Lampiran VI memuat Laporan Arus Kas;
g.Lampiran VII memuat Catatan Atas Laporan Keuangan;
h.Lampiran VIII memuat Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; i.Lampiran IX.,4
1. 1.Lampiran IX memuat Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.Lampiran X memuat Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.Lampiran XI memuat Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
1. 1.Lampiran XII memuat Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.Lampiran XIII memuat Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.Lampiran XIV memuat Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
o.Lampiran XV memuat Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.Lampiran XVI memuat Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.Lampiran XVII memuat Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.Lampiran XVIII memuat Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.Lampiran XIX memuat Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan Kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.Lampiran XX memuat Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
1. 1.Lampiran XX. l memuat Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
2. 2.Lampiran XX.2 memuat Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 7.M

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa.' Ditetapkan di Tondano pada tanggal 22 Agustus 2022 '] / BUPATI rf HASA, ROYKE QCTAVIAN RORING \ Diundangkan di Tondano pada tanggal 22 Agustus 2022 SEKRETARI I RAH KABUPATEN MINAHASA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2022 NOMOR I NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR /.1 /2022 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 I. UMUM Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Pemerintah Daerah menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 terdiri dari: (i) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (iii) Neraca, (iv) Laporan Operasional, (v) Laporan Arus Kas, (vi) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (vii) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2021, yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Rincian anggaran yang digunakan sebagai pembanding realisasi merupakan rincian yang terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih selama Tahun Anggaran 2021. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021. Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban berdasarkan basis akrual dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun Anggaran 2021. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2021, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2021. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan saldo ekuitas Pemerintah selama Tahun Anggaran 2021. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Di samping itu, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 ini juga dilampirkan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dimaksud adalah dalam rangka pemberian pendapat/opini. Pemerintah Daerah telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit, melalui surat Bupati Minahasa Nomor 155/BM-111- 2022 tanggal 07 Maret 2022. Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 dengan status belum diperiksa (Unaudited) oleh Bupati Minahasa kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah telah melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut juga memberikan informasi kepada publik bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel, yang diharapkan juga memberikan hasil pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan hasil pemeriksaan Sadan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021, di dalam Peraturan Daerah ini, disampaikan angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan ••
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA dan BUPATI MINAHASA enetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. BAB 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerin tahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.Daerah adalah Kabupaten Minahasa;
c.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota
d.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.;
e.Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa;
f.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
g.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda; h.Pendapatan Daerah.,4.
h.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
i.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
j.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
k.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah;
1. 1.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, masukan untuk menghasilkan keluaran dalam barang/ jasa; sebagai bentuk
m.Laporan Realisasi LRA adalah Anggaran yang laporan yang selanjutnya menyajikan disingkat informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode;
n.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
o.Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. p.Laporan Operasional/
p.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan;
q.Laporan arus kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menunjukkan perincian dari penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode;
r.Laporan perubahan ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menunjukan perubahan ekuitas pemerintah daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan pemerintah daerah selama satu periode;
s.Catatan atas laporan keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan atas pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat :

a.laporan realisasi anggaran;
a.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
b.neraca;
c.laporan operasional;
d.laporan arus kas;
e.laporan perubahan ekuitas; dan
f.catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut: a.realisasi.,4.

a.realisasi pendapatan Daerah sebesar Rp. l.252.881.034.299,89 (satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh sembilan rupiah) yang berarti 100,09% (seratus koma no! sembilan persen) dari Anggaran Pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. l.251.803.817.349,00 (satu triliun dua ratus lima puluh satu miliar delapan ratus tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) ;
b.realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. l.251.476.918.127, 15 (satu triliun dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus dua puluh tujuh koma lima belas rupiah yang berarti 93,25%
c.93,25% (sembilan puluh tiga koma dua puluh lima persen) dari Anggaran Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.342.073.113.762,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh dua miliar tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
d.realisasi Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 78.563.486.129,62 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tiga empat ratus delapan puluh enam seratus dua puluh Sembilan koma enam puluh dua rupiah) yang berarti 87 ,03% (delapan puluh tujuh koma no! tiga persen) dari Anggaran Pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 Rp. 90.269.296.413,00 (sembilan puluh miliar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga belas rupiah). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 79.967.602.302,36 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua ribu tiga ratus dua koma tiga puluh enam rupiah). Pasal 4.4.

Pasal 4

Uraian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

a.Lampiran I memuat Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari:
1. 1.Lampiran 1.1 memuat Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
2. 2.Lampiran 1.2 memuat Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. 3.Lampiran 1.3 memuat Rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub, kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. 4.Lampiran 1.4 memuat Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.Lampiran II memuat Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III memuat Laporan Operasional;
d.Lampiran IV memuat Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Lampiran V memuat Neraca;
f.Lampiran VI memuat Laporan Arus Kas;
g.Lampiran VII memuat Catatan Atas Laporan Keuangan;
h.Lampiran VIII memuat Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; i.Lampiran IX.,4
1. 1.Lampiran IX memuat Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.Lampiran X memuat Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.Lampiran XI memuat Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
1. 1.Lampiran XII memuat Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.Lampiran XIII memuat Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.Lampiran XIV memuat Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
o.Lampiran XV memuat Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.Lampiran XVI memuat Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.Lampiran XVII memuat Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.Lampiran XVIII memuat Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.Lampiran XIX memuat Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan Kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.Lampiran XX memuat Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
1. 1.Lampiran XX. l memuat Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
2. 2.Lampiran XX.2 memuat Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 7.M

Pasal 7

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.