DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan kewenangan desa meliputi sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat adat dan lembaga hukum adat, pengelolaan tanah kas desa, dan peran masyarakat desa; serta pengelolaan fasilitas-fasilitas lokal seperti tambatan perahu, air bersih, pasar desa, pemandian umum, jaringan irigasi, perpustakaan desa, embung desa, dan jalan antar pemukiman dengan wilayah pertanian

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usui dan Kewenangan Berskala Lokal Desa;

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perund.ang-undan.gan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ii.uran
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Urusan
3.Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabu paten.
4.Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatanyang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5.Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati adalah Peraturan Kepala Daerah.
6.Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oteh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas desa dalam menata kewenangan desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi:

a.penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.pelaksanaan Pembangunan Desa;
c.pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
d.pemberdayaan masyarakat Desa. I BAB 111 JENIS KEWENANGAN DESA

BAB III

.

Pasal 4

Jenis kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a.kewenangan berdasarkan hak asal usul, dan
b.kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 5

(1)Kewenangan berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain terdiri atas:
1. a.sistem organisasi masyarakat adat;
2. b.pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. c.pembinaan lembaga dan hukum adat;
4. d.pengelolaan tanah kas desa; dan
5. e.pengembangan peran masyarakat desa.
(2)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa akan melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa.
(3)Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa akan menetapkan kewenangan hak asal usul lainnya, dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan.
(4)Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh desa.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, antara lain terdiri atas:

a.pengelolaan tambatan perahu;
b.pengelolaan pasar Desa;
c.pengelolaan tempat pemandian umum;
d.pengelolaan jaringan irigasi;
e.pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
f.pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
g.pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
h.pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
i.pengelolaan embung Desa;
j.pengelolaan air minum berskala Desa; dan
k.pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, dijabarkan secara rinci ke dalam 4 (empat) bidang, yaitu:

a.penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
b.pelaksanaan
b.pelaksanaan Pembangunan Desa;
c.pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
d.pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala desa di Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a.penetapan dan penegasan batas desa;
b.penataan dan penetapan jumlah dusun;
c.pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
d.pengembangan lata ruang dan peta sosial desa;
e.pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;
f.pendataan penduduk untuk berbagai kriteria ataupun klasifikasi berdasarkan kebutuhan desa;
g.penetapan organisasi Pemerintahan desa;
h.pembentukan Badan Permusyawaratan desa;
i.penetapan perangkat dan staf desa;
j.penetapan BUMDesa;
k.penetapan APBDesa;
1. 1.penetapan Peraturan Desa;
m.penetapan kerja sama antar-desa;
n.pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa;
o.pendataan potensi desa;
p.pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa;
q.penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa;
r.pengelolaan arsip desa; dan
s.penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa.

Pasal 9

(1)Kewenangan lokal berskala desa di bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b terdiri atas: a: pelayanan dasar desa;
1. b.sarana dan prasarana desa;
2. c.pengembangan ekonomi lokal desa; dan
3. d.pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa.
(2)Kewenangan terkait pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.pengembangan pos kesehatan desa dan polindes;
2. b.pengembangan tenaga kesehatan desa;
3. c.pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
  1. 1.layanan gizi untuk balita;
  2. 2.pemeriksaan ibu hamil;
  3. 3.pemberian makanan tambahan;
  4. 4.penyuluhan kesehatan;
  5. 5.gerakan hidup bersih dan sehat;
  6. 6.penimbangan bayi; dan
  7. 7.gerakan sehat untuk lanjut usia.
4. d.pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
5. e.pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
6. f.pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
7. g.pengadaan .
8. g.pengadaan, dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa; dan
9. h.fasilitasi dan motifasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa.
(3)Kewenangan terkait sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.pembangunan dan pemeliharaan kantor pemerintahan dan balai desa;
2. b.pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
3. c.pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
4. d.pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
5. e.pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
6. f.pembangunan energi baru dan terbarukan;
7. g.pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
8. h.pengelolaan pemakaman desa dan petilasan;
9. i.pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
10. j.pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
11. k.pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
  1. 1.pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;
12. m.pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
13. n.pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
  1. 0.pengembangan sarana dan prasarana produkai di desa.
(4)Kewenangan terkait pengembangan ekonomi lokal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
2. b.pengelolaan tambatan perahu;
3. c.pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
4. d.pengembangan usaha mikro berbasis desa;
5. e.pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;
6. f.pembangunan dan pegelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
7. g.pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;
8. h.penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan;
9. i.pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
10. j.penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
11. k.pengembangan benih lokal;
  1. 1.• pengembangan ternak secara kolektif;
12. m.pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
13. n.pendirian dan pengelolaan BUMDesa;
14. o.pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
15. p.pengelolaan padang gembala;
16. q.pengembangan wisata desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
17. r.pengelolaan balai benih ikan;
18. s.pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
19. t.pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
(5)Kewenangan terkait pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.pengelolaan tempat permandian umum;
2. b.pengelolaan .]
3. b.pengelolaan wisata desa; •i lingkungan'pemukiman masyarakat desa; [• -elolaan hutan milik desa; dan
4. e.pengekwan sumber daya air perdesaan.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c, terdiri atas:

a.membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;
b.membina kerukunan warga masyarakat desa;
c.memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa; dan
d.melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d terdiri atas:

a.pengembangan seni budaya lokal;
b.pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga;
c.kemasyarakatan dan lembaga adat;
d.fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
1. 1.kelompok tani;
2. 2.kelompok nelayan;
3. 3.kelompok seni budaya; dan
4. 4.kelompok masyarakat lain di desa.
e.pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
f.fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel; g^ g. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
h.analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;
i.penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
j.pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
k.peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
1. 1.pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
m.peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
1. 1.kader pemberdayaan masyarakat desa;
2. 2.kelompok usaha ekonomi produktif;
3. 3.kelompok perempuan;
4. 4.kelompok tani;
5. 5.kelompok masyarakat. miskin;
6. 6.kelompok nelayan;
7. 7.kelompok pengrajin;
8. 8.kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9. 9.kelompok pemuda; dan
10. 10.kelompok lain sesuai kondisi desa. ;

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…