DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa

regulasi_utama

Ringkasan

Pedoman menyusun organisasi dan tata kerja pemerintahan di tingkat desa

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-uridangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya-disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Minahasa.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6.Camat adalah camat di Kabupaten Minahasa.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentihgan masyarakat setempat berdasarkan prak'arsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah hukum tua dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10.Hukum Tua adalah sebutan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa.
11.Jaga adalah sebutan dusun di Kabupaten Minahasa.
12.Kepala Jaga adalah sebutan kepala dusun di Kabupaten Minahasa.
13.Meweteng adalah sebutan pembantu kepala dusun di Kabupaten Minahasa.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Pemerintah desa terdiri atas :
1. a.Hukum Tua; dan
2. b.Perangkat desa.
(2)Perangkat
(2)Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
1. a.Sekretariat desa;
2. b.Pelaksana kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana teknis.

Pasal 3

(1)Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu hukum tua dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu:
1. a.Urusan tata usaha dan umum;
2. b.Urusan keuangan; dan
3. c.Urusan perencanaan.
(3)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

(1)Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu hukum tua sebagai satuan tugas kewilayahan di tingkat jaga.
(2)Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(3)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
1. a.Kepala jaga; dan
2. b.Meweteng.

Pasal 5

(1)Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu hukum tua sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
1. a.Seksi pemerintahan;
2. b.Seksi kesejahteraan; dan
3. c.Seksi pelayanan.
(3)Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 6

(1)Penentuan unsur sekretariat desa dan pelaksana teknis didasarkan pada tingkat perkembangan desa yaitu swadaya, swakarya dan swasembada.
(2)Apabila Desa belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka penentuan unsur sekretariat desa dan pelaksana teknis didasarkan pada jumlah penduduk desa.
(3)Penentuan unsur sekretariat desa dan pelaksana teknis berdasarkan pada tingkat perkembangan desa, diatur sebagai berikut:
1. a.Desa swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
2. b.Desa ..
3. b.Desa swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
4. c.Desa swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(4)Penentuan unsur sekretariat desa dan pelaksana teknis berdasarkan jumlah penduduk diatur sebagai berikut :
1. a.Jumlah penduduk sampai dengan 1.000 jiwa memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
2. b.Jumlah penduduk 1.001 jiwa sampai 2.000 jiwa dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
3. c.Jumlah penduduk lebih dari 2.000 jiwa wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(5)Susunan organisasi pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, yaitu :
1. a.Unsur sekretariat desa, terdiri dari : - urusan umum dan perencanaan; dan - urusan keuangan.
2. b.Pelaksana teknis, terdiri dari : - seksi pemerintahan; dan - seksi kesejahteraan dan pelayanan.
(6)Susunan organisasi pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c serta ayat (4) huruf b dan huruf c, yaitu :
1. a.Unsur sekretariat desa, terdiri dari : - urusan tata usaha dan umum; - urusan keuangan; dan - urusan perencanaan.
2. b.Pelaksana teknis, terdiri dari : - seksi pemerintahan; - seksi kesejahteraan; dan - seksi pelayanan.
(7)Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3 dan lampiran 4 Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

(1)Hukum Tua berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2)Hukum Tua mempunyai wewenang :
1. a.Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. b.Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3. c.Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
4. d.Menetapkan peraturan desa;
5. e.Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
6. f.Membina kehidupan masyarakat desa;
7. g.Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
8. h.Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9. i.Mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. j.Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
11. k.Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
  1. 1.Memanfaatkan teknologi tepat guna;
12. m.Mengkoordinasikan ..
13. m.Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
14. n.Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
15. o.Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(3)Hukum Tua bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
(4)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Hukum Tua memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. b.melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. c.pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. d.pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. e.menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 8

(1)Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu hukum tua.
(2)Secara umum perangkat desa bertugas membantu hukum tua dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa bertanggungjawab kepada Hukum Tua.

Pasal 9

(1)Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
(2)Sekretaris Desa bertugas membantu Hukum Tua dalam bidang administrasi pemerintahan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
1. a.Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. b.Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3. c.Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, serta administrasi penghasilan Hukum Tua, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. d.Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
(4)Selain melaksanakan tugas sebagaimana uimaksi1.-:' ia aval (2), sekretaris desa melaksanakan tugas sebagai .
1. a.Ketua
2. a.Ketua tim penyusun RPJM Desa dan RKP Desa.
3. b.Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
4. c.Koordinator penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
5. d.Koordinator penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD).
6. e.Ketua kelompok kerja penyusunan dan pengelolaan profil desa.
7. f.Pembantu pengelola aset desa.
8. g.Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Hukum Tua.
(5)Dalam melaksanakan tugas-tugasnya sekretaris desa berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Hukum Tua.

Pasal 10

(1)Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
(2)Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
(3)Untuk melaksanakan tugas, kepala urusan mempunyai fungsi:
1. a.Kepala urusan tata usaha dan umum: melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, dan pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
2. b.Kepala urusan keuangan: melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Hukum Tua, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
3. c.Kepala uru san perencanaan: - mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, - menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, - melakukan monitoring dan evaluasi program, serta - penyusunan laporan.
(4)Untuk melaksanakan tugas-tugas kepala urusan, desa dapat mengangkat staf disesuaikan dengan kondisi keuangan desa.
(5)Kepala urusan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Hukum Tua dan sekretaris desa.

Pasal 11

(1)Kepala jaga berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Hukum Tua dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala jaga memiliki fungsi:
1. a.Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mpbilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. b.Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. c.Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. d.Melakukan
5. d.Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
(3)Meweteng mempunyai tugas membantu kepala jaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
(4)Kepala Jaga dan Meweteng melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Hukum Tua.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…