DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa

regulasi_utama

Ringkasan

Rincian Dana Desa bersumber APBN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.Peraturan . .
3.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
9.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970); i 1 Peraturan
11.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018;
12.Peraturan Bupati Minahasa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13.Peraturan Bupati Minahasa Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN RINCIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
3.Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Bupati adalah Bupati Minahasa.
5.Hukum Tua adalah sebutan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa.
6.Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7.Dana Desa, selanjutnya disebut DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9.Rekening \ Rekeniiig Kas Umum Negara, selanjutnya disebut RKUN, adalah rekening tempat penyirnpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
10.Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD, adalah rekening tempat penyirnpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11.Rekening Kas Desa, selanjutnya disebut RKD,adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DD

Pasal 2

Sasaran DD adalah 227 desa yang ada di Kabupaten Minahasa.

Pasal 3

Rincian DD untuk setiap desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

a.Alokasi Dasar;
b.Alokasi Afirmasi; dan
c.Alokasi Formula.

Pasal 4

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

(1)Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
(2)Alokasi Afirmasi per desa dihitung dengan rumus sebagai berikut: AA AA per Desa = AAKab/Kota / {(2 * DST) + (1 * DT)} dimana : AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa AAKab/kota = Alokasi Afirmasi Kab/Kota dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBNTA. 2018 DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
(3)Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per desa.
(4)Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per desa.
(5)Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 6

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

Penghitungan Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: AF Desa = {(0,10 * Zl) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota dimana : AF Desa = Alokasi Formula setiap desa Zl = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten/kota. Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten/ kota. Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten/kota. Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap IKG desa kabupaten / kota. AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten/kota.

Pasal 8

Indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DD

Pasal 10

(1)Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
(2)Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di RKUDsetelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
(3)Penyaluran DDdari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa dari Hukum Tua;
2. b.tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun anggaran sebelumnya dari Hukum Tua;
3. c.tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai dengan tahap II dari Hukum Tua.
(4)Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
(5)Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
(6)Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
(7)Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Hukum Tua dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.Peraturan . .
3.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
9.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970); i 1 Peraturan
11.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018;
12.Peraturan Bupati Minahasa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13.Peraturan Bupati Minahasa Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN RINCIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
3.Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Bupati adalah Bupati Minahasa.
5.Hukum Tua adalah sebutan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa.
6.Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7.Dana Desa, selanjutnya disebut DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9.Rekening \ Rekeniiig Kas Umum Negara, selanjutnya disebut RKUN, adalah rekening tempat penyirnpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
10.Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD, adalah rekening tempat penyirnpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11.Rekening Kas Desa, selanjutnya disebut RKD,adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DD

Pasal 2

Sasaran DD adalah 227 desa yang ada di Kabupaten Minahasa.

Pasal 3

Rincian DD untuk setiap desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

a.Alokasi Dasar;
b.Alokasi Afirmasi; dan
c.Alokasi Formula.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
(2)Alokasi Afirmasi per desa dihitung dengan rumus sebagai berikut: AA AA per Desa = AAKab/Kota / {(2 * DST) + (1 * DT)} dimana : AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa AAKab/kota = Alokasi Afirmasi Kab/Kota dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBNTA. 2018 DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
(3)Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per desa.
(4)Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per desa.
(5)Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DD

Pasal 10

(1)Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
(2)Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di RKUDsetelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
(3)Penyaluran DDdari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa dari Hukum Tua;
2. b.tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun anggaran sebelumnya dari Hukum Tua;
3. c.tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai dengan tahap II dari Hukum Tua.
(4)Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
(5)Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
(6)Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
(7)Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Hukum Tua dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.