DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ta-hun Purggran 2022; Dengan Persetujuan /

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahr-rn 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang Nomor I I Tahun 202O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); BUPATI MINAHASA PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR O2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan / . Dengan Persetujuan Bersama Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2.Bupati adalah Bupati Minahasa.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
6.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2022 d;rencatakan semula sebesar Rpl.336.341.477.O79,OO (satu triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp146.26O.O72.222,OO (seratus empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh juta h4iuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar RpI.482.601.549.301,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh dua miliar enam ratus satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah) yang terdiri atas :

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah. Pasal ,/ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA dan BUPATI MINAHASA MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA dan BUPATI MINAHASA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2.Bupati adalah Bupati Minahasa.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
6.Pembiayaan Daerah adalah semua penermmaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rpl.336.341.477.079,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus empat puluh satujuta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp146.260.072.222,00 (seratus empat puluh enam miliar dua ratus enam puluhjuta tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rpl.482.601.549.301,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh dua miliar enam ratus satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah) yang terdiri atas :

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah. Pasal 3/ ..

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.248.949.971.0OO,00 (satu triliun dua ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus empat prruh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp15.6A3.975.999,O0 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh tiga juta sembil,an ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar RpI.264.633.9 46.999,OO (saru triliun dua ratus enam puluh empat miliar enam ratus riga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah
b.pendapatan transfer
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan semula sebesar Rp86.405.430.000,00 (delapan puluh enam miliar empat ratus lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rpl. 146.99 1.998,00 (satu miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rpa7.552.42L.998,00 (delapan puluh tr4luh miliar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. d.lainlain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pqiak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp44.878.800.OOO,00 (empa.t puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimal<sud pada ayat (l) huruf (b) direncanakan semula sebesar Rp4.522.411.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c direncanakan semula dianggarkan Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp 107.266. 182,00 (seratus tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.257.266.182,0O (tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
(5)Lain-lain /

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan semula sebesar Rpl.248.949.971.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp15.683.975.999,00 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rpl.264.633.946.999,00 (satu triliun dua ratus enam puluh em pat miliar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah
b.pendapatan transfer
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan semula sebesar Rp86.405.430.000,00 (delapan puluh enam miliar empat ratus lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rpl.146.991.998,00 (satu miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp87.552.421.998,00 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh duajuta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp44.878.800.000,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) direncanakan semula sebesar Rp4.522.411.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula dianggarkan Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp107.266.182,00 (seratus tujuhjuta dua ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.257.266.182,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
(5)Lain-lain/.
(5)LainJain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan semula dianggarkan Rp33.854.219.OOO,OO (tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.039.725.816,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp34.893.944.816,O0 (tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan semula sebesar Rp1.138.640.171.O00,OO (satu triliun seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu mpiah) bertambah sebesar Rpf 4.536.984.001,00 (empat belas miliar lima ratus tiga pr.rluh enam juta sembilan rah.rs delapal puluh empat ribu satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 1 . 153. 177. 155.001 ,00 (satu trilir:n seratus lima puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima pulrh lima ribu satu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.transfer pemerintah pusat; dan
2. b.transfer antardaerah.
(2)Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dtencanakan semula sebesar Rpl.088.420.171.000,00 (satu triliun delapan puluh delapan miliar empat ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rfr.796.179.O42,OO (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rpl.093.216.350.042,00 (satu triliun sembilan puluh tiga miliar dua ratus enam belas juta ''go ratus lima puluh ribu empat puluh dua rupiah).
(3)Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b direncanakan semula dianggarkan Rp50.220.000.000,00 (lima puluh miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp9.740.804.959,00 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp59.960.804.959,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp23.9O4.37O.000,O0 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas:
1. a.pendapa ,*r/

Pasal 6

(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurufd direncanakan semula dianggarkan Rp33.854.219.000,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh em pat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rpl.039.725.816,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp34.893.944.816,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan semula sebesar Rpl.138.640.171.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp14.536.984.001,00 (empat belas miliar lima ratus tiga puluh enamjuta sembilan ratus delapan puluh empat ribu satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp l.153.177.155.001,00 (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu satu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.transfer pemerintah pusat; dan
2. b.transfer antardaerah.
(2)Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rpl .088.420.171.000,00 (satu triliun delapan puluh delapan miliar empat ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.796. l 79.042,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rpl.093.216.350.042,00 (satu triliun sembilan puluh tiga miliar dua ratus enam belasjuta tiga ratus lima puluh ribu empat puluh dua rupiah).
(3)Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf b direncanakan semula dianggarkan RpS0.220.000.000,00 (lima puluh miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp9.740.804.959,00 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp59.960.804.959,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp23.904.370.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas:
1. a.pendapatan /.
2. a.pendapatan hibah;
3. b.dana darurat; dan
4. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp3.759.850.00O,0O (tiga miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar RpO,O0 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan
(4)f"ain-Iain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp2O.144.52O.000,00 (dua puluh miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ta-hun Purggran 2022; Dengan Persetujuan /

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahr-rn 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang Nomor I I Tahun 202O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); BUPATI MINAHASA PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR O2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan / . Dengan Persetujuan Bersama Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2.Bupati adalah Bupati Minahasa.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
6.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah. Pasal ,/ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA dan BUPATI MINAHASA MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA dan BUPATI MINAHASA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2.Bupati adalah Bupati Minahasa.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
6.Pembiayaan Daerah adalah semua penermmaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah. Pasal 3/ ..

Pasal 3

a.pendapatan asli Daerah
b.pendapatan transfer
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan semula sebesar Rp86.405.430.000,00 (delapan puluh enam miliar empat ratus lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rpl. 146.99 1.998,00 (satu miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rpa7.552.42L.998,00 (delapan puluh tr4luh miliar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. d.lainlain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pqiak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp44.878.800.OOO,00 (empa.t puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimal<sud pada ayat (l) huruf (b) direncanakan semula sebesar Rp4.522.411.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c direncanakan semula dianggarkan Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp 107.266. 182,00 (seratus tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.257.266.182,0O (tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
(5)Lain-lain /

Pasal 3

a.pendapatan asli Daerah
b.pendapatan transfer
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan semula sebesar Rp86.405.430.000,00 (delapan puluh enam miliar empat ratus lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rpl.146.991.998,00 (satu miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp87.552.421.998,00 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh duajuta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp44.878.800.000,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) direncanakan semula sebesar Rp4.522.411.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula dianggarkan Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp107.266.182,00 (seratus tujuhjuta dua ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.257.266.182,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
(5)Lain-lain/.
(5)LainJain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan semula dianggarkan Rp33.854.219.OOO,OO (tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.039.725.816,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp34.893.944.816,O0 (tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan semula sebesar Rp1.138.640.171.O00,OO (satu triliun seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu mpiah) bertambah sebesar Rpf 4.536.984.001,00 (empat belas miliar lima ratus tiga pr.rluh enam juta sembilan rah.rs delapal puluh empat ribu satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 1 . 153. 177. 155.001 ,00 (satu trilir:n seratus lima puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima pulrh lima ribu satu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.transfer pemerintah pusat; dan
2. b.transfer antardaerah.
(2)Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dtencanakan semula sebesar Rpl.088.420.171.000,00 (satu triliun delapan puluh delapan miliar empat ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rfr.796.179.O42,OO (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rpl.093.216.350.042,00 (satu triliun sembilan puluh tiga miliar dua ratus enam belas juta ''go ratus lima puluh ribu empat puluh dua rupiah).
(3)Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b direncanakan semula dianggarkan Rp50.220.000.000,00 (lima puluh miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp9.740.804.959,00 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp59.960.804.959,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp23.9O4.37O.000,O0 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas:
1. a.pendapa ,*r/

Pasal 6

(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurufd direncanakan semula dianggarkan Rp33.854.219.000,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh em pat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rpl.039.725.816,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp34.893.944.816,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan semula sebesar Rpl.138.640.171.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp14.536.984.001,00 (empat belas miliar lima ratus tiga puluh enamjuta sembilan ratus delapan puluh empat ribu satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp l.153.177.155.001,00 (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu satu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.transfer pemerintah pusat; dan
2. b.transfer antardaerah.
(2)Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rpl .088.420.171.000,00 (satu triliun delapan puluh delapan miliar empat ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.796. l 79.042,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rpl.093.216.350.042,00 (satu triliun sembilan puluh tiga miliar dua ratus enam belasjuta tiga ratus lima puluh ribu empat puluh dua rupiah).
(3)Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf b direncanakan semula dianggarkan RpS0.220.000.000,00 (lima puluh miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp9.740.804.959,00 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp59.960.804.959,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp23.904.370.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas:
1. a.pendapatan /.
2. a.pendapatan hibah;
3. b.dana darurat; dan
4. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp3.759.850.00O,0O (tiga miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar RpO,O0 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan
(4)f"ain-Iain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp2O.144.52O.000,00 (dua puluh miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.