Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2023
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
Ringkasan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
2 Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Dengan..... .... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA dan BUPATI MINAHASA Menetapkan MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
14.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
19.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan atas pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut.
Uraian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki sistematika sebagai berikut:
I. Lampiran I1 memuat Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran HI memuat LO; Lampiran IV memuat LPE; Lampiran V memuat Neraca; Lampiran VI memuat LAK; Lampiran VII memuat CaLK; Lampiran VIll memuat Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Lampiran IX memuat Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Lampiran X memuat Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Lampiran XI memuat Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; Lampiran XII memuat Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Lampiran XIII memuat Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Lampiran XIV memuat Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; Lampiran XV memuat Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Lampiran XVI memuat Daftar Dana Cadangan Daerah; Lampiran XVII memuat Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Lampiran XVIII memuat Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Lampiran XlX memuat Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran XX memuat Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Lampiran XX.1 memuat Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Lampiran XX.2 memuat Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah.
.
uan mengenai penjabaran pertanggungiawaban pelaksanaan 4PD tahun 2022 diatuar dalam Peraturan Bupati.
ra uran Darrah ini rulai berlaku pada tanggal diundangkan. \gar setiap orang dapat mengetahuinya, meme intahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya la.Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa. Ditetapkan di Tondano pada tanggal [b 0la&e 262 P, BUPATI MINA SA, t JEMMY STANI K MENDONG Dian t ncd; Tondano pacda tang. lo p\en'en 2 F RAH KABU PATEN MINAHASA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2023 NOMOR ] ' D Er st PER'URAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR Z TAHUN 2023 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 I. UMUM Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara. pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tel ah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah menyusun pertanggungiawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 ten tang Penjabaran Perubahan Atas Peraturan Bupau Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan erah Tahu Anggeran 2022. 'emeritah Daerah menyusun dan menyajikan laporan ieuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual Laporan Ke an Pemerintah Daerah Tahun 2022 terdiri dari: (i) Laporan Realisasi a Pendapatan dan Belanja Daerah, (i) Laporan Perubahan Saldo nggaran Lebih, (iii) Neraca, (iv) Laporan Operasional, (v) Laporan Arus Kas, (vi) aporan Perubahan Ekuitas, dan (vii) Catatan atas Laporan Keuangan. 3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah «gmbarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi Anggaran Peadapatan dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2022, yang mencakup perdepeat an, belanja, dan pembiayaan. Rincian anggaran yang digunakan eba perbanding realisasi merupakan rincian yang terakh.r diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran y apoan Perubahan Saldo Anggaran Lobih menyajikan informasi ken atau penurunan Saldo Anggaran Lebih selama Tahun Anggaran 2022. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pe rish Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 De. e 2022. Laporan Operasionai menyajikan pendapatan dan beban berdasarkan basis akrual dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan elama Tahun Anggaran 2022 Laporan Arus Kas adalah laporan yang kn informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan er as selama Tahun Anggaran 2022, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2022. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan nt ns engenai perubahan saldo ekuitas Pemerintah selama Tahun r an 2022 Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan wag mcmadar antara lain mcngenai kebijakan fiskal/ keuangan dan ckonomi d sar penusaran laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian erg lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Di samping itu, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Dacrah Tahun 2022 ini juga dil p Ikhtisa Laporan Keuangan Badan Usaha Milik D), /erusahaan Dxerah Laporan Keuangan Pemerintah Dacrah diaudit oleh Badan Pemeriksa Kea.gan sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3acan Pemerksa euangan dimaksud adalah dalam rangka caber@an pendapatropini. Pemerintah Daerah telah meny:mpaikan Laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 kepada Badan Pemer s euangan tuk diaudit, melalui surat Bupati Minahasa Nomor 268/BM--2023 tanggal 03 Maret 2022 Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Dacrah Tahun 2022 dengan status belum diperiksa (Unaudited) ol- pat, Minahas 'ropada Badan Pemeriksa Keuangan. Herdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan terscbut, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keangan Permerintah Daerah Tahun 2022. 0pini Wajar Tanpa Pengecualian es ut mnenggambarkan bahwa Pemerintah Daerah telah melasanakan pengeiolaan keuangan negara yang sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan pi neg dangan. Selain itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut ga memberikan informasi kepada publik bahwa Anggaran Pendapatan dan elanja Daerah telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel, yang bharapkan juga memberikan hasil pembangnan berupa peningkatan kes hteraan rakvat menurunna tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ckonomi yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa euangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah De+ah Tahun 2022 di dalam Peraturan Daerah ini, disampaikn angka- % ang disajikan alam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tanun 2022 Pasal l Cukup jelas
€ kup elas Fa Cuupjelas. a8al € Cukup jelas He es TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR PEMERINTAH KABUPATEN MINA HASA LAMPIRAN I ERATUKAN DAEEAI AU'PATEN MINA/HAS NOMOR TANN 202 NANG E"ANG6UNGA,WAAN ELA!ANA4AN AN6ARAN PENDAPATAN DAN LAN.IA DAE,RAH TAHUN ANGGARAN 2O22 PEMERINT AH KABUPATEN MINAHASA CATATAN ATAS LAPORA N KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 BAB I PENDAHULUAN Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang disinkronkan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sehingga menjadi satu kesatuan (omnibus regulation) dan pedoman pokok bag pemenintah daerah dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungyawaban dan pengawasan kcuangan Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Mimahasa tidak hanya bertanggung jawab dalam hal keuangan (financial accountability) tetapir Juga kadah-kadah yang baik (best practices), serta bertanggung jawab atas kinerja dari dana yang telah dialokasikan (performance accountability), dalam bentuk efektifitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah guna pencapaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemenintahan yang Good Governance and Clean Government Tuntutan terselenggaranya good governance and clean governance'pada pemerintah daerah di era otonomi im semakin dirasa. Dasat penyelenggaraan good governance sendin sebenamya sudah ada sebelum adanya eputusan pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal I Januani 2002 seperti TAP MPR RI Nomor X1/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pasca diberlakukannya Otonomi Daerah, penyelenggaraan good governance and clean governance diperegas dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dalam upaya percepatan penyelenggaraan "good governance and clean governance"sebagaimana tersebut perlu adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di samping itu dalam penyclenggaraan pemenintahan perlu dipenuhi tata pemerintahan yang bark, antara lain perlu adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tang.gap, wawasan kedepan, pengawasan, efisiensi dan efektivitas, profesionalisme serta akuntabilitas. Selain itu keberhasilan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendini akan dapat berhasil guna dan berdaya guna apabila aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan di bidang pemerintahan. pembangunan, dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah saling memberikan urpan balik guna perbaikan kedepan Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka segala kegratan harus diprogram berdasarkan skala prioritas dan Laporan Keuangan emerintah Nabpaten Minahasa TA 2022 Audited PARAF KOORDINA5SI BAGIAN HUKDi K~SUB BAG KABAG Halaran 290 r PEMERINTAH KABUPATENMINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Undang-undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (power sharing) dan pembagian keuangan (financial sharing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapai vis Pemerintah Kabupaten Minahasa yakm "Minahasa Maju Dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil, dan Sejahtera" Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang- undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kabupaten Minahasa telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Minahasa telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2022 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2010 Lamprran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Rekook~iusig@ii; KAS[B BAG BAG Halaman 292 m PEMERINTAH KABUPATEN MINAIHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuuk Tahun yang Berakhir pada 3I Des ember 2022 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Berbasis Akrual Tahun 2022 adalah. I) Sebagai sarana pertanggungjawaban dari Kepala Daerah, atas pelak sanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, 2) Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa; dan 3) Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan konsolidasi dari laporan keuangan perangkat daerah di ling.kungan Pemerintah Kabupaten Minahasa, dengan berpedoman pada landasan hukum sebagai berikut I) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3) Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 6) Undang-undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 7) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom; 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 10) Peraturan Pemerintah Nomor 7] Tahun 2010 tentang Standar Akuntansit Pemerintahan (SAP); I) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Laporan euangan Pemerintah Kabupaten Minahasa T4 2022 Audited Ase ooroiAsisAGiAp ] Tr Halaman 293 t PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Neuangan Untk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 17) 19) 18) 16) BarangMilk Daerah, Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventasisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2021 tcntang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022. 20) Peraturan Daeral Kabupatcn Minahasa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 21) Peraturan Bupati Minahasa Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual, 22) Peraturan Bupati Minahasa Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 64 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa; 23) Peraturan Bupati Minahasa Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenMinahasa Tahun Anggaran 2022; 24) Peraturan Bupati Mmahasa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022; 25) Peraturan Bupati Minahasa Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupat Minahasa Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022, 26) Peraturan Bupati Minahasa Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022, 27) Peraturan Bupati Minahasa Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022; Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Ha laman 294 ARAF KOORDINASI BAGIAN HUKU KASUB BAG KA IAG m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuuk Tahn yang Berakhir pada 31 Desember 2022 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Berbasis Akrual Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut BABI PENDAHULUAN I.I, Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan L.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan BABII EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN Entitas Pelaporan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basts Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan43 PENCAPAIAN TARGET KINER.JA APBD 2.I Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan 3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Keuangan BABIV KEBIJAKAN AKUNT ANSI 4 I 42 Keuangan BAB V PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN 5.I Laporan Realisasi Anggaran 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) 5.3. Neraca 54 Laporan Operasional (LO) 5.5. Laporan Ars Kas 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN 6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan 6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas BAB VII PENUTUP LAMPIRAN Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 295 ·#RAF KOORDINASI BAGAN KASUB BAG KABAG m PEMERINTAH KABUPATEN MINAIHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuuk Talun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 BAB IH EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN Minahasa adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi ini terletak diujung utara Pulau Sulawesi. Kabupaten Minahasa merupakan Kabupaten Induk dari Kabupaten/Kota Pemekaran. Ibukota Kabupaten Mmahasa adalah Tondano, berjarak sekitar 35 km dari Manado ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Wilayah Kabupaten Minahasa ini terdiri atas 25 Kecamatan. Jika dilihat dari letak geografis, Kabupaten Minahasa terletak pada 1"22' 44 LU/ 124 33' 52" BT TO1' 'LU /124" 54' 45BT ke 125° 04 21BT/120'25' LU Wilayah Kabupaten Minahasa memilk luas wilayah + 1 141,64 km2 dengan luas perairan kurang lebih I50 mil laut dengan garis pantai sepanjang 3 mil laut. Luas Hutan 18.825,61 ha; Luas Hutan Lindung 5.576,38 ha, Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam 9.642,42 ha; Hutan Bakau 157,92 ha, Luas Hutan Produksi Terbatas 3.606,81 ha, Luas Hutan Konservasi 9.642.42 ha. Panjang Jalan Kabupaten Minahasa 880,35 km (Jalan Negara 129 km, Jalan Provins 184,50 km Jalan Kabupaten 566,85 km) dan Jalan Desa termasuk jalan usaha tani 144,5 km. Luas Daerah Irigasi 7.579 ha Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Minahasa 7 ' « Samber Pea Dokumen RP3KP kabupaten Minahasa Tahon 2016 Kabupaten Minahasa berada di sebelah utara garis khatulistiwa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut Sebelah Utara Berbatasan dengan Laut Sulawesi, Kota Manado, dan Kota Tomohon Laporan euangan Pemerintah Kabpaten Minahasa TA 2022 Audited Ar kooksgAGAN HUKUM KS~B BAG Ag Halaman 296 m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Cata tan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 3I Desember 2022 Berbatasan dengan Laut Maluku dan Kabupaten Minahasa Utara Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara Berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa beriklim tropis basah hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, imi dipengaruhi oleh angin muson, pada bulan November April dipengaruhi oleh angin barat yang membawa hujan. Angka curah hujan rata - rata setiap tahun berkisar 2000 3000 mm, dengan umlah hari hujan rata rata 90 130 hari per tahun. Sedangkan rata-rata suhu minimum dan maksimum berkisar antara 18.6 celcius dan 28,4° celcius dan memiliki kelembaban udara rata rata 87%-92%. Sebagian besar wilayah Kabupaten Minahasa memiliki topografi pegunungan dan perbukitan dan dataran luas seputar danau Tondano dengan ketnggran dari permukaan laut berkrsar antara 0 1000 meter. Dataran tersebut dapat dijumpai di wilayah Kecamatan Tondano Barat, Tondano Timur, Tondano Utara, Tondano Selatan, Remboken, Tompaso dan Kakas, lereng bukit yang beragam di semua wilayah kecamatan dan dapat dikategorikan datar, landai dan bergelombang sampai dengan sangat curam. Topografi yang sangat unik ada dibagian timur adalah lereng bukit yang melandai dani ketinggian t L.000 m dari permukaan laut ke arah pantai dengan panjang 40 km. Dari batuan geologi menunjukkan bahwa dataran sekitar Danau Tondano dan sungar adalah endapan lakustrin. Wilayah berbukit sampai pegunungan bagian timur Danau Tondano terdiri atas batuan Vulkanis berupa Lava Basalt dan Tufa Basalt. Lahan lereng Timur kearah pantai wilayah Kecamatan Langowan Barat, Tompaso dan Kawangkoan terdiri dari abu vulken dan Tufa Tondano, wilayah Kecamatan Tondano Barat (Masarang) sampai lahan wilayah Kecamatan Tombulu berupa batuan vulkanis muda (abu/lapilli/larva). Di daerah ini tanah tanah yang berkembang dani batuan Basalt membentuk ordo alfisolts, Tufa Tondano ordo Andisols. Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tdak saja berperan sebagar pelaksana pembangunan, tetapr Juga sebagal sasaran pembangunan. Dengan demikian, maka sumber daya manusia yang berkualitas sangat berperan penting sebagai lokomotf penggerak untuk mendorong dan menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia untuk menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas merupakan suatu kewajiban yang sangat mendesak dalam rangka mencapai pelaksanaan pembangunan yang maksimal di Kabupaten Minahasa 2.1 Ekonomi Makro Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarak at Ekonomi merupakan faktor yang terpenting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ekonomi erat kaitannya dalam kehidupan sehari-sehari. Manusia untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan, minun, paka1an, tempat tinggal, dan lain-lain memerlukan suatu ekonomi yang kuat. Negara dituntut untuk mengatur kebijakan mengenai Sebelah Barat Sebelah Timur Sebelah Selatan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited - AF KOOR[NAs1BAGAN Hui AS~B BAG KABAG Halaman 297 f PEMERINTAH KABUPATEN MIN AHASA Catatan atas Laporan Kean gan Untuuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 perekonomian Indonesia dan dituntut untuk menjamin ekonomi masyarakat Indonesia dikarenakan faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain ekonomi merupakan faktor terpenting, faktor ekonomi tersebut juga merupakan faktor pendukung pembangunan nasional dikarenakan pertumbuhan ekonomi sebuah negara yang baik dapat meningkatkan pembangunan nasional Indonesia dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang perlu dijadikan pusat perhatian untuk memperbaiki ekonomi makro nasional. Keadaan perekonomian yang ber fluktuatif di Indonesia mengakibatkan para investor melakukan spekulasi dalam investasi, terutama investor asing. Para Investor mengngink.an keadaan ekonomi makro suatu negara yang stabil, terukur dan terjamin untuk dijadikan tempat berinvestasi dan menanamkan finansialnya. Harapan semua tindakan investasi adalah mendapatkan imbal hasil sesuai dengan yang diinginkan, namun hal tersebut terasa tidak mungkin tercapai dengan keadaan ekonomi makro yang yang berubah-ubah. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan tekanan terhadap ekonomi dan sosial Dari sisi ekonomi, €OVID-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampur semua aspek kehidupan. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (physical distancing). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Oleh sebab itu Pemerintah men geluarkan berbagai stimulus kepada masyarakat Insentif itu pun jadi bagian dari Pemuhihan Ekonomi Nasional (PEN). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020, program Pemulihan Ekonom Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dani kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan untuk mempercepat penanganan Pandemi Covid-I9 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa perekonomtan Nasional terus menunjukan kemampuan untuk beranjak pulih lebih cepat Sementara itu, situasi ekonomi dunia ke depan mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan Harga komoditas utama global juga temoralisasi pasca meredanya rantai pasok serta suhu iklim yang lebih bersahabat. Optimisme juga muncul dari Tiongkok yang kembahi membuka perbatasan dan aktivitas ekonomi dari yang sebelumnya menerapkan kebijakan zero covid. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi stimulus di tengah berbagai misiko yang terus muncul Didukung fundamental ekonomi nasional yang kuat, aktivitas ekonomi domestik tetap bergeliat meski kondisi global masih mengalami perkembangan yang pasang surut Bauran berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil Pemerintah Pusat, salah satunya melalui Program Komite Penanganan Covid-I9 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC.PEN), berhasil menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi nasional Pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah strategi dan kebrjakan utama seperti:
akan melindungi masyarakat rentan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Sembako (BPNT). dan sejenisnya Memperkuat pasar domestik dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan mendukung pengembangan UMKM. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan memperkuat rantai pasok perusahaan nasional dalam menaikkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai motor pengembangan UMKM, termasuk di sektor produksi (KUR Alsintan)
Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi tercatat mengalami penguatan serta Ekspor tercatat tumbuh meskipun melambat. Namun demikian, kontraksi pada Konsumsi Pemerintah menahan pertumbuhan ebih lanjut. Realisasi Anggaran Pendapatan Sulawesi Utara APBD mendorong kinerja belanja APBD Provinsi sehingga mencatatkan peningkatan. Mengingat pentingnya konsumsi pemerintah dalam mendorong percepatan pemulihan perekonomian daerah, percepatan realisasr belanja pemerintah baik yang bersumber dani APBD maupun APBN perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomu Sulut. Mencemati perkembangan harga dan tngkat mflasi terki, Bank Indonesia memperkirakan tekanan intlast Sulawesi Utara cenderung meningkat. Oleh sebab itu, Bank Indonesia bersama dengan Pemenntah Daerah dalam kerangka TPID akan senantiasa bersinergi dan selalu memantau risiko peningkatan inflasi sehingga dapat menentukan langkah pengendalian yang tepat agar inflasi tetap berada pada rentang sasarannya Pada tahun 2022 secara umum di Sulawesi Utara termasuk Kabupaten Minahasa kondisi perekonomian sudah mulai membaik karena mengalami pertumbuhan jika dibanding dengan tahun sebelumnya dalam masa pandemi Covid-19. Dan saat in Perekonomian Nasional sementara dalam tahap Pemulihan dari Covid-19 pasca pemberhentian pemberlakuan PPKM, termasuk juga Kabupaten Minahasa Bagi pemerintah Kabupaten Mrnahasa kondisi perekonomian tersebut berpengaruh pada
Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
Tabel 2.1 Rekapan Pelaksanaaan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Minahasa Tahu 2022 E V Covid-19 4es Furse! Presentase I. Total di vaksinasi Dosis I 420 000 74,50
2]Kabupaten Mnahasa (bu Orang) 3 Pwinsi(%) 4 [Pering«at Povinsi 7 30 24.95 7.62 8 00 7.67 26.30 777 8.00 7.05 24.34 7.28 8.00 (0.62) (1.96) (0.49) 000 Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Minahasa Persentase penduduk miskin Kabupaten Minahasa pada Tahun 2022 sebesar 7,05% mengalami penurunan 0,62% dibanding Tahun 2021 persentase penduduk sebesar 7,67% dan diharapkan pada Tahun 2023 akan menurun hingga angka 6%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Minahasa berada di bawah provinsi, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk terus menekan angka kemskman. Tabel 2.3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Minahasa 1,15 3/Pwingika owns Sumber Dokumen. BPS Kabupaten Minahasa 10 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minalasa TA 2022 Audited AF K~GRDIAsiEAGAHurU is~a@ BAG Halaman 302 r PEMERINTAII KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuuangan Untuk Tahu yang Berakhir pada 31 Desember 2022 Tabel 2.4 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Minahasa Tngiat eparahan Kemiskinan 0.20 0.32 0.22 Ka ten Mnahas.a 2 Tngiat Keparahan Kemis nan 0.25 028 0.26 (0.02) Rovinsi 3 Peringlat Provinsi 5 1f 9 2 Samber Dokamen. BPS abupatenMinahasa 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdini dari: () Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencan pekeryaan. (ii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Pada kurun waktu Tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Minahasa belum diperoleh data dari Badan Pusat Statistik. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Minahasa Tahun 2021 adalah sebesar 6,14% turun sebesar 0,16% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 6,30%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini. Tabel 2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Minahasa Tnglat Pengangguran Terbuka 6,30 6,14 Kab/Kota "% 2 'Tngisat Pengangguran Provinsi (%) 7,37 7,06 3 '1hngkat Pengangguran Nesional [%) 10 10 4 [Peringkat rovinsi 10 10 10 Sumber Dokumen. BPS Kabupaten Minahasa 2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio) Indeks Gini atau Gmni Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan I dimana
Sesuar dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa, realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Minahasa Tahun 2021 sebesar 0,387, namun tidak dapat Laporan Keuangan Pemerintah Kabpaten Minahasa T4 2022 Audited ARAF KOORDINAS! BAGAN HUKUi KS~B BAG KA8AG Halaman 303 f PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untk Tahun yang Berakhir pada 31 Des ember 2022 dibandingkan dengan tahun 2022 karena belum ada data dani BPS, sebagaimana dijelaskan tabel dr bawah 1m Tabel 2.6 Gini Ratio Kabupaten Minahasa Tngkat Kabupaten Mnahas a 2'Tngkat Provins 3'Tngkat Nasional 4,Peringiat Povinsi 5 Peringkat Nasional 0,37 2 0.37 15 0,37 5umber Dokumen. BPS KabupatenMinahasa 2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (1PM) Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidupi/umur panjang dam sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of lying). Sesuai dengan UNDP, indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu
Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa .t ' 4 FDRB Atas Dasar Harga 11,683,361 11,683.361 24.380.000.00 19.588.400.000.00 Konstan 2010 Menurut Lapan Usaha tar 2 Laju Perturbuhan Bonomi (%) 1.03 3.53 5.42 5.31 3 Pringkat Provinsi 1 5 Somber Dokumen BPS abupaten Minahasa Pada penode Tahun 2020 s.d. Tahun 2021 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Minahasa meningkat sampai 4,56. Pada kurun waktu Tahun 2022, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Mrnahasa belum diperoleh data dari Badan Pusat Statistik, sedangkan laju ekonomi Sulawesi Utara di tahun 2022 tumbuh sebesar 5,42 persen 2.1.6 Inflasi Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Minahasa dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa koroditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bag suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendahikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasamaka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifamnya inflasi terbagi empat (4) kategon yang meliputi
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4725.076 5.041,542 2 Pertambangan dan Penggalian 1.083.392 1.,150,253 3 Industri Pengolahan 1.251.641 1,443,364 4 Pengadaan Listnik dan Gas 21.271 22.944 . 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 22.703 23,423 Limbah dan Daur Ulang 6 Konstruksi 2197 122 2,370,131 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 2.097.278 2.224,932 Mobil dan Sepeda Motor 8 Transportasi dan Pergudangan 981.959 1,025.161 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minun 142.908 156,153 . 10 Informasi dan Komunikasi 434.987 460,992 . 1f Jasa Keuangan dan Asuransi 425.198 460,992 . 12 Real Estate 717.067 709,052 13 Jasa Perusahaan 12509 13.,312 14 Jasa Pendidik an 570.361 605.761 . 15 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 751.303 818,300 2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Minahasa Struktur perekonomian Kabupaten Minahasa dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah int Tabel 2,40 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dalam putaan rupiah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 306 A ooRpAsgs_it! is~giG, BAG m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desemher 2022 16 Jasa Lainnya 340 386 381,590 17 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 17.427 126 18,619.782 18 Produk Domestik Regional Bruto tanpa 17.390.103 18,619,782 Migas 19 pp#RB Provinsi 132.230.057 142.600.020 20 pp Nasional 21 Peringkat Provinsi 22 Peringkat Nasional Samber Dolumen BPS Kabuupaten Minahasa Struktur perekonomian Kabupaten Minahasa dalam menunjang PDRB di Tahun 2022 Kabupaten Minahasa belum bisa diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Sehingga yang menjadi acuan saat ini untuk Struktur perekonomian Kabupaten Minahasa dalam menunjang PDRB yaitu Tahun 2021 2.1.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan data penduduk dani Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa tahun 2022, jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa sebanyak 350.317 jiwa yang tersebar pada 25 Kecamatan. Sedangkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 348.673 pwa. Dari data ini bisa dilihat terjadi kenaikan jumlah penduduk selang tahun 2021 ke Tahun 2022 sebanyak 1.644 jiwa Data jumlah penduduk yang ada di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 yaitu sebanyak 2,659,543 jiwa. Dan presentase penduduk Sulawesi Utara terhadap Kabupaten Minahasa yaitu 13,17%, dan merupakan peringkat kedua terbanyak jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Utara setelah ibukota Provinsi Kota Manado 2.2 Kebijakan Keuangan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan. Hal tersebut menjadikan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dani pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses diana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ckonomi) dalam wilayah tersebut. Kebijakan Keuangan diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lcbih baik melalui peningkatan target penerimaan serta peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja Laporan feangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited RAF « UURDINASILAuK' ~suBAG M8AG Halaman 307 m PEMERINTAIH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Des ember 2022 Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 316 Ayat () menyatak an bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi I. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, Adanya perubahan asumsi yang terjadi diantaranya disebabkan oleh berubahnya besaran pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.
19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekomomian nasional dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan serta penyelamatan ekonomi nastonal Pada tahun 2022, dunia masih mengalami bencana pandemi Covid-19, Penyebaran Covid-19 telah membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia Pandemi Covid-19 juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bag perekonomian sebagian besar negara negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sesuai arahan pemerintah, Pemerintah Kabupaten Minahasa telah bersiap dan menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan penanganan, seperti penambahan anggaran di sisi penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial serta kebijakan di sisi keuangan daerah dan sektor keuangan Penyesuaian pendapatan daerah dan penyesuaian belanja digunakan untuk mendanai a Belanya Bidang Kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, antara lain berupa dukungan operasional untuk pelaksanaan Vaksinasi dan insentif tenaga kesehatan;
Pada Tahun 2022, mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah pusat, telah dilakukan perubahan atas penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 sebanyak 4 kali, yaitu I Peraturan Bupati Minahasa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 308 I NASI / Ur AF_Kue! Ki8AG sis 8AG 0 f PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022; Alasan perubahan karena adanya pergeseran anggaran untuk Penyesuaian alokasi DAK fisik dan non Fisik.
Adanya Recofusing anggaran oleh karena kebijakan utnuk penanganan inflasi di KabupatenMinahasa
Adanya perubahan ini merupakan intisari dari pergerseran dari Perbup No.3 Tahun 2022 dan Perbup No. 21 tahun 2022.
Yang mendasari perubahan Peraturan Bupati tersebut adalah karena adanya bencana alam banjir bandang yang terjadi di Desa Papakelan dan Makalonsouw Kee. Tondano Selatan tanggal 5 November 2022 schingga perlu adanya dana bantuan kepada masyarakat yagn terdampak bencana. Kebijakan Keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. 2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022 adalah sebagai berikut 2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal- hal sebagai berikut: a) Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah I) Penganggaran mengacu pada Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Minahasa dan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang berpedoman pada Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga erja Asing, 2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 yang berpotens terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi laporan euangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 309 KABAG ¢ AF KOO.DINASi ,\SUBBAG \ f, t PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untauk Tahun yang Berakhir padaI Desember 20 penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya, 3) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya; 4) Pendapatan yang bersumber dani Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, 5) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan keschatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang; 6) Dalam rangka mendukung program jaminan Kesehatan nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan Kesehatan nasional, 7) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan; 8) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Lzin Mempckerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan zin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembang,an keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah; 9) Pendapatan yang bersumber dani Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum; I0) Retribusi pelayanan kesehatan yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa U'mum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan; 1I) Pemerintah Daerah diarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 286 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: 12) Pemerintah Daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan peraturan Laporan Keuangan Pemerintah abupaten Minahasa T4 2022 Audited Halaman 310 sue a»- C..,;,, m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 daerah tentang pendapatan yang menghambat mobihitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. b) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Hasil pengelolaaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas penyertaan modal daerh dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatik an nilai kekayaan daerah yang di pisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, social dan/atau manfaat lainnya dalamjangka waktu tertentu. c) Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas I) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; 2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, 3) Hasil Kerjasama daerah, 4) Jasa giro; 5) Hasil Pengelolaan dana bergulir; 6) Pendapatan bunga, 7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah; 8) Penenimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatn barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah; 9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang as1ng, 10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksasanaan pekerjaan; 1) Pendapatan denda pajak daerah; 12) Pendapatan denda retibusi daerah; 13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 14) Pendapatan dari pengembalian; 15) Pendapatan dani BLUD; dan I6) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun gun serah (BGS/Bangun serah guna (BSG), kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengena barang milik daerah. 2.2.1.2 Pendapatan Transfer Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Penganggaran pendapatan transfer diantaranya sebaga berikut Laporan euangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited KASUB BAG I KABAG < F Halaman 311 PEMERINTAII KABUPATEN MINAHASA Catatan atars Laporan Keuangan Untuk Talun yang Berakhir pada 1 Des ember 2022 I Transfer Pemerintah Pusat, terdiri atas objek:
a) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) I) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH- Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dani DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN)y dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenar Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022: 2) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggark.an sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH.-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022; 3) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdin dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH- Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteni Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022; 4) Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan b) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Dalahal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021, e) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Dianggarkan sesuai Peraturan Pres1den mengenai Rmncian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokas1 DAK Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementenian euangan
f Dana Desa Dana desa bersumber dani APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rckening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 312 4SUB KG MABAG r / m PEMERINTAH KABUPATEN MIN AHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022
2022. Untuk pendapatan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat, dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat. Pada Perubahan APBD TA 2022, kebijakan pendapatan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut I. Menyesuaikan target pendapatan target pendapatan daerah dengan kondisi perekonomian yang terdampak pandemi covid-I9 dan disesuaikan dengan prognosis pendapatan pada semester I tahun 2022,
laporan euangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited KAUB BAG Halaman 313 KA8AG f PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022
Dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang masih dihadapi pada tahun 2022 serta realisasi PAD Tahun Anggaran 2021, maka target pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan PAD Tahun 2022 sebesar Rp87,552.421.998,00 mengalami kenaikan Rp4.539.599.667,00 dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp83.012.822.331,00 Sedangkan target Pendapatan Daerah lainnya dari sektor non PAD Tahun 2022 Rpl,153,177 155.001,00 mengalami kenaikan Rp31 615,329 983,00 dibandingkan Tahun 2021 scbesar Rp1.121.561.825.018,00. Dan target Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp23,904.370.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.324.800,00 dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp47 229.170.000,00. Secara keseluruhan pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rpl 264 633 946.999,00 Terkait gambaran proyeksi pendapatan di atas, maka pendapatan daerah yang merupakan unsur pentng dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagr peningkatan potensi penerimaan daerah Dengan melihat fokus pembangunan Pemkab Minahasa tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, naka dipandang perlu adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung alokasi belanja pada program kegiatan pemkab, disamping dana transfer pusat yang diterima. 2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja di Tahun 2022 diarahkan pada I. Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas pembangunan Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari RP.JMD Tahun 2018-2023
a) Apabila target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan pada bidang DAK yang sama dan/'atau untuk mendanai kegiatan pada bidang DAK tertentu sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau petunjuk teknis Tahun Anggaran 2021, aporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa T4 2022 Audited Halaman 314 n PEMERINTAII KABUPATEN MINAIIASA Catatan atas Laporan Keangan Untk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 b) Apabila target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada bidang DAK yang sama sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis yang berlaku sesuai ketentuan.
2 Penganggaran untuk belanja pegawai dan tunjangan Pimpman dan Anggota DPRD mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Hak Keuangan dan Admimstratif Pimpinan dan Anggota DPRD
Laporan AKeuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited 13\B BAG %. Halaman 315 m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Kewangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 3I Desember 2022 2.2.2.2 Belanja Modal Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemehiharaan yang sifatnya mempertahank an atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:
2.2.2.3 Belanja Tak Terduga Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan. I) Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat di prediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. 2) Keperhuan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan aporan Keuangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 316 f PEMERINTAH KABUPATEN MINAHAS.A Catatan atas Laporan Keuangan Untak Tahn yang Berakhir pada 31 Desember 2022 perundang-undangan, 3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Peraturan Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan Corona Virus Sisease 19 dan dampaknya pada belanja tidak terduga dengan memperhatikan kebijakan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar menambahkan alokasi Belanja Tidak Terduga dalam APBD TA 2022 sebesar 5% - 10% dani APBD TA 2022 2.2.2.4 Belanja Transfer Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lamnnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dibedakan menjadi dua jenis, yait D) Belanja Bagi Hasil Merupakan pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Termasuk juga pendapatan pemerintah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan undang-undangan 2) Belanja Bantuan Keuangan Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan Jumlah perolehan suara 2.2.3 Kebijakan Belanja Daerah Perubaban Kebijakan belanja daerah yang akan ditempuh dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 adalah sebaga, benkut. I Mengutamakan belanja untuk kegiatan penanganan covid-19 baik di bidang kesehatan, sosial dan pemulihan ekonomi.
f PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untauk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 2.2.3.1 Kebijakan Belanja Operasi Kebijakan perubahan Belanja Tidak Langsung pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagar berikut: I Belanja Pegawai mengalami penurunan dari Rp562.639.861.071,00 menjadi sebesar RD558.174.116.167,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp4.465,744 904,00 Penurunan ini dilakukan dengan memperhatikan realisasi serapan sampai dengan semester dua tahun 2022. Belanja pegawai ini sudah termasuk perhitungan untuk memenuhi semua hak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
2.2.3.2 Kebijakan Belanja Modal I. Belanja Modal Tanah bertambah sebesar Rp250,000.000,00 dari Anggaran sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp250.000.000,00;
Kebijakan Belanja pada Perubahan APBD TA 2022 diarahkan dengan kebijakan sebagai berikut Laporan euangan Pemerintah abu paten Minahasa T4 2022 Audited Halaman 318 m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untauk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 Penambahan, pengurangan, dan penggeseran program/kegiatan Belanja disusun secara selektif dengan prioritas untuk Program/kegiatan yang berasal dari SiLPA APBD TA 2021 yang harus dianggarkan kembali dan yang telah ditentukan penggunaannya pada Perubahan APBD TA.2022; a) Program/kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya yang bersumber dari dana transfer dan Bantuan KeuanganProvinsi. b) Program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja RPJMD Tahun 2018- 2023;
2) Prioritas Penggunaan anggaran Tahun 2018-2023 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 319 m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuuk Tahun yang Berakhr pada 31 Desember 2022 peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan Tolok Ukur dan Target Kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 4) Optimalisasi Belanja Langsung Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta 5) Transparan dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipubhikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan,tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya. Belanja daerah harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dani belanja dimak sud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektivitas) Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparans). Sehrngga pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggungiawabkan sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku (akuntabilitas) 2.2.4 Pembiayaan Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembah, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasa dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain,dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pengawasan/ pemeniksaan sampai dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit pada penyusunan APBD, Untuk menutup defisit dan surplus yang diperlukan pembiayaan daerah. Jika pembiayaan diperukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. 3) Laporan Aeuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 320 m PEMERINTAIH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuuk Tahun yang Berakhir pada 3 Des ember 2022 2.2.4.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 Kebijakan pembiayaan daerah terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran, untuk itu perlu dilakukan langkah-langka antisipasi, sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditanggulangi antara lain melalui
I. Penghitungan SiL.PA mengikat, yaitu SiL.PA kegiatan yang telah ditentukan peruntukkannya di tahun anggaran 2021 dan harus dianggarkan kembali;
. Uraia a . . . • .. •'• . . .. . PEMBIA YAAN 6.0 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 217 967 602.302 06.01 0 Sisa Lcbih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 79.967602 302 06.01 04 Penermaan Pinjaman Daerah 138.000. 000 000 6.02 PENGELUARAN PEMBIA YAAN 24,999,999.955 6.02.03 Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 24 999 999 955 Biaya Netto 192 967 602.347 Samber Perbup No. 3 tahun 2022 tentang Perubahan Penyabaran APBD 2.2.5 Kebijakan Belanja Wajib (Mandatory Spending) Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleb undang-undang. Tujuan mandatory spending int adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut I. Alokast anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 3l ayat (4) dan UU No. 20 tabun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (I).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 terjadi perubahan melalui Peraturan Bupati Minabasa Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 6l Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022. Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Minahasa pada Tahun 2022 sebesar Rp1.264.633.946.999.,00 yang terdiri dari I Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp87.552.421.998,00; 2 Pendapatan Transfer sebesar Rp1 153.177.155.001,00; 3.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp23.904 370.000,00 Sedangkan realisast pendapatan Pemerintah Kabupaten Minahasa pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.250.387.719.645,24 (tercapai 98,87%) yang terdiri dari. I Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp94.887.781,440,24 (tercapa1 108,38%),
Tabe 3.1 Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 lie." . URAMAN ANGGARAN HALISASI ... ( 4 PENDAPATAN DAERAH 1,264,633,946,999.00 1,250,387,719,645.24 98.87 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 87,552,421,998.00 94,887,781,440.24 108.4 PAD) 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1,153,177, 155,001 1,140,677,530,558.00 98.9 4.3 LAIN-LAIN PENDAPA TAN 23,904,370.000.00 14,822,407,647.00 62.0 DAERAH YANG SAH 5 BELANIA DAERAH 1,457,601,549,346.00 1,320,280,411,402.70 90.58 5.1 BELANJA OPERAS 976,914,246,710.00 862,810.157,869.70 88.3 5.2 BELANJA MODAL 224,770,296,079.00 212,878,264,451.00 94.7 5.3 BELANJA TIDAK TERDIJGA 15,466,431,469.00 4,939,005,550.00 31.9 5.4 BELANJA TRANSFER 240,450,575,088.00 239,652 983,532.00 99.7 SURPLUS / (DEFISIT (192,967,602,347 (69,892,691,757 33.75 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 217,967,602,302.00 216,667,529,232.36 99.4 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAA 24,999,999.955.00 12,337, 408,266.00 49.3 PEMBIAYAAN NETTO 192,967,602,347.00 204,330.120,966.36 105.9 $ISA LEBIN PEMBIAYAAN . .. . • ANGGARAN [SILPA) 13g n7 .90. Sumber: BRPKAD LRA Kab. Minahasa 14. 2022 3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 antara lain Pendapatan Daerah Secara umum realisasi pendapatan Tahun 2022 sebesar 99,25% yang berarti Laporan Keuangan Pemerintah abpaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 324 % 0Bo 3 I I ii 4¢ I m PEMERINTAI KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keangan Untak Tahun yang Berakhir pada 31 Des ember 2922 rencana yang sudah ditetapkan belum mencapa target pendapatan. Ada beberapa sumber pendapatan pada tahun 2022 yang tidak memenuhi target seperti a) Pendapatan Retribusi Laerah (D)Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak memenuhi target dikarenakan hampir seluruh masyarakat di Kabupaten Minahasa sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan sehingga dalam pelayanan kesehatan tidak dipungut biaya; (2)Retribusi Pengujan Kendaraan Bermotor tidak memenuhi target dikarenakan berkurangnya pengguna kendaraan pada masa pandemi Covid-19 sehingga mengurangi pendapatan pemilik kendaraan wajib uji berkala; (3)Retribusi Pasar dan pertokoan tidak memenuhi target dikarenakan kondist ekonomi yang belum stabil sehingga mobilitas masyarakat di tempat umum minim, dan (4)Retribusi Perijinan Tertentu seperti pengurusan IMB masih minn oleh karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sebelum membangun bangunan untuk mengurus 1MB. b) Lain-lain PAD yang Sah ()Sewa BMD tidak memenuhi target dikarenakan di masa Pandemi Covid-19 tingkat pengguna gedung BPU dan Lapangan berkurang, dan (2)Jasa Giro pada Kas daerah tidak memenuhi target dikarenakan berkurangnya nilai saldo bank di RKUD dan Rekening SKPD c) Dana Perimbangan I) Adanya potongan DAU terhadap anggaran DAU untuk pembayaran dana PEN 2) Penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah yang bersangkutan, tidak melalui RKUD Realisasi pendapatan BOS pada sekolah swasta belum bsa di catat dalam pelaporan keuangan karena tidak termasuk pada entitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, dan 3) Pada beberapa bidang untuk penyaluran DAK Fisik berdasarkan review APIP sampai pada kontrak dibawah dari pagu anggaran. d) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Perauran Perundang-Undangan I) Realisasi dana JKN yang di salurkan oleh pihak BPIS bergantung terhadap jumlah kepesertaan anggota yang mengikuti BPJS, mengingat di tahun 2022 ada banyak peserta BPIS yang mengalihkan Faskes ke Faskes lain sesuai kemauan peserta. Permasalahan umum yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain
Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut laporan Keuangan Pemerintah abpatenMinahasa T4 2022 Audited Halaman 325 m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Kewangan Untuuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desemher 2022 Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari Pemerintah Pusat agar prediksi penerimaan daerah yang masuk ke dalam APBD makin realistis, Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk memonitor dan melapork.an pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya, dan Meningkatkan penerimaan pendapatan ashi daerah dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi perungutan, law enforcement dalam upaya membangun ketaatan hukum masyarakat, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi serta peningkatan kualitas pelayanan dengan biaya yang murah
Laporan Keangan Pemerintah Kahupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 326 b c a # PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untk Tahun yang Berakhir pada 3I Desember 2022 Berdasarkan data hasil olahan ras1to anggaran belanja wajib disajikan lewat tabel berikut. 3.2Tabet . Rasio Belania Waiib Bidang Pendidikan No. ~ . n Realisasi. . . . 1 a Belania vada Dinas Pendidikan 368,691,994.721.00 312,103,807,897.00 1) Belania Operasi 353,939,698,863.00 301,381,967,323.00 a) Belanja Peaawal 306,863,741,507.00 267,972,733,556.00 b) Belania Baran dan Jasa 40,400,357,356.00 28,132,594,767.00 c) Belania Hbah 6,675,600,000.00 5,276,639,000.00 2) Belania Modal 14,752,295,858.00 10,721,840,574.00 b Belanja di luar dinas pendidikan yang menunjang pendidikan 2 Angaran Fungsi Pendidkan (a+b 368,691,994,721.00 312,103,807,897.00 3 Total Ancaaran Belania Daerah 1,457,601,549,346.00 1,320,280,411,402.70 4 Rasio Anggaran dan Belanja Pendidikan 25.29 23.64 2/3¥100 . Anggaran atau Belanja Bid. Pendidikan fast4 4 Total APBD Berdasarkan hasil pengolahan data realisasi belanja wajib Bidang Pendidikan memiliki Rasio sebesar 23,64%. Sesuai aturan yang berlaku maka standar untuk rasio belanja wajib bidang pendidikan telah terpenuhi Tabel 3. Rasio Belanja Wajib Bidang Kesehatan [No on " me 1 a Belania pada Dinas Kesehatan 168,687,558,688.00 140,309,615,756.00 1) Belanija Operasi 149,111,012,438.00 122,766,887,104.00 a! Belania Pecawai 50,984,674,922.00 47,844,978,938.00 b) Belania Baran dan Jasa 97,776,337,516.00 74,571,908,166.00 c' Belania Hbah 350,000,000.00 350,000,000.00 2) Belania Modal 19,576,546,250.00 17,542,728,652.00 b Belanja di luar dinas kesehatan yang menurjang 98,424,903,856.00 98,424,903,856.00 kesehatan, antara lain RSUD 2 Anqgaran Kesehatann (a+b) 267,112,462,544.00 238,734,519,612.00 3 Total Belaria Daerah 1,457,601,549,346.00 1,320,280,411,402.70 4 Gaii ASN 340,589,099,643.00 340,589,099,643.00 5 Total Belania Daerah diluar casii ASN (3-4) 1,117,012,449,703.00 979,691,311,759.70 Rasio Anggaran dan Belanja Kesehatan 23.91 24.37 2/3110 Anggaran atau Belanja Bid. Kesehatan rasio = Total APBD ·% Berdasarkan hasil pengolahan data realisasi belanja wajib Bidang Kesehatan meriliki Rasio sebesar 14,22%. Sesuai aturan yang berlaku maka standar untuk rasio belanja wajib bidang pendidikan telah terpenuhi Laporan Keuangan Pemeritah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 327 m PEMERINTAII KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuuk Tahun yang Berakhir pada 31 Des ember 2022 Tabel 3.4 Rasio Belanja Wajib tntuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Daerah dan Pembangunan Manusia No. Bel.w1idOmas . ' 1 a 48.463,066,186.00 1) Belanja Modal 8,881,158,250.00 2 Belania Pemeliharaan 522, 913,496.00 3 Belania Hibah 10,669,999,370.00 4 Belania Gail Guru Non, PNS 28,388,994,470.00 2 Anaaaran Belania (a 48,463,066,186.00 3 Jumlah DTU vana iper.tun ck an 584,949,790,700.00 Rasio Anggaran dan Belanja (2/3100% 8.28 Berdasarkan hasil pengolahan data realisasi belanja wajib Untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Daerah dan Pembangunan Manusa memibiki Rasio sebesar 8,28%% Tabel 3,5 Rasio belanja wajib bidang Alokasi Dana Desa N Anura Realis~si ' 1 a Dana Perimbangan 921,367,595,042.00 B99,B76,015,723 1111 b DAK 264,975,260,042.00 226,464,038, 970.00 2 [a-b) 656,392,335,000.00 673,411,976,753.00 3 ADD 160,972,522,000.00 160,968,080,880.00 Rasio ADD (2/31100% 24.52 23.90 ADD rasio = ----------- % Dana Perimbangan -- DAK Berdasarkan hasil pengolahan data realisasi belanja wajib ADD memiliki Rasio sebesar 23,90%. Sesuat aturan yang berlaku maka standar untuk rasio belanja wajib bidang pendidikan telah terpenuhi Laporan euangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 328 r PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Des ember 2022 Tabel 3.6 Rasio Belanja Wajib Perlindungan Sosial L'ntuk Penanggulangan Dampak Inflasi e 1,510,000,000.00 1,123,800,000.00 1,210,000,000.00 972,600,000 00 300,000,000.00 151,200.300.00 460,000,000.00 459,000,000.00 460,000,000.00 459,000,000.00 442,000,000.00 441,998,368.00 442,000,000.00 441,998,368.00Pengendalian dan Pengawas.an Ketersediaan angkutan Urum (Subs idi Biaya Transport Holtik ultura Fasiltasi Bantuan Soisial Kesejahteraan Kela Nela an c Subsidi Sektor Tran si Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluar a UMKM Pertuasan Kesempatan Ke ja(Padat Kar ra 1 a Bantuan Sosial d Perlindunuan Sosial lainmva 1,081,690,000.00 1,044,475,000.00 Pemantauan tlarga dan Sto Baran.g Kebutuhan Pokok dan Barang Penting paa Pelaku Usaha Distribusi Barang (Operasi Pasar & sat0as p 710,000,000.00 686,550,000.00 Pengadaan Benih/ Bibit Temak (Gerakan Tanam 2\Jumlah 3Jumlah DTU 371,690,000.00 3,493,690,000.00 174,468,416,500.00 2.00 357,925,000.00 3,069,273,368.00 174,468,416,500.00 1.76 Berdasarkan PMK No. 134/PMK.07/2022 tentang Belanja wajib dalam rangka penanganan dampak mnflasi tahun anggaran 2022. Maka Pemerintah Kabupaten Minahasa mengganggarkan belanja wajib perlindungan sosial sebesar Rp3.493,690.000,00 dengan persentase rasionya sesuai aturan yaitu 2%. Sedangkan untuk realisasi belanja sebesar Rp3069.273 368,00 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 329 r PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untauk Tahun yang Berakhir pada 3I Desember 2022 BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pererintahan Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Bupati Minahasa telah menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa vomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdii dari Sistem Akuntansi SKPD;
• Angka Realisasi Pendapatan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran TA.2022 adalah menurut kelompok pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah atas seluruh penerimaan uang yang masuk pada Rekening Kas Daerah dan ditambah dengan realisasi pendapatan BLUD dan Dana BOS yang terdiri dani 146 SD Negeri dan 33 SMP Negeri yang tidak melalui Rekening Kas Daerah. • Angka Realisasi Belanja yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 berdasarkan kompilasi realisasi belanja seluruh entitas (SKPD), dimana pengguna anggaran bertanggungjawab atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakan Sedangkan data realisasi pengeluaran kas daerah yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah berfungsi sebagai kontrol melalui rekonsiliasi dengan SKPKD, ditambah dengan realisasi belanja BLUD dan Dana BOS yang terdiri dari 146 SD Negeri dan 33 SMP Negeri yang tidak melalui rekening Kas Daerah • Angka Realisasi Pembayaan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran perlu dilakukan konversi agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran ID) tentang SAP, Pelaporan Laporan fNeuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa T4 2022 Audited Halaman 332 m PEMERINTAH KABUPATEN MINAIHASA Catatan atas Laporan euangan Untuk Tahun yang erakhir pada I Desember 2922 realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung APBD. Dengan demikian, perlu dibuat dua versi pelaporan LRA, yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, kemudian konversinya yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
a) Pendapatan- LO dari kegatan operasional, b) Beban dari kegiatan operasional, c) Surplus/Defisit danri kegiatan non operasional, bila ada; d) Pos luar biasa, bila ada; e) Surplus/defisit-LO Laporan Operasional disusun berdasarkan konsolidasi dari seluruh Laporan Operasional SKPD dan PPKD
a) Saldo Anggaran Lebih Awal; b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun berjalan; d) Koreksi kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya; dan e) Lain-lain, f) Saldo Anggaran Lebih Akhir
a) Ekuitas awal Laporan Keuangan Pemerintah KabupatenMinahasa T4 2022 Audited Halaman 333 m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 b) Surplus/defisit-LO pada periode bersang.kutan, c) Koreksi-koreksr yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, d) Ekuitas Akhir
Selan itu juga meliputi kinerja keuangan entitas akuntansi/pelaporan dalam Laporan Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan 4.2 Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam merahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa: A. Basis akuntansi, B. Prinsip milai historis; C. Prinsip realisasi, D. Prinsip substansi mengungguli formalitas, E. Prinsip penodisitas; F Prinsip konsistensi, G. Prinsip pengungkapan lengkap, dan H. Prinsip penyajian wajar A. Basis Akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dani Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan juga pada Laporan Operasional Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan aporan euangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 334 PEMERINTAI KABUPATEN MIN AHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untauk Tahun yang erakhir pada 31 Desember 242 pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dani Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, jika anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar Pemerintah Kabupaten Minahasa merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan. B. Prinsip Nilai Historis Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait C. Prinsip Realisasi Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta D. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disapikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ckonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan E. Prinsip Periodisitas Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagr menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun. periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan. laporan euangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 335 PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM K~SUB BAG KABAG % b PEMERINTAI KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2922 F. Prinsip onsistensi Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan G. Prinsip Pengungkapan Lengkap Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. H. Prinsip Penyajian Wajar Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi peny usun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakuraan dalam kondist ketdakpastan schngga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun derikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal
4.4 Kebijakan Akuntansi A. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tabun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah Pendapatan LRA terdiri dari
Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah Pengakuan Akuntansi atas Belanja BarangPakai Habis dan Belanja Modal a) Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut (I) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih daniL2 (duabelas) bulan
b) Belanja yang tidak memenuhi kriteria diatas merupakan belanja barang dan jasa c) Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut, merupakan belanja barang dan jasa Perlakukan Akuntansi Belanja Pemeliharaan Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara: () Bertambah ekonomis/efisien,dan/atau
b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemehiharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan Belanja Hibah a) Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. b) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan epala Daerah e) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial a) Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 338 PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM KASUB BG KABAG n PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Kewangan U'ntauk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 b) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan. c) Bantuan sosial tersebut diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memihiki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah d) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidakmengikat diartik an bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran Belanja Bagi Hasil Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar Kemudian dibalik (reverse) pada awal tahun berikumnya, dan pada saat realisasi belanja bagi hasil, mekanismenya melalui belanja bagi hasil Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diaku sebagar belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluark an Kriteria untuk belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasukpengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja Bantuan Keuangan Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa diatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan. C. Kebijakan Akuntansi Transfer Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan darikepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dapa bagi hasil Pengakuan transfer sama dengan pengakuan belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari transfer itu yang berbeda dengan belanja Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah D. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikumya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memantaatkan surplus anggaran Pembiayaan terdiri dari.
E. Kebijakan Akuntansi Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah scbagar akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana man faat ekonomi dan/atau sos1al di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipehihara karena alasan sejarah dan budaya I, Aset Lanear Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
laporan Keuangan Pemerintah abupaten Minahasa T4 2012 Audited Halaman 340 I PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM K~SUB BAG KABAG " m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keangan Untuuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022
I) Piutang PapakDaerah 2) Piutang Retribusi 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah 4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah 5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan 6) Piutang Transfer Pemerintah Lainnya. 7) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 8) Piutang Pendapatan Lainnya
1) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang 2) Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya 3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. 4) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 5) Beban Dibayar diMuka 6) Piutang Lain-lain Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nlai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilar piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehngga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (aging schedule). Piutang dalam aging schedule dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan dissihkan. Pelaksanaan penyisihan piutang tidak tertagih wajib dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, yaitu
, Umur Piutang Jenis Piutang -- No g41lahu fs.d.<2 2s.d,4 >4 " 0£% . Tahu Talon. Tahun . f Piutang Pendapatan 0% 10% 50% 100% 2 utang Retribusi 0% 10% 50% 100% 3 Piutang Lainnya 0% 10% 50% 100%
Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:
Penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan:
Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut Tabet 4.3 Piutang Pajak Beserta Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 2 iutang Kurang Lancar 1 tatun sampai dengan 2 tabun 10% 3 Piutang Diragukan 2tahun sampai dengan 5 tahun 50% iutang Macet Diatas 5 tahun 100% Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan penikatan dan prutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut: Laporan euangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 342 ' ARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM IKASUB BAG \ K.A.BAG . #> F -- n PEMERINTAH KABUPATEN MINAILASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuuk Tahan yang Berakhir pada 3I Desember 2022 Tabet 4.4 Piutang Retribusi Beserta Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 2 3 4 Putang Lancar Piutang Kurang Lancar Piutang Diragukan Piutang Macet Kurang dani 1 tahun ftahun sampai dengan 2 tahun 2tahun sampai dengan 3 tahunr Diatas 3 tabun 10% 50% 100%
Persediaan merupakan aset yang berupa : a Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, alat kesehatan/KB, bahan medis, barang tak habis pakai sepert komponen peralatan dan pipa, barang bekas pakai seperti komponen bekas. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Minahasa memproduksi sendiri, persediaan Juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat penanian Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi, bibit tanaman. Persediaan terdiri dari : a Bahan Habis Pakai,
Laporan KNeuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa T4 2022 Audited Halaman 343 ARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM KASUB BAG KABAG I m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan euangan Untk Tahun yang Berakhir padaI Desember 2022 g Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu, h Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga; Barang Untuk Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga; Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Persediaan diklasifikasikan scbagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar Persediaan diakui pada saat
Pemerintah Kabupaten Minahasa menggunakan pendekatan beban dalam pengakuan beban persediaan, dimana setiap pembelian barang persediaan pada tahun berjalan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Jika terjadi selisih antara catatan persediaan menurut Pengurus/Penyimpan Barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak, maka yang akan digunakan adalah hasil stock opname barang pada akhir penode Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan kcuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir.Persediaan disajikan sebesar
Laporan Keuangan Pemerintah Kabup@ten Minahasa TA4 2022 Audited Ha laman 344 eeooRoiAs_BAGAw_HuKUM ~BBA KABAG f PEMERINTAI KABUPATEN MIN AHASA Catatan atas Laporan Keangan Untuk Tahn yang Berakhir pada 31 Desember 2022 a Sumber perolehan dari dana APBD dan Non APBD;
a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan b) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimak sudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang d) Persediaan milik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang ditempatkan dan digunakan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk kebutuhan pelayanan kepada masyarakatyang bukan merupakan bagran dani laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa
Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa:
Pengukuran Dana Bergulir: Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang- Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir Hal tersebut berarti bahwa pencatatan pertama kali dana bergulir sebesar dana yang digulirkan ke masyarakat ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan dana bergulir Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
No Periode Jatuh Tempo Penge balian Persentise Levestasi Penis.h kn . . . . . 1 Jatuh tempo pada periode ls.d 2 Tahun 25% 2 Jatuh tempo pada periode 2 sd 3 Tahun 50% 3 Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun 759% 4 Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun 100% Pengungkapan dana bergulir, selain mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antaralain
Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kniteria sebagai berikut Laporan Keuangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 347 F AF @ODtAsI BAG UKuM KASUB BAG \ KABAG n PEMERINTAH KABUPATEN MINAIHASA Catatan atas Laporan Keangan Lntuk Tahun yang Berakhir pada 1 Dex ember 2022 a Berwujud.
) Biaya langsung untuk tenaga kerja, bahanbaku 2) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut
Peralatan dan Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta Mesin biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan Gedung dan Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya Bangunan pengurusan 1MB, notanis, dan payak Gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola mehputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya perencanaan dan pengawasan, pelengkapan, tenaga histnik, sewa perawatan, dan semua braya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan 1MB, notans, dan pajak Gedung dan bangunan yang dibangun melalut kontrak konstruksi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pcngawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan bangunan yang di peroleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Jalan, Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain Jaringan, & yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut Instalasi siap pakai Jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak mehputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran Jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sew.a peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya penznan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran Jalan, inigasi dan jaringan yang diperoleh dari dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan Aset Tetap Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk rnemperoleh aset Lainnya tersebut sampai siap pakai. Laporan euangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 349 kr o~pis @Guy_rut! KABAG 5us_gAG m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 202 Jenis do . . . Aset T~tap Komponen Bia Peroleban - ya •' , �. 0% . Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi milat kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya penizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk aset tetap renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, Yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan Terkait dengan pengukuran Aset Tetap, perlu diperhatikan hal- hal sebagai berikut
Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya perolehan aset terdiri dart I) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat 2) Biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan capitalization threshold Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah. a Biaya perencanaan,
3) Biaya administrasi dan umum lainnya (overhead) bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondis kerjanya (siap kerja) 4) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibehi. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian 5) Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagtan biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 350 tkoorosAgre.silo As~ si@ T KA 7 T I PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Des ember 2022 Kapitalisast Aset Tetap Kapitalisasi adalah penentuan mla pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjyang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, penngkatan mutu produksi, penambahan fungsi,atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nlai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada mila tercatat (dikapitalsasi) aset yang bersangkutan. Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampar siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampar sap paka, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya Nilai_Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap (I) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut a) Manfaat ckonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan, b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual, e) Barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; d) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/ di hibahkan / disumbangkan /diserahkan kepada pihak ketiga;dan e) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitahisasi aset tetap
I Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipehihara
Masa manfaat setelah penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan baik berupa overhaul dan renovasi aset adalah maksimal sebesar masa manfaat awal aset tersebut Pertukaran Aset Suatu aset tetap dapat dperoleh melalur pertukaran atau pertukaran sebagan aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari posse macam itu diukur Laporan euangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited KASUB BAG '<": Halaman 361 5LA+ {UKU u m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang bar diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yangdilepas Aset Donasi Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Pengeluaran Setelah Perolehan Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan Penyusutan Aset Tetap Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangk utan Akumulasi penyusutan (accumulated depreciaton) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan Penyusutan aset tetap diakui dengan milai penyusutan untuk masing-mas1ng periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umu ekonomis mana yang lebih pendek (which ever ts shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa. Masa manfaat adalah
Tabel 4.8 Masa Manfaat Aset Tetap , . ' Kode Uri~n Mafiat . I J 2 01 01 ALAT BESAR DARAT I J 2 01 0l 01 TRACTOR I0 I J 2 01 01 02 GRADER 10 I 3 2 Ill 01 03 EXCAVATOR IO I 3 2 01 01 04 PILE DRIVER 10 I J 2 01 0l 05 HAULER I0 I J 2 01 01 06 ASPHALT EQUIPMENT IO I 3 2 01 0) 07 COMPACTING EQUIPMENT 10 ) J 2 0l 01 08 AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT 10 I J 2 01 01 09 LOADER 6 I J 2 UI 0I 10 ALAT PENGANGKAT 10 I 3 2 01 0l II MESIN PROSES 10 I J 2 01 0l 12 ALAT BESAR DARAT LAINNYA IU I 3 2 01 02 ALAT BESAR APUNG I J 2 0 02 01 DREDGER 10 I 3 2 01 02 02 FLOATING EXCAVATOR 10 I J 2 01 02 03 AMPHIBI DREDGER I0 I J 2 01 02 04 KAPAL TARIK 10 I J 2 01 02 05 MESIN PROSES APUNG 10 I J 2 01 02 06 ALAT BESAR APUNG LAINNYA 10 I J 2 01 03 ALAT BANTU I J 2 01 OJ 01 ALAT PENARI I0 I J 2 01 03 02 FEEDER 10 I J 2 0l 03 OJ COMPRESSOR 10 I J 2 01 03 04 ELECTRIC GENERA TING SET 10 I J 2 01 OJ 05 POMPA 10 ) J 2 01 OJ 06 MESIN BOR )0 I J 2 0) OJ 07 UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN 10 I J 2 0) OJ 08 ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR )0 I J 2 0) 03 09 PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM )0 GENERA TOR I J 2 01 OJ 10 EQUIPMENT/ALAT BANTU 10 I J 2 0l OJ )) MESIN TATOO 10 I 3 2 0) OJ 12 PERLENGKAPAN KEBAK ARAN HUTAN 10 I J 2 0) OJ 13 PERALATAN SELAM 10 I ) 2 01 OJ 4 PERALATAN SAR MOUNTENERING 10 I J 2 0 OJ I5 PERALATAN INTELEJEN 10 J J 2 OJ 03 16 ALAT BANTU LAINNY A I0 I J 2 02 OJ ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR Laporan Keuangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited Ha laman 363 PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir padaI Desember 2022 1 3 2 02 01 01 KENDARAAN DIN AS BERMOTOR 10 PERORANGAN 1 3 2 02 01 02 KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG 10 1 3 2 02 0l 03 KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN 10 BARANG 1 l 2 02 01 04 KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA 5 1 3 2 02 01 05 KENDARAA N BERMOTOR BERODA TIGA 5 1 3 2 02 01 06 KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS 10 1 3 2 02 01 07 KENDARAAN TEMPUR 10 1 J 2 02 0l 08 ALAT ANGKUTAN KERETA REL 10 1 3 2 02 01 09 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 10 LAINNYA 1 l 2 02 02 ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR 1 3 2 02 02 01 KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN 5 BARANG 1 l 2 02 02 02 KENDARAAN TAK BERMOTOR 5 PENUMPANG 1 J 2 02 02 03 ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK 6 BERMOTOR 1 3 2 02 02 04 ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BEMOTOR 10 LAINNYA 1 3 2 02 03 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR 1 3 2 02 03 01 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR Io UNTUK BARANG 1 3 2 02 03 02 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR 10 UNTUK PENUMPANG 1 3 2 02 03 03 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR 10 KHU SUS 1 l 2 02 03 04 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR 10 MILITER 1 3 2 02 03 05 ALAT ANGKUTAN APUNG BER MOTOR 10 LAINNYA 1 l 2 02 04 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR 1 3 2 02 04 01 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR 7 UNTUK BARANG 1 3 2 02 04 02 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR 7 UNTUK PENUMPANG 1 3 2 02 04 03 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR 7 KHUSUS 1 3 2 02 04 04 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR 7 LAINNYA 1 3 2 02 05 ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA 1 l 2 02 05 0I KAPAL TERBANG 20 1 3 2 02 05 02 ALAT ANGKUTAN TAK BERMOTOR 10 UDARA LAINNY A 1 3 2 03 01 ALAT BENGKEL BERMESIN 1 3 2 03 01 01 PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM 5 TERPASANG PADA PONDASI 1 3 2 OJ 01 02 PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG 5 TRANSPORTABLE (BERPINDAH) l 3 2 03 01 OJ PERK AKAS BENGKEL LISTRIK 5 1 3 2 03 0 04 PERK AKAS BENGKEL SER VICE 5 1 3 2 03 0I 05 PERK AKAS PENGANGKAT BERMESIN 5 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 364 f PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keangan Untk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 I 3 2 03 0l 06 PERKAKAS BENGKEL KA YU 5 I 3 2 03 01 07 PERK AKAS BENGKEL KHUUS 5 I 3 2 03 01 08 PERALATAN LAS 5 I 3 2 03 01 09 PERKAKAS PABRIK ES 5 I 3 2 03 01 Ill ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNY A 5 I 3 2 OJ 02 ALAT BENGKEL TAK BERMESIN I 3 2 03 02 OJ PERKAKAS BENGKEL KONSTRUK SI 3 LOGAM I 3 2 03 02 02 PERKAKAS BENGKEL LISTRIK 3 I 3 2 03 02 03 PERKAKAS BENGKEL SERVICE 3 I 3 2 03 02 04 PERK AKAS PENGANGKAT 3 I 3 2 03 02 05 PERKAKAS STANDARD (STANDARD 3 TOOLS) I 3 2 OJ 02 06 PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS) 3 I 3 2 03 02 07 PERKAKAS BENGKEL KERJA 3 I 3 2 03 02 08 PERALATAN TUKANG BEST 3 I 3 2 03 02 09 PERALATAN TUKANG KAL 3 I 3 2 03 0 10 PERALATAN TUKANG KAYU 3 I 3 2 03 02 11 PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING 3 I 3 2 03 02 I2 PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM 3 I l 2 03 02 13 ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA 3 I 3 2 03 03 ALAT UKUR I 3 2 OJ OJ 01 ALAT UKUR UNIVERSAL 5 I 3 2 03 03 02 ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA 5 I 3 2 03 OJ Ol ALAT UKUR/TEST ALA I KEPRIBADlAN 5 I J 2 OJ OJ 04 ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN 5 I 3 2 03 OJ 05 ALAT KALIBRASI 5 I 3 2 03 03 06 OSCILLOSCOPE 5 I 3 2 03 OJ 07 UNIVERSAL TESTER 5 I 3 2 OJ 03 08 ALAT UKURPEMBANDING 5 I 3 2 03 03 09 ALAT UKUR LAIN-LAIN 5 I J 2 Ill 03 10 ALAT TIMBANGAN/BIARA 5 I 3 2 0.3 113 I ANAK TIMBANGAN/BIARA 5 I 3 2 OJ 03 12 IAKARAN KERING 5 I 3 2 OJ OJ I) TAKARAN BAHAN BANGUNAN 5 I 3 2 03 03 14 TAKARAN LAINNYA 5 I J 2 OJ 03 15 ALAT PENGUJI KENDA RAAN BERMOTOR 5 I 3 2 113 03 16 SPECIFIC SET 5 I 3 2 03 OJ 17 ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM 5 I 3 2 03 03 18 ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN 5 I 3 2 03 03 19 ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN 5 KOREKSI WAKTU I 3 2 OJ OJ 20 ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP 5 I J 2 03 OJ 21 ALAT UKUR LAINNYA 5 I 3 2 04 01 ALAT PENGOLAHAN I 3 2 04 01 01 ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN 5 TANAMAN I 3 2 04 0l 02 ALAT PEMELIHARAAN 5 TANAMANIK AN/TERNAK I 3 2 04 01 OJ ALAT PANEN 5 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited +4$UB BAG Halaman 365 P # PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 I 3 2 04 01 04 ALAT PENYIMP AN HASIL PERCOBAAN 5 PERTANIAN I 3 2 04 01 05 ALAT LABORATORIUM PER TANIAN 5 I 3 2 04 Ol 06 ALAT PROSESING 5 I 3 2 04 01 07 ALAT PASCA PANEN 5 I 3 2 04 01 08 ALAT PRODUKSI PERIK ANAN 5 I 3 2 04 01 09 ALAT-ALAT PETERNAKAN 5 I 3 2 04 01 IO ALAT PENGOLAHAN LAINNYA 5 I 3 2 05 01 ALAT KANTOR I 3 2 05 01 01 MESIN KETIK 5 I 3 2 05 Ol 02 MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH 5 I 3 2 05 0H 03 ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN) 5 I 3 2 05 01 04 ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN 5 KANTOR I 3 2 05 01 05 ALAT KANTOR LAINNYA 5 I 3 2 05 02 ALAT RUMAH TANGGA I 3 2 05 02 01 MEUBELAIR 5 I 3 2 05 02 02 ALAT PENGUKUR WAKTU 5 I 3 2 05 02 03 ALAT PEMBERSIH 5 I 3 2 05 02 04 ALAT PENDINGIN 5 I 3 2 05 02 05 ALAT DAPUR 5 I 3 2 05 02 06 ALAT RUMAH TA NGGA LAINNYA (HOME 5 USE) I 3 2 05 02 07 ALAT PEMADAM KEBAKARAN 5 I 3 2 05 03 MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT I 3 2 05 03 0 MEJA KERIA PEJABAT ' I 3 2 05 03 02 MEJA RAPAT PEJABAT 5 I 3 2 05 03 03 KURSI KERJA PEJABAT 5 I 3 2 05 03 04 KURSI RAPAT PEJABAT 5 I ' 2 05 03 05 KURSI HADAP DEPAN MEJA KERA 5 ·' PEJABAT l l 2 05 03 06 KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT 5 I 3 2 05 03 07 LEMARI DAN ARSIP PEJABAT 5 I 3 2 06 Ol ALAT STUDIO I l 2 06 0 0l PERALATAN STUDIO AUDIO 5 I l 2 06 01 02 PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM 5 I l 2 06 111 Ill PERALATAN STUDIO GAMBAR 5 I l 2 06 01 04 PERALATAN CETAK 5 I 3 2 06 0] 05 PERALATAN STUDIO 5 PEMETA ANIPERALA TAN UKUR TANAH I 3 2 06 01 06 ALAT STUDIO LAINNY A 5 I 3 2 06 02 ALAT KOMUNIKASI l ) 2 06 02 01 ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE $ I 3 2 06 02 02 ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB 5 I l 2 06 02 03 ALA T KOMUNIKASI RADIO HF/FM 5 I 3 2 06 02 04 ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF 5 I 3 2 06 02 05 ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF 5 I 3 2 06 02 06 ALAT KOMUNIKASI SOSLAL 5 I 3 2 06 02 07 ALAT-ALAT SANDI 5 I l 2 06 02 08 ALAT KOMUNIKASIKHUSUS 5 Laporan Neuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Ha laman 366 suE BAG @ KA8AG 7 m PEMERINTAH KABUPATEN MINAIHASA Catatan atas Laporan eangan Untuuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 1 J 2 06 02 09 ALAT K OMUNIK AST DIGITAL DAN 5 KONVENSIONAL 1 3 2 06 02 10 ALAT KOMUNIKASI SATELIT 5 1 3 2 06 02 II ALAT KOMUNIKASI LAINNYA 5 1 3 2 06 OJ PERALATAN PEMANCAR 1 J 2 06 03 0I PERALATAN PEMANCAR MF/MW 5 1 3 2 06 03 02 PERALATAN PEMANCAR HE/SW 5 1 3 2 116 03 03 PERALATAN PEMANCAR VHF/FM 5 1 3 2 06 03 04 PERALATAN PEMANCAR UHF 5 1 3 2 06 03 05 PERALATAN PEMANCAR SHF 5 1 3 2 06 03 06 PERALATAN ANTENA MF/MW 5 1 3 2 06 03 07 PERALATAN ANTENA HE/SW 5 1 3 2 06 OJ 08 PERALATAN ANTENA VHE/FM 5 1 3 2 06 03 09 PERA LA TAN ANTENA UHF 5 1 3 l 06 03 10 PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA 5 1 3 2 06 03 11 PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF 5 1 3 2 06 03 12 PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF 5 1 3 l 06 03 13 PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF 5 1 3 2 06 03 14 PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF 5 1 3 2 06 03 15 PERALATAN MICROWAVE FPU 5 1 3 2 06 03 16 PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL 5 1 3 2 06 03 17 PERALATAN MICROWAVE TVRO 5 1 3 2 06 OJ I8 PERALATAN DUMMY LOAD 5 1 3 2 06 03 19 SWITCHER ANTENA 5 1 3 2 06 03 20 SWITCHER/MENARA ANTENA 5 1 3 l 06 03 21 FEEDER s 1 3 2 06 03 22 HUMIDITY CONTROL 5 1 3 l 06 03 23 PROGRAM INPUT EQUIPMENT 5 1 3 2 06 OJ 24 PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF 5 1 3 2 06 03 25 PERALATAN PEMANCAR LF 5 1 J 2 06 03 26 UNIT PEMANCAR MF+HF 5 1 3 2 06 03 27 PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF 5 1 J 2 06 03 28 PERALATAN PENERIMA 5 1 3 2 06 03 29 PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA 5 LF 1 3 2 06 03 30 PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA 5 MF 1 3 2 06 03 31 PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA 5 HF 1 3 2 06 03 32 PERALAT AN PEMANCAR DAN PENERIMA 5 MF-HF 1 3 2 06 03 33 PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA 5 VHF 1 3 2 06 03 34 PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA 5 UHF 1 3 2 06 03 35 PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA 5 SHF 1 3 2 06 03 36 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN 5 PENERIMA LF 1 3 2 06 03 37 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN 5 PENERIMA MF Laporan euangan Pemerintah abupaten Minahasa T4 2022 Audited Halaman 367 f PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Kewangan Untauk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 I 3 2 06 03 38 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN 5 PENERIMA HF I 3 2 06 03 39 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN 5 PENERIMA MF-HF I 3 2 06 03 40 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN 5 PENERIMA VHF I 3 2 06 03 4l PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN 5 PENERIMA UHF I 3 2 06 03 42 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN 5 PENERIMA SHF I 3 2 06 03 43 PERALA TAN PENERIMA CUACA CITRA 5 SATELITE RESOLUSI RENDAH I 3 2 06 03 44 PERALAT AN PENERIMA CUACA CITRA 5 SATELITE RESOLUSI TINGG I 3 2 06 03 45 PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM 5 GAMBAR KE PERMUKAAN I l 2 06 03 46 PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO 5 I 3 2 06 03 47 SUMBER TENAGA 5 I l 2 06 03 48 PERALATAN PEMANCAR LAINNYA 5 I 7 2 06 04 PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI I l 2 06 04 OJ PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI < INSTRUMEN LANDING SYSTEM I 3 2 06 04 02 VERY HIGH FREOUENCE OMNI RANGE $ (VOR) I l 2 06 04 03 DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME) 5 I 3 2 06 04 04 RADAR 5 I l 2 06 04 05 ALAT PANGATUR TELEKOMUNIKASI 5 I ] 2 IX, 04 06 PERALATAN KOMUNIK ASI UNTUK 5 DOK UMENTA SI I 3 2 06 04 07 PERALATAN KOMUNIK ASI NAVIGASI 5 LAINNYA I ] 2 07 OJ ALAT KEDOKTERAN I 3 2 07 OJ OJ ALAT KEDOKTERAN UMUM 5 I l 2 07 01 02 ALAT KEDOK TERAN GIG 5 I 3 2 07 OJ 03 ALAT KEDOKTERAN KELUARGA 5 BERENCANA I 3 2 07 OJ 04 ALAT KEDOKTERAN BEDAH 5 I + 2 07 OJ 05 ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN 5 PENYAKIT KANDUNGAN I l 2 07 OJ 06 ALAT KEDOKTERAN THT 5 I l 2 07 OJ 07 ALAT KEDOKTERAN MATA 5 I 3 2 07 OJ 08 ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT 5 DALAM I 3 2 07 0l 09 ALAT KEDOK TERAN KAMAR 5 JENASAHI'MORTUARY I 3 2 07 0l 10 ALAT KEDOKTERAN ANAK 5 I 3 2 07 OJ II ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIRK 5 I ] 2 07 0 12 ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS 5 I 3 2 07 OJ 13 ALAl KEDOK TERAN NEUROLOGI 5 (SYARAF) I ] 2 07 OJ 4 ALAT KEDOKTERAN JANTUNG 5 I 3 2 07 OJ 15 ALAT KEDOK TERAN RADIODIAGNOSTIC 5 Laporan Keuangan Pemerintah Kab paten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 368 .,ASL,� ..:,AG I KA8AG } m PEMERINTAH KABUPATEN MIN AHASA Catatan atars Laporan Keangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 I 3 2 07 01 16 ALAT KEDOKTERAN PATALOGI ANATOMY 5 I 3 2 07 01 17 ALAT KEDOKTERAN TRANSFUSI DARAH < I ' 2 07 01 8 ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY 5 I 3 2 07 01 9 ALAT KEDOKTERAN NUKLIR 5 I 3 2 07 01 20 ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN 5 I 3 2 07 0I 2 ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT 5 I J 2 07 0l 22 ALAT KEDOKTERAN JIWA 5 I 3 2 07 0 23 ALAT KEDOK TERAN BEDAH ORTHOPED 5 I 3 2 07 0I 24 ALAT KEDOKTERAN ICU 5 I ) 2 07 01 25 ALAT KEDOKTERAN1CCU 5 I 3 2 07 0I 26 ALAT KEDOK TERAN BEDAH JANTUNG 5 I ) 2 07 0I 27 ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL 5 MEDICINE I 3 2 07 01 28 ALAT KEDOK TERAN ANAESTHESI 5 I 7 2 07 01 29 ALAT KEDOK TERAN LAINNYA 5 I 3 2 07 02 ALAT KESEHATAN UMUM I 3 2 07 02 0L ALAT KESEHATAN MATRA LAUT 5 I 3 2 07 02 02 ALAT KESEHATAN MATRA UDARA 5 I 3 2 07 02 OJ ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN 5 I 3 2 07 02 04 ALAT KESEHATAN OLAH RAGA 5 I 3 2 07 02 05 ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA 5 I 3 2 08 0l UNIT ALAT LABORATORIUM I 3 2 08 01 0l ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK 8 PENYEHATAN I 3 2 08 0l 02 ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGl 8 TEKNIK PENYEHATAN I 3 2 08 01 OJ ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA 8 I 3 2 08 0l 04 ALAT LABORATORIUM MODEL 8 HIDROLIKA I 3 2 08 01 05 ALAT LABORATORIUM BATUANIGEOLOG 8 I 3 2 08 0l 06 ALAT LABORATORIUM BAHAN 8 BANGUNAN KONSTRUKSI I 3 2 08 0l 07 ALAT LABORATORIUM ASPAL. CAT DAN 8 KIMIA I 3 2 08 01 08 ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 8 DAN BATUAN I 3 2 08 0l 09 ALAT LABORATORIUM COC OK TANAM 8 I 3 2 08 OI 10 ALAT LABORATORIUM LOGAM. MESIN 8 DAN LISTRIK I 3 2 08 01 II ALAT LABORATORIUM UMUM 8 I 3 2 08 OI 12 ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGL 8 I 3 2 08 01 13 ALAT LABORATORIUM KIMIA ' I 3 2 08 0I 4 ALAT LABORATORIUM PA TOLOG 8 I 3 2 08 01 15 ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGl 8 I 3 2 08 0l 16 ALAT LABORATORIUM HEMA TOLOGl 8 I 3 2 08 0l 17 ALAT LABORA TORIUM FILM 8 I J 2 08 01 18 ALAT LABORATORIUM MAKANAN 8 I 3 2 08 OI 19 ALAT LABORATORIUM FARMASI 8 I 3 2 08 01 20 ALAT LABORATORIUM FISIKA 8 I 3 2 08 01 21 ALAT LABORATORIUM HIDRODIN AMIKA 8 I 3 2 08 01 22 ALAT LABORATORIUM KLIMA TOLOGI 8 Laporan feuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 369 I r PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuuk Tahun yang Berakhir pada I Desember 2022 I 3 2 08 01 23 ALAT LABORATORIUM PROSES 8 PELEBURAN I 3 2 08 01 24 ALAT LABORATORIUM PA SIR 8 I 3 2 08 0 25 ALAT LABORATORIUM PROSES 8 PEMBUATAN CEKATAN I 3 2 08 01 26 ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA 8 I 3 2 08 01 27 ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY 8 I ) 2 08 0I 28 ALAT LABORATORIUM PROSES 8 PENGELASAN I 3 2 08 OJ 29 ALAT LABORATORIUM UJ PROSES 8 PENGELASAN I J 2 08 01 30 ALAT LABORATORIUM PROSES 8 PEMBUATAN LOGAM I 3 2 08 0l 3l ALAT LABORATORIUM METROLOGIE 8 I 3 2 08 01 32 AIAT LABORATORIUM PEL APISAN 'LOGAM I 3 2 08 01 33 ALAT LABORATORIUM PROSES 8 PENGOLAHA N PANAS I J 2 08 01 34 ALAT LABORATORIUM PROSES 8 TEKNOLOGI TEKSTIL I 3 2 08 01 35 ALAT LABORATORIUM UJI TEK STTL 8 I 3 2 08 01 36 ALAT LABORA TORIUM PROSES 8 TEK NOLOGI KERA MIK I 3 2 08 OJ 37 ALAT LABORATORIUM PROSES 8 TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN I 3 2 08 01 38 ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET 8 DAN PLASTIK I J 2 08 01 39 ALAT LABORATORIUM UJI KERA MIK 8 I 3 2 08 UI 40 ALAT LABORATORIUM PROSES 8 TEKNOLOGI SELULOSA I 3 2 08 01 4l ALAT LABORATORIUM PERTANIAN 8 I 3 2 08 01 42 ALAT LABORATORIUM ELEK TRONIKA 8 DAN DAYA I 3 2 08 01 43 ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA 8 I 3 2 08 01 44 ALAT LABORATORIUM KON VERSI 8 BATUBARA DAN BIOMAS I J 2 08 01 45 ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFL 8 I 3 2 08 01 46 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN 8 PERAIRAN I 3 2 08 01 47 ALAl LABORATORIUM BIOL0GI 8 PERAIRAN I 3 2 08 UI 48 ALAT LABORATORIUM BIOL.OGI 8 I 3 2 08 01 49 ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA 8 I 3 2 08 OJ 50 ALAT LABORATORIUM TAMBANG 8 I 3 2 08 0l 5 ALAT LABORATORIUM PROSES/TEK NIK 8 KIMIA I J 2 08 0l 52 ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI 8 I 3 2 08 01 53 ALAT LABORATORIUM KESEHATAN 8 KERJA I J 2 08 01 54 LABORATORIUM KEARSIPAN 8 I 3 2 08 01 55 LABORATORIUM HEMATOLOGl DAN 8 URINALISIS I 3 2 08 0l 56 ALAT LABORATORILM LAIN 8 aporan euangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 370 + f PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan euangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desemher 2022 I J 2 08 0l 57 AL AT LABORATORIUM HERMODINA MIKA 8 MOTOR DAN SISTEM I 3 2 08 01 58 ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN 8 I 3 2 08 01 59 ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI 8 PROSES ENZYM I 3 2 08 01 60 ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI 8 I 3 2 08 01 61 ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA 8 DAN ENERGI I 3 2 08 01 62 ALAT LABORATORIUM POPULA SI 8 I 3 2 08 01 63 ALAT PENGUKUR GELOMBANG 8 I 3 2 08 01 64 UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA 8 I 3 2 08 02 UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR I 3 2 08 02 01 ANALYTICAL INSTRUMENT 8 I 3 2 08 02 02 INSTRUMENT PROBE/SENSOR 8 I J 2 08 02 03 GENERAL LABORATORY TOOL 8 I 3 2 08 02 04 GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS 8 I J 2 08 02 05 LABORATORY SAFETY EQUIPMENT 8 I 3 2 08 02 06 UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA 8 NUKLIR LAINNYA I J 2 08 OJ ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH I 3 2 08 03 01 ALAT PERAGA PRAK TEK SEK OLAH 5 BIDANG STUD BAHASA INDONESIA I 3 2 08 03 02 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 5 BIDANG STUD MATEMATIK.A I 3 2 08 03 03 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 5 BIDANG STUD IPA DASAR I 3 2 08 03 04 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 5 BIDANG STU DI IPA LANIUTAN I 3 2 08 03 05 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 5 BIDANG STUDI IPA MENENGAH I 3 2 08 03 06 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 5 BIDANG STUD IPA ATAS I 3 2 08 03 07 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 5 BIDANG STUDL 1PS I 3 2 08 03 08 ALAT PERAGA PRAK TEK SEKOLAH 5 BIDANG STUDT AGAMA I 3 2 08 03 119 ALAT PERAGA PRAK TEK SEKOLAH 5 BIDANG STUDI KETERAMPILAN I J 2 08 03 10 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 5 BlDANG STUD! KESENIAN I 3 2 08 03 II ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 5 BIDANG STUD OLAH RAGA I 3 2 08 03 12 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 5 BIDANG STUDI PKN I 3 2 08 03 13 ALAT PERAGA LUAR BIASA (TUNA NETRA 5 TERAPI FJSIK, TUNA DAKSA, I 3 2 08 OJ 14 ALAT PERAGA KEJURUAN 5 I 3 2 08 03 I5 ALAT PERAGA PAUD/TK 5 I 3 2 08 03 16 ALAT PERAGA PRAKTEK SEK OLAH 5 LAINNYA I 3 2 08 04 ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEK TRONIKA Laporan Keuangan Pemerintah NabupatenMinahasa TA 2022 Audited Halaman 371 K 0 F m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 3 Des ember 2022 I 3 2 08 04 01 RADIATION DETECTOR 15 I 3 2 08 04 02 MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC I5 ELECTRONIC I 3 2 08 04 03 ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM 15 I 1 2 08 04 04 RECORDER DISPLAY 15 I 3 2 08 04 05 SYSTEM/POWER SUPPLY 15 I 3 2 08 114 06 MEASURING/TESTING DEVICE I5 I ] 2 08 04 07 OP TO ELECTRONICS I5 I 3 2 08 04 08 ACCELERATOR I5 I 3 2 08 04 119 REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM 15 I ] 2 08 04 10 ALAT LABORATORIUM FISIKA I5 NUKLIRELEK TRONIKA LAINNYA I ] 2 08 05 ALAT PROTEKSI RADIASL/PROTEKSI LINGKUNGAN I ] 2 08 05 01 ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN 10 I 3 2 08 05 02 ALAT KESEHATAN KERJA 10 I 3 2 08 05 03 PROTEKSI LINGKUNGAN 10 I ] 2 08 05 04 METEOROLOGICAL EQUIPMENT 10 I 3 2 08 05 05 SUMBER RADIAS 10 I 3 2 08 05 06 ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI 10 LINGKUNGAN LAINNYA I 3 2 08 06 DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY I 3 2 08 06 01 RADIATION APPLICATION EQUIPMENT 10 I 3 2 08 06 02 NON DESTRUCTIVE TEST (NDT DEVICE 10 I 3 2 08 06 03 PERALATAN HIDROLOGI 10 I J 2 08 06 04 DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY 10 I 3 2 08 07 ALAl LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP I 3 2 08 07 01 ALAT LABORATORIUM KWALITAS AIR 7 DAN TANAH I 3 2 08 07 02 ALAT LABORATORIUM KWALITAS UDARA 7 l 3 2 08 07 03 ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN 7 GETARAN I ; 2 08 07 04 LABORATORIUM LINGKUNGAN 7 I 3 2 08 07 05 ALAT LABORATORIUM PENUNJANG 7 I 3 2 08 07 116 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN 7 HIDUP LAINNYA I 3 2 08 08 PERALATAN LABORATORIUM HYDRODIN AMICA I 3 2 08 08 01 TOWING CARRIAGE I5 I 3 2 08 08 02 WAVE GENERATOR AND ABSORBER 15 I 3 2 08 08 03 DATA ACCQUJSJTJON AND ANALYZING I5 SYSTEM I 3 2 08 08 04 CAVITATION TUNNEL IS I 3 2 08 08 05 OVERHEAD CRANES 15 I 3 2 08 08 06 PERALATAN UMUM 5 I 3 2 08 08 07 PEMESINAN MODEL SHIP WORKSHOP 15 I 3 2 08 08 08 PE MESINAN PROPELLER MODEL I5 WORKSHOP I 3 2 08 08 09 PEMESINAN MECHANICAL WORKSHOP 15 I 3 2 08 08 10 PEMESINAN PRECISION MECHANICAL 15 WORKSHOP Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa T4 2022 Audited Halaman 372 n PEMERINTAH KABUPATEN MIN AHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Des ember 2022 I 3 2 08 08 II PEMESINAN PAINTING SHOP 15 I 3 2 08 08 12 PEMESINAN SHIP MODEL PREPARATION I5 SHOP I 3 2 08 08 13 PEMESINAN ELEC TIC AL WORKSHOP I5 I ) 2 08 08 14 MOB 15 I 3 2 08 08 15 PHOTO AND FILM EQUIPMENT I5 l 3 2 0 08 16 PERALATAN LABORATORIUM 15 HYDRODINAMICA LAINNY A I ) 2 08 09 ALAT LABORATORIUM STANDARISAS KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI I 3 2 08 09 OJ ALAT LABORATORIUM KALIBRA SI 10 ELECTROMEDIK DAN BIOMEDIK I 3 2 08 09 02 ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN 10 KALIBRA TOR I 3 2 08 09 03 ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK IO DAN AKUSTIK I 3 2 08 09 04 ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN 10 MEKA NIK I l 2 08 09 05 ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN !O SUHU I 3 2 08 09 06 ALAT LABORATORIUM STANDARISASI 10 KALIBRAS! DAN INSTRUMENTASI LAIN I 3 2 08 09 07 ALAT LABORATORIUM NATIUS 10 I 3 2 08 09 08 ALAT LABORATORIUM ELEK TRONTK A IO DAN TELEKOMUNIKASI PELA YARAN I 3 2 08 09 09 ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU 10 NA VIGAS] PELAYARAN I 3 2 08 09 I0 ALAT LABORATORIUM UII PERANGKAT I0 I 3 2 08 09 II ALAT LAUURA IURIUM STANDARISASI 10 KALIBRAST DAN INSTRUMENTAS I 3 2 09 0l SENJATA APL I 3 2 09 0l OI SENJATA GEN GGAM !O I 3 2 09 01 02 SENJATA PINGGANG IO I 3 2 09 0l 03 SENJATA BAHUSENJATA LARAS PANJANG IO I 3 2 09 01 04 SENAPAN MESIN 10 I 3 2 09 OI 05 MORTIR 10 I 3 2 09 01 06 ANTI LAPIS BAJA 10 I 3 2 09 01 07 ARTILERI MEDAN (ARMED) IO I 7 2 09 0l 08 AR TILER PERTAHANAN UDARA 10 (ARHANUD) I 3 2 09 O! 09 KA VALERI I0 I 3 2 09 01 10 SENJATA LAIN-LAIN IO I 3 2 09 02 PERSENJATAAN NON SENJATA API I 3 2 09 02 O! ALAT KEAMA NAN 5 I 3 2 09 02 02 NON SENJATA APL 5 I 3 2 09 02 03 ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK 5 (ALJIHANDAK) I 3 2 09 02 04 ALAT NUKLIR, BIOLOGl DAN KIMIA 5 I 3 2 09 02 05 PERSENJATAAN NON SENJATA API 5 LAINNYA I 3 2 09 03 SENJATA SINAR I 3 2 09 03 0I LASER 5 Laporan Neangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 373 f PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untauk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 I 3 2 09 OJ 02 SENJATA SINAR LAINNY A 5 I 3 2 09 04 ALAT KHUSUS KEPOLISlAN I 3 2 09 04 01 ALAT KHUSUS KEPOLISIAN 5 I 3 2 09 ll4 02 ALA T DALMAS/ALAT DAKHURA j I 3 l 09 04 03 ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR 5 I 3 2 09 04 04 PERALATAN DE TEKSI INTEL 5 I 3 2 09 04 05 ALSUS LANTAS 5 I 3 2 09 04 06 ALSUS RESERSE 5 I 3 2 09 04 07 ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN 5 I 3 2 09 04 08 ALSUS DAK TILOSKOPE 5 I 3 2 09 04 09 INSTRUMEN ANALISIS LA BORATORIUM j FORENSIK I 3 2 09 04 10 ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNY A $ I 3 2 JO 0l KOMPUTER UNIT I 3 2 10 OJ 0l KOMPLTER JARINGAN 4 I 3 2 JO 0l 02 PERSONAL KOMPUTER 4 I 3 2 10 OJ 03 KOMPUTER UNIT LAINNYA 4 I 3 2 JO 02 PERALATAN KOMPUTER I 3 2 10 02 OJ PERALATAN MAINFRAME 4 I 3 2 I0 02 02 PERALATAN MINI KOMPUTER 4 I 3 2 10 02 OJ PERALATAN PERSONAL KOMPUTER 4 I 3 2 10 02 04 PERALATAN JARINGAN 4 I 3 2 10 02 05 PERALATAN KOMPUTER LAINN YA 4 I 3 2 II 0l ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI I 3 2 II OJ 01 OPT!K j I 3 2 II OJ 02 UKUR/INSTRUMENT 5 I 3 2 II 01 OJ ALAT EKSPLORAS TOPOGRAFI LAINN YA 5 I 3 2 II 02 ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA I 3 2 II 02 OJ MEKANIK $ I 3 2 II 0 02 ELEK TRONIK/ELECTRIC 5 I J 2 II 02 03 MANUAL 5 I 3 2 II 02 114 ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA LAINNYA < I ) 2 12 0l ALAT PENGEBORAN MESIN I 3 2 12 01 01 BOR MESIN TUMBUK j I 3 2 12 01 02 BOR MESIN PUTAR 5 I 3 2 12 01 03 ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNY A 5 I 3 2 12 02 ALAT PENGEBORAN NON MESIN I 3 2 12 02 01 BANGKA j I ) 2 12 02 02 PANTEK 5 I 3 2 12 02 03 PUTAR 5 I 3 2 12 02 04 PERALATAN BANTU 5 I 3 2 12 02 05 ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA 5 I 3 2 3 0 SU MUR I 3 2 13 01 0 PERALA TAN SUMUR MINYAK 5 I ·' 2 13 0l 02 SUMUR PEMBORAN 5 I 3 2 13 01 OJ SUMUR LAINNYA 5 I 3 2 13 02 PRODUKSI I 3 2 13 02 01 RIG $ I 3 2 13 02 02 PRODUKSI LAINNY A 5 I 3 2 13 03 PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN laporan Keangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 374 KASE BAG m PEMERINTAIH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 222 I 3 2 13 03 01 ALAT PENGOLAHAN MINY AK 5 I 3 2 13 03 02 ALAT PENGOLAHAN AIR 5 l 3 2 13 03 03 ALAT PENGOLAHAN STEAM 5 l 3 2 13 03 04 ALAT PENGOLAHAN WAX 5 l 3 2 13 03 05 PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNY A 5 l 3 2 14 0l ALAT BANTU EKSPLORAS! I 3 2 4 01 01 MEKANIK 5 l 3 2 14 01 02 ELEK TRIK 5 l 3 2 4 01 03 ALAT BANTU EKPLORASI LAINNYA 5 l 3 2 14 02 ALAT BANTU PRODUKSI I 3 2 I4 02 01 PERAWATAN SUMUR 5 l 3 2 14 02 02 TEST UNIT 5 I 3 2 14 02 03 ALAT BANTU PRODUKSILAINNYA 5 I 3 2 15 0l ALA T DETEKSI l 3 2 15 01 01 RADIASI 5 1 3 2 15 0l 02 LARA 5 I 3 2 I5 01 03 ALAT DETEKSI LAINNYA 5 l 3 2 15 02 ALAT PELINDUNG I 3 2 I5 02 01 BAJU PENGAMAN 3 1 3 2 I5 02 02 MASKER ; I 3 2 15 02 03 TOPI KERIA 3 1 3 2 15 02 04 SABUK PENGAMAN 3 I 3 2 5 02 05 SEPATU LAPANGAN 3 I 3 2 15 02 06 ALAT PELINDUNG LAINNYA 3 1 3 2 15 03 ALAT SAR 1 3 2 15 03 01 ALAT PENOLONG 3 1 3 2 15 03 02 ALAT PENDUKUNG PENCARIAN 3 I 3 2 5 03 03 ALAT KERJA BAWAH AIR 3 1 3 2 15 03 04 ALATSAR LAINNYA 3 I 3 2 I5 04 ALAT KERJA PENERBANGAN 1 3 2 15 04 01 PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI 5 PENERBANGAN I 3 2 5 04 02 PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN 5 PENGAMATAN PENERBANGAN 1 ) 2 15 04 03 PERALATAN FASILITAS BANTU 5 PENDARATAN l 3 2 15 04 04 PERALATAN FASILITAS BANTU 5 PELA YANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA 1 3 2 15 04 05 PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR 5 UDARA I 3 2 I5 04 06 ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK 5 1 3 2 15 04 07 ALAT KERIA PENERBANGAN LAINNYA 4 I ) 2 I6 01 ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN 1 3 2 16 01 0I ALAT PERAGA PELATIHAN 3 I 3 2 16 01 02 ALAT PERAGA PERCONTOHAN 3 1 3 2 16 01 03 ALAT PERAGA Pl:LATIHAN DAN 3 PERCONTOHAN LAINN YA l 3 2 17 01 UNIT PERALA TAN PROSES/PRODUKSI I 3 2 17 0l '" LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT 5 Laporan Neangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited KASUB BAG Ha laman 375 r PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 1 Desember 2022 1 3 2 17 01 02 SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT 5 1 3 2 17 01 03 SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT 5 1 3 2 17 0l 04 SOLID-SOLID CLASSIFIER 5 1 3 2 17 01 05 SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT 4 1 3 2 17 01 06 SOLID LTQlJID CRYSTALLIZATION 5 EQUIPMENT 1 3 2 17 Ul 07 ION EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT 5 1 3 2 17 01 08 LEACHING EQUIPMENT 5 1 3 2 17 0 09 GRAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT 5 1 3 2 17 0 10 SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT 5 1 3 2 17 01 11 CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID 5 1 3 2 17 01 12 LIQUID FROM SOLID EXPELLING $ (EXPRESSOR)-EQUIPMENT 1 3 2 17 01 13 GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT < 1 3 2 17 01 14 GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT 5 1 3 2 17 0l I5 GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT 5 1 3 2 17 0l I6 GAS-LIQUID DJSTILLA TION EQUIPMENT 5 1 3 2 17 0l 17 GAS - LIQUID SEPARITION EQUIPMENT 5 1 3 2 17 01 I8 ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT 5 1 3 2 17 0l 19 TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT 5 FOR LIQUID 1 3 2 17 01 20 SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT 5 1 3 2 17 01 21 SIZE REDUCTION SIZE BALA RGEMENT 5 EQUIPMENT 1 3 2 17 0l 22 HEAT GENERATING EQUIPMENT 5 1 3 2 17 01 23 HEAT TRANSFER EQUIPMENT 5 1 3 2 17 0l 24 MECHANICAL PROCES 5 1 3 2 17 0l 25 CHEMICAL REAKTION EQUIPMENT 5 1 3 2 17 01 26 UNIT PERALATAN PROSES/PRODUK SI 5 LAINNYA 1 3 2 I8 01 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT 1 3 2 I8 01 01 RAMBU BERSUAR 3 1 3 2 I8 0l 02 RAMBU TIDAK BERSUAR 3 1 3 1 I8 01 OJ RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT 3 LAINNYA 1 3 2 I8 02 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA 1 3 2 18 02 01 RUNWAY/THRESHOLD LIGHT 3 1 3 2 I8 02 02 VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR 3 (VASI 1 3 2 18 0.2 03 APPROACH LIGHT 3 1 3 2 18 02 04 RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS) 3 1 3 2 I8 02 05 SIGNAL 3 1 3 2 18 02 06 FLOOD LIGHTS 3 1 3 2 I8 02 07 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA 3 LAINNYA 1 3 2 18 03 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT 1 ) 2 8 03 0l RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT 3 1 3 2 I8 03 02 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT l LAINNYA 1 3 2 19 01 PERALATAN OLAH RAGA 1 3 2 19 01 01 PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK 3 1 3 2 19 01 02 PERALATAN PERMAINAN 3 Laporan eangan Pemerintah Kabpaten Minahasa TA 2022 Audited K Halaman 376 F m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas .aporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada I Desember 2022 I 3 2 19 0l 03 PERALATAN SENAM 3 I 3 2 19 0 04 PARALATAN OLAH RAGA AIR 3 I ; 2 19 OJ 05 PERALATAN OLAH RAGA UDARA 3 I 3 2 19 OJ 06 PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA 3 Perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tetap yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing perode dengan jumlah yang sama Metode garis lurus atau straight line method adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dani tiap peniode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode tersebut dipilih karena metode tersebut dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) Nilai satuan minimum kapitalisast aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut
CLAR AIR, DAN SEBANGSANY A 300.000 MAMMALIA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBANGSANYA) 300.000 ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG HIDL'I' DI DALAM AIR) 300 000 BIOTA PERAIRAN LAINNYA 300 000 TANAMAN 300 000 BARANG KOLEKSI NON BUDA YA 300 000 ASET TETAP DAL AM RENOVASI 30 000 000
I. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap apabila ada
I) Penambahan 2) Pelepasan 3) Akumulasi penyusutan 4) Mutasi aset tetap lainnya
Laporan Keuangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 379 I PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Kewangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 3I Des ember 2022 2) Metode penyusutan yangdigunakan 3) Masa manfaat atau tanif penyusutan yang digunakan
e Retenst.
3 Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
Pengungkapan Dana Cadangan; Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dan penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas
Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki
Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa
Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalamn jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegratan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 382 / t PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022
Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas, entitas disyaratkan untuk menguji Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tersebut dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya
Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/'atau kepenguasaannya berpindah serta Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut: Tagihan Jangka Panjang Tagihan jangka panjang terdiri atas tagthan penjualan angsuran dam tuntutan ganti kerugian daerah.
Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) adalah kerjasama antara Pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan KSPI diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yatu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya KSPI.
Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga slap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari.
I) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan 2) Biaya professional yang timbul sccara langsung agar aset tersebut dapat digunakan 3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara bark Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenu syarat Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA4 2022 Audited F Halaman 385 m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 pcngakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh enttas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi d) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusun dapat drsajikan sebesar nilai wajar 4 Aset Lam-lain Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya Amortrsas1 I. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya 2.Amortisasi dapat dikukan dengan berbagai metode seperti garislurus Metode garis lurus menetapkan tanif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah Penyusutan perperiode = Nila yang dapat disusutkan Masa Manfaat Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh milai perolehan aset dan tidak memiliki mlai sisa (residu)
10, Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemenintah Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan [ikuditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu.
Kewajiban dapat timbul dari:
Utang Beban, diakui pada saat
Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat.penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penenmaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahut berdasarkan Berita Acara Rekonsilias Pengukuran Kewajiban a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca b) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada surat utang Pemerintah Daerah yang substansinya sama dengan SUN c) Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar d) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat scbagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan scbesar jumlah yang masih harus disetorkan e) Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar jangka panjang adalah jumlah yang akan jatub tempo dalam waktu 12 (dua belas) setelah tanggal pelaporan. f) Untuk Utang Pemerintah Daerah yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Daerah tersebut merupakan kewajiban Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa T4 2022 Audited Halaman 388 m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Des ember 2022 Pemerintah Daerah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diaturdalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan II. Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan Ekuitas diklasifikasikan dalam:
Saldo cekuitas di Neraca berasal dart saldo akhir ekurtas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Saldo Ekuitas berasal dani Ekuitas awal ditambah (dikurang ) oleh Surplus' Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Akun Ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi ekuitas untuk dikonsolidasikan dan Ekuitas Saldo Anggaran Lebih (SAL) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 64 Tahun 2013. Akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/ PPRD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun RIK SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun Aset adalah akun Kewapiban Dengan tidak diakomodasikan akun ekuitas untuk dikonsolidasikan dan ekuitas SAL maka laporan interim untuk neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya. Hal yang perlu diketahur I Pengakuan Ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. 2.Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajban
Laporan Keuangan Pemerintah KabupatenMinahasa TA4 2022 Audited Ha laman 389 f PEMERINTAH KABUPATENMINAHASA Catatan atas Laporan Kean gan Untuuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 222 Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membuk ukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban) G. Kebijakan Akuntansi Beban - LO Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban Beban terdiri dari.
Beban diukur sesuai dengan
a Pengeluaran beban tahun berkenaan
Koreksi diukur sesuar dengan mlar kesalahan yang ditemukan • Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaran • Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bag satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi • Kesalahan ditinjau dan sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis
Laporan euangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 391 t m PEMERINTAH KABUPATEN MINA HASA Catatan atas Laporan Keuangan Untk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak • Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangk utan I. Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BL,UD)
a) Pendanaan BLUD merupakan bagian dari APBD; b) BLUD dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, e) Permpin BLUD adalah peyabat yang diangkat atau ditunjuk, d) BLUD membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran, e) Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi dan pinjaman sesuai dengan ketentuan; t) Memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga; g) Mengelola sumber daya yang terpisah dan entitas akuntans/entitas pelaporan yang membawahinya; h) Mempunyai pengaruh signifikan dalam pencaparan program pemerintah i) Laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal Selaku penerima APBD yang menyelenggarakan akuntansi, laporan keuangan BLUD dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya.
a) Pendapatan- LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh BUD. b) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh BUD. e) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan BUD Laporan Keuangan Pemerintah abupaten Minahasa T4 2022 Audited Halaman 392 ' m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 34 Des ember 2022 d) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan BUD e) Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat: • saat timbulnya hak atas pendapatan; dan • Pendapatan direaltsasi. ) Pendapatan - LO pada BLUD yang diakui pada saat pendapatan direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanva penagihan g) Pendapatan - LO pada BLUD diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang- undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan h) Beban pada BLUD diakui pada saat: • Timbulnya kewajiban pada saat terjadinya perahihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas • terjadinya konsumnsi aset pada saat terjadinya peralihan hak pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD. • Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada saat penurunan aset berhubungan dengan penggunaan aset bersangkutan berlalunya waktu.
a) Laporan Realisasi Anggaran, Neraca. Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas ak untansi/entitas pelaporan yang membawahinya. b) Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran BLUD dikonsolidasikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntans/entitas pelaporan yang membawahinya c) Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas BUD. d) Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada laporan Kas BUD adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh BUD e) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahinya f) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BUD dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya g) Terhadap konsolidasi Laporan Keuangan BLUD kedalam laporan keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik h) Akun-akun timbal balik meliputi pendapatan, beban, aset, dan keway1ban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan Laporan euangan Pemerintah KabupatenMinahasa TA 2022 Audited Halaman 393 '- ' r PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada1 Desember 2022 i) Dikecuahikan terhadap akun-akun timbal balik adalah akun-akun pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan($A4P),
I) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening as Umum Daerah dan pada entitas. 2) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jemis pendapatan 3) LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurrmg) atas penerimaan pendapatan pengurang pendapatan LRA 4) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagar pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama 5) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurrmg) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut
(a) Timbulnya hak atas pendapatan; (b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi Dalam laporan operasional Pemerintah Kabupaten Minahasa, Pendapatan LO diakui pada saat: I) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang- undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih 2) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telal selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih 3) Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa di rekening kas umum daerah 4) Pendapatan-LO diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan Laporan feuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa T4 2022 Audited Halamnan 394 I 6
Membuka PDF…