DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa

regulasi_utama

Ringkasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOmor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan..... .... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA dan BUPATI MINAHASA Menetapkan MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2.Daerah adalah Kabupaten Minahasa;
3.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota;
4.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati;
5.Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa;
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda;
8.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
10.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkcnaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya,
11.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi l (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah;
12.Kegiatan 12.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh l (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagal bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinas dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa;
13.Laporan Reaiisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode; 14.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
15.Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana;
16.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan,
17.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menunjukkan perincian dari penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode,
18.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menunjukan perubahan ekuitas pemerintah daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan pemerintah daerah selama satu periode; 19.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan atas pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

a.LRA;
b.LPSAL;
c.Neraca,
d.LO
d.LO;
e.LAK;
f.LPE; dan
g.CaLK.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut.

a.realisasi Pendapatan Rp1.250.387.719.645,24 (satu Daerah sebesar triliun dua ratus lima puluh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus cmpat puluh ima koma dua puluh empat rupiah) yang berarti 98,87% (sembilan puluh delapan koma delapan puluh tujuh persen) dari Anggaran Pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rpl .264.633.946.999,00 (satu triliun dua ratus enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah;
b.realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1,320.280.411.402,70 (satu triliun tiga ratus dua puluh miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus sebe\as ribu empat ratus dua koma tujuh puluh rupiah yang berarti 90,58% (sembilan puluh koma Hrna puluh delapan persen) dari Anggaran Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.457.601.549.346,00 (satu triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
c.realisasi Pembiayaan Daerah sebesar Rp204.330.120.966,36 (dua ratus empat miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam koma tiga puluh enam rupiah) yang berarti 105,89% (seratus lima koma delapan puluh Sembilan persen) dari Anggaran Pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp192.967.602.347,00 (seratus sembilan puluh dua miliar Sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 sebcsar Rpl34.437.429.208,90 (seratus tiga puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan dua ratus delapan koma sembilan puluh rupiah).

Pasal 4

Uraian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki sistematika sebagai berikut:

a.Lampiran I memuat LRA yang terdiri dari: I. Lampiran I1 memuat Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
1. 2.Lampiran 1.2 memuat Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. 3.Lampiran 1.3 memuat Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub, kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. 4.Lampiran I4 memuat Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan, Lampiran II memuat LPSAL; Lampiran HI memuat LO; Lampiran IV memuat LPE; Lampiran V memuat Neraca; Lampiran VI memuat LAK; Lampiran VII memuat CaLK; Lampiran VIll memuat Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Lampiran IX memuat Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Lampiran X memuat Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Lampiran XI memuat Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; Lampiran XII memuat Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Lampiran XIII memuat Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Lampiran XIV memuat Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; Lampiran XV memuat Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Lampiran XVI memuat Daftar Dana Cadangan Daerah; Lampiran XVII memuat Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Lampiran XVIII memuat Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Lampiran XlX memuat Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran XX memuat Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Lampiran XX.1 memuat Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Lampiran XX.2 memuat Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah.

Pasal 6

uan mengenai penjabaran pertanggungiawaban pelaksanaan 4PD tahun 2022 diatuar dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

ra uran Darrah ini rulai berlaku pada tanggal diundangkan. \gar setiap orang dapat mengetahuinya, meme intahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya la.Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa. Ditetapkan di Tondano pada tanggal [b 0la&e 262 P, BUPATI MINA SA, t JEMMY STANI K MENDONG Dian t ncd; Tondano pacda tang. lo p\en'en 2 F RAH KABU PATEN MINAHASA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2023 NOMOR ] ' D Er st PER'URAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR Z TAHUN 2023 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 I. UMUM Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara. pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tel ah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah menyusun pertanggungiawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 ten tang Penjabaran Perubahan Atas Peraturan Bupau Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan erah Tahu Anggeran 2022. 'emeritah Daerah menyusun dan menyajikan laporan ieuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual Laporan Ke an Pemerintah Daerah Tahun 2022 terdiri dari: (i) Laporan Realisasi a Pendapatan dan Belanja Daerah, (i) Laporan Perubahan Saldo nggaran Lebih, (iii) Neraca, (iv) Laporan Operasional, (v) Laporan Arus Kas, (vi) aporan Perubahan Ekuitas, dan (vii) Catatan atas Laporan Keuangan. 3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah «gmbarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi Anggaran Peadapatan dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2022, yang mencakup perdepeat an, belanja, dan pembiayaan. Rincian anggaran yang digunakan eba perbanding realisasi merupakan rincian yang terakh.r diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran y apoan Perubahan Saldo Anggaran Lobih menyajikan informasi ken atau penurunan Saldo Anggaran Lebih selama Tahun Anggaran

2022.Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pe rish Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 De. e 2022. Laporan Operasionai menyajikan pendapatan dan beban berdasarkan basis akrual dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan elama Tahun Anggaran 2022 Laporan Arus Kas adalah laporan yang kn informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan er as selama Tahun Anggaran 2022, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2022. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan nt ns engenai perubahan saldo ekuitas Pemerintah selama Tahun r an 2022 Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan wag mcmadar antara lain mcngenai kebijakan fiskal/ keuangan dan ckonomi d sar penusaran laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian erg lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Di samping itu, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Dacrah Tahun 2022 ini juga dil p Ikhtisa Laporan Keuangan Badan Usaha Milik D), /erusahaan Dxerah Laporan Keuangan Pemerintah Dacrah diaudit oleh Badan Pemeriksa Kea.gan sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3acan Pemerksa euangan dimaksud adalah dalam rangka caber@an pendapatropini. Pemerintah Daerah telah meny:mpaikan Laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 kepada Badan Pemer s euangan tuk diaudit, melalui surat Bupati Minahasa Nomor 268/BM--2023 tanggal 03 Maret 2022 Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Dacrah Tahun 2022 dengan status belum diperiksa (Unaudited) ol- pat, Minahas 'ropada Badan Pemeriksa Keuangan. Herdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan terscbut, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keangan Permerintah Daerah Tahun 2022. 0pini Wajar Tanpa Pengecualian es ut mnenggambarkan bahwa Pemerintah Daerah telah melasanakan pengeiolaan keuangan negara yang sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan pi neg dangan. Selain itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut ga memberikan informasi kepada publik bahwa Anggaran Pendapatan dan elanja Daerah telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel, yang bharapkan juga memberikan hasil pembangnan berupa peningkatan kes hteraan rakvat menurunna tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ckonomi yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa euangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah De+ah Tahun 2022 di dalam Peraturan Daerah ini, disampaikn angka- % ang disajikan alam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tanun 2022 Pasal l Cukup jelas

Pasal 3

€ kup elas Fa Cuupjelas. a8al € Cukup jelas He es TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR PEMERINTAH KABUPATEN MINA HASA LAMPIRAN I ERATUKAN DAEEAI AU'PATEN MINA/HAS NOMOR TANN 202 NANG E"ANG6UNGA,WAAN ELA!ANA4AN AN6ARAN PENDAPATAN DAN LAN.IA DAE,RAH TAHUN ANGGARAN 2O22 PEMERINT AH KABUPATEN MINAHASA CATATAN ATAS LAPORA N KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 Dalam upaya percepatan penyelenggaraan "good governance and clean governance"sebagaimana tersebut perlu adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di samping itu dalam penyclenggaraan pemenintahan perlu dipenuhi tata pemerintahan yang bark, antara lain perlu adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tang.gap, wawasan kedepan, pengawasan, efisiensi dan efektivitas, profesionalisme serta akuntabilitas. Selain itu keberhasilan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendini akan dapat berhasil guna dan berdaya guna apabila aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan di bidang pemerintahan. pembangunan, dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah saling memberikan urpan balik guna perbaikan kedepan Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka segala kegratan harus diprogram berdasarkan skala prioritas dan Laporan Keuangan emerintah Nabpaten Minahasa TA 2022 Audited PARAF KOORDINA5SI BAGIAN HUKDi K~SUB BAG KABAG Halaran 290 r PEMERINTAH KABUPATENMINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Undang-undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (power sharing) dan pembagian keuangan (financial sharing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapai vis Pemerintah Kabupaten Minahasa yakm "Minahasa Maju Dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil, dan Sejahtera" Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang- undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kabupaten Minahasa telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Minahasa telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2022 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2010 Lamprran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari

a.Laporan Reahsasi Anggaran (LRA) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalamn satu periode laporan.
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
c.Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tan ggal tertentu
d.Laporan Operasional Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan
e.Laporan Arus Kas (LAK) Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi sehubungan dengan aktivitas operastonal, aktrvitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pada periode tertentu Laporan Neuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited PARAF KORDINASI BAGIAN HUKi' K4SB BAG KA3AG Halaman 291 f PEMERINTAII KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan euangan Untuk Tahn yang Berakhr pada 31 Desember 2022
f.Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
g.Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi penjelasan naratif atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE I.I, Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi diwajibkan membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban setelah berakhirnya tahun anggaran untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Ini juga dibuat sebagai salah satu wujud dari pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang berkualitas. LKPD dianggap baik jika hasil pemeriksaan atas laporan keuangan mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajtkan informasi mengenai postsi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagr para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastran yang terkait. Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai
a.Informasr mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan,
b.Informasi mengenai kecukupan penermaan periode berjalan untuk membiaya seluruh pengeluaran;
c.Informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d.Informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya,
e.Informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan f Informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, scbagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Rekook~iusig@ii; KAS[B BAG BAG Halaman 292 m PEMERINTAH KABUPATEN MINAIHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuuk Tahun yang Berakhir pada 3I Des ember 2022 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Berbasis Akrual Tahun 2022 adalah. I) Sebagai sarana pertanggungjawaban dari Kepala Daerah, atas pelak sanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, 2) Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa; dan 3) Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan konsolidasi dari laporan keuangan perangkat daerah di ling.kungan Pemerintah Kabupaten Minahasa, dengan berpedoman pada landasan hukum sebagai berikut I) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3) Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 6) Undang-undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 7) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom; 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 10) Peraturan Pemerintah Nomor 7] Tahun 2010 tentang Standar Akuntansit Pemerintahan (SAP); I) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Laporan euangan Pemerintah Kabupaten Minahasa T4 2022 Audited Ase ooroiAsisAGiAp ] Tr Halaman 293 t PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Neuangan Untk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 17) 19) 18) 16) BarangMilk Daerah, Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventasisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2021 tcntang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022. 20) Peraturan Daeral Kabupatcn Minahasa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 21) Peraturan Bupati Minahasa Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual, 22) Peraturan Bupati Minahasa Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 64 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa; 23) Peraturan Bupati Minahasa Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenMinahasa Tahun Anggaran 2022; 24) Peraturan Bupati Mmahasa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022; 25) Peraturan Bupati Minahasa Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupat Minahasa Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022, 26) Peraturan Bupati Minahasa Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022, 27) Peraturan Bupati Minahasa Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022; Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Ha laman 294 ARAF KOORDINASI BAGIAN HUKU KASUB BAG KA IAG m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuuk Tahn yang Berakhir pada 31 Desember 2022 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Berbasis Akrual Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut BABI PENDAHULUAN I.I, Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan L.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan BABII EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN Entitas Pelaporan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basts Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan43 PENCAPAIAN TARGET KINER.JA APBD 2.I Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan 3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Keuangan BABIV KEBIJAKAN AKUNT ANSI 4 I 42 Keuangan BAB V PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN 5.I Laporan Realisasi Anggaran 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) 5.3. Neraca 54 Laporan Operasional (LO) 5.5. Laporan Ars Kas 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN 6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan 6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas BAB VII PENUTUP LAMPIRAN Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 295 ·#RAF KOORDINASI BAGAN KASUB BAG KABAG m PEMERINTAH KABUPATEN MINAIHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuuk Talun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 BAB IH EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN Minahasa adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi ini terletak diujung utara Pulau Sulawesi. Kabupaten Minahasa merupakan Kabupaten Induk dari Kabupaten/Kota Pemekaran. Ibukota Kabupaten Mmahasa adalah Tondano, berjarak sekitar 35 km dari Manado ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Wilayah Kabupaten Minahasa ini terdiri atas 25 Kecamatan. Jika dilihat dari letak geografis, Kabupaten Minahasa terletak pada 1"22' 44 LU/ 124 33' 52" BT TO1' 'LU /124" 54' 45BT ke 125° 04 21BT/120'25' LU Wilayah Kabupaten Minahasa memilk luas wilayah + 1 141,64 km2 dengan luas perairan kurang lebih I50 mil laut dengan garis pantai sepanjang 3 mil laut. Luas Hutan 18.825,61 ha; Luas Hutan Lindung 5.576,38 ha, Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam 9.642,42 ha; Hutan Bakau 157,92 ha, Luas Hutan Produksi Terbatas 3.606,81 ha, Luas Hutan Konservasi 9.642.42 ha. Panjang Jalan Kabupaten Minahasa 880,35 km (Jalan Negara 129 km, Jalan Provins 184,50 km Jalan Kabupaten 566,85 km) dan Jalan Desa termasuk jalan usaha tani 144,5 km. Luas Daerah Irigasi 7.579 ha Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Minahasa 7 ' « Samber Pea Dokumen RP3KP kabupaten Minahasa Tahon 2016 Kabupaten Minahasa berada di sebelah utara garis khatulistiwa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut Sebelah Utara Berbatasan dengan Laut Sulawesi, Kota Manado, dan Kota Tomohon Laporan euangan Pemerintah Kabpaten Minahasa TA 2022 Audited Ar kooksgAGAN HUKUM KS~B BAG Ag Halaman 296 m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Cata tan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 3I Desember 2022 Berbatasan dengan Laut Maluku dan Kabupaten Minahasa Utara Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara Berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa beriklim tropis basah hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, imi dipengaruhi oleh angin muson, pada bulan November April dipengaruhi oleh angin barat yang membawa hujan. Angka curah hujan rata - rata setiap tahun berkisar 2000 3000 mm, dengan umlah hari hujan rata rata 90 130 hari per tahun. Sedangkan rata-rata suhu minimum dan maksimum berkisar antara 18.6 celcius dan 28,4° celcius dan memiliki kelembaban udara rata rata 87%-92%. Sebagian besar wilayah Kabupaten Minahasa memiliki topografi pegunungan dan perbukitan dan dataran luas seputar danau Tondano dengan ketnggran dari permukaan laut berkrsar antara 0 1000 meter. Dataran tersebut dapat dijumpai di wilayah Kecamatan Tondano Barat, Tondano Timur, Tondano Utara, Tondano Selatan, Remboken, Tompaso dan Kakas, lereng bukit yang beragam di semua wilayah kecamatan dan dapat dikategorikan datar, landai dan bergelombang sampai dengan sangat curam. Topografi yang sangat unik ada dibagian timur adalah lereng bukit yang melandai dani ketinggian t L.000 m dari permukaan laut ke arah pantai dengan panjang 40 km. Dari batuan geologi menunjukkan bahwa dataran sekitar Danau Tondano dan sungar adalah endapan lakustrin. Wilayah berbukit sampai pegunungan bagian timur Danau Tondano terdiri atas batuan Vulkanis berupa Lava Basalt dan Tufa Basalt. Lahan lereng Timur kearah pantai wilayah Kecamatan Langowan Barat, Tompaso dan Kawangkoan terdiri dari abu vulken dan Tufa Tondano, wilayah Kecamatan Tondano Barat (Masarang) sampai lahan wilayah Kecamatan Tombulu berupa batuan vulkanis muda (abu/lapilli/larva). Di daerah ini tanah tanah yang berkembang dani batuan Basalt membentuk ordo alfisolts, Tufa Tondano ordo Andisols. Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tdak saja berperan sebagar pelaksana pembangunan, tetapr Juga sebagal sasaran pembangunan. Dengan demikian, maka sumber daya manusia yang berkualitas sangat berperan penting sebagai lokomotf penggerak untuk mendorong dan menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia untuk menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas merupakan suatu kewajiban yang sangat mendesak dalam rangka mencapai pelaksanaan pembangunan yang maksimal di Kabupaten Minahasa 2.1 Ekonomi Makro Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarak at Ekonomi merupakan faktor yang terpenting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ekonomi erat kaitannya dalam kehidupan sehari-sehari. Manusia untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan, minun, paka1an, tempat tinggal, dan lain-lain memerlukan suatu ekonomi yang kuat. Negara dituntut untuk mengatur kebijakan mengenai Sebelah Barat Sebelah Timur Sebelah Selatan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited - AF KOOR[NAs1BAGAN Hui AS~B BAG KABAG Halaman 297 f PEMERINTAH KABUPATEN MIN AHASA Catatan atas Laporan Kean gan Untuuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 perekonomian Indonesia dan dituntut untuk menjamin ekonomi masyarakat Indonesia dikarenakan faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain ekonomi merupakan faktor terpenting, faktor ekonomi tersebut juga merupakan faktor pendukung pembangunan nasional dikarenakan pertumbuhan ekonomi sebuah negara yang baik dapat meningkatkan pembangunan nasional Indonesia dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang perlu dijadikan pusat perhatian untuk memperbaiki ekonomi makro nasional. Keadaan perekonomian yang ber fluktuatif di Indonesia mengakibatkan para investor melakukan spekulasi dalam investasi, terutama investor asing. Para Investor mengngink.an keadaan ekonomi makro suatu negara yang stabil, terukur dan terjamin untuk dijadikan tempat berinvestasi dan menanamkan finansialnya. Harapan semua tindakan investasi adalah mendapatkan imbal hasil sesuai dengan yang diinginkan, namun hal tersebut terasa tidak mungkin tercapai dengan keadaan ekonomi makro yang yang berubah-ubah. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan tekanan terhadap ekonomi dan sosial Dari sisi ekonomi, €OVID-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampur semua aspek kehidupan. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (physical distancing). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Oleh sebab itu Pemerintah men geluarkan berbagai stimulus kepada masyarakat Insentif itu pun jadi bagian dari Pemuhihan Ekonomi Nasional (PEN). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020, program Pemulihan Ekonom Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dani kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan untuk mempercepat penanganan Pandemi Covid-I9 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa perekonomtan Nasional terus menunjukan kemampuan untuk beranjak pulih lebih cepat Sementara itu, situasi ekonomi dunia ke depan mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan Harga komoditas utama global juga temoralisasi pasca meredanya rantai pasok serta suhu iklim yang lebih bersahabat. Optimisme juga muncul dari Tiongkok yang kembahi membuka perbatasan dan aktivitas ekonomi dari yang sebelumnya menerapkan kebijakan zero covid. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi stimulus di tengah berbagai misiko yang terus muncul Didukung fundamental ekonomi nasional yang kuat, aktivitas ekonomi domestik tetap bergeliat meski kondisi global masih mengalami perkembangan yang pasang surut Bauran berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil Pemerintah Pusat, salah satunya melalui Program Komite Penanganan Covid-I9 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC.PEN), berhasil menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi nasional Pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah strategi dan kebrjakan utama seperti:
a.Menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dengan program 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan pasokan, elancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif), serta optimalisasi program perlindungan sosial yang Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited AF_KoRpAsgAgAHuu] KASUB BAG I KABAG Halaman 298 f PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 b. akan melindungi masyarakat rentan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Sembako (BPNT). dan sejenisnya Memperkuat pasar domestik dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan mendukung pengembangan UMKM. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan memperkuat rantai pasok perusahaan nasional dalam menaikkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai motor pengembangan UMKM, termasuk di sektor produksi (KUR Alsintan)
c.Meningkatkan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang masih kuat Untuk itu, perjanjian kerja sama perdagangan internasional akan terus diperkuat, salah satunya melalui optimalisasi mandat Chairmanship ASEAN 2023, serta peningkatan kerja sama bilateral maupun multilateral
d.Transformasi ekonomi terus dilanjutkan untuk meningkatkan investasi, mendorong produktivitas SDM, dan menyerap tenaga kerja melalui implementasi UU Cipta Kerja. Presiden telah menetapkan Perpu Cipta Kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Ini diharapkan akan memberikan kepastian dan keberlanjutan investasi yang umumnya bersifat jangka panjang
e.Pemerintah juga melakukan reformasi dan pendalaman sektor keuangan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Ini akan memperkuat basis sumber pembiayaan untuk pembangunan ekonomi, Selain itu, akan dilakukan pengaturan kembali Devisa Hasil Ekspor (DHE) melalui revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2019 dengan perluasan komoditr ekspor wajib DHE selain SDA yaitu komoditi manufaktur hasil hilirisasi f Pemerintah terus membangun hilirisasi industri agar dapat menambah nilai jual komoditas. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan. Selain itu, untuk mendukung ekonomi hijau dan penurunan emisi karbon, Pemerintah juga terus mendorong pengembangan Eleetie Vehicle sebagai tren kendaraan masa depan
g.Dalam meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan SDM, Pemerintah memberikan dukungan diantaranya melalui program padat karya, pelatihan (reskilling & upskilling), dan program Kartu Pra Kerja. Pemerintah juga terus melakukan pembangunan infrastruktur, termasuk relokasi IKN untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
h.Selain itu, Pemerintah juga mendorong penguatan sektor pariwisata sebagai mesin penggerak ekonomi, diantaranya melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Ini diharapkan mampu meningkatkan minat turis asing untuk datang ke destinasi wisata dalam negeri Bank Indonesia lewat Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 menyatakan bahwa Perekonomian Sulawesi Utara secara keseluruhan Tahun 2022 diperkirakan masih berada dalam trajektori pemulihan dan tumbuh menguat dibanding.kan perkiraan sebelumnya. Aktivitas ekonomi meningkat sering dengan meningkatnya adaptasi masyarakat dalam beraktivitas pasca pengendalian Covid-I9 yang semakin baik, serta permintaan eksternal yang masih tinggi, akan mendorong perekonomian dari sisi pengeluaran. Hal ini ditransmisikan kepada peningkatan mobilitas yang mendorong Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minalasa T4 2022 Audited Halaman 299 - ARA_KORDINASIBAGIAN HUI KASUB BAG ' KABAG m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHAS.A Catatan atas Laporan Keuangan Untuuk Tahun yang Berakhir pada 3I Desember 2022 Lapangan Usaha Perdagangan dan Transportasi dan menguatnya Lapangan Usaha Industri dari sisi lapangan usaha. Sementara itu, kinerja Lapangan Usaha Konstruksi iperkirakan mengalami perlambatan sejalan dengan penurunan pagu belanja modal pemerintah dan penurunan investasi swasta. Perbaikan perekonomian Sulawesi Utara juga ditopang oleh kenaikan harga komoditas perikanan sehingga menjadi insentif produksi di sisi hulu Lapangan Usaha Transportasi yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian Sulawesi Utara sejalan dengan normalisasi mobilitas masyarakat. Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi tercatat mengalami penguatan serta Ekspor tercatat tumbuh meskipun melambat. Namun demikian, kontraksi pada Konsumsi Pemerintah menahan pertumbuhan ebih lanjut. Realisasi Anggaran Pendapatan Sulawesi Utara APBD mendorong kinerja belanja APBD Provinsi sehingga mencatatkan peningkatan. Mengingat pentingnya konsumsi pemerintah dalam mendorong percepatan pemulihan perekonomian daerah, percepatan realisasr belanja pemerintah baik yang bersumber dani APBD maupun APBN perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomu Sulut. Mencemati perkembangan harga dan tngkat mflasi terki, Bank Indonesia memperkirakan tekanan intlast Sulawesi Utara cenderung meningkat. Oleh sebab itu, Bank Indonesia bersama dengan Pemenntah Daerah dalam kerangka TPID akan senantiasa bersinergi dan selalu memantau risiko peningkatan inflasi sehingga dapat menentukan langkah pengendalian yang tepat agar inflasi tetap berada pada rentang sasarannya Pada tahun 2022 secara umum di Sulawesi Utara termasuk Kabupaten Minahasa kondisi perekonomian sudah mulai membaik karena mengalami pertumbuhan jika dibanding dengan tahun sebelumnya dalam masa pandemi Covid-19. Dan saat in Perekonomian Nasional sementara dalam tahap Pemulihan dari Covid-19 pasca pemberhentian pemberlakuan PPKM, termasuk juga Kabupaten Minahasa Bagi pemerintah Kabupaten Mrnahasa kondisi perekonomian tersebut berpengaruh pada
a.Pendapatan Asli Daerah meliputi: Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
b.Dana Perimbangan meliputi, Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus;
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomni Khusus, Dana Bonus Produksi Pengusaha Panas Bum Menurut data BPS, ekonomi Sulawesi Utara sampai pada Triwulan 3 tahun 2022 tumbuh sebesar 6,62%. Sektor usaha yang mengalami pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum 39,66 persen. Sementara dart sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami pertumbuhan sebesar 33,33 persen Pada akhir tahun lalu 30 Desember 2022, pemerintah pusat mengumumkan berakhirnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPM), yang merupakan upaya pengendalian pandemi Covid-19, Penghentian PPKM ini merupakan konsekuensi logis yang dapat diterima dari terpenuhinya syarat perubahan covid-I9 dari pandemi ke endemi, Laporan feuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 300 + ARAF KOORDINASI BAGIAN HUG ] KASUB BAG l KABAG 7 m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untak Tahun yang Berakhir pada 1 Desemher 2022 seperti yang disampaikan Kementerian Kesehatan RI pada Maret 2022. Hal ini berarti perekonomian Sulawesi Utara akan makin terbuka di akhir Tahun 2022 dan berharap perekonomian makin stabil pasca PPKM ini sehingga perekonomian makin bergairah dimana kapasitas produksi barang dan jasa akan makin meningkat Dukungan pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan untuk menghindar lonjakkan pengangguran dan angka kemiskinan. Tak hanya itu, meluasnya kekhawatiran masyarakat dan investor terhadap Covid-I9, menyebabkan minat investasr juga akan turun signifikan, sehingga pertumbuhan investasi baru akan melambat. Proyek-proyek investasi yang dikelola pemerintah dan BUMN akan tetap berlangsung, meskipun juga akan turun sejalan dengan himbauan pembatasan kegiatan bagi para pekerja Satu-satunya yang berpotenst menopang ekonomi domestik tahun mni adalah belanja pemerintah. Penanganan Covid-I9 mengharuskan pemenntah pusat dan daerah bekerja all-out untuk menyediakan berbagai paket kebijakan baik untuk mengobati pasien Covid-I9 dan mencegah eskalasi penyebaran virus tersebut (preventif). Stimulus fiskal juga menjadi kunci utama dalam meredam dampak negatif terhadap ekonomi, terutama bagi pelaku usaha dan kelompok masyarakat yang terkena dampak paling besar Dengan berakhirnya PPKM tetapi upaya pelaksanan vaksinasi tetap senantiasa di laksanakan baik dosis pertama sampar pada vaksin Booster Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa dalam menekan penycbaran virus Corona berupa pelaksanaan vaksinasi serta pengawasan penyebaran dan penanganan penderita dapat dihihat pada beberapa tabel berikut. Tabel 2.1 Rekapan Pelaksanaaan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Minahasa Tahu 2022 E V Covid-19 4es Furse! Presentase I. Total di vaksinasi Dosis I 420 000 74,50
1. 2.Total di vaksinasi Dosis2 165.550 420 000 58,77
2. 3.Total di vaksinast Dosis 3 45.191 420 000 17,62
3. 4.Total di vaksinasi Dosis 4 853 420 000 1,89 Samber Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI di akhir tahun 2022, Kabupaten Minahasa berada di posisi kelima terbanyak di Provinsi Sulawesi Utara yang mencatat rata- rata jumlah konfirmasi positif yaitu dengan catatan jumlah konfirmasi positif covid-I9 mingguan sebesar 4,05 jiwa per 100 ribu penduduk/minggu. Secara nasional, rata-rata jumlah konfirmasi positif covid-19 mingguan di 34 provinsi saat ini dalam tren naik dibandingkan kondisi seminggu yang lalu yang baru di angka 6,28 jiwa per 100 ribu penduduk/'minggu Kondisi perekonomian Kabupaten Minahasa pada Tahun 2022 diperkirakan optimis mengalami pertumbuhan, seiring dengan stabilitas ekonomi makro pada tingkat nasional dan regional Provinsi Sulawesi Utara, sekalipun mengalami pukulan berat akibat pandemi Covid-I9 sejak awal tahun 2020 ini. Namun seiring dengan penerapan new normal dengan aktifnya kembali aktivitas masyarakat, maka diharapkan perekonomian Kabupaten Minahasa akan kembali pulih dan tumbuh positif Proyeksi rencana target ekonomi makro Kabupaten Minahasa Tahun 2022 digambarkan sebagai berikut Laporan euangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited oompiAsigguy] KASUB BAG I KABAG • Halaman 301 r PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untak Talun yang Berakhir pada 31 Des ember 2022 Tingkat Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa pada Tahun 2022 direncanakan tumbuh sebesar 4.5 % • Laju inflasi Rencana pencapaian indikator laju inflasi tahunan pada Tahun 2022 adalah 1,25- 2,75 % • Jumlah penduduk miskin Pada Tahun 2022 diproyeksikan jumlah penduduk miskin turun pada kisaran 6,7% • Jumlah Pengangguran Pada Tahun 2022 diproyeksikan jumlah pengangguran akan turun pada kisaran 6,0% 2.1.1 Tingkat Kemiskinan Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setrap bulan untuk memenuhi standar mmimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentasec penduduk miskin Kabupaten Minahasa periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemskinannya Tabet 2.2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Minahasa • 1Kabupaten Mn.ahas.a 2]Kabupaten Mnahasa (bu Orang) 3 Pwinsi(%) 4 [Pering«at Povinsi 7 30 24.95 7.62 8 00 7.67 26.30 777 8.00 7.05 24.34 7.28 8.00 (0.62) (1.96) (0.49) 000 Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Minahasa Persentase penduduk miskin Kabupaten Minahasa pada Tahun 2022 sebesar 7,05% mengalami penurunan 0,62% dibanding Tahun 2021 persentase penduduk sebesar 7,67% dan diharapkan pada Tahun 2023 akan menurun hingga angka 6%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Minahasa berada di bawah provinsi, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk terus menekan angka kemskman. Tabel 2.3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Minahasa 1,15 3/Pwingika owns Sumber Dokumen. BPS Kabupaten Minahasa 10 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minalasa TA 2022 Audited AF K~GRDIAsiEAGAHurU is~a@ BAG Halaman 302 r PEMERINTAII KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuuangan Untuk Tahu yang Berakhir pada 31 Desember 2022 Tabel 2.4 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Minahasa Tngiat eparahan Kemiskinan 0.20 0.32 0.22 Ka ten Mnahas.a 2 Tngiat Keparahan Kemis nan 0.25 028 0.26 (0.02) Rovinsi 3 Peringlat Provinsi 5 1f 9 2 Samber Dokamen. BPS abupatenMinahasa 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdini dari: () Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencan pekeryaan. (ii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Pada kurun waktu Tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Minahasa belum diperoleh data dari Badan Pusat Statistik. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Minahasa Tahun 2021 adalah sebesar 6,14% turun sebesar 0,16% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 6,30%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini. Tabel 2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Minahasa Tnglat Pengangguran Terbuka 6,30 6,14 Kab/Kota "% 2 'Tngisat Pengangguran Provinsi (%) 7,37 7,06 3 '1hngkat Pengangguran Nesional [%) 10 10 4 [Peringkat rovinsi 10 10 10 Sumber Dokumen. BPS Kabupaten Minahasa 2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio) Indeks Gini atau Gmni Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan I dimana
a.Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
b.Indeks Gini sama dengan I, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja. Sesuar dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa, realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Minahasa Tahun 2021 sebesar 0,387, namun tidak dapat Laporan Keuangan Pemerintah Kabpaten Minahasa T4 2022 Audited ARAF KOORDINAS! BAGAN HUKUi KS~B BAG KA8AG Halaman 303 f PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untk Tahun yang Berakhir pada 31 Des ember 2022 dibandingkan dengan tahun 2022 karena belum ada data dani BPS, sebagaimana dijelaskan tabel dr bawah 1m Tabel 2.6 Gini Ratio Kabupaten Minahasa Tngkat Kabupaten Mnahas a 2'Tngkat Provins 3'Tngkat Nasional 4,Peringiat Povinsi 5 Peringkat Nasional 0,37 2 0.37 15 0,37 5umber Dokumen. BPS KabupatenMinahasa 2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (1PM) Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidupi/umur panjang dam sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of lying). Sesuai dengan UNDP, indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu
a.Rendah (< 60)
b.Sedang (60_1PM-70)
c.Tinggi (70 <1PM<80)
d.Sangat Tinggi (>80) Sesuar dengan data pada Badan Pusat Statstik Kabupaten Minahasa, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Minahasa Tahun 2022 adalah sebesar 75,18 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini Tabet 2.7 lndeks Pembangunan Manusia 2 Povinsi 3/[Peringkat Provinsi 72,93 13 73.30 13 73,81 0,5 Samber Dokumen BPS ah paten Minahaso Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Minahasa adalah sebesar 75,18 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 75,73 poin mengalami penurunan sebesar 0,55 poin Peningkatan [PM terscbut disebabkan saat ii dengan mewabahnya Covid-19 yg berpengaruh pada menurunnya Angka Harapan Hidup (AH1H) dan/atau Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan/atau standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 71,57 tahun pada Tahun 2021, lebih lama 0, JO tahun dibandingkan dengan mereka yang lalur pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah bag penduduk berusia 7 tahun selama 3.08 tahun, dengan harapan lama sekolah bagi penduduk umur 25 tahun selama 8,54 tahun. Sementara IPM di Kabupaten Minahasa pada saat mi berada pada urutan 3 dani 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara aporan Keuangan Pemerintah abupaten Minahasa T4 2022 Audited Ar_KugRpIwAs {As[~@ 2!&±gyp@ g KABA Halaman 304 r PEMERINTAI KABUPATENMINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Des ember 2022 2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilk an output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDR atas dasar harga konstan 2010. Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa .t ' 4 FDRB Atas Dasar Harga 11,683,361 11,683.361 24.380.000.00 19.588.400.000.00 Konstan 2010 Menurut Lapan Usaha tar 2 Laju Perturbuhan Bonomi (%) 1.03 3.53 5.42 5.31 3 Pringkat Provinsi 1 5 Somber Dokumen BPS abupaten Minahasa Pada penode Tahun 2020 s.d. Tahun 2021 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Minahasa meningkat sampai 4,56. Pada kurun waktu Tahun 2022, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Mrnahasa belum diperoleh data dari Badan Pusat Statistik, sedangkan laju ekonomi Sulawesi Utara di tahun 2022 tumbuh sebesar 5,42 persen 2.1.6 Inflasi Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Minahasa dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa koroditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bag suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendahikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasamaka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifamnya inflasi terbagi empat (4) kategon yang meliputi
a.Inflasi ringan (creeping inflation) Intlasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dani 10% dalam satu tahun,
b.Inflasi Sedang (Galloping Inflation) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan, lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
c.Inflasi Berat (/High Inflation) kategori inflasi ini termasuk yang berat, mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan, dan d Hiperinflasi (/Hyper Inflation) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun Laporan eangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited RAF KOORDINASoy@Mir K~SU BAG ABAG Halaman 305 m PEMERINTAII KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 1 Desember 2022 Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Tingkat Inflasi Kabupaten Minahasa Tahun 2022 adalah sebesar 3,52% dengan kategoni ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini Tabel 2.9 Tingkat Inflasi Kabupaten Minahasa ";; ,, TAhn Ingkat hlasi Kat.Mahasa (%) 0,16 2,65 2 Tingkat hllasi Provinsi (%) 0,18 2,65 3 Tingkat hflasi Nasional (%) -2,65 Samber Dokumen. BPS ahupaten Minahasa Tingkat inflasi di KabupatenMinahasa Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0.00% sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2021 sebesar 2,65% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2021. Angka ini sama dengan tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Utara sebesar 2.65%, dikarenakan tingkat Inflasi Kabupaten Minahasa menyesuaikan dcngan tingkat inflasi provinsi .di%.5 ea " + .t.._t,, I;' 4, •a ye o, .. %. 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4725.076 5.041,542 2 Pertambangan dan Penggalian 1.083.392 1.,150,253 3 Industri Pengolahan 1.251.641 1,443,364 4 Pengadaan Listnik dan Gas 21.271 22.944 . 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 22.703 23,423 Limbah dan Daur Ulang 6 Konstruksi 2197 122 2,370,131 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 2.097.278 2.224,932 Mobil dan Sepeda Motor 8 Transportasi dan Pergudangan 981.959 1,025.161 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minun 142.908 156,153 . 10 Informasi dan Komunikasi 434.987 460,992 . 1f Jasa Keuangan dan Asuransi 425.198 460,992 . 12 Real Estate 717.067 709,052 13 Jasa Perusahaan 12509 13.,312 14 Jasa Pendidik an 570.361 605.761 . 15 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 751.303 818,300 2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Minahasa Struktur perekonomian Kabupaten Minahasa dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah int Tabel 2,40 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dalam putaan rupiah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 306 A ooRpAsgs_it! is~giG, BAG m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desemher 2022 16 Jasa Lainnya 340 386 381,590 17 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 17.427 126 18,619.782 18 Produk Domestik Regional Bruto tanpa 17.390.103 18,619,782 Migas 19 pp#RB Provinsi 132.230.057 142.600.020 20 pp Nasional 21 Peringkat Provinsi 22 Peringkat Nasional Samber Dolumen BPS Kabuupaten Minahasa Struktur perekonomian Kabupaten Minahasa dalam menunjang PDRB di Tahun 2022 Kabupaten Minahasa belum bisa diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Sehingga yang menjadi acuan saat ini untuk Struktur perekonomian Kabupaten Minahasa dalam menunjang PDRB yaitu Tahun 2021 2.1.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan data penduduk dani Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa tahun 2022, jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa sebanyak 350.317 jiwa yang tersebar pada 25 Kecamatan. Sedangkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 348.673 pwa. Dari data ini bisa dilihat terjadi kenaikan jumlah penduduk selang tahun 2021 ke Tahun 2022 sebanyak 1.644 jiwa Data jumlah penduduk yang ada di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 yaitu sebanyak 2,659,543 jiwa. Dan presentase penduduk Sulawesi Utara terhadap Kabupaten Minahasa yaitu 13,17%, dan merupakan peringkat kedua terbanyak jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Utara setelah ibukota Provinsi Kota Manado 2.2 Kebijakan Keuangan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan. Hal tersebut menjadikan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dani pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses diana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ckonomi) dalam wilayah tersebut. Kebijakan Keuangan diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lcbih baik melalui peningkatan target penerimaan serta peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja Laporan feangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited RAF « UURDINASILAuK' ~suBAG M8AG Halaman 307 m PEMERINTAIH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Des ember 2022 Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 316 Ayat () menyatak an bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi I. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, Adanya perubahan asumsi yang terjadi diantaranya disebabkan oleh berubahnya besaran pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.
1. 2.Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
2. 3.Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunak.an untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
3. 4.Keadaan darurat, Keadaan darurat adalah situasi/kondisi/kejadian yang tidak normal yang terjadi secara tiba-tiba, mengganggu kegiatan/organisasi/ komunitas yang sifatnya perlu segera ditanggulangi. Keadaan darurat dapat berubah menjadi bencana (disaster) yang mengakibatkan banyak korban atau kerusakan
4. 5.Keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (Lima puluh) persen Pandemi covid-19 mi tak hanya berdampak pada Sosial dan Kesehatan, namun juga berdampak pada ekonomi nasional bahkan global. Oleh sebab itu Pemerintah mengeluarkan beragam stimulus kepada masyarakat. Insentif itu jadi bagian dari Pemulihan ekonomi Nasional atau PEN, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan untuk mempercepat penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekomomian nasional dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan serta penyelamatan ekonomi nastonal Pada tahun 2022, dunia masih mengalami bencana pandemi Covid-19, Penyebaran Covid-19 telah membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia Pandemi Covid-19 juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bag perekonomian sebagian besar negara negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sesuai arahan pemerintah, Pemerintah Kabupaten Minahasa telah bersiap dan menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan penanganan, seperti penambahan anggaran di sisi penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial serta kebijakan di sisi keuangan daerah dan sektor keuangan Penyesuaian pendapatan daerah dan penyesuaian belanja digunakan untuk mendanai a Belanya Bidang Kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, antara lain berupa dukungan operasional untuk pelaksanaan Vaksinasi dan insentif tenaga kesehatan;
b.Perlindungan Sosial dan dukungan Ekonomi lewat pemberdayaan UMKM; Pada Tahun 2022, mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah pusat, telah dilakukan perubahan atas penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 sebanyak 4 kali, yaitu I Peraturan Bupati Minahasa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 308 I NASI / Ur AF_Kue! Ki8AG sis 8AG 0 f PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022; Alasan perubahan karena adanya pergeseran anggaran untuk Penyesuaian alokasi DAK fisik dan non Fisik.
1. 2.Peraturan Bupati Minahasa Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022; Adanya Recofusing anggaran oleh karena kebijakan utnuk penanganan inflasi di KabupatenMinahasa
2. 3.Peraturan Bupati Minahasa Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022; Adanya perubahan ini merupakan intisari dari pergerseran dari Perbup No.3 Tahun 2022 dan Perbup No. 21 tahun 2022.
3. 4.Peraturan Bupati Minahasa Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupat Minahasa Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022; Yang mendasari perubahan Peraturan Bupati tersebut adalah karena adanya bencana alam banjir bandang yang terjadi di Desa Papakelan dan Makalonsouw Kee. Tondano Selatan tanggal 5 November 2022 schingga perlu adanya dana bantuan kepada masyarakat yagn terdampak bencana. Kebijakan Keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. 2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022 adalah sebagai berikut 2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal- hal sebagai berikut: a) Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah I) Penganggaran mengacu pada Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Minahasa dan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang berpedoman pada Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga erja Asing, 2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 yang berpotens terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi laporan euangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 309 KABAG ¢ AF KOO.DINASi ,\SUBBAG \ f, t PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untauk Tahun yang Berakhir padaI Desember 20 penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya, 3) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya; 4) Pendapatan yang bersumber dani Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, 5) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan keschatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang; 6) Dalam rangka mendukung program jaminan Kesehatan nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan Kesehatan nasional, 7) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan; 8) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Lzin Mempckerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan zin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembang,an keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah; 9) Pendapatan yang bersumber dani Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum; I0) Retribusi pelayanan kesehatan yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa U'mum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan; 1I) Pemerintah Daerah diarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 286 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: 12) Pemerintah Daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan peraturan Laporan Keuangan Pemerintah abupaten Minahasa T4 2022 Audited Halaman 310 sue a»- C..,;,, m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 daerah tentang pendapatan yang menghambat mobihitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. b) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Hasil pengelolaaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas penyertaan modal daerh dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatik an nilai kekayaan daerah yang di pisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, social dan/atau manfaat lainnya dalamjangka waktu tertentu. c) Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas I) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; 2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, 3) Hasil Kerjasama daerah, 4) Jasa giro; 5) Hasil Pengelolaan dana bergulir; 6) Pendapatan bunga, 7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah; 8) Penenimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatn barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah; 9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang as1ng, 10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksasanaan pekerjaan; 1) Pendapatan denda pajak daerah; 12) Pendapatan denda retibusi daerah; 13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 14) Pendapatan dari pengembalian; 15) Pendapatan dani BLUD; dan I6) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun gun serah (BGS/Bangun serah guna (BSG), kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengena barang milik daerah. 2.2.1.2 Pendapatan Transfer Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Penganggaran pendapatan transfer diantaranya sebaga berikut Laporan euangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited KASUB BAG I KABAG < F Halaman 311 PEMERINTAII KABUPATEN MINAHASA Catatan atars Laporan Keuangan Untuk Talun yang Berakhir pada 1 Des ember 2022 I Transfer Pemerintah Pusat, terdiri atas objek:
a.Dana Perimbangan, terdiri atas rincian objek a) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) I) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH- Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dani DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN)y dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenar Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022: 2) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggark.an sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH.-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022; 3) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdin dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH- Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteni Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022; 4) Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan b) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Dalahal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021, e) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Dianggarkan sesuai Peraturan Pres1den mengenai Rmncian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokas1 DAK Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementenian euangan
d.Dana Insentif Daerah (DID) DID bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja e Dana Otonomi Khusus Dan Otonomi khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan peraturan undang-undangan. Tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Minahasa. f Dana Desa Dana desa bersumber dani APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rckening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 312 4SUB KG MABAG r / m PEMERINTAH KABUPATEN MIN AHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022
1. 2.Transfer Antar Daerah. terdiri atas
a.Pendapatan bagi hasil
b.Pendapatan bantuan keuangan 2.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2022,
b.Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan;
c.Pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeni, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian bibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima 2.2.1.4 Kebijakan Pendapatan Perubaham Seiring dengan mulai terkendalinya secara bertahap dari tekanan pandemi covid-I9 di dukung oleh kebijakan penanganan pandemi yang semakin membaik serta didorong upaya percepatan vaksinasi oleh pemerintah. Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah keluar dan berada di atas kondisi pra-pandemi. Namun, inflasi Juga menjadi hal yang harus diperhatikan dan diantisipasi dengan baik. Kondisi inflasi Indonesia masih relative rendah bila dibandngkan dengan banyak negara, yaitu sebesar 3,5 persen di bulan April 2022 atau masih sejalan dengan outlook Pemerintah Hal ini menjadi dasar pertimbangan adanya perubahan anggaran pendapatan di tahun
1. 2022.Untuk pendapatan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat, dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat. Pada Perubahan APBD TA 2022, kebijakan pendapatan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut I. Menyesuaikan target pendapatan target pendapatan daerah dengan kondisi perekonomian yang terdampak pandemi covid-I9 dan disesuaikan dengan prognosis pendapatan pada semester I tahun 2022,
2. 2.Melakukan intensifikast dan ekststensifikasr pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi serta terobosan-terobosan,
3. 3.Menyesuaikan pendapatan transfer dengan kebijakan dari Pemerintah; laporan euangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited KAUB BAG Halaman 313 KA8AG f PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022
4. 4.Meningkatkan kinerja perenntahan dengan harapan mendapatkan dana transfer tambahan dani Pemerintah,
5. 5.Mematuhi peraturan perundang-undangan khususnya terkant dengan peraturan yang berakibat sanksi penundaan dan/atau pemotongan dana transfer dari Pemerintah. Dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang masih dihadapi pada tahun 2022 serta realisasi PAD Tahun Anggaran 2021, maka target pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan PAD Tahun 2022 sebesar Rp87,552.421.998,00 mengalami kenaikan Rp4.539.599.667,00 dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp83.012.822.331,00 Sedangkan target Pendapatan Daerah lainnya dari sektor non PAD Tahun 2022 Rpl,153,177 155.001,00 mengalami kenaikan Rp31 615,329 983,00 dibandingkan Tahun 2021 scbesar Rp1.121.561.825.018,00. Dan target Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp23,904.370.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.324.800,00 dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp47 229.170.000,00. Secara keseluruhan pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rpl 264 633 946.999,00 Terkait gambaran proyeksi pendapatan di atas, maka pendapatan daerah yang merupakan unsur pentng dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagr peningkatan potensi penerimaan daerah Dengan melihat fokus pembangunan Pemkab Minahasa tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, naka dipandang perlu adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung alokasi belanja pada program kegiatan pemkab, disamping dana transfer pusat yang diterima. 2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja di Tahun 2022 diarahkan pada I. Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas pembangunan Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari RP.JMD Tahun 2018-2023
6. 2.Belanja daerah disusun deogan memperbatikan target pencapaian RPJMD Tahun 2018-2023, dengan upaya untuk meningkatkan belanja langsung yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penyelesaian permasalahan perkotaan yang ada
7. 3.Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi kepada pencapaian indikator kinerja yang direncanakan untuk meningkatkan akuntabilitas serta efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
8. 4.Dana DAK yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa dan belum seluruhnya digunakan atau dihabiskan akan dianggark an kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan sebagai berikut a) Apabila target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan pada bidang DAK yang sama dan/'atau untuk mendanai kegiatan pada bidang DAK tertentu sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau petunjuk teknis Tahun Anggaran 2021, aporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa T4 2022 Audited Halaman 314 n PEMERINTAII KABUPATEN MINAIIASA Catatan atas Laporan Keangan Untk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 b) Apabila target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada bidang DAK yang sama sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis yang berlaku sesuai ketentuan.
9. 5.Dana yang berasal dani Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi yang telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa dan belum seluruhnya digunakan atau dihabiskan akan dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2022 2.2.2.1 Belanja Operasi Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari- hari pemerintah pusat'daerah yang membeni manfaat jangka pendek Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Kebijakan untuk belanja Operasi di tahun 2022, diarahkan pada hal-hal sebaga benikut I. Penganggaran untuk gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintal tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Di tahun 2021 belanja gaji PNSD disusun dengan mengantisipasi acress dan kenaikan gaj pokok/tunjangan- tunjangan serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas, disamping itu juga penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi pegawai yang dibutuhkan ditahun 2021; 2 Penganggaran untuk belanja pegawai dan tunjangan Pimpman dan Anggota DPRD mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Hak Keuangan dan Admimstratif Pimpinan dan Anggota DPRD
10. 3.Penganggaran untuk belanja barang yang merupak an pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja barang ini dikelompokkan dalam tiga kategori belanya yaitu: Belanja Barang dan Jasa, Belanya Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas;
11. 4.Belanja bunga adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negen. Belanja bunga utang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru,
12. 5.Belanja hibah adalah bantuan secara cuma-cuma, tidak mengikat, sukarela dan diberikan secara selektif kepada pemerintah lain atau lembaga. Belanja in dapat diberikan dalam bentuk uang, yasa, atau barang; dan
13. 6.Bantuan Sosial merupakan bantuan yang sfatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam bantuan sosial termasuk juga bantuan kepada Partai Politik yang harus dipertanggungjawabkan berdasark an ketentuan yang berlaku. Pemberian bantuan sosial diatur dalam Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan AKeuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited 13\B BAG %. Halaman 315 m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Kewangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 3I Desember 2022 2.2.2.2 Belanja Modal Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemehiharaan yang sifatnya mempertahank an atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:
a.Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ pembeliaan/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lamnnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi stap pakai
b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sarpar peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai
c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/ penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai
d.Belanja Modal Jalan, rigasi dan Jaringan Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai
e.Belanja Modal Aset Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah bclanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jumal iltah. 2.2.2.3 Belanja Tak Terduga Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan. I) Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat di prediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. 2) Keperhuan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan aporan Keuangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 316 f PEMERINTAH KABUPATEN MINAHAS.A Catatan atas Laporan Keuangan Untak Tahn yang Berakhir pada 31 Desember 2022 perundang-undangan, 3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Peraturan Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan Corona Virus Sisease 19 dan dampaknya pada belanja tidak terduga dengan memperhatikan kebijakan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar menambahkan alokasi Belanja Tidak Terduga dalam APBD TA 2022 sebesar 5% - 10% dani APBD TA 2022 2.2.2.4 Belanja Transfer Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lamnnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dibedakan menjadi dua jenis, yait D) Belanja Bagi Hasil Merupakan pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Termasuk juga pendapatan pemerintah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan undang-undangan 2) Belanja Bantuan Keuangan Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan Jumlah perolehan suara 2.2.3 Kebijakan Belanja Daerah Perubaban Kebijakan belanja daerah yang akan ditempuh dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 adalah sebaga, benkut. I Mengutamakan belanja untuk kegiatan penanganan covid-19 baik di bidang kesehatan, sosial dan pemulihan ekonomi.
1. 2.Meninjau ulang kegiatan-kegiatan yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap pencapaian indikator kinaerja daerah,
2. 3.Mengutamakan belanja untuk kebutuhan wajib;
3. 4.Meningkatkan kinerja pemerintahan dan inovasi Perubahan Belanja Daerah pada dasarnya adalah untuk mengakomodir kcbijakan dan regulasi strategis dar Pemenntah Pusat atau Pemenntah Daerah serta dalam rangka penyesuaian-penyesuaian terhadap adanya pergeseran antar kegiatan, unit organisasi, jenis, obyek dan rincian objek belanja daerah serta penambahan dan/atau pengurangan biaya terhadap kegiatan yang mengalami penyesuaian terhadap target kinerja. Dan untuk penetapan APBD 2022 telah mengalami bcberapa kali pergeseran baik sebelum perubahan maupun setelah Perubahan penetapan APBD 2022 aporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa T4 2022 Audited 1ll sue sAG Halaman 317 ; f PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untauk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 2.2.3.1 Kebijakan Belanja Operasi Kebijakan perubahan Belanja Tidak Langsung pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagar berikut: I Belanja Pegawai mengalami penurunan dari Rp562.639.861.071,00 menjadi sebesar RD558.174.116.167,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp4.465,744 904,00 Penurunan ini dilakukan dengan memperhatikan realisasi serapan sampai dengan semester dua tahun 2022. Belanja pegawai ini sudah termasuk perhitungan untuk memenuhi semua hak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. 2.Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan sebesar Rp59,935,327.815,00 dari anggaran sebesar Rp318.304.660.870,00 menjadi Rp378.239.988.685,00;
5. 3.Belanja Bunga mcngalami pcningkatan scbcsar Rpl.580.758 115,00 clan Rp5.095.294.885,00 menjadi Rp6.676.053.000,00
6. 4.Belanja Hibah mengalam peningkatan sebesar Rpl.349,450.000,00 atau naik dari Anggaran sebesar Rp29,436.738.000,00 menjadi sebesar Rp30.876.188.000,00,
7. 5.Belanja Bantuan Sosial meningkat sebesar Rp1.883.600.858,00 dari Anggaran sebesar Rp368.800.000,00 menjadi sebesar Rp2.252.400.858,00. 2.2.3.2 Kebijakan Belanja Modal I. Belanja Modal Tanah bertambah sebesar Rp250,000.000,00 dari Anggaran sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp250.000.000,00;
8. 2.Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp5.897,386.692.00 dani Anggaran sebesar Rp24 713,975.606,00 menjadi sebesar Rp30.611.362.298,00;
9. 3.Belanja Modal Gedung dan Bangunan berkurang sebesar Rp 1 921.121 116,00 dari Anggaran sebesar Rp66.248,943.138,00 menjadi sebesar Rp68.170.064.254,00, sebesar menjadi dan lrigast bertambah sebesar Rp36 646.263.000,00
10. 4.Belanja Modal Jalan, Jaringan Rp82.660,723.077,00 dari Anggaran sebesar Rpl19.306.986.077,00;
11. 5.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berkurang sebesar Rp30.000.000,00 dari Anggaran sebesar Rp6.461.883.450,00 menjadi sebesar Rp6.431.,883.,450,00 2.2.3.3 Kebijakan Belanja Tidak terduga Belanja Tidak Terduga berkurang sebesar Rp7.495.828.190,00 dari Anggaran sebesar Rp22.962.259.659,00 menjadi sebesar Rp15.466.431.469,00 2.2.3.4 Kebijakan Belanja Transfer I Belanja Bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa tidak mengalami perubahan dari Anggaran sebesar Rp4.940.121 100 ,00;
12. 2.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa bertambah sebesar Rp987 777688,00 dan Anggaran sebesar RD234.522.676.300,00 menjadi sebesar Rp235.510.453.988 ,00. Kebijakan Belanja pada Perubahan APBD TA 2022 diarahkan dengan kebijakan sebagai berikut Laporan euangan Pemerintah abu paten Minahasa T4 2022 Audited Halaman 318 m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untauk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 Penambahan, pengurangan, dan penggeseran program/kegiatan Belanja disusun secara selektif dengan prioritas untuk Program/kegiatan yang berasal dari SiLPA APBD TA 2021 yang harus dianggarkan kembali dan yang telah ditentukan penggunaannya pada Perubahan APBD TA.2022; a) Program/kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya yang bersumber dari dana transfer dan Bantuan KeuanganProvinsi. b) Program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja RPJMD Tahun 2018- 2023;
13. 2.Penyesuaian anggaran kegiatan dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang belum berjalan atau dilaksanakan, serta kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung prioritas;
14. 3.Efisiensi anggaran kegiatan dilakukan pada belanja rutin yang tidak berdampak langsung ke kinerja Perangkat Daerah, antara lain pada Alat Tulis Kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman, dan Perjalanan Dinas; dan
15. 4.Pelaksanaan program/kegiatan harus memperhatikan sisa waktu pelaksanaan pada tahun anggaran 2022 Pada sisi belanja daerah, dana yang disediakan akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program RPJMD dimana belanja operasi sebesar Rp976,914.246.710,00 dan yang dialokasikan untuk belanja modal sebesar Rp224.770.296.079,00, untuk alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp15.466.431.469,00 serta alokasi untuk belanja transfer sebesar Rp240.450.575.088,00 sehingga total anggaran belanja seluruhnya Tahun Anggaran 2022 scbesar Rp1457.601.549.346,00 Sehubungan dengan aspek belanja daerah ini, maka penggunaan belanja daerah lebih diarahkan dalam mendukung program penanggulangan wabah Covid-I9 dan dampak yang ditimbulkan. Peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagr pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan Di samping itu, penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut di atas harus tetap dalam konidor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam RPIMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi, yatu I) Efisiensi dan Efektvitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. 2) Prioritas Penggunaan anggaran Tahun 2018-2023 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 319 m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuuk Tahun yang Berakhr pada 31 Desember 2022 peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan Tolok Ukur dan Target Kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 4) Optimalisasi Belanja Langsung Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta 5) Transparan dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipubhikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan,tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya. Belanja daerah harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dani belanja dimak sud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektivitas) Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparans). Sehrngga pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggungiawabkan sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku (akuntabilitas) 2.2.4 Pembiayaan Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembah, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasa dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain,dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pengawasan/ pemeniksaan sampai dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit pada penyusunan APBD, Untuk menutup defisit dan surplus yang diperlukan pembiayaan daerah. Jika pembiayaan diperukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. 3) Laporan Aeuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 320 m PEMERINTAIH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuuk Tahun yang Berakhir pada 3 Des ember 2022 2.2.4.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 Kebijakan pembiayaan daerah terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran, untuk itu perlu dilakukan langkah-langka antisipasi, sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditanggulangi antara lain melalui
a.Penerimaan Pembiayaan Pembiayaan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa, Tahun 2022 terdapat penerimaan pembiayaan daerah yaitu SiLPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp79.967.602.302.- dan anggaran pengeluaran pembiayaan daerah untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp24.000.000.000,-. Sehingga total anggaran Pembiayaan seluruhnya Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp63.391.506.079,- Penganggaran SiLPA Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada: I. Penghitungan SiL.PA mengikat, yaitu SiL.PA kegiatan yang telah ditentukan peruntukkannya di tahun anggaran 2021 dan harus dianggarkan kembali;
1. 2.Perkiraan pelampauan pendapatan daerah di tahun anggaran 2022;
2. 3.Perkiraan efisiensi dan belanja yang tidak terserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 Terkait dengan aspek pembiayaan pengeluaran daerah ini, harus dapat memenuhi penyertaan modal yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja BUMD.
b.Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Pengeluaran Pembiayaan dalam hal ini untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo yaitu sebesar Rp24.000.000.000,- 2.2.4.2 Kebijakan Perubaban Pembiayaan Daerah
a.Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Perubahan kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di tahun anggaran 2022 pada penerimaan pembiayaan daerah yaitu menyesuaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLP A) dengan SiLPA TA 2021 yang telah di audit oleh BPK RI sebesar Rp 79,967.602.302,36 dan Penerimaan Pinjamaan Daerah sebesar Rp 138.000.000.000,-
b.Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Rencana pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD Tahun 2022 dialokasikan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo sebesar Rp24.999.999.995,- Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022 disajikan aporan Keuangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited F Halaman 32l m PEMERINTAH KABUPATEN MINAIHASA Catatan atas Laporan Keangan Untauk Tahun yang Berakhir pada 3I Desember 2022 dalam Tabel berikut ini Tabel 2.1I Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022 a . . Uraia a . . . • .. •'• . . .. . PEMBIA YAAN 6.0 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 217 967 602.302 06.01 0 Sisa Lcbih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 79.967602 302 06.01 04 Penermaan Pinjaman Daerah 138.000. 000 000 6.02 PENGELUARAN PEMBIA YAAN 24,999,999.955 6.02.03 Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 24 999 999 955 Biaya Netto 192 967 602.347 Samber Perbup No. 3 tahun 2022 tentang Perubahan Penyabaran APBD 2.2.5 Kebijakan Belanja Wajib (Mandatory Spending) Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleb undang-undang. Tujuan mandatory spending int adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut I. Alokast anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 3l ayat (4) dan UU No. 20 tabun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (I).
1. 2.Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)
2. 3.Dana Transfer Umum(DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikt 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka memingkatkan kesempatan kerja, mengurang kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN)
3. 4.Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
4. 5.Alokasi dana untuk penanganan dampak Inflasi sebesar 2% yang bersumber dari DTU (PMK no.134/PMK.07/2022) 2.2.6 Program Prioritas Nasional Dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional untuk peningkatan produktivitas transformasi ekonomi yang inklusf dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Minahasa mengalokasikan anggaran sebesar Rpl.319,964.737.828.00 dengan realisasi sebesar Rpl 171,251,258.311,70 atau sebesar 88,73% dengan rincian Sinergitas Program Pemerintah KabupatenMinahasa Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional yang disajikan dalam Lampiran la 2.2.7 Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Stunting Stunting merupakan ganggungan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Stunting, Pemerintah Kabupaten Minahasa mengalokasikan anggaran sebesar Rpl72.959.625.815,00 dengan realisasi sebesar Rp145,457 921.553,00 atau sebesar 84,10% dengan rincian yang disajikan dalam Lampiran Ib Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa T4 2022 Audited Halaman 322 r PEMERINTAH KABUPATEN MINAIHASA Catatan atas Laporan Keuangan bntuk Tahun pang Berakhir pada 3 Desember 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 terjadi perubahan melalui Peraturan Bupati Minabasa Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 6l Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022. Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Minahasa pada Tahun 2022 sebesar Rp1.264.633.946.999.,00 yang terdiri dari I Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp87.552.421.998,00; 2 Pendapatan Transfer sebesar Rp1 153.177.155.001,00; 3.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp23.904 370.000,00 Sedangkan realisast pendapatan Pemerintah Kabupaten Minahasa pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.250.387.719.645,24 (tercapai 98,87%) yang terdiri dari. I Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp94.887.781,440,24 (tercapa1 108,38%),
5. 2.Pendapatan Transfer Rpl 140.677.530,00 (tercapai 98,92%),
6. 3.Lain-Lai Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp14.822 407.647,00 (tercapai 62,01%) Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa pada Tahun 2022 sebesar Rpl264.633.946.999,00 sedangkan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa laporan euangan Pemerintah abupaten Minahasa T4 2022 Audited Halaman 323 $Ubo g ' G PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2622 Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.255.157,865.704,24 (tercapai 99,25%) yang terdiri dari I Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp976.214.246.710,00 dan terealisasi sebesar Rp862.810.157.869,70 (tercapai 88,38%),
7. 2.Anggaran Belanja Modal sebesar Rp224,770.296.079,00 dan terealisasi sebesar Rp212.878.264.45 1,00 (tercapai 94,71%)
8. 3.Anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rpl5,466.431,469,00 dan terealisasi sebesar Rp4.939.005.550,00 (tercapai 31,9%),
9. 4.Anggaran Belanja Transfer sebesar Rp240.450,575.088,00 dan terealisasi sebesar Rp239.652.983.532,00 (tercapai 99,67%) Dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp65.122.545.698,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rpl,255.157.865.704,24 dan realisasi belanja dan transfer sebesar Rp 1320.280.411 402, 7 Sedangkan realisasi pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa, yaitu realisasi penerimaan pembiayaan netto sebesar Rp217.967.602.302,00 dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp24 999,999.955,00 menghasikan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp139,207.575.267,90 Secara ringkas realisasi APBD Kabupaten Minahasa Tahun 2022 dapat dihihat pada tabel berikut: Tabe 3.1 Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 lie." . URAMAN ANGGARAN HALISASI ... ( 4 PENDAPATAN DAERAH 1,264,633,946,999.00 1,250,387,719,645.24 98.87 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 87,552,421,998.00 94,887,781,440.24 108.4 PAD) 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1,153,177, 155,001 1,140,677,530,558.00 98.9 4.3 LAIN-LAIN PENDAPA TAN 23,904,370.000.00 14,822,407,647.00 62.0 DAERAH YANG SAH 5 BELANIA DAERAH 1,457,601,549,346.00 1,320,280,411,402.70 90.58 5.1 BELANJA OPERAS 976,914,246,710.00 862,810.157,869.70 88.3 5.2 BELANJA MODAL 224,770,296,079.00 212,878,264,451.00 94.7 5.3 BELANJA TIDAK TERDIJGA 15,466,431,469.00 4,939,005,550.00 31.9 5.4 BELANJA TRANSFER 240,450,575,088.00 239,652 983,532.00 99.7 SURPLUS / (DEFISIT (192,967,602,347 (69,892,691,757 33.75 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 217,967,602,302.00 216,667,529,232.36 99.4 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAA 24,999,999.955.00 12,337, 408,266.00 49.3 PEMBIAYAAN NETTO 192,967,602,347.00 204,330.120,966.36 105.9 $ISA LEBIN PEMBIAYAAN . .. . • ANGGARAN [SILPA) 13g n7 .90. Sumber: BRPKAD LRA Kab. Minahasa 14. 2022 3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 antara lain Pendapatan Daerah Secara umum realisasi pendapatan Tahun 2022 sebesar 99,25% yang berarti Laporan Keuangan Pemerintah abpaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 324 % 0Bo 3 I I ii 4¢ I m PEMERINTAI KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keangan Untak Tahun yang Berakhir pada 31 Des ember 2922 rencana yang sudah ditetapkan belum mencapa target pendapatan. Ada beberapa sumber pendapatan pada tahun 2022 yang tidak memenuhi target seperti a) Pendapatan Retribusi Laerah (D)Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak memenuhi target dikarenakan hampir seluruh masyarakat di Kabupaten Minahasa sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan sehingga dalam pelayanan kesehatan tidak dipungut biaya;

(2)Retribusi Pengujan Kendaraan Bermotor tidak memenuhi target dikarenakan berkurangnya pengguna kendaraan pada masa pandemi Covid-19 sehingga mengurangi pendapatan pemilik kendaraan wajib uji berkala;
(3)Retribusi Pasar dan pertokoan tidak memenuhi target dikarenakan kondist ekonomi yang belum stabil sehingga mobilitas masyarakat di tempat umum minim, dan
(4)Retribusi Perijinan Tertentu seperti pengurusan IMB masih minn oleh karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sebelum membangun bangunan untuk mengurus 1MB. b) Lain-lain PAD yang Sah ()Sewa BMD tidak memenuhi target dikarenakan di masa Pandemi Covid-19 tingkat pengguna gedung BPU dan Lapangan berkurang, dan
(2)Jasa Giro pada Kas daerah tidak memenuhi target dikarenakan berkurangnya nilai saldo bank di RKUD dan Rekening SKPD c) Dana Perimbangan I) Adanya potongan DAU terhadap anggaran DAU untuk pembayaran dana PEN 2) Penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah yang bersangkutan, tidak melalui RKUD Realisasi pendapatan BOS pada sekolah swasta belum bsa di catat dalam pelaporan keuangan karena tidak termasuk pada entitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, dan 3) Pada beberapa bidang untuk penyaluran DAK Fisik berdasarkan review APIP sampai pada kontrak dibawah dari pagu anggaran. d) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Perauran Perundang-Undangan I) Realisasi dana JKN yang di salurkan oleh pihak BPIS bergantung terhadap jumlah kepesertaan anggota yang mengikuti BPJS, mengingat di tahun 2022 ada banyak peserta BPIS yang mengalihkan Faskes ke Faskes lain sesuai kemauan peserta. Permasalahan umum yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain
1. a.Transparanst penetapan formula pengalokasian dana-dana di luar DAU belum nyata yaitu daerah kesuhitan menentukan asumsi penerimaan untuk tahun yang akan datang;
2. b.Banyaknya dana dari pusat yang langsung diberikan kepada berbagai instansi sementara pemerintah daerah tidak diberitahukan berapa alokasi dana yang diberikan maupun peruntukannya; dan
3. c.Keuangan daerah masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dengan persentase PAD yang sangat kecil terhadap APBD. Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut laporan Keuangan Pemerintah abpatenMinahasa T4 2022 Audited Halaman 325 m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Kewangan Untuuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desemher 2022 Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari Pemerintah Pusat agar prediksi penerimaan daerah yang masuk ke dalam APBD makin realistis, Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk memonitor dan melapork.an pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya, dan Meningkatkan penerimaan pendapatan ashi daerah dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi perungutan, law enforcement dalam upaya membangun ketaatan hukum masyarakat, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi serta peningkatan kualitas pelayanan dengan biaya yang murah
  1. 2.Belanja Daerah Penyerapan belanja daerah tahun 2022 hanya terealisasi sebesar 90,58%. Adapun permasalahan umum belum optimalnya penyerapan belanja daerah yang dihadapi pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut
4. a.Pengeluaran yang digunakan untuk Belanja Program Prioritas seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan jalan masih terbatas,
5. b.Belum semua SKPD mematuhi jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;
6. e.Belum matangnya perencanaan yang disusun oleh SKPD;
7. d.Masih adanya Penyebaran Corona Virus Disease 2019(Covid-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia; dan
8. e.Terdapat paket pekerjaan yang sampai dengan 31 Desember 2022 tidak selesai Sehubungan adanya hambatan-hambatan tersebut, terdapat beberapa langkah antisipatif yang dilakukan, yaitu I. Belanja daerah harus disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dani input yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, 2.Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  1. 3.Mempercepat proses lelang sehingga dalam pelak sanaannya akan lebih awal dan tidak menurpuk diakhir tahun;
  2. 4.Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme SDM pengelola keuangan 0PD dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/ instansi lain atau pembinaan secara mandiri;
  3. 5.Melakukan sosialisasi maupun bimbingan teknis kepada sekolah-sekolah penerima Dana BOS mengenai tata cara perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan maupun dalam hal pelaporan keuangan sekolah. Hal ini juga berlaku pada Puskesmas dalam hal tata cara perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan maupun dalam hal pelaporan keuangan baik dana BOK maupun JKN, dan
  4. 6.Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif
  5. 3.Belanja Wajib (Mandatory Spending) Berdasarkan hasil perhitungan rasio belanja wajib APBD TA. 2022 di uraikan lewat tabel berikut. Laporan Keangan Pemerintah Kahupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 326 b c a # PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untk Tahun yang Berakhir pada 3I Desember 2022 Berdasarkan data hasil olahan ras1to anggaran belanja wajib disajikan lewat tabel berikut. 3.2Tabet . Rasio Belania Waiib Bidang Pendidikan No. ~ . n Realisasi. . . . 1 a Belania vada Dinas Pendidikan 368,691,994.721.00 312,103,807,897.00 1) Belania Operasi 353,939,698,863.00 301,381,967,323.00 a) Belanja Peaawal 306,863,741,507.00 267,972,733,556.00 b) Belania Baran dan Jasa 40,400,357,356.00 28,132,594,767.00 c) Belania Hbah 6,675,600,000.00 5,276,639,000.00 2) Belania Modal 14,752,295,858.00 10,721,840,574.00 b Belanja di luar dinas pendidikan yang menunjang pendidikan 2 Angaran Fungsi Pendidkan (a+b 368,691,994,721.00 312,103,807,897.00 3 Total Ancaaran Belania Daerah 1,457,601,549,346.00 1,320,280,411,402.70 4 Rasio Anggaran dan Belanja Pendidikan 25.29 23.64 2/3¥100 . Anggaran atau Belanja Bid. Pendidikan fast4 4 Total APBD Berdasarkan hasil pengolahan data realisasi belanja wajib Bidang Pendidikan memiliki Rasio sebesar 23,64%. Sesuai aturan yang berlaku maka standar untuk rasio belanja wajib bidang pendidikan telah terpenuhi Tabel 3. Rasio Belanja Wajib Bidang Kesehatan [No on " me 1 a Belania pada Dinas Kesehatan 168,687,558,688.00 140,309,615,756.00 1) Belanija Operasi 149,111,012,438.00 122,766,887,104.00 a! Belania Pecawai 50,984,674,922.00 47,844,978,938.00 b) Belania Baran dan Jasa 97,776,337,516.00 74,571,908,166.00 c' Belania Hbah 350,000,000.00 350,000,000.00 2) Belania Modal 19,576,546,250.00 17,542,728,652.00 b Belanja di luar dinas kesehatan yang menurjang 98,424,903,856.00 98,424,903,856.00 kesehatan, antara lain RSUD 2 Anqgaran Kesehatann (a+b) 267,112,462,544.00 238,734,519,612.00 3 Total Belaria Daerah 1,457,601,549,346.00 1,320,280,411,402.70 4 Gaii ASN 340,589,099,643.00 340,589,099,643.00 5 Total Belania Daerah diluar casii ASN (3-4) 1,117,012,449,703.00 979,691,311,759.70 Rasio Anggaran dan Belanja Kesehatan 23.91 24.37 2/3110 Anggaran atau Belanja Bid. Kesehatan rasio = Total APBD ·% Berdasarkan hasil pengolahan data realisasi belanja wajib Bidang Kesehatan meriliki Rasio sebesar 14,22%. Sesuai aturan yang berlaku maka standar untuk rasio belanja wajib bidang pendidikan telah terpenuhi Laporan Keuangan Pemeritah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 327 m PEMERINTAII KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuuk Tahun yang Berakhir pada 31 Des ember 2022 Tabel 3.4 Rasio Belanja Wajib tntuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Daerah dan Pembangunan Manusia No. Bel.w1idOmas . ' 1 a 48.463,066,186.00 1) Belanja Modal 8,881,158,250.00 2 Belania Pemeliharaan 522, 913,496.00 3 Belania Hibah 10,669,999,370.00 4 Belania Gail Guru Non, PNS 28,388,994,470.00 2 Anaaaran Belania (a 48,463,066,186.00 3 Jumlah DTU vana iper.tun ck an 584,949,790,700.00 Rasio Anggaran dan Belanja (2/3100% 8.28 Berdasarkan hasil pengolahan data realisasi belanja wajib Untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Daerah dan Pembangunan Manusa memibiki Rasio sebesar 8,28%% Tabel 3,5 Rasio belanja wajib bidang Alokasi Dana Desa N Anura Realis~si ' 1 a Dana Perimbangan 921,367,595,042.00 B99,B76,015,723 1111 b DAK 264,975,260,042.00 226,464,038, 970.00 2 [a-b) 656,392,335,000.00 673,411,976,753.00 3 ADD 160,972,522,000.00 160,968,080,880.00 Rasio ADD (2/31100% 24.52 23.90 ADD rasio = ----------- % Dana Perimbangan -- DAK Berdasarkan hasil pengolahan data realisasi belanja wajib ADD memiliki Rasio sebesar 23,90%. Sesuat aturan yang berlaku maka standar untuk rasio belanja wajib bidang pendidikan telah terpenuhi Laporan euangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 328 r PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Des ember 2022 Tabel 3.6 Rasio Belanja Wajib Perlindungan Sosial L'ntuk Penanggulangan Dampak Inflasi e 1,510,000,000.00 1,123,800,000.00 1,210,000,000.00 972,600,000 00 300,000,000.00 151,200.300.00 460,000,000.00 459,000,000.00 460,000,000.00 459,000,000.00 442,000,000.00 441,998,368.00 442,000,000.00 441,998,368.00Pengendalian dan Pengawas.an Ketersediaan angkutan Urum (Subs idi Biaya Transport Holtik ultura Fasiltasi Bantuan Soisial Kesejahteraan Kela Nela an c Subsidi Sektor Tran si Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluar a UMKM Pertuasan Kesempatan Ke ja(Padat Kar ra 1 a Bantuan Sosial d Perlindunuan Sosial lainmva 1,081,690,000.00 1,044,475,000.00 Pemantauan tlarga dan Sto Baran.g Kebutuhan Pokok dan Barang Penting paa Pelaku Usaha Distribusi Barang (Operasi Pasar & sat0as p 710,000,000.00 686,550,000.00 Pengadaan Benih/ Bibit Temak (Gerakan Tanam 2\Jumlah 3Jumlah DTU 371,690,000.00 3,493,690,000.00 174,468,416,500.00 2.00 357,925,000.00 3,069,273,368.00 174,468,416,500.00 1.76 Berdasarkan PMK No. 134/PMK.07/2022 tentang Belanja wajib dalam rangka penanganan dampak mnflasi tahun anggaran 2022. Maka Pemerintah Kabupaten Minahasa mengganggarkan belanja wajib perlindungan sosial sebesar Rp3.493,690.000,00 dengan persentase rasionya sesuai aturan yaitu 2%. Sedangkan untuk realisasi belanja sebesar Rp3069.273 368,00 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 329 r PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untauk Tahun yang Berakhir pada 3I Desember 2022 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdii dari Sistem Akuntansi SKPD;
  6. 2.Sistem Akuntansi PPKD, dan
  7. 3.Bagan Akun Standar Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari I. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan; dan
  8. 2.Kebijakan Akuntansi Akun 4.1. Entitas Pelaporan Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa yang pembentukannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) Domisili Kantor Pemerintah Kabupaten Minahasa berada di Jalan DR. Sam Ratulangit Nomor 333 Kelurahan Tounkuramber, Kabupaten Minahasa Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. Pada tahun 2022 dalam menjalankan fungsi pemerintahan umum dan pembangunan, struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Minahasa meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja,6 (enam) Badan, 23 (dua puluh tiga) Dinas dan 25 (dua puluh lima) Kecamatan, ditambah (satu) Rumah Sakit Umum Daerah Tabel 4.1 Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun 2022 10101 10201 10202 10301 10401 10501 10502 10601 10602 URUSAN WA,JIB PELAYANAN DASAR DINA,S PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAM RATULANGI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BADAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DINAS OSIAL BADAN DENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Laporan Keuangan Pemerintah abpaten Minahas TA4 2022 Audited Halaman 330 I PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 2 URUSAN WA JIB BUKAN PELAYANAN DASAR 20101 DINAS TENAGA KER.JA 20211 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN DERLINDUNGAN ANAK 20301 DINAS PANGAN 20501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 20601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SI9IL 20701 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 20801 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 20901 DINA,S PERHUBUNGAN 21001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 21101 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 21201 DINA,S PENANAMAN MODAL DAN PELA YANAN TERPADU SATU PIN'TU 21301 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 21601 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWSATA 21701 DINAS pERPUSTAKAAN 3 URUSAN PILIHAN 30101 DINAS KELAUTAN DAN DERIKANAN 30301 DINAS PERT ANIAN 30601 DINAS PERDAGANGAN 4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 40100 SEKRE'TARIS DAERAH 40101 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 40102 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 40103 BAGIAN HUKUM 40104 BAGIAN PEREKONOMIAN 40105 BAGIAN KERJASAMA 40106 BAGIAN PEMBANG UNAN 40107 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 40108 BAGIAN SUMBER DAYA ALAM 40109 BAGIAN UMUM 40110 BAGtAN ORGANISASI 40111 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 40112 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN PIMPINAN 40201 INSPEKTORAT 40301 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERRAH 40401 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 40402 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RE TRIBUSI DAERAH 40501 BADAN KEPEGAWA!AN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 40801 SEKRETARIAT DPRD 41101 KECAMATAN TONDANO BARAT 41102 KECAMATAN TONDANO TIMUR 41103 KECAMATAN TONDANO UT ARA 41104 KECAMATAN TONDANO SELATAN 41105 KECAMATAN ERIS 41106 KECAMATAN REMBOKEN 41107 KECAMATAN KOMBE 41108 KECAMATAN LEMBEAN TIMUR 41109 KECAMATAN KAKAS 41110 KECAMATAN KAKAS BARAT 411ff KECAMATAN PINELENG 41112 KECAMATAN MANDOLANG 41113 KECAMATAN TOMBULU Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 331 m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Des ember 2022 41114 KECAMATAN TOMBARRIRI 41115 KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR 41116 KECAMATAN SONDER 41117 KECAMATAN KAWANGKOAN 41118 KECAMATAN KAWANGKOAN UT ARRA 41119 KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT 41120 KECAMATAN TOMPASO 41121 KECAMATAN TOMPASO BARAT 41122 KECAMATAN LANGOWAN TIMUR 41123 KECAMATAN LANGOWAN BARAT 41124 KECAMATAN LANGOWAN SELATAN 41125 KECAMATAN LANGOWAN UTARA 41201 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Selain entitas akuntansi berupa SKPD sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Minahasa juga menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan U'mum Daerah (BLUD) pada unit kerja RSUD Sam Ratulangi Sebagai entitas pelaporan, maka Laporan Keuangan yang disusun oleh SKPKD Pemerintah Kabupaten minahasa terdint dari a Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah disusun merupakan gabungan dari seluruh Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan SKPKD sebagai PPKD/Bendahara Umum Daerah. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan Informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi kas untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda. • Angka Realisasi Pendapatan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran TA.2022 adalah menurut kelompok pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah atas seluruh penerimaan uang yang masuk pada Rekening Kas Daerah dan ditambah dengan realisasi pendapatan BLUD dan Dana BOS yang terdiri dani 146 SD Negeri dan 33 SMP Negeri yang tidak melalui Rekening Kas Daerah. • Angka Realisasi Belanja yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 berdasarkan kompilasi realisasi belanja seluruh entitas (SKPD), dimana pengguna anggaran bertanggungjawab atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakan Sedangkan data realisasi pengeluaran kas daerah yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah berfungsi sebagai kontrol melalui rekonsiliasi dengan SKPKD, ditambah dengan realisasi belanja BLUD dan Dana BOS yang terdiri dari 146 SD Negeri dan 33 SMP Negeri yang tidak melalui rekening Kas Daerah • Angka Realisasi Pembayaan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran perlu dilakukan konversi agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran ID) tentang SAP, Pelaporan Laporan fNeuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa T4 2022 Audited Halaman 332 m PEMERINTAH KABUPATEN MINAIHASA Catatan atas Laporan euangan Untuk Tahun yang erakhir pada I Desember 2922 realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung APBD. Dengan demikian, perlu dibuat dua versi pelaporan LRA, yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, kemudian konversinya yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
9. b.Laporan Operas1onal Laporan Finansial menyangkut laporan operasional yang menyajikan pos-pos scbagar berikut a) Pendapatan- LO dari kegatan operasional, b) Beban dari kegiatan operasional, c) Surplus/Defisit danri kegiatan non operasional, bila ada; d) Pos luar biasa, bila ada; e) Surplus/defisit-LO Laporan Operasional disusun berdasarkan konsolidasi dari seluruh Laporan Operasional SKPD dan PPKD
10. c.Neraca Neraca Pemerintah Kabupaten Minahasa disusun berdasarkan konsolidasi Neraca SKPD dan SKPKD/PPKD. Dalam Penyusunan Neraca, rekening-rekening yang sifatnya reciprocal (timbal balik antar unit dalam satu Pemda) harus dihilangkan terlebih dahulu. Mekanisme penghilangan akun reciprocal tersebut, yaitu melalui proses eliminasi akun-akun reciprocal. Akun-akun reciprocal yang terjadi dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini adalah akun RK-SKPD dan akun RK-PPKD Akun RK- SKPD dicatat oleh PPKD, sedangkan akun RKPPKD dicatat oleh SKPD Kedua akun tersebut digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antar unit tersebut, dan akan berpengaruh terhadap Neraca kedua unit tersebut yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/PPKD/Pemerintah Kabupaten Minahasa mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
11. d.Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, pembahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset non keuangan, pembayaan, dan non anggaran untuk menilai pengaruh dari aktifitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Daerah
12. e.Laporan Perubahan SAL Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut a) Saldo Anggaran Lebih Awal; b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun berjalan; d) Koreksi kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya; dan e) Lain-lain, f) Saldo Anggaran Lebih Akhir
13. f.Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos a) Ekuitas awal Laporan Keuangan Pemerintah KabupatenMinahasa T4 2022 Audited Halaman 333 m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 b) Surplus/defisit-LO pada periode bersang.kutan, c) Koreksi-koreksr yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, d) Ekuitas Akhir
14. g.Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Peryataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan- pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyaan informasi yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Selan itu juga meliputi kinerja keuangan entitas akuntansi/pelaporan dalam Laporan Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan 4.2 Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam merahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa: A. Basis akuntansi, B. Prinsip milai historis; C. Prinsip realisasi, D. Prinsip substansi mengungguli formalitas, E. Prinsip penodisitas; F Prinsip konsistensi, G. Prinsip pengungkapan lengkap, dan H. Prinsip penyajian wajar A. Basis Akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dani Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan juga pada Laporan Operasional Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan aporan euangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 334 PEMERINTAI KABUPATEN MIN AHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untauk Tahun yang erakhir pada 31 Desember 242 pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dani Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, jika anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar Pemerintah Kabupaten Minahasa merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan. B. Prinsip Nilai Historis Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait C. Prinsip Realisasi Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta D. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disapikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ckonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan E. Prinsip Periodisitas Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagr menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun. periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan. laporan euangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 335 PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM K~SUB BAG KABAG % b PEMERINTAI KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2922 F. Prinsip onsistensi Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan G. Prinsip Pengungkapan Lengkap Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. H. Prinsip Penyajian Wajar Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi peny usun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakuraan dalam kondist ketdakpastan schngga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun derikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal
  1. 4.Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah nilai uang untuk mengakui dan memasuk kan setiap pos (akun) dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos (akun) dalam laporan keuangan menggunakan nilai histonis dan dalam mata uang rupiah Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang rupiah. 4.4 Kebijakan Akuntansi A. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tabun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah Pendapatan LRA terdiri dari
15. a.Pendapatan Pajak Ash Daerah-LRA Laporan Aeangan Pemerintah Kab paten Minahasa T4 2022 Audited Halaman 336 ' ±RF ~oRpiisi iGAyHuKU! Kasi giG KgAg m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Des ember 2022
16. b.Pendapatan Transfer-LRA
17. c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendabara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya Pendapatan-LRA diakui pada saat
18. a.Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD
19. b.Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagan dani BUD
20. c.Kas atas pendapatan terse but telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tan pa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD
21. d.Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD
22. e.Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah
23. a.Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
24. b.Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
25. c.Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah, dan
26. d.Informasi lainnya yang dianggap perlu B. Kebijakan Akuntansi Belanja - LRA Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dan Rekenmng Kas Umum Daerah (RKUD) Pengakuan Belanja Belanja diakui pada saat
27. a.Kas untuk belanja yang bersangk utan telah dikeluarkan dan RKUD
28. b.Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan Laporan Neuangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 337 AF Koopiyisi BAGiAy HuKUi isisgiG AA@ t PEMERINTAI KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Kewangan Untuuk Tahun yang Berakhir padaI Desember 2022
29. c.Kas yang digunakan langsung oleh satker/'SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD
30. d.Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah Pengakuan Akuntansi atas Belanja BarangPakai Habis dan Belanja Modal a) Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut (I) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih daniL2 (duabelas) bulan
(2)Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
(3)Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin yang sama dan atau lebih dari Rpl,000.000,00 (satu juta rupiah) b) Belanja yang tidak memenuhi kriteria diatas merupakan belanja barang dan jasa c) Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut, merupakan belanja barang dan jasa Perlakukan Akuntansi Belanja Pemeliharaan Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara: () Bertambah ekonomis/efisien,dan/atau
(2)Bertambah umur ekonomis.dan/atau
(3)Bertambah volume, dan/atau
(4)Bertambah kapasitas produksi b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemehiharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan Belanja Hibah a) Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. b) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan epala Daerah e) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial a) Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 338 PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM KASUB BG KABAG n PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Kewangan U'ntauk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 b) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan. c) Bantuan sosial tersebut diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memihiki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah d) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidakmengikat diartik an bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran Belanja Bagi Hasil Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar Kemudian dibalik (reverse) pada awal tahun berikumnya, dan pada saat realisasi belanja bagi hasil, mekanismenya melalui belanja bagi hasil Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diaku sebagar belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluark an Kriteria untuk belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasukpengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja Bantuan Keuangan Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa diatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan. C. Kebijakan Akuntansi Transfer Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan darikepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dapa bagi hasil Pengakuan transfer sama dengan pengakuan belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari transfer itu yang berbeda dengan belanja Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah D. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikumya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memantaatkan surplus anggaran Pembiayaan terdiri dari.
1. a.Penerimaan pembiayaan, dan
2. b.Pengeluaran pembiayaan Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 339 ARAF KOORDINAS] BAGIAN UKUM K~SUB BAG KABAG @" m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 3I Desember 2022 dengan pengeluaran) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pengeluaran pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. E. Kebijakan Akuntansi Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah scbagar akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana man faat ekonomi dan/atau sos1al di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipehihara karena alasan sejarah dan budaya I, Aset Lanear Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
3. a.Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat Likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan
4. b.Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan
5. c.Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat hikuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
6. d.Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca
7. e.Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.
  1. 2.Investasi Jangka Pendek Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas: laporan Keuangan Pemerintah abupaten Minahasa T4 2012 Audited Halaman 340 I PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM K~SUB BAG KABAG " m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keangan Untuuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022
8. a.Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulandan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulanyang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;
9. b.Surat Utang Negara (SUN)y; dan
10. c.Sertifikat Bank Indonesia (SBI
  1. 3.Piutang Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah Sesuai dengan PMK No.238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUS AP) pada bagan akun standar, piutang terbagi menjadi
11. a.Piutang Pendapatan: I) Piutang PapakDaerah 2) Piutang Retribusi 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah 4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah 5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan 6) Piutang Transfer Pemerintah Lainnya. 7) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 8) Piutang Pendapatan Lainnya
12. b.Piutang Lainnya. 1) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang 2) Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya 3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. 4) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 5) Beban Dibayar diMuka 6) Piutang Lain-lain Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nlai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilar piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehngga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (aging schedule). Piutang dalam aging schedule dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan dissihkan. Pelaksanaan penyisihan piutang tidak tertagih wajib dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, yaitu
13. a.Penilaian kualitas piutang, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 341 ·ARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM KS~B BAG ABAG l ° ( f PEMERINTAH KABUPATEN MINAIHASA Catatan atas Laporan Keangan Untk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 . , Umur Piutang Jenis Piutang -- No g41lahu fs.d.<2 2s.d,4 >4 " 0£% . Tahu Talon. Tahun . f Piutang Pendapatan 0% 10% 50% 100% 2 utang Retribusi 0% 10% 50% 100% 3 Piutang Lainnya 0% 10% 50% 100%
14. b.Pertimbangan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat drealsasikan. Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:
15. a.Kualitas lancar;
16. b.Kualitas kurang lancar,
17. c.Kualitas diragukan;
18. d.Kualitas macet. Penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan:
19. a.0%(nolperseratus) dari piutang yang memiliki kualitas lancar
20. b.10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
21. e.50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurang dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
22. d.100%(seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurang dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan Penyisihan piutang tak tertagih untuk jenis piutang berikut ini diperlakukan dengan kebijakan persentase penyisihan prutang berdasarkan jenis dan umur piutang yaitu Tabet 4.2 Persentase Penyisihan Piutang Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang 0.5%Kurang dan 1 tahunPiutang Lancar1.
  1. 4.Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lau dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (outstanding) Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang. Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut Tabet 4.3 Piutang Pajak Beserta Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 2 iutang Kurang Lancar 1 tatun sampai dengan 2 tabun 10% 3 Piutang Diragukan 2tahun sampai dengan 5 tahun 50% iutang Macet Diatas 5 tahun 100% Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan penikatan dan prutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut: Laporan euangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 342 ' ARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM IKASUB BAG \ K.A.BAG . #> F -- n PEMERINTAH KABUPATEN MINAILASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuuk Tahan yang Berakhir pada 3I Desember 2022 Tabet 4.4 Piutang Retribusi Beserta Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 2 3 4 Putang Lancar Piutang Kurang Lancar Piutang Diragukan Piutang Macet Kurang dani 1 tahun ftahun sampai dengan 2 tahun 2tahun sampai dengan 3 tahunr Diatas 3 tabun 10% 50% 100%
  2. 5.Beban Dibayar Dimuka Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/ dibayarkan
  3. 6.Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dan dimiliki dengan maksud digunakan dalam mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Minahasa dan barang-barang yang dimaksudkan dijual atau untuk digunakan dalam proses produksi dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa : a Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
23. b.Bahan atau perlengkapan /supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
24. c.Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
25. d.Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, alat kesehatan/KB, bahan medis, barang tak habis pakai sepert komponen peralatan dan pipa, barang bekas pakai seperti komponen bekas. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Minahasa memproduksi sendiri, persediaan Juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat penanian Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi, bibit tanaman. Persediaan terdiri dari : a Bahan Habis Pakai,
26. b.Bahan/Material.
27. e.Cetak dan Penggandaan;
28. d.Makanan danMiuman,
29. e.Pakaian Dinas dan Atribut;
30. f.Pakaian erja; Laporan KNeuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa T4 2022 Audited Halaman 343 ARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM KASUB BAG KABAG I m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan euangan Untk Tahun yang Berakhir padaI Desember 2022 g Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu, h Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga; Barang Untuk Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga; Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Persediaan diklasifikasikan scbagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar Persediaan diakui pada saat
31. a.Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pememintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.dan
32. b.Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan/Stock Opname. Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum terpakai dan berada dalam penguasaan Pengurus Barang/Pengurw, Barang Pembantu atau masih berada di gudang/ tempat penyimpanan milik Dinas Kesehatan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas. Pemerintah Kabupaten Minahasa menggunakan pendekatan beban dalam pengakuan beban persediaan, dimana setiap pembelian barang persediaan pada tahun berjalan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Jika terjadi selisih antara catatan persediaan menurut Pengurus/Penyimpan Barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak, maka yang akan digunakan adalah hasil stock opname barang pada akhir penode Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan kcuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir.Persediaan disajikan sebesar
33. a.Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan
34. b.Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sstemat1s
35. c.Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan mehiputi nilai tukar aset atau penyelesaian keway1ban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction) Penyajian dan Pengungkapan persediaan diatur dalam kebijakan akuntansi berupa I. Persediaan disajikan sebagai bagian dani Aset Lancar
  1. 2.Laporan Persediaan khusus obat-obatan disajikan terpisah berdasarkan: Laporan Keuangan Pemerintah Kabup@ten Minahasa TA4 2022 Audited Ha laman 344 eeooRoiAs_BAGAw_HuKUM ~BBA KABAG f PEMERINTAI KABUPATEN MIN AHASA Catatan atas Laporan Keangan Untuk Tahn yang Berakhir pada 31 Desember 2022 a Sumber perolehan dari dana APBD dan Non APBD;
36. b.Supplier
  1. 3.Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan b) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimak sudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang d) Persediaan milik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang ditempatkan dan digunakan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk kebutuhan pelayanan kepada masyarakatyang bukan merupakan bagran dani laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa
  2. 7.Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan Investast Permanen berupa:
37. a.Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
38. b.Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa:
39. a.Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah,
40. b.Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketga;
41. c.Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
42. d.Investasi nonpemmanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian. Pengukuran Dana Bergulir: Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang- Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir Hal tersebut berarti bahwa pencatatan pertama kali dana bergulir sebesar dana yang digulirkan ke masyarakat ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan dana bergulir Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
43. a.Metode Biaya Metode Biaya adalah metode pencatatan investasi awal sebesar biaya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA4 202 Audited Halaman 345 ARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM KASUB BAG I KABAG m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keangan Untuuk Tahan yang Berakhir pada 31 Desember 2022 perolehannya. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi. Apabila persentase kepemilikan pemerintah daerah kurang dari 20% maka menggunakan metode biaya
44. b.Metode Ekuitas Metode Ekuitas adalah metode pencatatan investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kcpemilikan investasi pemerintah. Apabila persentase kepemilikan pemerintah daerah lebih dari 20% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan maka menggunakan metode ekuitas.
45. c.Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat Dengan metode nilar bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (aging schedule Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut Fabel 4,5 Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi . ... . .. . . No Periode Jatuh Tempo Penge balian Persentise Levestasi Penis.h kn . . . . . 1 Jatuh tempo pada periode ls.d 2 Tahun 25% 2 Jatuh tempo pada periode 2 sd 3 Tahun 50% 3 Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun 759% 4 Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun 100% Pengungkapan dana bergulir, selain mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antaralain
46. a.Dasar Penilaian Dana Bergulr
47. b.Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya
48. c.Besarnya suku bunga yang dikenakan.
49. d.Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir
50. e.Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir Laporan feangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 346 iJ-:- I AF KOORDINASI BAGIAN HUKUM KASUB BAG I KABAG m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022
  1. 8.Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau diman faatkan oleh masyarakat umum Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas (PSAP 07 Paragraf 7) yang terbagi dalam klasifikasi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, lrigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Kontruksi Dalam Pengerjaan a Tanah Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai b, Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang milainya signifikan, memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap dan masa manfaatnya lebih dari L2 bulan serta dalam kondisi siap pakai
51. c.Gedung dan Bangunan Gedung dart bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipaka dalam kegratan operastonal pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
52. d.Jalan, lrigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, inigasi, dan janingan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai
53. e.Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai f Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesa Pengakuan Aset Tetap Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilamya dapat diukur dengan handal Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kniteria sebagai berikut Laporan Keuangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 347 F AF @ODtAsI BAG UKuM KASUB BAG \ KABAG n PEMERINTAH KABUPATEN MINAIHASA Catatan atas Laporan Keangan Lntuk Tahun yang Berakhir pada 1 Dex ember 2022 a Berwujud.
54. b.Mempunyai masa manfaat lebih dani 12 bulan
55. c.Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
56. d.Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normalentitas
57. e.Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dipakai f Merupakan objek pemehiharaan atau memerlukan braya/ongkos untuk dipelihara Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterimaatau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemihikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang terscbut memenuh batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan Pengukuran Aset Tetap Pengukuran aset tetap dilakukan dengan:
58. a.Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan atau pada saat diperoleh/diketahui
59. b.Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi: ) Biaya langsung untuk tenaga kerja, bahanbaku 2) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut
60. c.Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh atau/ diketahui. Sambil menunggu proses penetapan nilai wajar sebagarmana tersebut diatas tersebut, aset berkenaan tetap catat dengan nilai Rpl,00 (satu rupiah) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 348 f:' I AF KOORDINASI AGIAN HUKUM KASUB BAG I KABAG r PEMERINTAH KABUPATEN MINAIIASA Catatan atax Laporan Keuangan Untuuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 Tabel 4.6 Komponen Biaya Perolehan AA ., Aset Tetap Komponen Biays Perolehan Tanah Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluark.an dalam rangka memperoleh hak sepert biaya pengurusan sertifikat. biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll., dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai Nilai tanah juga meiputi milai bangunan tua yang terletak pada tan ah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Peralatan dan Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta Mesin biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan Gedung dan Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya Bangunan pengurusan 1MB, notanis, dan payak Gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola mehputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya perencanaan dan pengawasan, pelengkapan, tenaga histnik, sewa perawatan, dan semua braya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan 1MB, notans, dan pajak Gedung dan bangunan yang dibangun melalut kontrak konstruksi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pcngawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan bangunan yang di peroleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Jalan, Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain Jaringan, & yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut Instalasi siap pakai Jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak mehputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran Jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sew.a peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya penznan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran Jalan, inigasi dan jaringan yang diperoleh dari dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan Aset Tetap Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk rnemperoleh aset Lainnya tersebut sampai siap pakai. Laporan euangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 349 kr o~pis @Guy_rut! KABAG 5us_gAG m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 202 Jenis do . . . Aset T~tap Komponen Bia Peroleban - ya •' , �. 0% . Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi milat kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya penizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk aset tetap renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, Yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan Terkait dengan pengukuran Aset Tetap, perlu diperhatikan hal- hal sebagai berikut
61. a.Komponen Biaya Perolehan. Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya perolehan aset terdiri dart I) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat 2) Biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan capitalization threshold Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah. a Biaya perencanaan,
62. b.Biaya pengawasan;
63. c.Biaya persiapan tempat;
64. d.Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost),
65. e.Biaya pemasangan (mnstalation cost), f Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
66. g.Biaya konstruksi
67. h.Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (testing cost) 3) Biaya administrasi dan umum lainnya (overhead) bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondis kerjanya (siap kerja) 4) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibehi. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian 5) Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagtan biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 350 tkoorosAgre.silo As~ si@ T KA 7 T I PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Des ember 2022 Kapitalisast Aset Tetap Kapitalisasi adalah penentuan mla pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjyang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, penngkatan mutu produksi, penambahan fungsi,atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nlai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada mila tercatat (dikapitalsasi) aset yang bersangkutan. Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampar siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampar sap paka, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya Nilai_Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap (I) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut a) Manfaat ckonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan, b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual, e) Barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; d) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/ di hibahkan / disumbangkan /diserahkan kepada pihak ketiga;dan e) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitahisasi aset tetap
(2)Nilai Satuan Minimum Pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pemerhiharaan yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut: I Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipehihara
1. a.Bertambah ekonomis/efisien,dan/atau;
2. b.Bertambah umur ekononis, dan/atau,
3. c.Bertambah volume, dan/atau;
4. d.Bertambah kapasitas produksi, dan/atau
5. e.Bertambah estetika/keindahan/kenyamanan
  1. 2.Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau member manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, pemingkatan efisiensi, pemingkatan mutu produksi, atau peningkatan standar laporan euangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 351 KUORDINASI BAGIAN HUKUM gos] ass ' m PEMERINTAH KABUPATEN MINAIHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2922 kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemehharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut Tabel 4.7 Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap - se Pen mbah-in Reiovssi/Restorasi/Over'h Miss UrAian Jenis auul dari Nlai Perolehan Manfaat Akl~ir (Diluar Peavsu tan (Tahon) Alat Besar Alat Besar Darat Overhaul >15%$.d30% 1 >30%$.d45% 3 >45% sd65% 5 Alat Besar Apung Overhaul >15%sd30% 1 2>30%5445% 2 45%sd 65% 4 Alat Bantu Overhaul >15%sd30% 1 >30%s.d 45% 2 45% $d 65% 4 Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Overhaul 15%sd25% 1 Bermotor >25% s.d 50% 2 >50%3.d475% 3 75% sd 100% 4 Alat Angkutan Darat Tak Overhaul 15%s.d25% 1 Bermotor -25%5d50% I >50% s.d75% I -15%s.d 100% I Alat Angkutan Apung Overhaul >15%sd25% 2 Bermotor >25%s.d 50% 3 >50% s.d75% 4 -715%s.d 100% 6 Alat Angkutan Apung Renova 15%sd25% 1 Tak Bermotor -25%s.d 50% I 50%$4 75% 1 >-75%$.d 100% 2 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 352 KASUB GAG KA8AG % PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untk Tahun yang Berakhir pada 31 Des ember 2022 Alat Angkutan Bermotor Overhaul 15%$.d 25% 3 Udara >25%sd 50% 6 >50% sd75% 9 -15%$.d 100% 12 Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat Bengkel Bermesin Overhaul 15%$d25% t >25%5.d50% 2 50%sd75% 3 >75%$.d 100% 4 Alat Bengkel Tak Renovast -0%sd25% 0 Bermesin >25%s.d 50% 0 >50%s.4 75% I >75%s.d 100% I Alat Ukut verhaul >15%s.d25% I 25%sd 50% 2 50%s.475% 2 >75%$.d 100% 3 Alat Pertanian Alat Pengolahan Overhaul 15%$420% I 21%s.d 40% 2 >51%$475% 5 Alat Kantor dan Rumah >0%sd25% 0 Tangga Alat Kantor Overhaul 25%s.d 50% I >50%$475% 2 >75%5.d 100% 3 Alat Rumah Tangga Overhaul >0%$.d25% 0 >25%sd50% I >50% s475% 2 >75%5.d 100% 3 Alat Studio, Komunikasi Overhaul >15%$d25% I dan Pemancar Alat Studio 25%5.d50% I >50%$475% 2 -75%s.d 100% 3 Alat Komunikast Overhaul 15%5d25% I >25%$4 50% I >50% s.d75% 2 Laporan euangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 353 KASUB BAG \ KABAG @ m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Kewangan Untuk Tahu yang Berakhir pada I Desember 2022 75%5.d 100% 3 Peralatan Pemancar Overhaul >15%5425% 2 25%$.d 50% 3 >50%s.d475% 4 715%$.d 100% s Peralatan Komumkasi Overhaul 15%sd25% 2 Navigasi -25%sd 50% 5 50%sd75% 7 -75%$.d 100% 9 Alat Kedokteran dan Kesehatan Alat Kedokteran Overhaul -0%sd25% 0 25%s.d50% I >50% $475% 2 75% s.d 100% J Alat Kesehatan Umum Overhaul >0%5.425% 0 >25%$.d 50% I >50%s.d 75% 2 >75%sd 100% 3 Alat Laboratonum Unit Alat Laboratorum Overhaul >15%5.d25% 2 >25%$.d50% 3 50%s.d75% 4 >75%sd 100% 4 Umt Alat Laboratonium Overhaul >15% sd25% 3 Kimia Nukhr 2-25%s4 50% 5 >50%$.4 75% 7 -75% s.d 100% 8 Uni Alat Laboratorium Overhaul 15%5.d25% 3 Fisika -25%s.d 50% 5 >50%s.475% 7 75% s.d 100% 8 Alat Proteks Radiast I Overhaul 15%s.d25% 2 Proteksi Lingkungan -25%s.d 50% 4 >50% s.d75% 5 75% sd100% 5 Lapora eangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 354 % As ouuisi@guy_us �SUB BAG \ KABAG t PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 Radiation Application & Overhaul >15%5d25% 2 Non Destructive Testing Laboratory 225%s4 50% 4 >50%s4 75% 5 -75%$.d 100% 5 Alat Laboratorium Overhaul 15%5d25% I Lingkungan Hidup >25%sd 50% 2 -50%$475% J >75%s.d 100% 4 Peralatan Laboratonum Overhaul >15%sd25% 3 Hidrodinamica -25%5.4 50% 5 >50%$.d75% 7 >75% $.d100% 8 Alat Laboratorium Overhaul 15%5.d25% 2 Standarisasi Kalibrasi & Instrumentas >25%$d50% 4 >50% s.d 75% 5 75%$.d 100% 5 Alat Persenjataan Senjata Api Overhaul >15%3425% I >25% s.d 50% 2 >50%sd75% 3 75%$d 100% 4 Persenjataan Non Senjata Renovas >0%sd25% 0 Api >25% s.d 50% 0 50%5.d75% I >75%$ d 100% I Senjata Sinar Overhaul 0%s.d25% 0 >25%$.d 50% 0 50%3475% 0 -75% $.d 100% 2 Alat Khusus Kepolisian Overhaul 15%$d25% I 25%sd50% I >50% s.475% 2 75%$.d 100% 2 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA4 2022 Audited Halaman 355 -- ~odoiOINASIBAANt! • f PEMERINTAH KABUPATEN MIN AHASA Catatan atas Laporan euangan Untak Tahan yang Berakhir pada 31 Desember 2022 Komputer Komputer Unit Overhaul 15%3d25% I >25%5.d 50% I 50%5.d 75% 2 75%$.d 100% 2 Peralatan Komputer Overhaul 15%5.d425% I >25% s.d 50% I 50%5.d75% 2 >75%$.d 100% 2 Alat Eksploras Alat Eksplorasi Overhaul 15%$.425% I Topografi -25%5.d 50% 2 >50%3475% 2 -75%sd100% 3 Alat Eksplorasi Geofisika Overhaul >15%$.d25% 2 >25% s.450% 4 50%s475% 5 >75%5.d 100% 5 Alat Pengoboran Alat Pengoboran Mesin Overhaul 15%$d25% 2 -25%5.d50% 4 >50%$d75% 6 75%$.d 100% 7 Alat Pengoboran Non Renovasi 0%sd25% 0 Mesin >25%sd50% l -50% s475% I 759%$.d100% 2 Alat Produksi Pengolahan dan Pemurian Sumur Renovasi -0%sd25% 0 25%sd 50% I >-50%s.d475% I >75%5.d 100% 2 Produksi Renovasi -0%s.d25% 0 >25%sd 50% I >50% s.d75% I -15%sd 100% 2 aporan euangan Pemerintah Nabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 356 or Ar ooiiisigigsty KASUB BAG I KABAG # PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untak Tahun yang Berakhir pada 31 Des ember 2022 Pengolahan dan Overhaul 15%$d25% 3 Pemumian -25%$.d 50% 5 50% s.d75% 7 >75%s.d 100% 8 Alat Bantu Eksplorasi Alat Bantu Eksplorasi Overhaul >15%5.d25% 2 >25%3.d 50% 4 >50%$.d75% 6 >75% $.d 100% 7 Alat Bantu Produksr Overhaul >15%s.d25% 2 >25%s.d 50% 4 >50%s.475% 6 75%sd 100% 7 Alat Keselamatan Kerja Alat Deteksi Overhaul >15%$.d25% I >25%sd4 50% 2 >50% s475% 2 >75%$.d 100% ] Alat Pelindung Renovat >0%sd25% 0 >25%$d 50% 0 >50% .475% I >75%5.d 100% 2 Alat Sar Renovast >0%$d25% 0 25%5.d50% I >50%$d75% I >75%$.d100% 2 Alat Kerja Penerbang overhaul 15%$.d25% 2 -25%5.d 50% 3 50%sd475% 4 >75%$.d 100% 6 Alat Peraga Alat Peraga Pelatihan dan Overhaul >15%s425% 2 Percontohan >25%5d 50% 4 50% $.4 75% 5 -75%$.d 100% 5 Peralatan Proses I Produksi Umit Peralatan Proses / Overhaul 15%5d25% 2 Produksi aporan Keuangan Pemerintah Kab paten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 357 ir I KASUB BAG I KABAG m PEMERINTAH KABUPATENMINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 3t Desember 2022 >25%sd50% 3 >50%$475% 4 >75%sd 100% 4 Rambu-rambu Rambu-rambu Lalu Overhaul >15%5.d25% I Lintas Darat >25% s.d 50% 2 >50%$. 75% 3 >75%s$.d 100% 4 Rambu-rambu Lalu Overhaul >15%$d25% I Lntas Udara 25% s.d 50% 2 >50%$475% 2 -75%s.d 100% 4 Rambu-rambu Lalu Overhaul 15%sd25% I Lmtas Laut >25% $.d 50% I >50% sd 75% 2 -75% s.d 100% 2 Peralatan Olahraga Peralatan Olahraga Renovasi 15%sd25% I >25%sd 50% I 50%sd75% 2 -75%5.d100% 2 Bangunan Gedung Bangunan Gedung Renovast 15%sd25% 5 Tempat Kerja >25%sd50% IO >50%sd 75% 15 75%$.d 100% so Bangunan Gedung Renovasi >15%s.d 30% 5 Tem pat Tinggal >30% sd 45% 10 45%$.d65% 15 Monumen Candi / Tugu Peringatan/ Renova >15%s.d 30% 5 Prasasti >30%s.d 45% 10 45% $d65% 15 Bangunan Menara aporan euangan Pemerintah Nabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 358 K~SUB BAG \ �BAG r t PEMERINTAH KABUPATEN MINAIHASA Catatan atas Laporan Keuangan Utuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 Bangunan Menara Renovast >15%sd30% 5 Perambuan 30% $.d 45% 10 >45%$.d65% 15 Tugu Titik KontrolPrasasti Tugu/Tanda batas Renovasi >15%$d30% 5 >30% sd45% 10 45%$d65% 15 Jalan dan Jembatan Jal an Reno vast 15%sd30% 2 30%s460% 5 >60%s.d 100% 10 Jembatan Renova >15%sd30% 5 >30% $.d45% 10 45% s.465% 15 Bangunan Air Bangunan Air Irigasi Renovast >3%sd5% 2 >5%sd10% 5 >10% s.420% 10 Bangunan Pegairan Renovast 3%s.d 5% 2 Pasang Surut >5%$410% 5 >10%$.d 20% 10 Bangunan Renovasl 3%s.d5% 1 Pengembangan Rawa dan Polder 5%sd10% 3 10% s.420% 5 Bangunan Pengaman /Renovast >3%s.d5% 1 Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana al am >5%sd 10% 2 10%s.d20% 3 Bangunan Renovai 3%$.d45% 1 Pengembangan Sumber ar dan tanah 5%$.d10% 2 -10%5.d20% 3 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa T4 2022 Audited Halaman 359 I PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2m22 Bangunan Air Bersih/Air Renovasi 15%5.d30% 5 Baku >30% $.d 45% JO >45%$d65% 15 Bangunan Air Kotor Renovasr >15%sd30% 5 >30%$.d 45% 10 >45%$.d 65% 15 Instalasi In stalasi Ar Bersih/Air Reno@vast >15%5.d 30% 2 baku >30%$.d45% 7 45%$d65% 10 Instalast Pengelolahan Renovast -15%5.d 30% I Sam pah >30% $.d 45% 3 >45%sd65% 5 Instalasi Pengelolahan Renovas >15%$d30% I Bahan Bangunan >30%s.d 45% J >45%$.d65% 5 Instalasf Pembangkit Renovast 15%$d30% 5 Lrstrik >30%5 d45% JO 45%s.d65% 15 Instalasi Gardu Listrik Renovast >15%$.d 30% 5 >310%$d45% JO 45%$.d 65% 11 lnstalas Pertahanan Renovas >15%$.d30% I >30%s.d45% 1 45%5d65% 5 Instalasi gas Renovasi 15%5$d30% 5 -310% $.d 45% 10 45%$.d65% 15 Instalasi Pengaman Renovast 15%$.d30% I >30%$.445% I 45% 5d 65% J Instalasi Lain Renovasl 15%sd30% I Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa T4 2022 Audited Halaman 360 n PEMERINTAI KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 3I Desember 2022 30% s.d 45% I 45% s.d 65% J Jaringan Jaringan air Minum Overhaul 15%s.4 30% 2 >30% sd 45% 7 >45%$.d 65% 10 Jaringan Listrik Overhaul 15%5.d 30% 5 30%5d 45% 10 45%sd 65% IS Jaringan Telepon Overhaul 15%5d30% 2 >30% sd45% 5 >45%$.d65% 10 Jaringan Gas Overhaul >15%sd30% 2 >30%$.4 45% 7 45%s.d65% lO Alat Musik Modem I (erhaul 15%$d425% I Band >25%$d50% I 50%$475% 2 >75%$.d 100% 2 ASET TETAP DALAM RENOVASI Peralatan dan Mesi Overhaul >15%$.4100% 2 dalam renovasi Gedung dan Bangunan Overhaul 15%$.d30% 5 dalamn renovasr >30%sd 45% 10 45%$.d 65% I5 Jaringan lrigasi dan Renova4 >15%$d100% 5 Jaringan dalam Renovasi (verhaul Perhitungan penambahan masa manfaat dilakukan dengan membandingkan persentase nilai renovasi/restorasi/overhaul dengan nilai perolehan akhir setelah penambahan nilai renovasi/restorasi/overhaul. Masa manfaat setelah penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan baik berupa overhaul dan renovasi aset adalah maksimal sebesar masa manfaat awal aset tersebut Pertukaran Aset Suatu aset tetap dapat dperoleh melalur pertukaran atau pertukaran sebagan aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari posse macam itu diukur Laporan euangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited KASUB BAG '<": Halaman 361 5LA+ {UKU u m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang bar diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yangdilepas Aset Donasi Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Pengeluaran Setelah Perolehan Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan Penyusutan Aset Tetap Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangk utan Akumulasi penyusutan (accumulated depreciaton) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan Penyusutan aset tetap diakui dengan milai penyusutan untuk masing-mas1ng periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umu ekonomis mana yang lebih pendek (which ever ts shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa. Masa manfaat adalah
6. a.Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, atau
7. b.Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama selama masa manfaatnya laporan euangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 362 KASUB BAG KABAG ' m PEMERINTAH KABUPATEN MIN AHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untauk Tahn yang Berakhir pada 31 Desember 2022 Penyusutan per periode = Nilai yang dapat disusutkan Masa manfaat Masa manfaat untuk menghitung tanif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap sebagai berikut. Tabel 4.8 Masa Manfaat Aset Tetap , . ' Kode Uri~n Mafiat . I J 2 01 01 ALAT BESAR DARAT I J 2 01 0l 01 TRACTOR I0 I J 2 01 01 02 GRADER 10 I 3 2 Ill 01 03 EXCAVATOR IO I 3 2 01 01 04 PILE DRIVER 10 I J 2 01 0l 05 HAULER I0 I J 2 01 01 06 ASPHALT EQUIPMENT IO I 3 2 01 0) 07 COMPACTING EQUIPMENT 10 ) J 2 0l 01 08 AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT 10 I J 2 01 01 09 LOADER 6 I J 2 UI 0I 10 ALAT PENGANGKAT 10 I 3 2 01 0l II MESIN PROSES 10 I J 2 01 0l 12 ALAT BESAR DARAT LAINNYA IU I 3 2 01 02 ALAT BESAR APUNG I J 2 0 02 01 DREDGER 10 I 3 2 01 02 02 FLOATING EXCAVATOR 10 I J 2 01 02 03 AMPHIBI DREDGER I0 I J 2 01 02 04 KAPAL TARIK 10 I J 2 01 02 05 MESIN PROSES APUNG 10 I J 2 01 02 06 ALAT BESAR APUNG LAINNYA 10 I J 2 01 03 ALAT BANTU I J 2 01 OJ 01 ALAT PENARI I0 I J 2 01 03 02 FEEDER 10 I J 2 0l 03 OJ COMPRESSOR 10 I J 2 01 03 04 ELECTRIC GENERA TING SET 10 I J 2 01 OJ 05 POMPA 10 ) J 2 01 OJ 06 MESIN BOR )0 I J 2 0) OJ 07 UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN 10 I J 2 0) OJ 08 ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR )0 I J 2 0) 03 09 PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM )0 GENERA TOR I J 2 01 OJ 10 EQUIPMENT/ALAT BANTU 10 I J 2 0l OJ )) MESIN TATOO 10 I 3 2 0) OJ 12 PERLENGKAPAN KEBAK ARAN HUTAN 10 I J 2 0) OJ 13 PERALATAN SELAM 10 I ) 2 01 OJ 4 PERALATAN SAR MOUNTENERING 10 I J 2 0 OJ I5 PERALATAN INTELEJEN 10 J J 2 OJ 03 16 ALAT BANTU LAINNY A I0 I J 2 02 OJ ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR Laporan Keuangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited Ha laman 363 PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir padaI Desember 2022 1 3 2 02 01 01 KENDARAAN DIN AS BERMOTOR 10 PERORANGAN 1 3 2 02 01 02 KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG 10 1 3 2 02 0l 03 KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN 10 BARANG 1 l 2 02 01 04 KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA 5 1 3 2 02 01 05 KENDARAA N BERMOTOR BERODA TIGA 5 1 3 2 02 01 06 KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS 10 1 3 2 02 01 07 KENDARAAN TEMPUR 10 1 J 2 02 0l 08 ALAT ANGKUTAN KERETA REL 10 1 3 2 02 01 09 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 10 LAINNYA 1 l 2 02 02 ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR 1 3 2 02 02 01 KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN 5 BARANG 1 l 2 02 02 02 KENDARAAN TAK BERMOTOR 5 PENUMPANG 1 J 2 02 02 03 ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK 6 BERMOTOR 1 3 2 02 02 04 ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BEMOTOR 10 LAINNYA 1 3 2 02 03 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR 1 3 2 02 03 01 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR Io UNTUK BARANG 1 3 2 02 03 02 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR 10 UNTUK PENUMPANG 1 3 2 02 03 03 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR 10 KHU SUS 1 l 2 02 03 04 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR 10 MILITER 1 3 2 02 03 05 ALAT ANGKUTAN APUNG BER MOTOR 10 LAINNYA 1 l 2 02 04 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR 1 3 2 02 04 01 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR 7 UNTUK BARANG 1 3 2 02 04 02 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR 7 UNTUK PENUMPANG 1 3 2 02 04 03 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR 7 KHUSUS 1 3 2 02 04 04 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR 7 LAINNYA 1 3 2 02 05 ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA 1 l 2 02 05 0I KAPAL TERBANG 20 1 3 2 02 05 02 ALAT ANGKUTAN TAK BERMOTOR 10 UDARA LAINNY A 1 3 2 03 01 ALAT BENGKEL BERMESIN 1 3 2 03 01 01 PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM 5 TERPASANG PADA PONDASI 1 3 2 OJ 01 02 PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG 5 TRANSPORTABLE (BERPINDAH) l 3 2 03 01 OJ PERK AKAS BENGKEL LISTRIK 5 1 3 2 03 0 04 PERK AKAS BENGKEL SER VICE 5 1 3 2 03 0I 05 PERK AKAS PENGANGKAT BERMESIN 5 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 364 f PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keangan Untk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 I 3 2 03 0l 06 PERKAKAS BENGKEL KA YU 5 I 3 2 03 01 07 PERK AKAS BENGKEL KHUUS 5 I 3 2 03 01 08 PERALATAN LAS 5 I 3 2 03 01 09 PERKAKAS PABRIK ES 5 I 3 2 03 01 Ill ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNY A 5 I 3 2 OJ 02 ALAT BENGKEL TAK BERMESIN I 3 2 03 02 OJ PERKAKAS BENGKEL KONSTRUK SI 3 LOGAM I 3 2 03 02 02 PERKAKAS BENGKEL LISTRIK 3 I 3 2 03 02 03 PERKAKAS BENGKEL SERVICE 3 I 3 2 03 02 04 PERK AKAS PENGANGKAT 3 I 3 2 03 02 05 PERKAKAS STANDARD (STANDARD 3 TOOLS) I 3 2 OJ 02 06 PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS) 3 I 3 2 03 02 07 PERKAKAS BENGKEL KERJA 3 I 3 2 03 02 08 PERALATAN TUKANG BEST 3 I 3 2 03 02 09 PERALATAN TUKANG KAL 3 I 3 2 03 0 10 PERALATAN TUKANG KAYU 3 I 3 2 03 02 11 PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING 3 I 3 2 03 02 I2 PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM 3 I l 2 03 02 13 ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA 3 I 3 2 03 03 ALAT UKUR I 3 2 OJ OJ 01 ALAT UKUR UNIVERSAL 5 I 3 2 03 03 02 ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA 5 I 3 2 03 OJ Ol ALAT UKUR/TEST ALA I KEPRIBADlAN 5 I J 2 OJ OJ 04 ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN 5 I 3 2 03 OJ 05 ALAT KALIBRASI 5 I 3 2 03 03 06 OSCILLOSCOPE 5 I 3 2 03 OJ 07 UNIVERSAL TESTER 5 I 3 2 OJ 03 08 ALAT UKURPEMBANDING 5 I 3 2 03 03 09 ALAT UKUR LAIN-LAIN 5 I J 2 Ill 03 10 ALAT TIMBANGAN/BIARA 5 I 3 2 0.3 113 I ANAK TIMBANGAN/BIARA 5 I 3 2 OJ 03 12 IAKARAN KERING 5 I 3 2 OJ OJ I) TAKARAN BAHAN BANGUNAN 5 I 3 2 03 03 14 TAKARAN LAINNYA 5 I J 2 OJ 03 15 ALAT PENGUJI KENDA RAAN BERMOTOR 5 I 3 2 113 03 16 SPECIFIC SET 5 I 3 2 03 OJ 17 ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM 5 I 3 2 03 03 18 ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN 5 I 3 2 03 03 19 ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN 5 KOREKSI WAKTU I 3 2 OJ OJ 20 ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP 5 I J 2 03 OJ 21 ALAT UKUR LAINNYA 5 I 3 2 04 01 ALAT PENGOLAHAN I 3 2 04 01 01 ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN 5 TANAMAN I 3 2 04 0l 02 ALAT PEMELIHARAAN 5 TANAMANIK AN/TERNAK I 3 2 04 01 OJ ALAT PANEN 5 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited +4$UB BAG Halaman 365 P # PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 I 3 2 04 01 04 ALAT PENYIMP AN HASIL PERCOBAAN 5 PERTANIAN I 3 2 04 01 05 ALAT LABORATORIUM PER TANIAN 5 I 3 2 04 Ol 06 ALAT PROSESING 5 I 3 2 04 01 07 ALAT PASCA PANEN 5 I 3 2 04 01 08 ALAT PRODUKSI PERIK ANAN 5 I 3 2 04 01 09 ALAT-ALAT PETERNAKAN 5 I 3 2 04 01 IO ALAT PENGOLAHAN LAINNYA 5 I 3 2 05 01 ALAT KANTOR I 3 2 05 01 01 MESIN KETIK 5 I 3 2 05 Ol 02 MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH 5 I 3 2 05 0H 03 ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN) 5 I 3 2 05 01 04 ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN 5 KANTOR I 3 2 05 01 05 ALAT KANTOR LAINNYA 5 I 3 2 05 02 ALAT RUMAH TANGGA I 3 2 05 02 01 MEUBELAIR 5 I 3 2 05 02 02 ALAT PENGUKUR WAKTU 5 I 3 2 05 02 03 ALAT PEMBERSIH 5 I 3 2 05 02 04 ALAT PENDINGIN 5 I 3 2 05 02 05 ALAT DAPUR 5 I 3 2 05 02 06 ALAT RUMAH TA NGGA LAINNYA (HOME 5 USE) I 3 2 05 02 07 ALAT PEMADAM KEBAKARAN 5 I 3 2 05 03 MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT I 3 2 05 03 0 MEJA KERIA PEJABAT ' I 3 2 05 03 02 MEJA RAPAT PEJABAT 5 I 3 2 05 03 03 KURSI KERJA PEJABAT 5 I 3 2 05 03 04 KURSI RAPAT PEJABAT 5 I ' 2 05 03 05 KURSI HADAP DEPAN MEJA KERA 5 ·' PEJABAT l l 2 05 03 06 KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT 5 I 3 2 05 03 07 LEMARI DAN ARSIP PEJABAT 5 I 3 2 06 Ol ALAT STUDIO I l 2 06 0 0l PERALATAN STUDIO AUDIO 5 I l 2 06 01 02 PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM 5 I l 2 06 111 Ill PERALATAN STUDIO GAMBAR 5 I l 2 06 01 04 PERALATAN CETAK 5 I 3 2 06 0] 05 PERALATAN STUDIO 5 PEMETA ANIPERALA TAN UKUR TANAH I 3 2 06 01 06 ALAT STUDIO LAINNY A 5 I 3 2 06 02 ALAT KOMUNIKASI l ) 2 06 02 01 ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE $ I 3 2 06 02 02 ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB 5 I l 2 06 02 03 ALA T KOMUNIKASI RADIO HF/FM 5 I 3 2 06 02 04 ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF 5 I 3 2 06 02 05 ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF 5 I 3 2 06 02 06 ALAT KOMUNIKASI SOSLAL 5 I 3 2 06 02 07 ALAT-ALAT SANDI 5 I l 2 06 02 08 ALAT KOMUNIKASIKHUSUS 5 Laporan Neuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Ha laman 366 suE BAG @ KA8AG 7 m PEMERINTAH KABUPATEN MINAIHASA Catatan atas Laporan eangan Untuuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 1 J 2 06 02 09 ALAT K OMUNIK AST DIGITAL DAN 5 KONVENSIONAL 1 3 2 06 02 10 ALAT KOMUNIKASI SATELIT 5 1 3 2 06 02 II ALAT KOMUNIKASI LAINNYA 5 1 3 2 06 OJ PERALATAN PEMANCAR 1 J 2 06 03 0I PERALATAN PEMANCAR MF/MW 5 1 3 2 06 03 02 PERALATAN PEMANCAR HE/SW 5 1 3 2 116 03 03 PERALATAN PEMANCAR VHF/FM 5 1 3 2 06 03 04 PERALATAN PEMANCAR UHF 5 1 3 2 06 03 05 PERALATAN PEMANCAR SHF 5 1 3 2 06 03 06 PERALATAN ANTENA MF/MW 5 1 3 2 06 03 07 PERALATAN ANTENA HE/SW 5 1 3 2 06 OJ 08 PERALATAN ANTENA VHE/FM 5 1 3 2 06 03 09 PERA LA TAN ANTENA UHF 5 1 3 l 06 03 10 PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA 5 1 3 2 06 03 11 PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF 5 1 3 2 06 03 12 PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF 5 1 3 l 06 03 13 PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF 5 1 3 2 06 03 14 PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF 5 1 3 2 06 03 15 PERALATAN MICROWAVE FPU 5 1 3 2 06 03 16 PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL 5 1 3 2 06 03 17 PERALATAN MICROWAVE TVRO 5 1 3 2 06 OJ I8 PERALATAN DUMMY LOAD 5 1 3 2 06 03 19 SWITCHER ANTENA 5 1 3 2 06 03 20 SWITCHER/MENARA ANTENA 5 1 3 l 06 03 21 FEEDER s 1 3 2 06 03 22 HUMIDITY CONTROL 5 1 3 l 06 03 23 PROGRAM INPUT EQUIPMENT 5 1 3 2 06 OJ 24 PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF 5 1 3 2 06 03 25 PERALATAN PEMANCAR LF 5 1 J 2 06 03 26 UNIT PEMANCAR MF+HF 5 1 3 2 06 03 27 PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF 5 1 J 2 06 03 28 PERALATAN PENERIMA 5 1 3 2 06 03 29 PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA 5 LF 1 3 2 06 03 30 PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA 5 MF 1 3 2 06 03 31 PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA 5 HF 1 3 2 06 03 32 PERALAT AN PEMANCAR DAN PENERIMA 5 MF-HF 1 3 2 06 03 33 PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA 5 VHF 1 3 2 06 03 34 PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA 5 UHF 1 3 2 06 03 35 PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA 5 SHF 1 3 2 06 03 36 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN 5 PENERIMA LF 1 3 2 06 03 37 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN 5 PENERIMA MF Laporan euangan Pemerintah abupaten Minahasa T4 2022 Audited Halaman 367 f PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Kewangan Untauk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 I 3 2 06 03 38 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN 5 PENERIMA HF I 3 2 06 03 39 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN 5 PENERIMA MF-HF I 3 2 06 03 40 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN 5 PENERIMA VHF I 3 2 06 03 4l PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN 5 PENERIMA UHF I 3 2 06 03 42 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN 5 PENERIMA SHF I 3 2 06 03 43 PERALA TAN PENERIMA CUACA CITRA 5 SATELITE RESOLUSI RENDAH I 3 2 06 03 44 PERALAT AN PENERIMA CUACA CITRA 5 SATELITE RESOLUSI TINGG I 3 2 06 03 45 PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM 5 GAMBAR KE PERMUKAAN I l 2 06 03 46 PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO 5 I 3 2 06 03 47 SUMBER TENAGA 5 I l 2 06 03 48 PERALATAN PEMANCAR LAINNYA 5 I 7 2 06 04 PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI I l 2 06 04 OJ PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI < INSTRUMEN LANDING SYSTEM I 3 2 06 04 02 VERY HIGH FREOUENCE OMNI RANGE $ (VOR) I l 2 06 04 03 DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME) 5 I 3 2 06 04 04 RADAR 5 I l 2 06 04 05 ALAT PANGATUR TELEKOMUNIKASI 5 I ] 2 IX, 04 06 PERALATAN KOMUNIK ASI UNTUK 5 DOK UMENTA SI I 3 2 06 04 07 PERALATAN KOMUNIK ASI NAVIGASI 5 LAINNYA I ] 2 07 OJ ALAT KEDOKTERAN I 3 2 07 OJ OJ ALAT KEDOKTERAN UMUM 5 I l 2 07 01 02 ALAT KEDOK TERAN GIG 5 I 3 2 07 OJ 03 ALAT KEDOKTERAN KELUARGA 5 BERENCANA I 3 2 07 OJ 04 ALAT KEDOKTERAN BEDAH 5 I + 2 07 OJ 05 ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN 5 PENYAKIT KANDUNGAN I l 2 07 OJ 06 ALAT KEDOKTERAN THT 5 I l 2 07 OJ 07 ALAT KEDOKTERAN MATA 5 I 3 2 07 OJ 08 ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT 5 DALAM I 3 2 07 0l 09 ALAT KEDOK TERAN KAMAR 5 JENASAHI'MORTUARY I 3 2 07 0l 10 ALAT KEDOKTERAN ANAK 5 I 3 2 07 OJ II ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIRK 5 I ] 2 07 0 12 ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS 5 I 3 2 07 OJ 13 ALAl KEDOK TERAN NEUROLOGI 5 (SYARAF) I ] 2 07 OJ 4 ALAT KEDOKTERAN JANTUNG 5 I 3 2 07 OJ 15 ALAT KEDOK TERAN RADIODIAGNOSTIC 5 Laporan Keuangan Pemerintah Kab paten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 368 .,ASL,� ..:,AG I KA8AG } m PEMERINTAH KABUPATEN MIN AHASA Catatan atars Laporan Keangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 I 3 2 07 01 16 ALAT KEDOKTERAN PATALOGI ANATOMY 5 I 3 2 07 01 17 ALAT KEDOKTERAN TRANSFUSI DARAH < I ' 2 07 01 8 ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY 5 I 3 2 07 01 9 ALAT KEDOKTERAN NUKLIR 5 I 3 2 07 01 20 ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN 5 I 3 2 07 0I 2 ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT 5 I J 2 07 0l 22 ALAT KEDOKTERAN JIWA 5 I 3 2 07 0 23 ALAT KEDOK TERAN BEDAH ORTHOPED 5 I 3 2 07 0I 24 ALAT KEDOKTERAN ICU 5 I ) 2 07 01 25 ALAT KEDOKTERAN1CCU 5 I 3 2 07 0I 26 ALAT KEDOK TERAN BEDAH JANTUNG 5 I ) 2 07 0I 27 ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL 5 MEDICINE I 3 2 07 01 28 ALAT KEDOK TERAN ANAESTHESI 5 I 7 2 07 01 29 ALAT KEDOK TERAN LAINNYA 5 I 3 2 07 02 ALAT KESEHATAN UMUM I 3 2 07 02 0L ALAT KESEHATAN MATRA LAUT 5 I 3 2 07 02 02 ALAT KESEHATAN MATRA UDARA 5 I 3 2 07 02 OJ ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN 5 I 3 2 07 02 04 ALAT KESEHATAN OLAH RAGA 5 I 3 2 07 02 05 ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA 5 I 3 2 08 0l UNIT ALAT LABORATORIUM I 3 2 08 01 0l ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK 8 PENYEHATAN I 3 2 08 0l 02 ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGl 8 TEKNIK PENYEHATAN I 3 2 08 01 OJ ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA 8 I 3 2 08 0l 04 ALAT LABORATORIUM MODEL 8 HIDROLIKA I 3 2 08 01 05 ALAT LABORATORIUM BATUANIGEOLOG 8 I 3 2 08 0l 06 ALAT LABORATORIUM BAHAN 8 BANGUNAN KONSTRUKSI I 3 2 08 0l 07 ALAT LABORATORIUM ASPAL. CAT DAN 8 KIMIA I 3 2 08 01 08 ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 8 DAN BATUAN I 3 2 08 0l 09 ALAT LABORATORIUM COC OK TANAM 8 I 3 2 08 OI 10 ALAT LABORATORIUM LOGAM. MESIN 8 DAN LISTRIK I 3 2 08 01 II ALAT LABORATORIUM UMUM 8 I 3 2 08 OI 12 ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGL 8 I 3 2 08 01 13 ALAT LABORATORIUM KIMIA ' I 3 2 08 0I 4 ALAT LABORATORIUM PA TOLOG 8 I 3 2 08 01 15 ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGl 8 I 3 2 08 0l 16 ALAT LABORATORIUM HEMA TOLOGl 8 I 3 2 08 0l 17 ALAT LABORA TORIUM FILM 8 I J 2 08 01 18 ALAT LABORATORIUM MAKANAN 8 I 3 2 08 OI 19 ALAT LABORATORIUM FARMASI 8 I 3 2 08 01 20 ALAT LABORATORIUM FISIKA 8 I 3 2 08 01 21 ALAT LABORATORIUM HIDRODIN AMIKA 8 I 3 2 08 01 22 ALAT LABORATORIUM KLIMA TOLOGI 8 Laporan feuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 369 I r PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuuk Tahun yang Berakhir pada I Desember 2022 I 3 2 08 01 23 ALAT LABORATORIUM PROSES 8 PELEBURAN I 3 2 08 01 24 ALAT LABORATORIUM PA SIR 8 I 3 2 08 0 25 ALAT LABORATORIUM PROSES 8 PEMBUATAN CEKATAN I 3 2 08 01 26 ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA 8 I 3 2 08 01 27 ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY 8 I ) 2 08 0I 28 ALAT LABORATORIUM PROSES 8 PENGELASAN I 3 2 08 OJ 29 ALAT LABORATORIUM UJ PROSES 8 PENGELASAN I J 2 08 01 30 ALAT LABORATORIUM PROSES 8 PEMBUATAN LOGAM I 3 2 08 0l 3l ALAT LABORATORIUM METROLOGIE 8 I 3 2 08 01 32 AIAT LABORATORIUM PEL APISAN 'LOGAM I 3 2 08 01 33 ALAT LABORATORIUM PROSES 8 PENGOLAHA N PANAS I J 2 08 01 34 ALAT LABORATORIUM PROSES 8 TEKNOLOGI TEKSTIL I 3 2 08 01 35 ALAT LABORATORIUM UJI TEK STTL 8 I 3 2 08 01 36 ALAT LABORA TORIUM PROSES 8 TEK NOLOGI KERA MIK I 3 2 08 OJ 37 ALAT LABORATORIUM PROSES 8 TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN I 3 2 08 01 38 ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET 8 DAN PLASTIK I J 2 08 01 39 ALAT LABORATORIUM UJI KERA MIK 8 I 3 2 08 UI 40 ALAT LABORATORIUM PROSES 8 TEKNOLOGI SELULOSA I 3 2 08 01 4l ALAT LABORATORIUM PERTANIAN 8 I 3 2 08 01 42 ALAT LABORATORIUM ELEK TRONIKA 8 DAN DAYA I 3 2 08 01 43 ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA 8 I 3 2 08 01 44 ALAT LABORATORIUM KON VERSI 8 BATUBARA DAN BIOMAS I J 2 08 01 45 ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFL 8 I 3 2 08 01 46 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN 8 PERAIRAN I 3 2 08 01 47 ALAl LABORATORIUM BIOL0GI 8 PERAIRAN I 3 2 08 UI 48 ALAT LABORATORIUM BIOL.OGI 8 I 3 2 08 01 49 ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA 8 I 3 2 08 OJ 50 ALAT LABORATORIUM TAMBANG 8 I 3 2 08 0l 5 ALAT LABORATORIUM PROSES/TEK NIK 8 KIMIA I J 2 08 0l 52 ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI 8 I 3 2 08 01 53 ALAT LABORATORIUM KESEHATAN 8 KERJA I J 2 08 01 54 LABORATORIUM KEARSIPAN 8 I 3 2 08 01 55 LABORATORIUM HEMATOLOGl DAN 8 URINALISIS I 3 2 08 0l 56 ALAT LABORATORILM LAIN 8 aporan euangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 370 + f PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan euangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desemher 2022 I J 2 08 0l 57 AL AT LABORATORIUM HERMODINA MIKA 8 MOTOR DAN SISTEM I 3 2 08 01 58 ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN 8 I 3 2 08 01 59 ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI 8 PROSES ENZYM I 3 2 08 01 60 ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI 8 I 3 2 08 01 61 ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA 8 DAN ENERGI I 3 2 08 01 62 ALAT LABORATORIUM POPULA SI 8 I 3 2 08 01 63 ALAT PENGUKUR GELOMBANG 8 I 3 2 08 01 64 UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA 8 I 3 2 08 02 UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR I 3 2 08 02 01 ANALYTICAL INSTRUMENT 8 I 3 2 08 02 02 INSTRUMENT PROBE/SENSOR 8 I J 2 08 02 03 GENERAL LABORATORY TOOL 8 I 3 2 08 02 04 GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS 8 I J 2 08 02 05 LABORATORY SAFETY EQUIPMENT 8 I 3 2 08 02 06 UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA 8 NUKLIR LAINNYA I J 2 08 OJ ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH I 3 2 08 03 01 ALAT PERAGA PRAK TEK SEK OLAH 5 BIDANG STUD BAHASA INDONESIA I 3 2 08 03 02 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 5 BIDANG STUD MATEMATIK.A I 3 2 08 03 03 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 5 BIDANG STUD IPA DASAR I 3 2 08 03 04 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 5 BIDANG STU DI IPA LANIUTAN I 3 2 08 03 05 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 5 BIDANG STUDI IPA MENENGAH I 3 2 08 03 06 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 5 BIDANG STUD IPA ATAS I 3 2 08 03 07 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 5 BIDANG STUDL 1PS I 3 2 08 03 08 ALAT PERAGA PRAK TEK SEKOLAH 5 BIDANG STUDT AGAMA I 3 2 08 03 119 ALAT PERAGA PRAK TEK SEKOLAH 5 BIDANG STUDI KETERAMPILAN I J 2 08 03 10 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 5 BlDANG STUD! KESENIAN I 3 2 08 03 II ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 5 BIDANG STUD OLAH RAGA I 3 2 08 03 12 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 5 BIDANG STUDI PKN I 3 2 08 03 13 ALAT PERAGA LUAR BIASA (TUNA NETRA 5 TERAPI FJSIK, TUNA DAKSA, I 3 2 08 OJ 14 ALAT PERAGA KEJURUAN 5 I 3 2 08 03 I5 ALAT PERAGA PAUD/TK 5 I 3 2 08 03 16 ALAT PERAGA PRAKTEK SEK OLAH 5 LAINNYA I 3 2 08 04 ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEK TRONIKA Laporan Keuangan Pemerintah NabupatenMinahasa TA 2022 Audited Halaman 371 K 0 F m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 3 Des ember 2022 I 3 2 08 04 01 RADIATION DETECTOR 15 I 3 2 08 04 02 MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC I5 ELECTRONIC I 3 2 08 04 03 ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM 15 I 1 2 08 04 04 RECORDER DISPLAY 15 I 3 2 08 04 05 SYSTEM/POWER SUPPLY 15 I 3 2 08 114 06 MEASURING/TESTING DEVICE I5 I ] 2 08 04 07 OP TO ELECTRONICS I5 I 3 2 08 04 08 ACCELERATOR I5 I 3 2 08 04 119 REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM 15 I ] 2 08 04 10 ALAT LABORATORIUM FISIKA I5 NUKLIRELEK TRONIKA LAINNYA I ] 2 08 05 ALAT PROTEKSI RADIASL/PROTEKSI LINGKUNGAN I ] 2 08 05 01 ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN 10 I 3 2 08 05 02 ALAT KESEHATAN KERJA 10 I 3 2 08 05 03 PROTEKSI LINGKUNGAN 10 I ] 2 08 05 04 METEOROLOGICAL EQUIPMENT 10 I 3 2 08 05 05 SUMBER RADIAS 10 I 3 2 08 05 06 ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI 10 LINGKUNGAN LAINNYA I 3 2 08 06 DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY I 3 2 08 06 01 RADIATION APPLICATION EQUIPMENT 10 I 3 2 08 06 02 NON DESTRUCTIVE TEST (NDT DEVICE 10 I 3 2 08 06 03 PERALATAN HIDROLOGI 10 I J 2 08 06 04 DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY 10 I 3 2 08 07 ALAl LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP I 3 2 08 07 01 ALAT LABORATORIUM KWALITAS AIR 7 DAN TANAH I 3 2 08 07 02 ALAT LABORATORIUM KWALITAS UDARA 7 l 3 2 08 07 03 ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN 7 GETARAN I ; 2 08 07 04 LABORATORIUM LINGKUNGAN 7 I 3 2 08 07 05 ALAT LABORATORIUM PENUNJANG 7 I 3 2 08 07 116 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN 7 HIDUP LAINNYA I 3 2 08 08 PERALATAN LABORATORIUM HYDRODIN AMICA I 3 2 08 08 01 TOWING CARRIAGE I5 I 3 2 08 08 02 WAVE GENERATOR AND ABSORBER 15 I 3 2 08 08 03 DATA ACCQUJSJTJON AND ANALYZING I5 SYSTEM I 3 2 08 08 04 CAVITATION TUNNEL IS I 3 2 08 08 05 OVERHEAD CRANES 15 I 3 2 08 08 06 PERALATAN UMUM 5 I 3 2 08 08 07 PEMESINAN MODEL SHIP WORKSHOP 15 I 3 2 08 08 08 PE MESINAN PROPELLER MODEL I5 WORKSHOP I 3 2 08 08 09 PEMESINAN MECHANICAL WORKSHOP 15 I 3 2 08 08 10 PEMESINAN PRECISION MECHANICAL 15 WORKSHOP Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa T4 2022 Audited Halaman 372 n PEMERINTAH KABUPATEN MIN AHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Des ember 2022 I 3 2 08 08 II PEMESINAN PAINTING SHOP 15 I 3 2 08 08 12 PEMESINAN SHIP MODEL PREPARATION I5 SHOP I 3 2 08 08 13 PEMESINAN ELEC TIC AL WORKSHOP I5 I ) 2 08 08 14 MOB 15 I 3 2 08 08 15 PHOTO AND FILM EQUIPMENT I5 l 3 2 0 08 16 PERALATAN LABORATORIUM 15 HYDRODINAMICA LAINNY A I ) 2 08 09 ALAT LABORATORIUM STANDARISAS KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI I 3 2 08 09 OJ ALAT LABORATORIUM KALIBRA SI 10 ELECTROMEDIK DAN BIOMEDIK I 3 2 08 09 02 ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN 10 KALIBRA TOR I 3 2 08 09 03 ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK IO DAN AKUSTIK I 3 2 08 09 04 ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN 10 MEKA NIK I l 2 08 09 05 ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN !O SUHU I 3 2 08 09 06 ALAT LABORATORIUM STANDARISASI 10 KALIBRAS! DAN INSTRUMENTASI LAIN I 3 2 08 09 07 ALAT LABORATORIUM NATIUS 10 I 3 2 08 09 08 ALAT LABORATORIUM ELEK TRONTK A IO DAN TELEKOMUNIKASI PELA YARAN I 3 2 08 09 09 ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU 10 NA VIGAS] PELAYARAN I 3 2 08 09 I0 ALAT LABORATORIUM UII PERANGKAT I0 I 3 2 08 09 II ALAT LAUURA IURIUM STANDARISASI 10 KALIBRAST DAN INSTRUMENTAS I 3 2 09 0l SENJATA APL I 3 2 09 0l OI SENJATA GEN GGAM !O I 3 2 09 01 02 SENJATA PINGGANG IO I 3 2 09 0l 03 SENJATA BAHUSENJATA LARAS PANJANG IO I 3 2 09 01 04 SENAPAN MESIN 10 I 3 2 09 OI 05 MORTIR 10 I 3 2 09 01 06 ANTI LAPIS BAJA 10 I 3 2 09 01 07 ARTILERI MEDAN (ARMED) IO I 7 2 09 0l 08 AR TILER PERTAHANAN UDARA 10 (ARHANUD) I 3 2 09 O! 09 KA VALERI I0 I 3 2 09 01 10 SENJATA LAIN-LAIN IO I 3 2 09 02 PERSENJATAAN NON SENJATA API I 3 2 09 02 O! ALAT KEAMA NAN 5 I 3 2 09 02 02 NON SENJATA APL 5 I 3 2 09 02 03 ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK 5 (ALJIHANDAK) I 3 2 09 02 04 ALAT NUKLIR, BIOLOGl DAN KIMIA 5 I 3 2 09 02 05 PERSENJATAAN NON SENJATA API 5 LAINNYA I 3 2 09 03 SENJATA SINAR I 3 2 09 03 0I LASER 5 Laporan Neangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 373 f PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untauk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 I 3 2 09 OJ 02 SENJATA SINAR LAINNY A 5 I 3 2 09 04 ALAT KHUSUS KEPOLISlAN I 3 2 09 04 01 ALAT KHUSUS KEPOLISIAN 5 I 3 2 09 ll4 02 ALA T DALMAS/ALAT DAKHURA j I 3 l 09 04 03 ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR 5 I 3 2 09 04 04 PERALATAN DE TEKSI INTEL 5 I 3 2 09 04 05 ALSUS LANTAS 5 I 3 2 09 04 06 ALSUS RESERSE 5 I 3 2 09 04 07 ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN 5 I 3 2 09 04 08 ALSUS DAK TILOSKOPE 5 I 3 2 09 04 09 INSTRUMEN ANALISIS LA BORATORIUM j FORENSIK I 3 2 09 04 10 ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNY A $ I 3 2 JO 0l KOMPUTER UNIT I 3 2 10 OJ 0l KOMPLTER JARINGAN 4 I 3 2 JO 0l 02 PERSONAL KOMPUTER 4 I 3 2 10 OJ 03 KOMPUTER UNIT LAINNYA 4 I 3 2 JO 02 PERALATAN KOMPUTER I 3 2 10 02 OJ PERALATAN MAINFRAME 4 I 3 2 I0 02 02 PERALATAN MINI KOMPUTER 4 I 3 2 10 02 OJ PERALATAN PERSONAL KOMPUTER 4 I 3 2 10 02 04 PERALATAN JARINGAN 4 I 3 2 10 02 05 PERALATAN KOMPUTER LAINN YA 4 I 3 2 II 0l ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI I 3 2 II OJ 01 OPT!K j I 3 2 II OJ 02 UKUR/INSTRUMENT 5 I 3 2 II 01 OJ ALAT EKSPLORAS TOPOGRAFI LAINN YA 5 I 3 2 II 02 ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA I 3 2 II 02 OJ MEKANIK $ I 3 2 II 0 02 ELEK TRONIK/ELECTRIC 5 I J 2 II 02 03 MANUAL 5 I 3 2 II 02 114 ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA LAINNYA < I ) 2 12 0l ALAT PENGEBORAN MESIN I 3 2 12 01 01 BOR MESIN TUMBUK j I 3 2 12 01 02 BOR MESIN PUTAR 5 I 3 2 12 01 03 ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNY A 5 I 3 2 12 02 ALAT PENGEBORAN NON MESIN I 3 2 12 02 01 BANGKA j I ) 2 12 02 02 PANTEK 5 I 3 2 12 02 03 PUTAR 5 I 3 2 12 02 04 PERALATAN BANTU 5 I 3 2 12 02 05 ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA 5 I 3 2 3 0 SU MUR I 3 2 13 01 0 PERALA TAN SUMUR MINYAK 5 I ·' 2 13 0l 02 SUMUR PEMBORAN 5 I 3 2 13 01 OJ SUMUR LAINNYA 5 I 3 2 13 02 PRODUKSI I 3 2 13 02 01 RIG $ I 3 2 13 02 02 PRODUKSI LAINNY A 5 I 3 2 13 03 PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN laporan Keangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 374 KASE BAG m PEMERINTAIH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 222 I 3 2 13 03 01 ALAT PENGOLAHAN MINY AK 5 I 3 2 13 03 02 ALAT PENGOLAHAN AIR 5 l 3 2 13 03 03 ALAT PENGOLAHAN STEAM 5 l 3 2 13 03 04 ALAT PENGOLAHAN WAX 5 l 3 2 13 03 05 PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNY A 5 l 3 2 14 0l ALAT BANTU EKSPLORAS! I 3 2 4 01 01 MEKANIK 5 l 3 2 14 01 02 ELEK TRIK 5 l 3 2 4 01 03 ALAT BANTU EKPLORASI LAINNYA 5 l 3 2 14 02 ALAT BANTU PRODUKSI I 3 2 I4 02 01 PERAWATAN SUMUR 5 l 3 2 14 02 02 TEST UNIT 5 I 3 2 14 02 03 ALAT BANTU PRODUKSILAINNYA 5 I 3 2 15 0l ALA T DETEKSI l 3 2 15 01 01 RADIASI 5 1 3 2 15 0l 02 LARA 5 I 3 2 I5 01 03 ALAT DETEKSI LAINNYA 5 l 3 2 15 02 ALAT PELINDUNG I 3 2 I5 02 01 BAJU PENGAMAN 3 1 3 2 I5 02 02 MASKER ; I 3 2 15 02 03 TOPI KERIA 3 1 3 2 15 02 04 SABUK PENGAMAN 3 I 3 2 5 02 05 SEPATU LAPANGAN 3 I 3 2 15 02 06 ALAT PELINDUNG LAINNYA 3 1 3 2 15 03 ALAT SAR 1 3 2 15 03 01 ALAT PENOLONG 3 1 3 2 15 03 02 ALAT PENDUKUNG PENCARIAN 3 I 3 2 5 03 03 ALAT KERJA BAWAH AIR 3 1 3 2 15 03 04 ALATSAR LAINNYA 3 I 3 2 I5 04 ALAT KERJA PENERBANGAN 1 3 2 15 04 01 PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI 5 PENERBANGAN I 3 2 5 04 02 PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN 5 PENGAMATAN PENERBANGAN 1 ) 2 15 04 03 PERALATAN FASILITAS BANTU 5 PENDARATAN l 3 2 15 04 04 PERALATAN FASILITAS BANTU 5 PELA YANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA 1 3 2 15 04 05 PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR 5 UDARA I 3 2 I5 04 06 ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK 5 1 3 2 15 04 07 ALAT KERIA PENERBANGAN LAINNYA 4 I ) 2 I6 01 ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN 1 3 2 16 01 0I ALAT PERAGA PELATIHAN 3 I 3 2 16 01 02 ALAT PERAGA PERCONTOHAN 3 1 3 2 16 01 03 ALAT PERAGA Pl:LATIHAN DAN 3 PERCONTOHAN LAINN YA l 3 2 17 01 UNIT PERALA TAN PROSES/PRODUKSI I 3 2 17 0l '" LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT 5 Laporan Neangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited KASUB BAG Ha laman 375 r PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 1 Desember 2022 1 3 2 17 01 02 SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT 5 1 3 2 17 01 03 SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT 5 1 3 2 17 0l 04 SOLID-SOLID CLASSIFIER 5 1 3 2 17 01 05 SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT 4 1 3 2 17 01 06 SOLID LTQlJID CRYSTALLIZATION 5 EQUIPMENT 1 3 2 17 Ul 07 ION EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT 5 1 3 2 17 01 08 LEACHING EQUIPMENT 5 1 3 2 17 0 09 GRAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT 5 1 3 2 17 0 10 SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT 5 1 3 2 17 01 11 CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID 5 1 3 2 17 01 12 LIQUID FROM SOLID EXPELLING $ (EXPRESSOR)-EQUIPMENT 1 3 2 17 01 13 GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT < 1 3 2 17 01 14 GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT 5 1 3 2 17 0l I5 GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT 5 1 3 2 17 0l I6 GAS-LIQUID DJSTILLA TION EQUIPMENT 5 1 3 2 17 0l 17 GAS - LIQUID SEPARITION EQUIPMENT 5 1 3 2 17 01 I8 ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT 5 1 3 2 17 0l 19 TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT 5 FOR LIQUID 1 3 2 17 01 20 SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT 5 1 3 2 17 01 21 SIZE REDUCTION SIZE BALA RGEMENT 5 EQUIPMENT 1 3 2 17 0l 22 HEAT GENERATING EQUIPMENT 5 1 3 2 17 01 23 HEAT TRANSFER EQUIPMENT 5 1 3 2 17 0l 24 MECHANICAL PROCES 5 1 3 2 17 0l 25 CHEMICAL REAKTION EQUIPMENT 5 1 3 2 17 01 26 UNIT PERALATAN PROSES/PRODUK SI 5 LAINNYA 1 3 2 I8 01 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT 1 3 2 I8 01 01 RAMBU BERSUAR 3 1 3 2 I8 0l 02 RAMBU TIDAK BERSUAR 3 1 3 1 I8 01 OJ RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT 3 LAINNYA 1 3 2 I8 02 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA 1 3 2 18 02 01 RUNWAY/THRESHOLD LIGHT 3 1 3 2 I8 02 02 VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR 3 (VASI 1 3 2 18 0.2 03 APPROACH LIGHT 3 1 3 2 18 02 04 RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS) 3 1 3 2 I8 02 05 SIGNAL 3 1 3 2 18 02 06 FLOOD LIGHTS 3 1 3 2 I8 02 07 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA 3 LAINNYA 1 3 2 18 03 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT 1 ) 2 8 03 0l RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT 3 1 3 2 I8 03 02 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT l LAINNYA 1 3 2 19 01 PERALATAN OLAH RAGA 1 3 2 19 01 01 PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK 3 1 3 2 19 01 02 PERALATAN PERMAINAN 3 Laporan eangan Pemerintah Kabpaten Minahasa TA 2022 Audited K Halaman 376 F m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas .aporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada I Desember 2022 I 3 2 19 0l 03 PERALATAN SENAM 3 I 3 2 19 0 04 PARALATAN OLAH RAGA AIR 3 I ; 2 19 OJ 05 PERALATAN OLAH RAGA UDARA 3 I 3 2 19 OJ 06 PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA 3 Perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tetap yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing perode dengan jumlah yang sama Metode garis lurus atau straight line method adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dani tiap peniode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode tersebut dipilih karena metode tersebut dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) Nilai satuan minimum kapitalisast aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut
8. a.Peralatan dan mesin ALAT BESAR DARAT 74 000 000 ALAT BESAR APUNG 74 000 000 ALATBANTU 74 000.000 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 1 500 000 ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR 1 500.000 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR 1 500 000 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR I 500 000 ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA l 500 000 ALAT BENGKEL BERMESIN I 000 000 ALAT BENGKEL TAK BERMESIN 1 000 000 ALAT UKUR 1 000 000 ALAT PENGOLAHAN 1.000000 ALAT KANTOR I 000 000 ALAT RUMAH TANGGA 1 000.000 MEJA DAN KURSIKERJA/RAPAT PEJABAT ! 000 000 ALAT STUDIO l 000.000 ALAT KOMUNIKAS l 000 000 PERALATAN PEMANCAR 1 000.000 PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI 1 000.000 ALAT KEDOKTERAN 1 500 000 ALAT KESEHATAN UMUM J S00 000 UNIT ALAT LABORATORIUM 1 500 000 UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR 1 500 000 ALAT PERAGA PRAK TEK SEKOLAH 1 500. 000 ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIRELEKTRONTK A I 500 000 ALAT PROTEKSI RADIASIPROTEKSI LINGKUNGAN 1 500 000 Laporan Keangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 377 r PEMERINTAH KABUPATEN MIN AIHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuuk Tahun yang Berakhir pada 31 Des ember 2022 DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY 1 500.000 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 1 500.000 PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA l 500 000 ALAT LABORATORIUM STANDARISASI K ALIBRASI DAN INSTRUMENTASI 1 500.000 SENIATA AP 1 500,000 PERSENIATAAN NON SENIATA API 1 500.000 SENATA SINAR 1 500 000 ALAT KHUSUS KEPOLISlAN 1.500,000 KOMPUTER UNIT 1 500 000 PERAL ATAN KOMPUTER 1 500.000 ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI 1 500 000 ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA l 500 000 ALAT PENGEBORAN MESIN 1 500.000 ALAT PENGEBORAN NON MESIN I 500 000 SUMURPRODUKSL 500. 000 PENGOLAHAN DAN PEMCRNIAN I 500 000 ALAT BANTU EKSPLORAS I 500 000 ALAT BANTU PRODUKSI 1 500 000 ALAT DETEKSI 1 500 000 ALAT PELINDUNG J 500 000 ALAT SAR I 500 000 ALAT KERJA PENERBA NGAN I 500 000 ALAT PERAGA PELA TIHAN DAN PERCONTOHAN I 500 000 UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI 1 500 000 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT I 500 000 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA l 500 000 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT 1 500 000 PERALATAN OLAH RAGA 1 500.000
9. b.Aset tetap lainnya BAHAN PERPUSTAKAAN TERCET AK 300 000 BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO 300.000 KARTOGRAFI, NASK AH DAN LUKISAN 300.000 MUSIK 300 000 KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL) 300 000 THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA 300 000 TARSCALT 300 000 BARANG BERCORAK KESENIAN 1 500.000 ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN 1 500.000 TANDA PENGHARGAAN 1 500 000 HEWAN PIARAAN 300 000 TERNAK 300 000 HEWAN LAINNYA 300 000 IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP) 300 000 CRUSTEA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA) 300 000 Laporan euangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 378 GT F m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahn yang Berakhir pada 31 Desember 2022 MOLLUSCA (KERANG, TIRAM, CUML-CUMI, GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA) JOO 000 COELENTERATA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANY A) 300.000 ECHINODERMATA (TRIPANG, Bl/LU BABI, DAN SEBANGSANYA) 300.000 AMPHIBIA (KODOK DAN SEBANGSANYA) 300.000 REPTILIA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK. CLAR AIR, DAN SEBANGSANY A 300.000 MAMMALIA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBANGSANYA) 300.000 ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG HIDL'I' DI DALAM AIR) 300 000 BIOTA PERAIRAN LAINNYA 300 000 TANAMAN 300 000 BARANG KOLEKSI NON BUDA YA 300 000 ASET TETAP DAL AM RENOVASI 30 000 000
10. a.Pengeluaran untuk aset tetap konstruksi yang sama dengan atau lebih dari Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah),
11. b.Nila satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar atau dengan kata lain setiap penambahan Rpl,00 (satu rupiah) terhadap aset tetap sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan kapitalisasi;
12. c.Nila satuan minimum kapitalisasi untuk pemehiharaan gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp50.,000.000,00 (lima puluh juta rupah), dan
13. d.Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan jalan dan jembatan sama dengan atau melebihi dari Rp50.000.000,00 (ima puluh juta rupiah) Pengungkapan Aset Tetap: I. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap apabila ada
  1. 2.Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut
14. a.Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount)
15. b.Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan. I) Penambahan 2) Pelepasan 3) Akumulasi penyusutan 4) Mutasi aset tetap lainnya
16. c.Informasi Penyusutan, meliputi I) Nilai penyusutan. Laporan Keuangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 379 I PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Kewangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 3I Des ember 2022 2) Metode penyusutan yangdigunakan 3) Masa manfaat atau tanif penyusutan yang digunakan
17. d.Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode Definisi dan Klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan I. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan
  1. 2.Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesar pada saat akhir tahun anggaran
  2. 3.Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika
18. a.Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkatan dengan asset tersebut akan diperoleh
19. b.Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal
20. c.Aset tersebut masih dalam prosespengerjaan
  1. 4.Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstrukst aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau kontrak konstruksi.
  2. 5.Nilai konstruksi yang dikerakan seara swakelola mehiputi
21. a.Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi
22. b.Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut.
23. c.Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan
  1. 6.Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalu kontrak konstruksi meliputi
24. a.Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan
25. b.Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan
26. e.Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanan kontrak konstruksi 7 Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi
27. a.Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya
28. b.Nilai kontrak konstruksi dan sumberpembiayaannya
29. c.Jumlah biaya yang telah dikeluarkan d Uang muka kerja yang dibenkan. e Retenst.
  1. 8.Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa T4 2022 Audited alaman 380 m PEMERINTAH KABUPATEN MIN AHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untwk Tahun yang Berakhir pada 31 Des ember 2022 penilaian yang digunakan untuk menentukan mla tercatat (carrying amount), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi Definisi dan Klasifikasi Dana Cadangan 1 Dana Cadangan merupakan dana yang disrsihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya melalui penerimaan daerah dalam satu tahun anggaran.
  2. 2.Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. 3 Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
  3. 4.Pembentukan dana cadangan di akui ketika PPKD telah menyetujui SP2D- LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. Bunga dana cadangan sebagai penambahan dana cadangan
  4. 5.Hasil pengelolaan hasil danacadangan diukur sebesar nilai nominal
  5. 6.Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dani Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. Pengungkapan Dana Cadangan; Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut
30. a.Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukaan dana cadangan.
31. b.Tujyuan pembentukan dana cadangan
32. c.Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan
33. d.Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan
34. e.Sumber dana cadangan
35. f.Tahun anggaran pelaksanaan dana anggar an 9, Aset Lainnya Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang termasuk aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dani L2 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya Aset Lainnya terdiri dari
36. a.Tagihan Piutang Penjualan Angsuran; Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dan penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas
37. b.Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 202 Audited Halaman 381 T F r PEMERINTAIM KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuuk Tahun yang Berakhir pada I Des ember 2022 kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negen bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki
38. c.Kemitraan dengan Pihak Ketiga; Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa
39. a.Bangun, Kelola, Serah (BKS)/Bangun Guna Serah (BGS) BOT;
40. b.Bangun, Serah, Kelola (BSK)/Bangun Serah Guna (BSG) BTO;
41. c.Sewa;
42. d.Kerjasama Pemanfaatan;
43. e.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakatr (masa konsesi) Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah Penyerahan dan pembayaran aset BKS/BGS/BOT ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama Bangun, Serah, Kelola (BSK) / Bangun Serah Guna (BSG) BTO adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesua dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalamn jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegratan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 382 / t PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022
44. d.Aset Tidak Berwujud, Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimihiki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah goodwill hak paten, hak cipta, hak merek, royalti, software, lisensi, serta hasil/kajian penelitian yang membenikan manfaat jangka panjang, aset tak berwujud lainnya, dan aset tak berwujud dalam pengerjaan Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembehan atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah Aset [al_Berwujud Lainnva merupakan jemis aset tak berwujud yang tdak dapat dikelompokkan ke dalam jemis aset tak berwujud yang ada Aset Tak Berwuiud dalam Pengerjaan Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebilr satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi sepert ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak BerwuJud dalam Pengerjaan (intangible asset work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya Nilai satuan minimum kapitalisast atas perolehan Aset Tak Berwujud sebesar Rpl0.000.000,-. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurang amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 (lima) tahun. Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas (sepert goodwill) tdak boleh diamortisasi Nilai Aset Tak Berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah Aset Tak Berwujud tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tersebut mengalami penurunan nilai Penurunan nilai Aset Tak Berwujud tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Jika terbukti Aset Tak Berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan Aset Tak Berwujud tersebut sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas, entitas disyaratkan untuk menguji Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tersebut dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya
45. e.Aset Lain-lain Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat Laporan euangan Pemerintah Fabupaten Minahasa TA 2022 4dited Halaman 383 7 F m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhr pada 3I Desember 2022 dikelompokkan ke dalam Tagihan Penualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/'atau kepenguasaannya berpindah serta Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut: Tagihan Jangka Panjang Tagihan jangka panjang terdiri atas tagthan penjualan angsuran dam tuntutan ganti kerugian daerah.
46. a.Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. C'ontoh tagthan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan HI
47. b.Tagihan Tuntutan Kerugtan Daerah Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah (SKPKD)
  1. 2.Kemitraan dengan Pihak Ketiga Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimihikinya,pemenintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa
48. a.Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama kemitraan. yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP)
49. b.Bangun Guna Serah BGS aporan euangan Pemerintah Fabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 384 ' f PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 Bangun Guna Scrah (BGS) adalah pemanfaatan aset berupa tanah mihik pemerintah daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana, benikut fasilitasnya BGS diakui pada saat terjadi perjanpan kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dan aset tetap menjadi aset lamnnya BGS
50. c.Bangun Serah Guna - BSG, Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga'investor terse but mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya
51. d.Kerjasama Penyediaan Infrastuktur (KSPI): Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) adalah kerjasama antara Pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan KSPI diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yatu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya KSPI.
  1. 3.Aset Tidak Berwujud: Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga slap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari.
52. a.Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurang dengan potongan harga dan rabat.
53. b.Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: I) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan 2) Biaya professional yang timbul sccara langsung agar aset tersebut dapat digunakan 3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara bark Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenu syarat Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA4 2022 Audited F Halaman 385 m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 pcngakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh enttas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi d) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusun dapat drsajikan sebesar nilai wajar 4 Aset Lam-lain Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya Amortrsas1 I. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya 2.Amortisasi dapat dikukan dengan berbagai metode seperti garislurus Metode garis lurus menetapkan tanif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah Penyusutan perperiode = Nila yang dapat disusutkan Masa Manfaat Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh milai perolehan aset dan tidak memiliki mlai sisa (residu)
  1. 3.Masa manfaat aset tak berwujud selain yang memihiki masa manfaat tak terbatas adalah selama 4 ( empat)tahun 4.Penambahan masa manfaat aset tak berwujud karena adanya perbaikan yang berupa upgrade disajikan pada tabel sebagai benikut Tabel 4.9 Penambahan Masa Manfaat Aset Tak Bewujud karena adanya perbaikan presentase Renovasi/restorasi/Overhaul Penambahan dari Nila Buku Aset Tetap (di luar Masar Manfaat Lraiat Jenis peoysuta) (Tahun) Software Upgrade >25%$.d50% 1 > 5C% s.76 2 >>75%6.100% 2 Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dani yang diperkirakan semula, maka hal tersebut diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Suatu aset dikatakan memihiki indikast adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, msalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan aporan euangan Pemerintah fabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 386 I n PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabk an temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain Aset lain-lain disajikan dalam neraea sebesar nilai bukunya. 10, Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemenintah Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan [ikuditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu.
  2. 1.Kewajiban jangka pendek Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Minahasa yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 ( dua belas) bulan setelab tanggal pelaporan
  3. 2.Kewajiban jangka panjang Kewajiban jangka panjang mencakup semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Minahasa yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dapat timbul dari:
54. a.Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions)
55. b.Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
56. c.Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-relatedevents)
57. d.Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganmnya kesepakatan peranpan utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lain atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok urang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhnr periode pelaporan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewaj1ban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bag ian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 387 m PEMERINTAH KABUPATEN MIN AHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuuk Tahun yang Berakhir pada1 Desember 2022 Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah. Utang Beban, diakui pada saat
58. a.Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar
59. b.Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
60. c.Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila
61. a.barang yang dibeli sudah diterima, atau b jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian,atau
62. c.sebagran/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam benta acara kemajuan pekerjaan/'serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar
63. d.Jaminan Pemehiharaan (retensi) atas Pekerjaan Sonstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemehiharaan atas Fisik Pekerjaan yang telah 100% selesai dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan Dok umen PHO. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat.penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penenmaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahut berdasarkan Berita Acara Rekonsilias Pengukuran Kewajiban a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca b) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada surat utang Pemerintah Daerah yang substansinya sama dengan SUN c) Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar d) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat scbagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan scbesar jumlah yang masih harus disetorkan e) Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar jangka panjang adalah jumlah yang akan jatub tempo dalam waktu 12 (dua belas) setelah tanggal pelaporan. f) Untuk Utang Pemerintah Daerah yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Daerah tersebut merupakan kewajiban Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa T4 2022 Audited Halaman 388 m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Des ember 2022 Pemerintah Daerah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diaturdalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan II. Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan Ekuitas diklasifikasikan dalam:
64. a.Ekuittas Awal.
65. b.Surplus/DefisitLO
66. c.Koreksi-koreksi yang menambah/men gurangiEkuitas. Saldo cekuitas di Neraca berasal dart saldo akhir ekurtas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Saldo Ekuitas berasal dani Ekuitas awal ditambah (dikurang ) oleh Surplus' Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Akun Ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi ekuitas untuk dikonsolidasikan dan Ekuitas Saldo Anggaran Lebih (SAL) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 64 Tahun 2013. Akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/ PPRD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun RIK SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun Aset adalah akun Kewapiban Dengan tidak diakomodasikan akun ekuitas untuk dikonsolidasikan dan ekuitas SAL maka laporan interim untuk neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya. Hal yang perlu diketahur I Pengakuan Ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. 2.Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajban
  1. 3.Ekuitas disajikan dalam neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) F. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, pendapatan non operasional dan pos luar biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan Pendapatan-LO dapat diakut
67. a.Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
68. b.Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Laporan Keuangan Pemerintah KabupatenMinahasa TA4 2022 Audited Ha laman 389 f PEMERINTAH KABUPATENMINAHASA Catatan atas Laporan Kean gan Untuuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 222 Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membuk ukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban) G. Kebijakan Akuntansi Beban - LO Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban Beban terdiri dari.
69. a.Beban Operas
70. b.Behan Transfer
71. c.Beban Non Operasional
72. d.Beban Luar Biasa Beban dapat diakui pada saat I. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya perahihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah
  1. 2.Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah
  2. 3.Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. C'ontoh penurunan mantaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu l Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus egera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas
  3. 2.Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak sigmifikan (akhir bulan berkenaan) dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (accounting treatment) yang harus dilakukan 3 Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat Laporan euangan Pemerintah Kabupaten Minahasa TA4 2022 Audited Halaman 390 , ' ) f PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Takun yang berakhir pada 3I Des ember 2022 pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya. Beban diukur sesuai dengan
73. a.harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah
74. b.menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, ya1tu a, Beban Operasi, yang terdinri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
75. b.Beban Transfer
76. c.Beban Non Operasional
77. d.Beban Luar Biasa Pos luar biasa disapikan terpisah dari pos-pos larnnya dalam Laporan Operas1onal dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain. a Pengeluaran beban tahun berkenaan
78. b.Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhmnya periode akuntansi/tahun anggar an sebagat penyelasan perbedaan antara pengakuan belanja
79. c.Informasi lainnya yang dianggap perlu H. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara sigmifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya • Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya • Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan. Koreksi diukur sesuar dengan mlar kesalahan yang ditemukan • Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaran • Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bag satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi • Kesalahan ditinjau dan sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis
80. a.Kesalahan yang tidak berulang,
81. b.Kesalahan yang berulang dan sistemik; Laporan euangan Pemerintah abupaten Minahasa TA 2022 Audited Halaman 391 t m PEMERINTAH KABUPATEN MINA HASA Catatan atas Laporan Keuangan Untk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
82. a.Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
83. b.Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya; Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak • Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangk utan I. Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BL,UD)
84. a.Definisi Definisi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan BLUD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar BLUD.
85. b.Karakteristik dan Prinsip BLUD BLUD mempunyai karakteristik sebagai berikut. a) Pendanaan BLUD merupakan bagian dari APBD; b) BLUD dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, e) Permpin BLUD adalah peyabat yang diangkat atau ditunjuk, d) BLUD membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran, e) Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi dan pinjaman sesuai dengan ketentuan; t) Memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga; g) Mengelola sumber daya yang terpisah dan entitas akuntans/entitas pelaporan yang membawahinya; h) Mempunyai pengaruh signifikan dalam pencaparan program pemerintah i) Laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal Selaku penerima APBD yang menyelenggarakan akuntansi, laporan keuangan BLUD dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya.
86. c.Pengakuan Akun Laporan Keuangan a) Pendapatan- LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh BUD. b) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh BUD. e) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan BUD Laporan Keuangan Pemerintah abupaten Minahasa T4 2022 Audited Halaman 392 ' m PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 34 Des ember 2022 d) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan BUD e) Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat: • saat timbulnya hak atas pendapatan; dan • Pendapatan direaltsasi. ) Pendapatan - LO pada BLUD yang diakui pada saat pendapatan direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanva penagihan g) Pendapatan - LO pada BLUD diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang- undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan h) Beban pada BLUD diakui pada saat: • Timbulnya kewajiban pada saat terjadinya perahihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas • terjadinya konsumnsi aset pada saat terjadinya peralihan hak pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD. • Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada saat penurunan aset berhubungan dengan penggunaan aset bersangkutan berlalunya waktu.
87. d.Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan U/mum Daerah ke Dalam Laporan euangan Entitas Akuntansi Entitas Pelaporan a) Laporan Realisasi Anggaran, Neraca. Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas ak untansi/entitas pelaporan yang membawahinya. b) Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran BLUD dikonsolidasikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntans/entitas pelaporan yang membawahinya c) Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas BUD. d) Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada laporan Kas BUD adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh BUD e) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahinya f) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BUD dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya g) Terhadap konsolidasi Laporan Keuangan BLUD kedalam laporan keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik h) Akun-akun timbal balik meliputi pendapatan, beban, aset, dan keway1ban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan Laporan euangan Pemerintah KabupatenMinahasa TA 2022 Audited Halaman 393 '- ' r PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada1 Desember 2022 i) Dikecuahikan terhadap akun-akun timbal balik adalah akun-akun pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan($A4P),
88. a.Pengakuan Pendapatan-LR.A Berkaitan dengan pengakuan pendapatan LRA, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 2L menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah Dalam PSAP Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Kas Umum Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penenmaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD" Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa. I) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening as Umum Daerah dan pada entitas. 2) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jemis pendapatan 3) LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurrmg) atas penerimaan pendapatan pengurang pendapatan LRA 4) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagar pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama 5) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurrmg) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut
89. b.Pengakuan Pendapatan-LO Berkaitan dengan pengakuan pendapatan LO, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 12 tentang Laporan Operasional, paragraf I9 menyatakan bahwa Pendapatan-LO diakui pada saat : (a) Timbulnya hak atas pendapatan; (b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi Dalam laporan operasional Pemerintah Kabupaten Minahasa, Pendapatan LO diakui pada saat: I) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang- undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih 2) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telal selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih 3) Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa di rekening kas umum daerah 4) Pendapatan-LO diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan Laporan feuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa T4 2022 Audited Halamnan 394 I 6

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…