DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tanbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18221;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (I-embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Taylrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; Dengan.. I f Menimbang Mengingat BUPATIMINAHASA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURANDAERAHKABUPATENMINAHASA NOMOR2 TAHUN2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2024 DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIMINAHASA, bahwauntukmelaksanakanketentuanPasal23 ayat(4) PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019 tentang PengelolaanKeuanganDaerah, perlumenetapkanPeraturan DaerahKabupatenMinahasatentangPertanggungjawaban PelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahTahun Anggaran2024. 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor29Tahun1959tentangPembentukan DaerahTingkatIIdiSulawesi(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun1959Nomor74TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor1822); 3.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor244, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5587)sebagaimanatelahbeberapakali diubah terakhir denganUndang-UndangNomor6 Tahun2023 tentang PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang Nomor2 Tahun2022 tentangCiptaKerjaMenjadiUndang- Undang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2023 Nomor41,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6856);
4.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019 tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2019Nomor42,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6322); Dengan.. /······ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII.AN RAItrAT DAERAH KABUPATEN I\{INA}IASA dan BUPATI MINAHASA Menetapkan MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWAEIAN PEI.AK$6}IA'I{V ANGGARAN PENDAPATAN DAN BtrI,ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

l.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagar unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kew,:nangan Daerah;
1. 2.Daerah sdaletr Kabupaten Minahasa;
2. 3.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda a?ru yang disebut dengan nema lain adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten /kota:
3. 4.Peraturan Kcpala Daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah Peraturan Bupati;
4. 5.Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa;
5. 6.Dewan Penvalilan Rakyat Daerah yang selanjutnya drsingkat DPRD adelnfu lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyerenggara pemc.ntahan Daerah;
6. 7.Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda;
7. 8.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang drakui sebagai penembah nilai kekayaan bersih dalam periodt: tahun anggar€rn berkenaan;
8. 9.Belanja Daerair adalatr semua kewajiban pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih tlalan: periode tahun anggaran berkenaan;
9. 10.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu ciibaya:. kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pacta tahun- tahun anggar€rn berikutnya; ll.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang rrerisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh saruiin kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah;
10. 12.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakarr oleh I (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian f DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENMINAHASA dan BUPATIMINAHASA MEMUTUSKAN: MenetapkanPERATURANDAERAH TENTANGPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN 2024.

Pasal 1

DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan: 1.PemerintahDaerahadalahkepaladaerahse bagaiunsur penyelenggaraPemerintahanDaerahyangmemimpin pelaksanaanUrusanPemerintahanyang menjadikewenangan Daerah; 2.DaerahadalahKabupatenMinahasa; 3.PeraturanDaerahyangselanjutnyadisebutPerdaatauyang disebutdengannamalainadalahperaturandaerahprovinsi danperaturandaerahkabupaten/kota; 4.PeraturanKcpalaDaerahyangselanjutnyadisebutPerkada adalahPeraturanBupati; 5.KepalaDaerah adalahBupatiMinahasa; 6.DewanPerwakilanRakyatDaerahyangselanjutnyadisingkat DPRDadalahlembagaperwakilan rakyatDaerahyang berkedudukansebagai unsurpenyelenggaraPemenntahan Daerah; 7.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahyang selanjutnya disingkatAPBDadalahrencanakeuangan tahunandaerah yang ditetapkandenganPerda;

8.PendapatanDaerahadalahsemuahakDaerahyangdiakui sebagaipenambahnilai kekayaanbersih dalamperiodetahun anggaranberkenaan; 9.BelanjaDaeran adalahsemuakewajibanPemerintahDaerah yangdiakui sebagaipengurangnilai kekayaanbersihdalan periodetahunanggaranberkenaan;
10.Pembiayaanadalahsetiappenerimaanyang perludibayar kembalidan/a taupengeluaranyangakanditerimakembali, baikpada tahunanggaranberkenaanmaupunpadatahun- tahunanggaranberikutnya; 11.Program adalahbentukinstrumenkebijakanyangberisil (satu)ataulebih kegiatanyang dilaksanakanolehsatuankerja perangkatdaerahataumasyarakatyang dikoordinasikanoleh PemerintahDaerah untukmencapai sasarandan tujuan pembangunanDaerah; 12.Kegiatan adalahbagiandariProgramyang dilaksanakanoleh1 (satu)ataubeberapa satuankerjaperangkatdaerahsebagai bagian.. { .
13.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya rlisingkat LRA adalah l,aporan yang menyajikan informasi realisasipendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode; l4.l^aporan Perubahan saldo Anggaran l,ebih yang selanjute_va disiugkat LPSAL adarah laporan yang menyajikal inlbrmasi kenaikan atau penurunan sAL tahun pelaporan dibardingkan dengan tahun sebelumnya;
15.Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangrrn yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelapor an pada tanggal tertentu. yang dimaksud dengan posisi k.uangan adalah posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana;
16.l,aporan operasionat yang selanjutnya disingkat LO adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menarnbah ekuitlrs dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk regiatan penyelenggaraan pemerintatran dala m satu periode pe l*poran ; lT. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah Laporan yang menunjukkan perincian dari pent:nmaan dan pengeluaran pemerintah daerah pada satu periodc:
18.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingxat LpE adalah laporan yang menunjukan perubahan ekuitas pemerintah daerah yang menggam[arkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan pemerintah daerah selama satu periode;
19.catatan atas L,aporan Keuangan yang seranjubrya clrsingkat caLK adalah bagian dari raporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan a[as pos-pos dalam l,aporan kealisasi Anggaran, Laporan perubahan Saldo Anggaran l,ebih, Neraca, l"aporan Operasional, Laporan Arus Kas, la.pora, perubahan Ekuitas.

Pasal 2

Pertanggungiawaban keuangan memuat:

a.LRA;
b.LPSAL;
c.Neraca;
d.Lo;
e.LAK; pelaksalaan APBD berupa laporan
f.LPE; r - bagiandaripencapaiansasaranterukurpadasuatuProgram dan terdiridarisekumpulantindakanpengerahansumperdaya baikyang berupapersonilat.ausumberdayamanusia.barang modaltermasukperalatandan teknologi,danaataukombinasi daribeberapa atausemuajenissumberdaya terse but.sebagai masukanuntukmenghasilkankeluarandalambentuk barang/jasa; 13.LaporanRealisasiAnggaranyang selanjutnyadisingkat LRAadalahlaporanyangmenyajikaninforrnasi realisasipendapatan,belanja,transfer,surplus/defisit, pembiayaan,dansisalebih/kurang pembiayaananggaran, yangmasing-masingdiperbandingkandengan anggarannya dalamsatuperiode;
1. 14.LaporanPerubahanSaldo AnggaranLebihyangselanjutnya disingkatLPSALadalahlaporanyangmenyajikaninformasi kenaikan at.aupenurunanSALtahunpelaporandibandingkan dengan tahunsebelumnya; 15.Neracaadalahsalah satukomponenlaporankeuanganyang menggambarkanposisikeuangansuatuentitaspelaporanpada tanggaltertentu.Yangdimaksuddenganposisikeuangan adalahposisiaset,kewajiban,danekuitasdana; 16.LaporanOperasionalyangselanjutnyadisingkatLOadalah salah satu unsurlaporankeuanganyangmenyajikanikhtisar sumberdayaekonomiyangmenambahekuitasdan penggunaannyayang dikelolaolehpemerintahdaerah untukkegiatan penyelenggaraanpemerintahandalamsatuperiode pelaporan; 17.LaporanAmsKasyangselanjutnyadisingkatLAK adalahlaporanyangmenunjukkanperinciandaripenerimaan danpengeluaranpemerintahdaerahpadasatuperiode: 18.LaporanPerubahanEkuitasyangselanjutnyadisingkatLPE adalahlaporanyangmenunjukanperubahanekuitas pemerintahdaerahyang menggambarkanpeningkatanatau penurunan asetnetoataukekayaanpemerintahdaerahselama satuperiode; 19.CatatanatasLaporanKeuanganyangselanjutnyadisingkat CaLKadalahbagiandarilaporankeuanganyangmenyajikan informasitambahan ataspos-posdalamLaporanRealisasi Anggaran,LaporanPerubahanSaldo AnggaranLebih,Neraca, LaporanOperasional,LaporanAmsKas, LaporanPerubahan Ekuitas.

Pasal 2

PertanggungjawabanpelaksanaanAPBD berupalaporan keuanganmemuat: a.LRA; b.LPSAL;

c.Neraca; d.LO; e.LAK; f.LPE;... ( .....
f.LPE; dan
g.CaLK.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut:

a.Realisasi Pendapatal Daerah sebesar Rp1.333.29O.542.463,41 (satu triUun tiga ratus tiga puluh tiga rnilial dua ratus sembilan puluh juta tirn2 ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga kom^ empat puluh satu rupiah) yang berarti gg,Tgo/o (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh tiga persen) dari Anggaran Pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.336.922-724.6o6,96 (satu triliun tiga ratus trga puluh enem miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tu.iuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam koma sembilan puluh enam ruPiah);
b.realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.30a.4 s2.s2,2.10 1,78 (satu triliun tiga ratus empat rniti6l empat ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus saru koma tujuh puluh delapan rupiah) ya,,g berarti g4,2oyo (scmbilan puluh empat koma dua puluh persen) dari Anggaran Belanja dalam APBD I'ahun prrggaran 2024 sebesar Rp1.384.802.2s0.86s,s4 (satu triliun tiga ratus clelapan puluh empat miliar delapan ratus dua juta dua rarus rima puluh ribu delapan ratus enam puluh lims l<662 lima puluh empat rupiah);
c.realisasi Pembiayaan Daerah sebesar Rfr7.g2g.s26.2sg,24 (empat puluh tu-iuh miliar delapan ratus tujuh puruLr scmbilan juta tims ratus dua puluh enam ribu dua ratus limrr puluh serabilan koma dua puluh empat rupiah) yang berarr-i roov" (seratus persen) dari Anggaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran ZO24 sebesar Rp42.gT9.526.259,24 (empat puluh tujuh miriar derapan ratus tujuh puruh sembilan juta lima ratus dua puluh enern ribu dua ratus lima puluh sembilan koma dua puruh empat rupiah) dengaa sisa lebih pembiayaan anggar€rn Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp76.717.546.620,87 (tujuh puluh enam mitiar tujuh rafus tujuh belas juta lima ratus empat puluh enarn ribu enarn ratus dua puluh koma delapan puluh tujuh:upiah)

Pasal 4

uraian Pertanggungiawaban peraksanaan ApBD Tahun A,ggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantunr dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

f f.LPE;dan g.CaLK.

Pasal 3

LRAsebagaimanadimaksuddalamPasal2hurufa,sebagai berikut: a.RealisasiPendapatanDaerahse besar Rpl.333.290.542.463,41(satutrili.untigaratustigapuluh tigamiliardua ratussembilanpuluhjutalimaratusempat puluhduaribuempatratusenampuluhtigakomaempat pulubsaturupiah)yangberarti99,73%(sembilanpuluh sembilankomatujuhpuluhtigapersen)dariAnggaran PendapatandalamAPBDTahunAnggaran2024sebesar Rpl.336.922.724.606,96(satu triliuntigaratustigapuluh enammiliarsembilanratusduapuluhduajutatujuhratus duapuluhempatribuenam ratusenamkomasembilanpuluh enamrupiah); b.realisasiBelanjaDaerahsebesarRp1.304.452.522.101,78 (satutriliuntigaratusempatmiliarempatratuslimapuluh duajutalimaratusduapuluhduaribuseratussatukoma tujuhpuluhdelapan rupiah)yang berarti94,20%(sembilan puluhempatkomaduapuluhpersen)dariAnggaranBelanja dalamAPBDTahunAnggaran2024sebesar Rpl.384.802.250.865,54(satutriliuntiga ratusdelapan puluhempatmiliardelapan ratusduajutaduaramslima puluhribudelapan ratusenam puluhlimakomalimapuluh empatrupiah); c.realisasiPembiayaanDaerahsebesarRp47.879.526.259,24 (empatpuluhtujuhmiliardelapan ratus tujuhpuluhsembilan jutalimaratusduapuluhenamribuduaratuslimapuluh sembilim komaduapuluhempatrupiah)yangberarti100% (seratuspersen)dariAnggaranPembiayaandalamAPBD TahunAnggaran2024sebesarRp47.879.526.259,24(empat puluhtujuhmiliardelapanratustujuhpuluhsembilanjuta lima ratusduapuluhenam ribuduaratuslimapuluh sembilankomaduapuluhempatrupiah)dengansisalebih pembiayaan anggaranTahunAnggaran2024sebesar Rp76.717.546.620,87(tujuhpuluhenammiliar tujuhratus tujuhbelasjutalimaratusempatpuluhenam ribuenam ratus duapuluhkomadelapanpuluh tujuhrupiah) Pasal 4 UraianPertanggungjawabanPelaksanaanAPBDTahunAnggaran 2024sebagaimanadimaksuddalamPasal2tercantumdalam Lampirandanmerupakanbagianyang tidak terpisahkandari PeraturanDaerah ini. / .

Pasal 5

Lampiran Sebagaimana dimaksud d.alnm pasal 4 memilikl sistematika sebagai berikut:

a.Lampiran I memuat LRA yang terdiri dari:
1. 1.Lampiran I.1 memuat Ringkasan LRA menrlrut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
2. 2.Lampiran I.2 memuat Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. 3.Lampiran I.3 memuat Rincian APBD menurui urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegraran, sub, kegiatan, kerompok dan jenis pendapatan, belrLnja dar-r pembiavaan;
4. 4.krmpiran r-4 rrremuat Rekapitulasi rearisasi beranja menurut urusan pemerintahan daerah, organisast. prograrn, kegiatan dan sub kegiatatr;
b.Lampiran II memuat LpSAL;
c.L,ampiran III memuat LO;
d.l^ampiran [V memuat LpE;
e.Lampiran V memuat Neraca;
f.larnpiran W memuat LAK;
g.I"ampiran MI memuat CaLK;
h.Lampiran vIII memuat Daftar Rekapitulasi piutang Daerah;
i.Lampiran IX memuat Daftar Rekapiturasi penyisihan piutang Tidak Tertagih;
j.l^ampiran X memuat Daftff Rekapitulasi Dana Bergutir clari Penyisihan Dana Bergulir; k- Lampiran XI memuat Dafta-r penyeriaan Modal (r,vestasi) Pemerintah Daerah; l' t'ampiran xII memuat Daftar Rekapiturasi rrearisasi Penarnfo,a6an dan pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.Lampiran XIII memuat Daftar Rekapitulasi Aset Tetap:
n.l,ampiran XIV memuat Daftar Rekapiturrasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
o.I"ampiran XV memuat Daftar Rekapitulasi Aset Lainnr,a; p' Lampiran XVI memuat Daftar Dana cadangan Daerah:
q.La.mpiran XVII memuat Dal'tar Kewajiban Jangka penrrek; r' Lampiran xvrl memuat Daftar Kewajiban Jangka paniang; s' l,ampiran xlx memuat Daftff sub kegiatan yang berum diselesaikan sampai aktrir tahu:l €rnggar€rn 2o)4 dan dianggarkan kembali dalam tahun roggrr"o berikutnya; t' Lampiran XX memuat lkhtisar Laporan Keua,gan Badan U saha Milik Daerah/ perusahaan Daerah 1' Lampira, xx.l memuat Ikhtisar Laporan K.uangan (neraca) Badan usaha Milik Daerah/perusahaan r)aerah; 2' la'mpiran y\x.2 memuat Ikhtisar Laporan Kcuangan (l,aporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ perusahaan Daerah. easar o..f Pasal 5 LampiransebagaimanadimaksuddalamPasal4memiliki sistematikasebagaiberikut: a.LampiranImemuatLRAyangterdiridari: 1.LampiranI.ImemuatRingkasanLRAmenuruturusan pemerintahandaerahdanorganisasi;
1. 2.Lampiran1.2memuatRingkasanAPBD yangdiklasifikasi menurutkelompokdanjenispendapatan,belanja,dan pembiayaan; 3.LampiranI.3memuatRincianAPBDmenuruurusan pemerintahdaerah,organisasi,program,kegiatan,sub, kegiatan,kelompokdanjenispendapatan, belanjadan pembiayaan; 4.LampiranI.4memuatRekapitulasirealisasibelanja menuruturusanpemerintahandaerah,organisasi, program,kegiatandansubkegiatan; b.LampiranIImemuatLPSAL; c.LampiranIIImemuatLO; d.LampiranIVmemuatLPE; e.LampiranVmemuatNeraca; f.LampiranVImemuatLAK; g.LampiranVIImemuatCaLK; h.LampiranVIIImemuatDaftarRekapitulasiPiutangDaerah; i.LampiranIXmemuatDaftarRekapitulasiPenyisihanPiutang TidakTertagih;
j.LampiranXmcmuatDaftarRekapitulasiDanaBergulirdan PenyisihanDanaBergulir;
k.LampiranXImemuatDaftarPenyertaanModal(lnvestasi) PemerintahDaerah; 1.LampiranXIImemuatDaftarRekapitulasiRealisasi PenambahandanPenguranganAsetTetapDaerah; m.LampiranXJIImemuatDaftarRekapitulasiAsetTetap: n.LampiranXIVmemuatDaftarRekapitulasiKonstruksiDalam Pengerjaan; o.LampiranXVmemuatDaftarRekapitulasiAsetLainnya;
p.LampiranXVImemuatDaftarDanaCadanganDae.rah: q.LampiranXVIImemuatDaftarKewajibanJangkaPendek; r.LampiranXVIIImemuatDaftarKewajibanJangkaPanjang; s.LampiranXIXmemuatDaftar subkegiatanyang belum diselesaikan sampai akhir tahunanggaran2024dan dianggarkankembali dalamtahunanggaranberikutnya; t.LampiranXXmemuatIkhtisarLaporanKeuanganBadan UsahaMilikDaerah/PerusahaanDaerah 1.LampiranXX.lmemuatIkhtisarLaporanKcuangan (neraca)BadanUsahaMilikDaerah/PerusahaanDaerah;
1. 2.LampiranXX.2memuatIkhtisarLaporanKeuangan (laporanlaba/rugi)BadanUsahaMili.k Daerah/PerusahaanDaerah.

Pasal 6

Ketentuanmengenaipenjabaranpertanggungjawabanpelaksanaan APBDtahun2024diaturdalamPeraruranBupati.

Pasal 7

PeraturanDaerahinimulaiberlakupada tanggal diundangkan. Agarsetiaporangdapatmengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturanDaerahinidenganpenempatannya dalamLembaranDaerahKabupaten Minahasa./ DitetapkandiTondano padatanggal4September2025 AHASA, DiundangkandiTondano padatanggal4September2025 {SHA' SEKRETARS.RAH KABUPATENMINAHASA, i {';IATANIA •....._,_,..._ LEMBARANDAERAH KABUPATENMINAHASA TAHUN2025NOMOR2 NOMOR REGISTERPERATURAN DAERAH KABUPATENMINAHASA PROVINS! SULAWESI UTARANOMOR2/W.I/2025 PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAT}UPATEN MINA}IASA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGU N GJ AWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 I. UMUM untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan daram pasal tg ayat (6) Undang_ Unclang Dasar Negara Republik Indonesia l'ahun 1945, Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (pmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, undang-undang Nomor 2rJ Tehun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah sebageimala telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2o2o tentang cipta Ke{a, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2olg tentang pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah menJrusun pertanggungjawaba. atas pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun furggaran 2024, berupa Laporan Keuangan pemerintah Daerah Tahun 2024. Elerdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun Zo2S tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah rahun Anggara, 2a24, Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 1g Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah menerbitkan peraturan Bupati l\ionror g Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1g Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Daerah menerbitkan perahrran Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan Belanj a Daer.ahrb PENJELASAN ATAS RANCANGANPERATURANDAERAH KABUPATENMINAHASA NOMOR2TAHUN2025 TENTANG PERTANGGUNGJAW ABANPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2024 I.UMUM Untukmendukungterwujudnyatatakelolayangbaikdalam penyelenggaraan negara,pengelolaankeuangannegaraperlu diselenggarakansecaraterbukadanbertanggungjawab sesuaidengan aturanpokokyangtelahditetapkandalamPasal18ayat(6)Undang-undang DasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945,Undang-UndangNomor29 Tahun1959tentangPembentukanDaerahTingkatIIdiSulawesi(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun1959,Undang-UndangNomor23Tahun 2014tentangPemerintahanDaerahsebagaimanatelahdiubahbeberapakali tcrakhirdenganUndang-UndangNomor11Tahun2020tentangCiptaKerja, PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentangPengelolaanKeuangan Daerah.PemerintahDaerahmenyusunpertanggungjawaban atas pelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahTahunAnggaran 2024, berupaLaporanKeuanganPemerintahDaerahTahun2024. BerdasarkanPeraturanDaerahKabupatenMinahasaNomor4Tahun2023 ten tang AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahTahunAnggaran2024, PemerintahDaerahmenerbitkanPeraturanBupatiNomor18Tahun2023 tcntang PenjabaranAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahTahun Anggaran2024, PemerintahDaerahmenerbitkanPeraturanBupatiNornor8 Tahun2024tentangPerubahan atasPeraturanBupatiNomor18Tahun 2023tentang PenjabaranAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahTahun Anggaran2024. PemerintahDaerahmenerbitkanPeraturanDaerahKabupaten MinahasaNomor4Tahun2024 tentang Perubahan atasPeraturanDaerah Nomor4 Tahun2023tentang AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahrm 2024 tentang Penjabaran perubahan Anggaran pendapatan dan Bel,anja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Daerah menJrusun dan menyajikan Laporan kcuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akruai. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 terdiri dari: (i) l,aporan }{ealisasi Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah, (ii) t^aporan perubahan satdo Anggaran L€bih, (iii) Neraca, (iv) Laporan operasional, (v) Laporal Ar-us Kas, (vi) l^aporan Perubahan Ekuitas, dan (vii) Catatan atas La.poran Keuangal. l"aporan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah menggambarkan perbandingan antara. anggaftrn dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2024, yang mencakup pendapatan, beianja, dan pembiayaan. Rincian anggErr€rn yang digunakan sebagai pembanding realisasi merupakan rincian yang terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1s rahun 2024 tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah Tahun Anggaran

2024.[.aporan Perubahan saldo Anggaran Irbih menyajikan urtbrmasi kenaikan atau penurunan saldo Anggaran Irbih selarna Tahun Anggaran
2024.Neraca adalah laporan yarg menggambarkan posisi k.uangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024. I"aporan operasional menyajikan pendapatan da, beban berdasarkan basis akrual delam rangka penyelenggaraan pemerintahan selrama Tahun Anggaran 2024. la.poran Arus Kas adalah lapor*n yang menyajikan infonnasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selarna Tahun Anggaran 2024, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2024. Laporan perubahan Ekuitas menvajikan informasi mengenai penrbahan saldo ekuitas Pemerintah selama Tahun Anggaran 2024. catatan atas Laporan Keuangan menyajikal informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai kebijakan fiskal/keuErngan dan ekonomi makro, dasar penJrusunan Laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting liainnya, dan inforrrasi tambahan yang diperlukan. Di samping itu, dalam Laporan Keuangan pemerintah Daerah Tahun 2024 ini juga dilampirkan lkhtisar Laporan Keuangan Badan usaha Mirik Daerah/ Perusahaan Daerah. l.aporan Keuangan Pemerintah Daerah diaudit oleh Badan pemeriksa Keuangan sebelum fisnrnpaii<an kepada Dewan perwakilan Ral<yat Daerah. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dimaksud adalah dalarn rangka pemberian pendapat/opini. penyernpaian Laporan Keuangan pemerintahrl TahunAnggaran2024,PemerintahDaerahmenerbitkanPeraturanBupati Nomor15Tahun2024tentangPenjabaranPerubahanAnggaranPendapatan danBelanjaDaerahTahunAnggaran2024. PemerintahDaerahmenyusundanmenyajikanlaporankeuangan berdasarkanStandarAkuntansiPemerintahanberbasisakrual.Laporan KeuanganPemerintahDaerahTahun2024terdiridari:(i)LaporanRealisasi AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah,(ii)LaporanPerubahanSaldo AnggaranLebih,(iii)Neraca,(iv)LaporanOperasional,(v)LaporanArusKas, (vi)LaporanPerubahanEkuitas,dan(vii)CatatanatasLaporanKeuangan. LaporanRealisasiAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah menggambarkanperbandingan antara anggarandan realisasiAnggaran PendapatandanBelanjaDearahTahunAnggaran2024,yangmencakup pendapatan,beianja,danpembiayaan.Rincian anggaranyangdigunakan sebagaipembandingrealisasi merupakanrincianyangterakhirdiubah denganPeraturanBupatiNomor15Tahun2024tentangPeniabaran PerubahanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahTahunAnggaran 2024.LaporanPerubahanSaldoAnggaranLebihmenyajikaninformasi kenaikan atau penurunanSaldoAnggaranLebihselamaTahunAnggaran 2024.Neracaadalahlaporanyangmenggambarkanposisikeuangan PemerintahPusatmengenai aset,kewajiban,danekuitaspadatanggal31 Desember2024.LaporanOperasionalmenyajikanpendapatandanbeban berdasarkanbasis akrual dalamrangkapenyelenggaraanpemerintahan selamaTahunAnggaran2024.LaporanArusKas adalahlaporanyang menyajikaninfonnasi mengenaisumber,penggunaan,perubahankasdan setarakasselamaTahunAnggaran2024,sertasaldokasdansetarakas pada tanggal31Desember2024.LaporanPerubahanEkuitasmenyajikan informasimengenaiperubahansaldoekuitasPemerintahselamaTahun Anggaran2024. Catatan atasLaporanKeuanganmenyajikaninformasi tentangpenjelasanpos-poslaporankeuangandalamrangkapengungkapan yangmemadai antaralainmengenaikebijakanfiskal/keuangandanekonomi makro,dasarpenyusunanlaporankeuangan,kebijakan akuntansi,kejadian pentinglainnya,daninformasi tambahanyangdiperlukan.Di sampingitu, dalamLaporanKeuanganPemerintahDaerahTahun2024inijuga dilampirkanIkhtisarLaporanKeuanganBadanUsahaMilik Daerah/PerusahaanDaerah. LaporanKeuanganPemerintahDaerahdiauditolehBadanPemeriksa Keuangan sebelumdisampaikankepadaDewanPerwakilanRakyatDaerah. PemeriksaanBadanPemeriksaKeuangandimaksud adalahdalam rangka pemberianpendapat/opini.PenyampaianLaporanKeuanganPemerintah/ Daerah Tahun 2024 dengan status belum d,iperiksa (Unaudited) oleh Bupati Minahasa kepada Badan pemeriksa Keuangan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, Badan pemeriksa I(euangan memberikan opini wqiar Tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Opini Wajar Tanpa pengecqalian tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah telah meliaksanal<an pengeloLaan keuangan negara yang sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, opini wajar Tanpa pengecualian tersebut juga memberikan informasi kepa.da publik bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntat;el, yang diharapkan juga memberikan hasil pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan ralgrat, menurunnya tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonorni yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan hasil pemr:dksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap l,aporan Keuangan pcmerintah Daerah rahun 2024, di dalam peraturan Daerah ini, disampaikan angka_ angka yang disajikan dalam laporan Keuangan pemerintah Daerah Tahln 2024. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tanbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18221;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (I-embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Taylrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; Dengan.. I f Menimbang Mengingat BUPATIMINAHASA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURANDAERAHKABUPATENMINAHASA NOMOR2 TAHUN2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2024 DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIMINAHASA, bahwauntukmelaksanakanketentuanPasal23 ayat(4) PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019 tentang PengelolaanKeuanganDaerah, perlumenetapkanPeraturan DaerahKabupatenMinahasatentangPertanggungjawaban PelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahTahun Anggaran2024. 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor29Tahun1959tentangPembentukan DaerahTingkatIIdiSulawesi(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun1959Nomor74TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor1822); 3.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor244, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5587)sebagaimanatelahbeberapakali diubah terakhir denganUndang-UndangNomor6 Tahun2023 tentang PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang Nomor2 Tahun2022 tentangCiptaKerjaMenjadiUndang- Undang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2023 Nomor41,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6856);
4.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019 tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2019Nomor42,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6322); Dengan.. /······ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII.AN RAItrAT DAERAH KABUPATEN I\{INA}IASA dan BUPATI MINAHASA Menetapkan MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWAEIAN PEI.AK$6}IA'I{V ANGGARAN PENDAPATAN DAN BtrI,ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

l.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagar unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kew,:nangan Daerah;
1. 2.Daerah sdaletr Kabupaten Minahasa;
2. 3.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda a?ru yang disebut dengan nema lain adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten /kota:
3. 4.Peraturan Kcpala Daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah Peraturan Bupati;
4. 5.Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa;
5. 6.Dewan Penvalilan Rakyat Daerah yang selanjutnya drsingkat DPRD adelnfu lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyerenggara pemc.ntahan Daerah;
6. 7.Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda;
7. 8.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang drakui sebagai penembah nilai kekayaan bersih dalam periodt: tahun anggar€rn berkenaan;
8. 9.Belanja Daerair adalatr semua kewajiban pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih tlalan: periode tahun anggaran berkenaan;
9. 10.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu ciibaya:. kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pacta tahun- tahun anggar€rn berikutnya; ll.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang rrerisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh saruiin kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah;
10. 12.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakarr oleh I (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian f DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENMINAHASA dan BUPATIMINAHASA MEMUTUSKAN: MenetapkanPERATURANDAERAH TENTANGPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN 2024.

Pasal 1

8.PendapatanDaerahadalahsemuahakDaerahyangdiakui sebagaipenambahnilai kekayaanbersih dalamperiodetahun anggaranberkenaan; 9.BelanjaDaeran adalahsemuakewajibanPemerintahDaerah yangdiakui sebagaipengurangnilai kekayaanbersihdalan periodetahunanggaranberkenaan;
10.Pembiayaanadalahsetiappenerimaanyang perludibayar kembalidan/a taupengeluaranyangakanditerimakembali, baikpada tahunanggaranberkenaanmaupunpadatahun- tahunanggaranberikutnya; 11.Program adalahbentukinstrumenkebijakanyangberisil (satu)ataulebih kegiatanyang dilaksanakanolehsatuankerja perangkatdaerahataumasyarakatyang dikoordinasikanoleh PemerintahDaerah untukmencapai sasarandan tujuan pembangunanDaerah; 12.Kegiatan adalahbagiandariProgramyang dilaksanakanoleh1 (satu)ataubeberapa satuankerjaperangkatdaerahsebagai bagian.. { .
13.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya rlisingkat LRA adalah l,aporan yang menyajikan informasi realisasipendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode; l4.l^aporan Perubahan saldo Anggaran l,ebih yang selanjute_va disiugkat LPSAL adarah laporan yang menyajikal inlbrmasi kenaikan atau penurunan sAL tahun pelaporan dibardingkan dengan tahun sebelumnya;
15.Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangrrn yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelapor an pada tanggal tertentu. yang dimaksud dengan posisi k.uangan adalah posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana;
16.l,aporan operasionat yang selanjutnya disingkat LO adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menarnbah ekuitlrs dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk regiatan penyelenggaraan pemerintatran dala m satu periode pe l*poran ; lT. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah Laporan yang menunjukkan perincian dari pent:nmaan dan pengeluaran pemerintah daerah pada satu periodc:
18.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingxat LpE adalah laporan yang menunjukan perubahan ekuitas pemerintah daerah yang menggam[arkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan pemerintah daerah selama satu periode;
19.catatan atas L,aporan Keuangan yang seranjubrya clrsingkat caLK adalah bagian dari raporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan a[as pos-pos dalam l,aporan kealisasi Anggaran, Laporan perubahan Saldo Anggaran l,ebih, Neraca, l"aporan Operasional, Laporan Arus Kas, la.pora, perubahan Ekuitas.

Pasal 2

Pertanggungiawaban keuangan memuat:

a.LRA;
b.LPSAL;
c.Neraca;
d.Lo;
e.LAK; pelaksalaan APBD berupa laporan
f.LPE; r - bagiandaripencapaiansasaranterukurpadasuatuProgram dan terdiridarisekumpulantindakanpengerahansumperdaya baikyang berupapersonilat.ausumberdayamanusia.barang modaltermasukperalatandan teknologi,danaataukombinasi daribeberapa atausemuajenissumberdaya terse but.sebagai masukanuntukmenghasilkankeluarandalambentuk barang/jasa; 13.LaporanRealisasiAnggaranyang selanjutnyadisingkat LRAadalahlaporanyangmenyajikaninforrnasi realisasipendapatan,belanja,transfer,surplus/defisit, pembiayaan,dansisalebih/kurang pembiayaananggaran, yangmasing-masingdiperbandingkandengan anggarannya dalamsatuperiode;
1. 14.LaporanPerubahanSaldo AnggaranLebihyangselanjutnya disingkatLPSALadalahlaporanyangmenyajikaninformasi kenaikan at.aupenurunanSALtahunpelaporandibandingkan dengan tahunsebelumnya; 15.Neracaadalahsalah satukomponenlaporankeuanganyang menggambarkanposisikeuangansuatuentitaspelaporanpada tanggaltertentu.Yangdimaksuddenganposisikeuangan adalahposisiaset,kewajiban,danekuitasdana; 16.LaporanOperasionalyangselanjutnyadisingkatLOadalah salah satu unsurlaporankeuanganyangmenyajikanikhtisar sumberdayaekonomiyangmenambahekuitasdan penggunaannyayang dikelolaolehpemerintahdaerah untukkegiatan penyelenggaraanpemerintahandalamsatuperiode pelaporan; 17.LaporanAmsKasyangselanjutnyadisingkatLAK adalahlaporanyangmenunjukkanperinciandaripenerimaan danpengeluaranpemerintahdaerahpadasatuperiode: 18.LaporanPerubahanEkuitasyangselanjutnyadisingkatLPE adalahlaporanyangmenunjukanperubahanekuitas pemerintahdaerahyang menggambarkanpeningkatanatau penurunan asetnetoataukekayaanpemerintahdaerahselama satuperiode; 19.CatatanatasLaporanKeuanganyangselanjutnyadisingkat CaLKadalahbagiandarilaporankeuanganyangmenyajikan informasitambahan ataspos-posdalamLaporanRealisasi Anggaran,LaporanPerubahanSaldo AnggaranLebih,Neraca, LaporanOperasional,LaporanAmsKas, LaporanPerubahan Ekuitas.

Pasal 2

PertanggungjawabanpelaksanaanAPBD berupalaporan keuanganmemuat: a.LRA; b.LPSAL;

c.Neraca; d.LO; e.LAK; f.LPE;... ( .....
f.LPE; dan
g.CaLK.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut:

a.Realisasi Pendapatal Daerah sebesar Rp1.333.29O.542.463,41 (satu triUun tiga ratus tiga puluh tiga rnilial dua ratus sembilan puluh juta tirn2 ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga kom^ empat puluh satu rupiah) yang berarti gg,Tgo/o (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh tiga persen) dari Anggaran Pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.336.922-724.6o6,96 (satu triliun tiga ratus trga puluh enem miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tu.iuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam koma sembilan puluh enam ruPiah);
b.realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.30a.4 s2.s2,2.10 1,78 (satu triliun tiga ratus empat rniti6l empat ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus saru koma tujuh puluh delapan rupiah) ya,,g berarti g4,2oyo (scmbilan puluh empat koma dua puluh persen) dari Anggaran Belanja dalam APBD I'ahun prrggaran 2024 sebesar Rp1.384.802.2s0.86s,s4 (satu triliun tiga ratus clelapan puluh empat miliar delapan ratus dua juta dua rarus rima puluh ribu delapan ratus enam puluh lims l<662 lima puluh empat rupiah);
c.realisasi Pembiayaan Daerah sebesar Rfr7.g2g.s26.2sg,24 (empat puluh tu-iuh miliar delapan ratus tujuh puruLr scmbilan juta tims ratus dua puluh enam ribu dua ratus limrr puluh serabilan koma dua puluh empat rupiah) yang berarr-i roov" (seratus persen) dari Anggaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran ZO24 sebesar Rp42.gT9.526.259,24 (empat puluh tujuh miriar derapan ratus tujuh puruh sembilan juta lima ratus dua puluh enern ribu dua ratus lima puluh sembilan koma dua puruh empat rupiah) dengaa sisa lebih pembiayaan anggar€rn Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp76.717.546.620,87 (tujuh puluh enam mitiar tujuh rafus tujuh belas juta lima ratus empat puluh enarn ribu enarn ratus dua puluh koma delapan puluh tujuh:upiah)

Pasal 4

uraian Pertanggungiawaban peraksanaan ApBD Tahun A,ggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantunr dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

f f.LPE;dan g.CaLK.

Pasal 3

Pasal 5

Lampiran Sebagaimana dimaksud d.alnm pasal 4 memilikl sistematika sebagai berikut:

a.Lampiran I memuat LRA yang terdiri dari:
1. 1.Lampiran I.1 memuat Ringkasan LRA menrlrut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
2. 2.Lampiran I.2 memuat Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. 3.Lampiran I.3 memuat Rincian APBD menurui urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegraran, sub, kegiatan, kerompok dan jenis pendapatan, belrLnja dar-r pembiavaan;
4. 4.krmpiran r-4 rrremuat Rekapitulasi rearisasi beranja menurut urusan pemerintahan daerah, organisast. prograrn, kegiatan dan sub kegiatatr;
b.Lampiran II memuat LpSAL;
c.L,ampiran III memuat LO;
d.l^ampiran [V memuat LpE;
e.Lampiran V memuat Neraca;
f.larnpiran W memuat LAK;
g.I"ampiran MI memuat CaLK;
h.Lampiran vIII memuat Daftar Rekapitulasi piutang Daerah;
i.Lampiran IX memuat Daftar Rekapiturasi penyisihan piutang Tidak Tertagih;
j.l^ampiran X memuat Daftff Rekapitulasi Dana Bergutir clari Penyisihan Dana Bergulir; k- Lampiran XI memuat Dafta-r penyeriaan Modal (r,vestasi) Pemerintah Daerah; l' t'ampiran xII memuat Daftar Rekapiturasi rrearisasi Penarnfo,a6an dan pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.Lampiran XIII memuat Daftar Rekapitulasi Aset Tetap:
n.l,ampiran XIV memuat Daftar Rekapiturrasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
o.I"ampiran XV memuat Daftar Rekapitulasi Aset Lainnr,a; p' Lampiran XVI memuat Daftar Dana cadangan Daerah:
q.La.mpiran XVII memuat Dal'tar Kewajiban Jangka penrrek; r' Lampiran xvrl memuat Daftar Kewajiban Jangka paniang; s' l,ampiran xlx memuat Daftff sub kegiatan yang berum diselesaikan sampai aktrir tahu:l €rnggar€rn 2o)4 dan dianggarkan kembali dalam tahun roggrr"o berikutnya; t' Lampiran XX memuat lkhtisar Laporan Keua,gan Badan U saha Milik Daerah/ perusahaan Daerah 1' Lampira, xx.l memuat Ikhtisar Laporan K.uangan (neraca) Badan usaha Milik Daerah/perusahaan r)aerah; 2' la'mpiran y\x.2 memuat Ikhtisar Laporan Kcuangan (l,aporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ perusahaan Daerah. easar o..f Pasal 5 LampiransebagaimanadimaksuddalamPasal4memiliki sistematikasebagaiberikut: a.LampiranImemuatLRAyangterdiridari: 1.LampiranI.ImemuatRingkasanLRAmenuruturusan pemerintahandaerahdanorganisasi;
1. 2.Lampiran1.2memuatRingkasanAPBD yangdiklasifikasi menurutkelompokdanjenispendapatan,belanja,dan pembiayaan; 3.LampiranI.3memuatRincianAPBDmenuruurusan pemerintahdaerah,organisasi,program,kegiatan,sub, kegiatan,kelompokdanjenispendapatan, belanjadan pembiayaan; 4.LampiranI.4memuatRekapitulasirealisasibelanja menuruturusanpemerintahandaerah,organisasi, program,kegiatandansubkegiatan; b.LampiranIImemuatLPSAL; c.LampiranIIImemuatLO; d.LampiranIVmemuatLPE; e.LampiranVmemuatNeraca; f.LampiranVImemuatLAK; g.LampiranVIImemuatCaLK; h.LampiranVIIImemuatDaftarRekapitulasiPiutangDaerah; i.LampiranIXmemuatDaftarRekapitulasiPenyisihanPiutang TidakTertagih;
j.LampiranXmcmuatDaftarRekapitulasiDanaBergulirdan PenyisihanDanaBergulir;
k.LampiranXImemuatDaftarPenyertaanModal(lnvestasi) PemerintahDaerah; 1.LampiranXIImemuatDaftarRekapitulasiRealisasi PenambahandanPenguranganAsetTetapDaerah; m.LampiranXJIImemuatDaftarRekapitulasiAsetTetap: n.LampiranXIVmemuatDaftarRekapitulasiKonstruksiDalam Pengerjaan; o.LampiranXVmemuatDaftarRekapitulasiAsetLainnya;
p.LampiranXVImemuatDaftarDanaCadanganDae.rah: q.LampiranXVIImemuatDaftarKewajibanJangkaPendek; r.LampiranXVIIImemuatDaftarKewajibanJangkaPanjang; s.LampiranXIXmemuatDaftar subkegiatanyang belum diselesaikan sampai akhir tahunanggaran2024dan dianggarkankembali dalamtahunanggaranberikutnya; t.LampiranXXmemuatIkhtisarLaporanKeuanganBadan UsahaMilikDaerah/PerusahaanDaerah 1.LampiranXX.lmemuatIkhtisarLaporanKcuangan (neraca)BadanUsahaMilikDaerah/PerusahaanDaerah;
1. 2.LampiranXX.2memuatIkhtisarLaporanKeuangan (laporanlaba/rugi)BadanUsahaMili.k Daerah/PerusahaanDaerah.

Pasal 6

Ketentuanmengenaipenjabaranpertanggungjawabanpelaksanaan APBDtahun2024diaturdalamPeraruranBupati.

Pasal 7

2024.[.aporan Perubahan saldo Anggaran Irbih menyajikan urtbrmasi kenaikan atau penurunan saldo Anggaran Irbih selarna Tahun Anggaran
2024.Neraca adalah laporan yarg menggambarkan posisi k.uangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024. I"aporan operasional menyajikan pendapatan da, beban berdasarkan basis akrual delam rangka penyelenggaraan pemerintahan selrama Tahun Anggaran 2024. la.poran Arus Kas adalah lapor*n yang menyajikan infonnasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selarna Tahun Anggaran 2024, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2024. Laporan perubahan Ekuitas menvajikan informasi mengenai penrbahan saldo ekuitas Pemerintah selama Tahun Anggaran 2024. catatan atas Laporan Keuangan menyajikal informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai kebijakan fiskal/keuErngan dan ekonomi makro, dasar penJrusunan Laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting liainnya, dan inforrrasi tambahan yang diperlukan. Di samping itu, dalam Laporan Keuangan pemerintah Daerah Tahun 2024 ini juga dilampirkan lkhtisar Laporan Keuangan Badan usaha Mirik Daerah/ Perusahaan Daerah. l.aporan Keuangan Pemerintah Daerah diaudit oleh Badan pemeriksa Keuangan sebelum fisnrnpaii<an kepada Dewan perwakilan Ral<yat Daerah. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dimaksud adalah dalarn rangka pemberian pendapat/opini. penyernpaian Laporan Keuangan pemerintahrl TahunAnggaran2024,PemerintahDaerahmenerbitkanPeraturanBupati Nomor15Tahun2024tentangPenjabaranPerubahanAnggaranPendapatan danBelanjaDaerahTahunAnggaran2024. PemerintahDaerahmenyusundanmenyajikanlaporankeuangan berdasarkanStandarAkuntansiPemerintahanberbasisakrual.Laporan KeuanganPemerintahDaerahTahun2024terdiridari:(i)LaporanRealisasi AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah,(ii)LaporanPerubahanSaldo AnggaranLebih,(iii)Neraca,(iv)LaporanOperasional,(v)LaporanArusKas, (vi)LaporanPerubahanEkuitas,dan(vii)CatatanatasLaporanKeuangan. LaporanRealisasiAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah menggambarkanperbandingan antara anggarandan realisasiAnggaran PendapatandanBelanjaDearahTahunAnggaran2024,yangmencakup pendapatan,beianja,danpembiayaan.Rincian anggaranyangdigunakan sebagaipembandingrealisasi merupakanrincianyangterakhirdiubah denganPeraturanBupatiNomor15Tahun2024tentangPeniabaran PerubahanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahTahunAnggaran 2024.LaporanPerubahanSaldoAnggaranLebihmenyajikaninformasi kenaikan atau penurunanSaldoAnggaranLebihselamaTahunAnggaran 2024.Neracaadalahlaporanyangmenggambarkanposisikeuangan PemerintahPusatmengenai aset,kewajiban,danekuitaspadatanggal31 Desember2024.LaporanOperasionalmenyajikanpendapatandanbeban berdasarkanbasis akrual dalamrangkapenyelenggaraanpemerintahan selamaTahunAnggaran2024.LaporanArusKas adalahlaporanyang menyajikaninfonnasi mengenaisumber,penggunaan,perubahankasdan setarakasselamaTahunAnggaran2024,sertasaldokasdansetarakas pada tanggal31Desember2024.LaporanPerubahanEkuitasmenyajikan informasimengenaiperubahansaldoekuitasPemerintahselamaTahun Anggaran2024. Catatan atasLaporanKeuanganmenyajikaninformasi tentangpenjelasanpos-poslaporankeuangandalamrangkapengungkapan yangmemadai antaralainmengenaikebijakanfiskal/keuangandanekonomi makro,dasarpenyusunanlaporankeuangan,kebijakan akuntansi,kejadian pentinglainnya,daninformasi tambahanyangdiperlukan.Di sampingitu, dalamLaporanKeuanganPemerintahDaerahTahun2024inijuga dilampirkanIkhtisarLaporanKeuanganBadanUsahaMilik Daerah/PerusahaanDaerah. LaporanKeuanganPemerintahDaerahdiauditolehBadanPemeriksa Keuangan sebelumdisampaikankepadaDewanPerwakilanRakyatDaerah. PemeriksaanBadanPemeriksaKeuangandimaksud adalahdalam rangka pemberianpendapat/opini.PenyampaianLaporanKeuanganPemerintah/ Daerah Tahun 2024 dengan status belum d,iperiksa (Unaudited) oleh Bupati Minahasa kepada Badan pemeriksa Keuangan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, Badan pemeriksa I(euangan memberikan opini wqiar Tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Opini Wajar Tanpa pengecqalian tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah telah meliaksanal<an pengeloLaan keuangan negara yang sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, opini wajar Tanpa pengecualian tersebut juga memberikan informasi kepa.da publik bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntat;el, yang diharapkan juga memberikan hasil pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan ralgrat, menurunnya tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonorni yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan hasil pemr:dksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap l,aporan Keuangan pcmerintah Daerah rahun 2024, di dalam peraturan Daerah ini, disampaikan angka_ angka yang disajikan dalam laporan Keuangan pemerintah Daerah Tahln 2024. II. PASAL DEMI PASAL