DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Nomor 21 Tahun 2018

Nomor: 21
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tata cara penanganan aduan dari masyarakat terkait pelanggaran dan penyimpangan dalam pelayanan publik (korupsi, disiplin pegawai, dll.)

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa guna mendukung tercapainya tata kepemerintahan yang baik dan bersih maka fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerin tahan harus dimaksimalkan pelaksanaannya;
b.bahwa upaya maksimalisasi pengawasan di lingkungan Pemerin tah Kabu paten Minahasa tidak lepas dari peran serta masyarakat terutama mereka yang terkait langsung dengan implementasi pelayanan Pemerintah Daerah;
c.bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu,

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa; 1 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3.Undang-Undang Nomor 3 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 ) ; 11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2 0 1 4 Pemerintahan; tentang Administrasi
12.Peraturan .f. . 12.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 1 5 . Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
16.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2 0 1 0 ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 1 7. Peratu ran Pemerin tah N omor 18 Tah un 2016 ten tang Organisasi Perangkat Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 ) ;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 2 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22.Peraturan Bupati Minahasa Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa; MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

BAB I

I . ( .

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Pengad uan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.Aparat Pemerintah Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai di lingkungan Pemerin tah Kabu paten Minahasa.
3.Organisasi Perangkat Daerah adalah lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Dinas Daerah dan Lembaga Daerah, Kecamatan, Sekretariat Daerah dan Kelurahan/Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi:

a.Penyalahgunaan wewenang;
b.Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
c.Korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
d.Pelanggaran disiplin pegawai.

BAB III

SUMBER PENGADUAN

Pasal 3

Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari :

a.Organisasi Perangkat Daerah;
b.Badan Hukum;
c.Partai Politik;
d.Organisasi Masyarakat;
e.Media Masa;
f.Dunia usaha; dan
g.Perorangan.

BAB IV

ADMINISTRASI PENGADUAN

Pasal 4

( 1 ) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah menyampaikan pengaduan yang diterima kepada Bupati melalui Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa.

(2)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diadministrasikan Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa.
(3)Pengadministrasian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan pengkajian untuk mengidentifikasi kadar pengawasan dan permasalahan.
(4)Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Inspektur Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Pembantu.
(5)Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai bidang kerjanya melakukan pengkajian lebih lanjut dan menyampaikan rekomendasi penanganan pengaduan kepada Inspektur Daerah.
(6)Rekomendasi pada ayat dilimpahkan. penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud
(5)dilakukan oleh Inspektorat Daerah atau BAB v.(.. . BABV PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 5

( 1 ) Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan oleh Inspektorat Daerah atau dilimpahkan.

(2)Penanganan pengaduan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan:
1. a.tim Inspektorat Daerah;
2. b.tim antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa; dan
3. c.tim antar Organisasi Perangkat Daerah.
(3)Penanganan pengaduan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan kepada unit Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 6

( 1 ) Penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

a.pelaku yang diadukan pejabat Organisasi Perangkat Daerah
b.Lurah/Hukum Tua
c.materi pengaduan mempunyai nilai strategis.

(2)Penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, berkaitan dengan materi pengaduan yang memerlukan bantuan teknis unit kerja terkait di lingkungan Pemerin tah Kabu paten Minahasa.
(3)Penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim antar Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berkaitan dengan:
1. a.pelaku dan / atau materi menyangku t 2 ( d ua) atau le bih Organisasi Perangkat Daerah; atau
2. b.memerlukan keterangan dan bantuan teknis dari Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

Penanganan pengaduan yang dilimpahkan kepada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), berkaitan dengan pelaku dan materi lebih tepat ditangani oleh pimpinan unit Organisasi Pemerintah Daerah bersangku tan. BAB�f. ....

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

( 1 ) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melaporkan hasil penanganan pengaduan kepada Inspektur Daerah.

(2)Hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disertai saran tindak lanjut sesuai peraturan perundang undangan.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) melakukan ekspos dihadapan Bupati dan atau Inspektur Daerah.
(4)Ekspos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertakan dengan kehadiran pihak terlapor.
(5)Ekspos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berkaitan dengan materi pengaduan dan hasil penanganan pengaduan.

Pasal 9

Penerima limpahan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), melaporkan kemajuan penanganan kepada Bupati melalui Inspektur Daerah.

Pasal 10

( 1 ) Laporan hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dalam bentuk tertulis yang memuat:

a.Sumber pengaduan;
b.Materi pengaduan;
c.Fakta yang ditemukan;
d.Analisis;
e.Kesimpulan; dan
f.Saran.

(2)Sistimatika laporan hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…