Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2022
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 235
menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, b, menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, c menetapkan kebijakan pengamanan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
f menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya,
(l) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang.
f melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
epala Perangkat Daerab Penatausahaan Barang () Pejabat Penatausahaan Barang sebagarana diroak sud pada ayat (l), ditetapkan dengan Keputusan Bupati
i, membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan j menyusun laporan arang Milik Daerah Bagian Kelima Pengguna Barang/uasa Pengguna Barang
(I) Kepala Perangkat Daerahadalah Pengguna Barang. [2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ditetapkan dengan eputusan Bupati (3] Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l), berwenang dan bertangpung jawab:
Paseal 14 I 11 -1. Pengguna Barang dapat kewenangan dan tanggung melimpahkan sebagian jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
h memberikan persetujuan atas Surat permintaan barang dengan penyaluran barang menerbitkan untuk mengeluarkan perintah Barang Milik Daerah dari gudang penyimpanan;
Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang
menyiapkan dokumen pengayuan usulan Pemanfaatan dan Perindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
f menyimpan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah,
4) Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang
terse but yang anggamannya agian Kedelapan Pengurus Barang Pengguna
I) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usu Pengguna Barang. [2) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (l), berwenang dan bertanggungawab a membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah,
membuat kartu inventaris ruangan semesteran dan tahunan,
(l) Bupati menetapkan Pengurus Barang embantu atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
(41 Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung mau pun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan jasa atau bertindak pemborongan dan penjualan sebaga penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut anggarannya dibebankan pada APBD yang BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN ARANG MILIK DAERAH
BAB III
(I) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan Barang Mihik Daerah yang ada.
Pa sal 20 I (l) PerencanaanKebutuhan Barang Milik Daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja Perangkat Daerah ditetapkan.
(I) Perencanaanebutuhan Barang Milik Daerah mengacu pada rencana kerjaPerangkat Daerah.
(5),ditetapkan oleh Bupati.
(1] Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat [2) huruf b,berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan (2] Penetapan standar barang dan standar kebutuhan sebagammana dimaksud dalam Pasad 2l ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait
Pengguna Barang dan/atau mengusulkan RKBMD untuk Kuasa Pengguna pengadaan Barang Harang Milik Daerahberpedoman pada standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam asal 2l ayat (2) huruf a dan huruf b.
[2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (I), kepada Pengelola Barang
RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah
Membuka PDF…