DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 235

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, b, menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, c menetapkan kebijakan pengamanan pemeliharaan Barang Milik Daerah;

d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah,
e.mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD; f menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya,
g.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
h.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Mihik Daerah dalam bentuk KSPI

Pasal 11

(l) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang.

(2)Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab
1. a.meneliti dan menyetujui RKBMD;
2. b.menelti dan menyetujui rencana kebutuban pemehiharaan/ perawatan Barang Milik Daerah,
3. c.mengajukan usul Peranfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati,
4. d.mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Mihik Daerah,
5. e.mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD: f melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
6. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 12

epala Perangkat Daerab Penatausahaan Barang () Pejabat Penatausahaan Barang sebagarana diroak sud pada ayat (l), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l),mnempunyai wewenang dan tanggungiawab
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKB3MD kepada Pengelola Barang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang, c, memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengauan usul Pemanfaatan dan 13- Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati,
3. d.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Barang Mihik Daerah;
4. e.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
5. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi Inventarisasi Barang Milik Daerah;
6. g.melakukan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Bupatimelalui Pengelola Barang, serta Barang Mihik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;
7. h.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g; i, membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan j menyusun laporan arang Milik Daerah

Pasal 13

(I) Kepala Perangkat Daerahadalah Pengguna Barang. [2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ditetapkan dengan eputusan Bupati (3] Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l), berwenang dan bertangpung jawab:

a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Mihik Daerah bagi Perangkat Daerah yang Penggunaan, Penghapusan dipimpinnya,
b.mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolchan lainnya yang sah, c melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
d.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnva,
e.mengamankan dan memehihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya,
f.mengajukan usul Pemanfaatan dan danpengawasan, Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
g.menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Bupati melalui Pengelola arang,
h.mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah,
i.melakukan pembinaan, pengendalian atas Penggunaan Barang Mihik Daerah yang ada dalam penguasaannya, dan
j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kcpada Pengelola Barang. Paseal 14 I 11 -1. Pengguna Barang dapat kewenangan dan tanggung melimpahkan sebagian jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.

(2)Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada uasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l], ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang
(3)Penetapan Kuasa Pengguna Barang dimaksud pada ayat (l), berdasarkan se bagairnana pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya
(2)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang
(3)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagairana dimaksud pada ayat ), yaitu pejabat yang membidangi fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
(4)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebageimana dimaksud pada ayat [2), berwenang dan bertanggtung jawab:
1. a.mnenyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerahpada Pengguna Barang;
2. b.meneliti usulan permohonan penetapan status Penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.meneliti pencatatan dan Inventarisasi Barang Mihik Daerahyang dilaksanakan oleh Pengurus arang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
4. d.menyusun pengajuan usulan Permanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerahberupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerahselain tanah dan/atau bangunan,
5. e.mengusulkan rencana penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan /atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain;
6. f.menyiapkan usulan Pemusnahan dan Penghapusan BarangMilik Daerah;
7. g.meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; h memberikan persetujuan atas Surat permintaan barang dengan penyaluran barang menerbitkan untuk mengeluarkan perintah Barang Milik Daerah dari gudang penyimpanan;
8. i.menehiti dan memverifikasi kartu inventaris ruangan setiap semester dan setiap tabun;
9. j.melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah; dan
10. k.meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu
(2)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang membidangi fungsi - 17. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang
(3)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat [I), berwenang dan bertanggungiawab
1. a.membantu meneliti dan menyiapkan Dahan pertimbangan persetuJuan dala penyusunan RKBMD kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
2. b.membantu menehiti menyiapkan bahan pertimbangan persetuyuan dala penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan Harang Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang; menyiapkan dokumen pengayuan usulan Pemanfaatan dan Perindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
3. d.meneliti dokumen usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, Penghapusandari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnaban, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, e menyiapkan bahan pencatatanBarang Mihik Daerahberupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang vang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan fugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lainkepada Bupati melalui Pengelola Barang; f menyimpan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah,
4. g.menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang;
5. h.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BarangMibk Daerah; dan merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunar Laporan Barang Milik Daerah 4) Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang
(5)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
(6)Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan dibebankan pada APBD. terse but yang anggamannya agian Kedelapan Pengurus Barang Pengguna

Pasal 17

I) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usu Pengguna Barang. [2) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (l), berwenang dan bertanggungawab a membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah,

b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status Penggunaan Larang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
c.melaksanakanpencatatan dan Inventanisasi Barang Milik Daerah;
d.membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang;
e.menyiapkan dokumen pengaman usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan,
f.menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerahberupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lan,
g.menyiapkan dokumen pengayuan usu/an Pemusnahan dan Penghapusan BarangMibik Daerah,
h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan,
i.menyiapkansurat permintaan barang berdasarkan nota permintaan barang,
j.mengajukan surat permintaan barangkepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
k.menyerahkan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barangyang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; membuat kartu inventaris ruangan semesteran dan tahunan,
m.memberi label Barang Milik Daerah,
n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik Barang Milk Daerahberdasarkan pengecekan fisik barang;
o.melakukan stock opname barang persediaan,
p.menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ salinan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerahdan menyimpan asli /fotokopi/salinan dokumen Penatausahaan,
q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan Barang Milik Daerah; dan r membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelahditelitoleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

(3)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat () secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang
(4)Dalam hal melaksanakan tugas danfungsi administrasi Pengurus BarangPengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
(5)Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD

Pasal 18

(l) Bupati menetapkan Pengurus Barang embantu atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.

(2)Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, korpetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya
(3)Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungiawab
1. a.menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;
2. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerahyang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah,
3. c.melaksanakanpencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
4. d.membantu mengamankan BarangMilik Daerahyang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
5. e.menviapkan dokumen pengapuan usulan Peranfaatan dan Perindahtanganan BarangMihik Daerahberupa tanah dan /atau bongunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerahselain tanah dan/atau bangunan, f menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain;
6. g.menyiapkan dokurnen pengauan usulan Pemusnahan dan Penghapusan BarangMilik Daerah, h menyusun laporan barang semesteran dan tahunan, menyiapkansurat permintaan barang berdasarkan nota permintaan barang;
7. j.mengajukan surat permintaan barangkepada Kuasa Pengguna Barang;
8. k.menyerahkan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang.
9. l.membuat kartu inventaris ruuangansemesteran dan ta hunan;
10. m.memberi label Barang Milik Daerah,
11. n.mengajukan per mohonan persetuyuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah pengecekan fisik barang;
12. o.melakukan stock opname barang persediaan;
13. p.menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan Dokumen Kepemilikan Barang Mihik Daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen Penatausahaan,
14. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang uasa Pengguna Barang dan laporan BarangMilik Daerah; dan r membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa oleh Pejabat dan Pengurus Barang setelahditelitiPengguna Penatausahaan Pengguna Barang Barang Pengguna. (41 Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung mau pun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan jasa atau bertindak pemborongan dan penjualan sebaga penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut anggarannya dibebankan pada APBD yang

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN ARANG MILIK DAERAH

Pasal 19

(I) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan Barang Mihik Daerah yang ada.

(2)KetersediaanBarang Milik Daerahsebagaimana dirnaksud pada ayat (1), merupakan Barang Milik Daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang
(3)PerencanaanBarang Milik Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2J,harus dapat mencerminkan Daerahpada Perangkat dasar dalarudijadikan kebutuhan riil BarangMilik Daerah sehingga dapat penyusunan RKBMD (4 Format Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pa sal 20 I (l) PerencanaanKebutuhan Barang Milik Daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja Perangkat Daerah ditetapkan.
(2)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (l, merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Pasal 21

(I) Perencanaanebutuhan Barang Milik Daerah mengacu pada rencana kerjaPerangkat Daerah.

(2)Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada:
1. a.standar barang;
2. b.standar kebutuhan, dan/atau
3. c.standar harga.
(3)Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat [2J huruf a, adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan Barang Milik Daerah dalam Perencanaan Kebutuhan () Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat [2) huruf b, adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah dalam Perencanaan Kebutuhan Barang Mihik Daerah pada Perangkat Daerah
(5)Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan Barang Milik Daerah dalam Perencanaan Kebutuhan.
(6)Standar barang, standar kebutuban dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat [3), ayat (4) dan ayat
(5),ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

(1] Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat [2) huruf b,berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan (2] Penetapan standar barang dan standar kebutuhan sebagammana dimaksud dalam Pasad 2l ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait

Pasal 23

Pengguna Barang dan/atau mengusulkan RKBMD untuk Kuasa Pengguna pengadaan Barang Harang Milik Daerahberpedoman pada standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam asal 2l ayat (2) huruf a dan huruf b.

Pasal 24

(1)Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya. [2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (I), kepada Pengelola Barang
(3)Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola arang.
(4)Data barang pada Pengguna Barang an/atau Pengelola Barang sebagairmana diraksud pada ayat (3), antara lain:
1. a.laporan Daftar Barang engguna bulanan,
2. b.laporan Daftar Barang Pengguna semesteran,
3. c.laporan Daftar Barang engguna tahunan,
4. d.laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;
5. e.laporan Daftar Barang Pengelola semesteran,
6. f.laporan Daftar Barang Pengelola tahunan,
7. g.laporan Daftar Barang Milik Daerah semesteran; dan
8. h.laporan Daftar Barang Mihik Daerah tahunan.
(5)Pengelola 25 Barang dalam melakukan penelaahan sebagaimana diraksud pada ayat (33), dibantu ejabatPenatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola.
(6)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5j, merupakan anggota tim anggaran Pemerintah Daerah.
(7)Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar penyusunan RKBMD

Pasal 25

RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah

Isi peraturan

Teks235PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah,
e.mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD; f menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya,
g.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
h.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Mihik Daerah dalam bentuk KSPI

Pasal 11

(l) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang.

(2)Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab
1. a.meneliti dan menyetujui RKBMD;
2. b.menelti dan menyetujui rencana kebutuban pemehiharaan/ perawatan Barang Milik Daerah,
3. c.mengajukan usul Peranfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati,
4. d.mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Mihik Daerah,
5. e.mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD: f melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
6. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 12

epala Perangkat Daerab Penatausahaan Barang () Pejabat Penatausahaan Barang sebagarana diroak sud pada ayat (l), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l),mnempunyai wewenang dan tanggungiawab
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKB3MD kepada Pengelola Barang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang, c, memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengauan usul Pemanfaatan dan 13- Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati,
3. d.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Barang Mihik Daerah;
4. e.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
5. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi Inventarisasi Barang Milik Daerah;
6. g.melakukan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Bupatimelalui Pengelola Barang, serta Barang Mihik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;
7. h.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g; i, membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan j menyusun laporan arang Milik Daerah

Pasal 13

a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Mihik Daerah bagi Perangkat Daerah yang Penggunaan, Penghapusan dipimpinnya,
b.mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolchan lainnya yang sah, c melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
d.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnva,
e.mengamankan dan memehihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya,
f.mengajukan usul Pemanfaatan dan danpengawasan, Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
g.menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Bupati melalui Pengelola arang,
h.mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah,
i.melakukan pembinaan, pengendalian atas Penggunaan Barang Mihik Daerah yang ada dalam penguasaannya, dan
j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kcpada Pengelola Barang. Paseal 14 I 11 -1. Pengguna Barang dapat kewenangan dan tanggung melimpahkan sebagian jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.

(2)Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada uasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l], ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang
(3)Penetapan Kuasa Pengguna Barang dimaksud pada ayat (l), berdasarkan se bagairnana pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya
(2)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang
(3)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagairana dimaksud pada ayat ), yaitu pejabat yang membidangi fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
(4)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebageimana dimaksud pada ayat [2), berwenang dan bertanggtung jawab:
1. a.mnenyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerahpada Pengguna Barang;
2. b.meneliti usulan permohonan penetapan status Penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.meneliti pencatatan dan Inventarisasi Barang Mihik Daerahyang dilaksanakan oleh Pengurus arang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
4. d.menyusun pengajuan usulan Permanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerahberupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerahselain tanah dan/atau bangunan,
5. e.mengusulkan rencana penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan /atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain;
6. f.menyiapkan usulan Pemusnahan dan Penghapusan BarangMilik Daerah;
7. g.meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; h memberikan persetujuan atas Surat permintaan barang dengan penyaluran barang menerbitkan untuk mengeluarkan perintah Barang Milik Daerah dari gudang penyimpanan;
8. i.menehiti dan memverifikasi kartu inventaris ruangan setiap semester dan setiap tabun;
9. j.melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah; dan
10. k.meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu
(2)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang membidangi fungsi - 17. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang
(3)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat [I), berwenang dan bertanggungiawab
1. a.membantu meneliti dan menyiapkan Dahan pertimbangan persetuJuan dala penyusunan RKBMD kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
2. b.membantu menehiti menyiapkan bahan pertimbangan persetuyuan dala penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan Harang Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang; menyiapkan dokumen pengayuan usulan Pemanfaatan dan Perindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
3. d.meneliti dokumen usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, Penghapusandari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnaban, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, e menyiapkan bahan pencatatanBarang Mihik Daerahberupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang vang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan fugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lainkepada Bupati melalui Pengelola Barang; f menyimpan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah,
4. g.menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang;
5. h.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BarangMibk Daerah; dan merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunar Laporan Barang Milik Daerah 4) Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang
(5)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
(6)Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan dibebankan pada APBD. terse but yang anggamannya agian Kedelapan Pengurus Barang Pengguna

Pasal 17

b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status Penggunaan Larang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
c.melaksanakanpencatatan dan Inventanisasi Barang Milik Daerah;
d.membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang;
e.menyiapkan dokumen pengaman usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan,
f.menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerahberupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lan,
g.menyiapkan dokumen pengayuan usu/an Pemusnahan dan Penghapusan BarangMibik Daerah,
h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan,
i.menyiapkansurat permintaan barang berdasarkan nota permintaan barang,
j.mengajukan surat permintaan barangkepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
k.menyerahkan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barangyang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; membuat kartu inventaris ruangan semesteran dan tahunan,
m.memberi label Barang Milik Daerah,
n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik Barang Milk Daerahberdasarkan pengecekan fisik barang;
o.melakukan stock opname barang persediaan,
p.menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ salinan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerahdan menyimpan asli /fotokopi/salinan dokumen Penatausahaan,
q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan Barang Milik Daerah; dan r membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelahditelitoleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

(3)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat () secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang
(4)Dalam hal melaksanakan tugas danfungsi administrasi Pengurus BarangPengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
(5)Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD

Pasal 18

(l) Bupati menetapkan Pengurus Barang embantu atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.

(2)Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, korpetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya
(3)Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungiawab
1. a.menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;
2. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerahyang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah,
3. c.melaksanakanpencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
4. d.membantu mengamankan BarangMilik Daerahyang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
5. e.menviapkan dokumen pengapuan usulan Peranfaatan dan Perindahtanganan BarangMihik Daerahberupa tanah dan /atau bongunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerahselain tanah dan/atau bangunan, f menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain;
6. g.menyiapkan dokurnen pengauan usulan Pemusnahan dan Penghapusan BarangMilik Daerah, h menyusun laporan barang semesteran dan tahunan, menyiapkansurat permintaan barang berdasarkan nota permintaan barang;
7. j.mengajukan surat permintaan barangkepada Kuasa Pengguna Barang;
8. k.menyerahkan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang.
9. l.membuat kartu inventaris ruuangansemesteran dan ta hunan;
10. m.memberi label Barang Milik Daerah,
11. n.mengajukan per mohonan persetuyuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah pengecekan fisik barang;
12. o.melakukan stock opname barang persediaan;
13. p.menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan Dokumen Kepemilikan Barang Mihik Daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen Penatausahaan,
14. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang uasa Pengguna Barang dan laporan BarangMilik Daerah; dan r membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa oleh Pejabat dan Pengurus Barang setelahditelitiPengguna Penatausahaan Pengguna Barang Barang Pengguna. (41 Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung mau pun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan jasa atau bertindak pemborongan dan penjualan sebaga penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut anggarannya dibebankan pada APBD yang

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN ARANG MILIK DAERAH

Pasal 19

(I) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan Barang Mihik Daerah yang ada.

(2)KetersediaanBarang Milik Daerahsebagaimana dirnaksud pada ayat (1), merupakan Barang Milik Daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang
(3)PerencanaanBarang Milik Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2J,harus dapat mencerminkan Daerahpada Perangkat dasar dalarudijadikan kebutuhan riil BarangMilik Daerah sehingga dapat penyusunan RKBMD (4 Format Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pa sal 20 I (l) PerencanaanKebutuhan Barang Milik Daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja Perangkat Daerah ditetapkan.
(2)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (l, merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Pasal 21

(I) Perencanaanebutuhan Barang Milik Daerah mengacu pada rencana kerjaPerangkat Daerah.

(2)Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada:
1. a.standar barang;
2. b.standar kebutuhan, dan/atau
3. c.standar harga.
(3)Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat [2J huruf a, adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan Barang Milik Daerah dalam Perencanaan Kebutuhan () Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat [2) huruf b, adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah dalam Perencanaan Kebutuhan Barang Mihik Daerah pada Perangkat Daerah
(5)Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan Barang Milik Daerah dalam Perencanaan Kebutuhan.
(6)Standar barang, standar kebutuban dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat [3), ayat (4) dan ayat
(5),ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

(1)Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya. [2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (I), kepada Pengelola Barang
(3)Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola arang.
(4)Data barang pada Pengguna Barang an/atau Pengelola Barang sebagairmana diraksud pada ayat (3), antara lain:
1. a.laporan Daftar Barang engguna bulanan,
2. b.laporan Daftar Barang Pengguna semesteran,
3. c.laporan Daftar Barang engguna tahunan,
4. d.laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;
5. e.laporan Daftar Barang Pengelola semesteran,
6. f.laporan Daftar Barang Pengelola tahunan,
7. g.laporan Daftar Barang Milik Daerah semesteran; dan
8. h.laporan Daftar Barang Mihik Daerah tahunan.
(5)Pengelola 25 Barang dalam melakukan penelaahan sebagaimana diraksud pada ayat (33), dibantu ejabatPenatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola.
(6)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5j, merupakan anggota tim anggaran Pemerintah Daerah.
(7)Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar penyusunan RKBMD

Pasal 25

RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah