DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Bab III Pembentukan UPT; Bab IV Staf Ahli; Bab V Kepegawaian; Bab VI Ketentuan Lain-Lain; Bab VII Ketentuan Peralihan; dan Bab VIII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabu paten Minahasa; Mengingat 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679); J
7.Undang-Undang·\ . . . . r--- -- -- Menetapkan 2
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2 0 1 4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 ) ;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA dan BUPATI MINAHASA MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Kabu paten adalah Kabu paten Minahasa;

2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa;
3.Bu pati adalah Bu patiMinahasa;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu paten Minahasa;
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa;
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenMinahasa;
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu paten Minahasa;
8.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa;
9.Inspektorat adalah Inspektorat KabupatenMinahasa;
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabu patenMinahasa; 1 1 . Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabu patenMinahasa;
12.Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dalam menetapkan ( ... r - --- 3 Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupatiharus memperhatikan asas:

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.Efisiensi;
d.Efektivitas;
e.Pembagian habis tugas;
f.Rentang kendali;
g.Tata kerja yangjelas; dan
h.Fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri d ar i : 1 . Dinas Pendidikan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerin tahan bi dang Pendidikan;
1. 2.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
2. 3.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
3. 4.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
4. 5.Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
5. 6.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. 9.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. 10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 1 1 . Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
10. 12.Dinas Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. 13.Dinas Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
12. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
13. 15.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; �
14. 16.Dinas J.l . 4
15. 16.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. 17.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
17. 18.Dinas Lingkungan Hidup tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
18. 19.Dinas Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
19. 20.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; 2 1 . Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan urusan Kelautan dan Perikanan;
20. 22.Dinas Perpustakaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
21. 23.Dinas Pemadam Kebakaran Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Kebakaran; dan
22. 24.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Polisi Pamong Praja;
e.Badan Daerah terdiri d ar i : 1 . Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
1. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
2. 3.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; dan
3. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

Pasal 4

( 1) Selain perangkat daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.

(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Tondano Barat Tipe A;
2. b.Kecamatan Tondano Timur Tipe A;
3. c.Kecamatan Tondano Selatan Tipe A;
4. d.Kecamatan Tondano Utara Tipe A;
5. e.Kecamatan Kawangkoan Tipe A;
6. f.Kecamatan Kawangkoan Barat Tipe A;
7. g.Kecamatan Kawangkoan Utara Tipe A;
8. h.Kecamatan Langowan Barat Tipe A;
9. i.Kecamatan Langowan Timur Tipe A;
10. j.Kecamatan Langowan Selatan Tipe A;
11. k.Kecamatan Langowan Utara Tipe A;
  1. 1.Kecamatan Tompaso Tipe A;
12. m.Kecamatan Tompaso Barat Tipe A;
13. n.Kecamatan Tombariri Tipe A;
14. o.Kecamatan Tombariri Timur Tipe A;
15. p.Kecamatan Kakas Tipe A;
16. q.Kecamatan Kakas Barat Tipe A;
17. r.Kecamatan Sonder Tipe A;
18. s.Kecamatan Mandolang Tipe A;
19. t.Kecamatan Pineleng Tipe A;
20. u.Kecamatan .f. ... 5
21. u.Kecamatan Tombulu Tipe A;
22. v.Kecamatan Remboken Tipe A;
23. w.Kecamatan Eris Tipe A;
24. x.Kecamatan Kombi Tipe A; dan
25. y.Kecamatan Lembean Timur Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPI').
(2)UPI' dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

( 1 ) S e l ai n Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Minahasadi bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan.

(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

( 1 ) S e l ai nunit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten Minahasadi bidang kesehatan berupa Rumah Sakit DaerahKabupaten Minahasa dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

(2)Rumah sakit DaerahKabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPI' yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang pembentukan UPI' yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

Bu pati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli. BABV +· .. 6 BABY KEPEGAWAIAN Pasal 1 1 Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…