DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peratu.ran Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA dan BUPATI MINAHASA MEMUTUSKAN . I MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2.Bu pati adalah Bu pati Minahasa.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menu.rut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sis tern dan prinsip Negara Kesatuan Repu blik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rpl.312.321.514.800,00 (satu triliun tiga ratus dua belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus empat betas ribu delapan ratus rupiah) terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rpl.238.476.664.396,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(I) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp86.514.376.000,00 (delapan puluh enam miliar lima ratus empat betas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.pajak Daerah;
b.retribusi Daerah;
c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a direncanakan sebesar Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.968,157.000,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
(4)Hasi.,/'
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat II) huruf c direncanakan sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp33.846.219.000,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan betas ribu rupiah). PasaJ 5 I I) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 3 huruf b direncanakan sebesar Rpl.128.698.19!.000,00 (satu triliun seratus dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.transfer pemerintah pusat; dan
2. b.transfer antardaerah
(2)Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp!.062.798.191.000,00 (satu triliun enam puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
(3)Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b direncanakan sebesar Rp65.900.000.000,00 (enam puluh lima miliar sembilan ratus juta rupiah). PasaJ 6 (!) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 3 huruf c direncanakan sebesar Rp23.264.097.396,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf c direncanakan sebesar Rp19.264.097.396,00 (sembilan belas miliar dua ratus enam puluh empatjuta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah}. PasaJ 7 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rpl.251.321.514.800,00 (satu triliun dua ratus lima puluh satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah), yang bersumber dari:
1. a.belanja operasi;
2. b.belanja modal;
3. c.belanja tidak terduga; dan
4. d.belanja transfer. Pasal./

Pasal 8

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp896.431.428.529,00 (delapan ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a direncanakan sebesar Rp537.501.082.749,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus satu juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b direncanakan sebesar Rp297.467.394.453,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf c direncanakan sebesar Rp10.159.563.327,00 (sepuluh miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf e direncanakan sebesar Rp49.076.138.000,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf f direncanakan sebesar Rp2.227.250.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

(!) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp93.314.589.771,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja modal tanah;
b.belanja modal peralatan dan mesin;
c.belanja modal bangunan dan gedung;
d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
f.belanja modal aset lainnya.

(2)Belanja modal tan ah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a direncanakan sebesar Rp222.918.080,00 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan puluh rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan me sin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b direncanakan sebesar Rp20.331.125.923,00 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
(4)Belanja.
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c direncanakan sebesar Rp53.015.466.996,00 (lima puluh tiga miliar lima belas juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d direncanakan sebesar Rpl8.5! 7.390.472,00 (delapan belas miliar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rpl.227.688.300,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).

Pasal 11

(1)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp248.575.496.500,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta em pat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.550.208.200,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta dua ratus delapan ribu dua ratus rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a direncanakan sebesar Rp244.025.288.300,00 (dua ratus empat puluh empat miliar dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp73.844.850.404,00 (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
2. b.pencairan dana cadangan;
3. c.hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. d.penerimaan pinjaman Daerah;
5. e.penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
6. f.penenmaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
(2)sisa./ {2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a direncanakan sebesar Rp39.173.850.404,00 {tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus empat rupiah).
(3)Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d direncanakan sebesar Rp34.67 l.000.000,00 (tiga puluh empat miliar enam
(6)Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(7)Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

(I) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp61.000.000.000,00 (enam puluh satu miliar rupiah), yang terdiri atas:

a.pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo;
b.penyertaan modal Daerah;
c.pembentukan dana cadangan;
d.pemberian pinjaman Daerah; dan
e.pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4)Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

(1)Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar -Rpl2.844.850.404,00 (minus dua belas miliar delapan ratus em pat puluh em pat juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus empat rupiah).
(2)Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rpl2.844.850.404,00 (dua belas miliar delapan ratus em pat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus empat rupiah). Pasa1./

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peratu.ran Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA dan BUPATI MINAHASA MEMUTUSKAN . I MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2.Bu pati adalah Bu pati Minahasa.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menu.rut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sis tern dan prinsip Negara Kesatuan Repu blik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pasal 3

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

a.pajak Daerah;
b.retribusi Daerah;
c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a direncanakan sebesar Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.968,157.000,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
(4)Hasi.,/'
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat II) huruf c direncanakan sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp33.846.219.000,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan betas ribu rupiah). PasaJ 5 I I) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 3 huruf b direncanakan sebesar Rpl.128.698.19!.000,00 (satu triliun seratus dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.transfer pemerintah pusat; dan
2. b.transfer antardaerah
(2)Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp!.062.798.191.000,00 (satu triliun enam puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
(3)Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b direncanakan sebesar Rp65.900.000.000,00 (enam puluh lima miliar sembilan ratus juta rupiah). PasaJ 6 (!) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 3 huruf c direncanakan sebesar Rp23.264.097.396,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf c direncanakan sebesar Rp19.264.097.396,00 (sembilan belas miliar dua ratus enam puluh empatjuta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah}. PasaJ 7 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rpl.251.321.514.800,00 (satu triliun dua ratus lima puluh satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah), yang bersumber dari:
1. a.belanja operasi;
2. b.belanja modal;
3. c.belanja tidak terduga; dan
4. d.belanja transfer. Pasal./

Pasal 8

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp896.431.428.529,00 (delapan ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a direncanakan sebesar Rp537.501.082.749,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus satu juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b direncanakan sebesar Rp297.467.394.453,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf c direncanakan sebesar Rp10.159.563.327,00 (sepuluh miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf e direncanakan sebesar Rp49.076.138.000,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf f direncanakan sebesar Rp2.227.250.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

a.belanja modal tanah;
b.belanja modal peralatan dan mesin;
c.belanja modal bangunan dan gedung;
d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
f.belanja modal aset lainnya.

(2)Belanja modal tan ah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a direncanakan sebesar Rp222.918.080,00 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan puluh rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan me sin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b direncanakan sebesar Rp20.331.125.923,00 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
(4)Belanja.
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c direncanakan sebesar Rp53.015.466.996,00 (lima puluh tiga miliar lima belas juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d direncanakan sebesar Rpl8.5! 7.390.472,00 (delapan belas miliar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rpl.227.688.300,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).

Pasal 11

(1)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp248.575.496.500,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta em pat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.550.208.200,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta dua ratus delapan ribu dua ratus rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a direncanakan sebesar Rp244.025.288.300,00 (dua ratus empat puluh empat miliar dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp73.844.850.404,00 (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
2. b.pencairan dana cadangan;
3. c.hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. d.penerimaan pinjaman Daerah;
5. e.penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
6. f.penenmaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
(2)sisa./ {2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a direncanakan sebesar Rp39.173.850.404,00 {tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus empat rupiah).
(3)Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d direncanakan sebesar Rp34.67 l.000.000,00 (tiga puluh empat miliar enam
(6)Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(7)Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

(I) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp61.000.000.000,00 (enam puluh satu miliar rupiah), yang terdiri atas:

a.pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo;
b.penyertaan modal Daerah;
c.pembentukan dana cadangan;
d.pemberian pinjaman Daerah; dan
e.pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4)Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

(1)Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar -Rpl2.844.850.404,00 (minus dua belas miliar delapan ratus em pat puluh em pat juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus empat rupiah).
(2)Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rpl2.844.850.404,00 (dua belas miliar delapan ratus em pat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus empat rupiah). Pasa1./