DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 11 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor T4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor LB22l;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; Mengingat Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA dan BUPATI MINAHASA MEMUTUSKAN BUPATI MINAHASA PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR 04 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA dan BUPATI MINAHASA MEMUTUSKAN... MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2.Bupati adalah Bupati Minahasa.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan ralryat daerah menurut asas otonomi dan hrgas pembanttran dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 direncanakan semula sebesar Rpl.350.5L7.5O7.802,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar lima ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp LO6.266.351.613,20 (seratus enam miliar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga belas koma dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.456.783.859.415,2O (satu triliun empat ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima belas koma dua rupiah) yang terdiri atas pend"apatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan semula sebesar Rp1.311.818.041.109,00 (satu triliun tiga ratus sebelas miliar delapan ratus delapan belas juta empat puluh satu ribu seratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp25.104.683.497,96 (dua puluh lima miliar seratus empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan enam) sehingga menjadi sebesar Rpl.336.922.724.606,96 (satu triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam koma sembilan enam rupiah) yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Pasal MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. 2.Bupati adalah Bupati Minahasa.
3. 3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. 4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. 5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 direncanakan semula sebesar Rp1.350.517.507.802,00 (satu triliun tiga ratus Iima puluh miliar Iima ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp 106.266.351.613,20 (seratus enam miliar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga belas koma dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rpl.456.783.859.415,20 (satu triliun empat ratus Iima puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima belas koma dua rupiah) yang terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan semula sebesar Rp1.311.818.041.109,00 (satu triliun tiga ratus sebelas miliar delapan ratus delapan betas juta empat puluh satu ribu seratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp25.104.683.497,96 (dua puluh Iima miliar seratus empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan enam) sehingga menjadi sebesar Rp1.336.922.724.606,96 (satu triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam koma sembilan enam rupiah) yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Pasal...

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan semula sebesar Rp90.526.183.879,00 (sembilan puluh miliar lima ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rpl .L29.O92.497,96 (satu miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp91 .655.276.376,96 (sembilan puluh satu miliar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma sembilan enam rupiah), yang terdiri dari:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp45.483.218.967,00 (empat puluh lima miliar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), tidak mengalami perubahan.
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp4.021.729.618,00 (empat miliar dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah), tidak mengalami perubahan.
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah), tidak mengalami perubahan.
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan semula sebesar Rp36.421.235.294,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rpl.129.092.497,96 (satu miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp37.550.327.791,96 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma sembilan enam rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan semula sebesar Rpl. 196.471.253.834,00 (satu triliun seratus sembilan puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp23.975.591.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.220.446.844.834,00 (satu triliun dua ratus dua puluh miliar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.transfer pemerintah pusat; dan
2. b.transfer antardaerah.
(2)Transfer Pasal 4 (!) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan semula sebesar Rp90.526.183.879,00 (sembilan puluh miliar lima ratus dua puluh enamjuta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rpl.129.092.497,96 (satu miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9 1.655.276.376,96 (sembilan puluh satu miliar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma sembilan enam rupiah), yang terdiri dari:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a direncanakan semula sebesar Rp45.483.218.967,00 (empat puluh lima miliar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), tidak mengalami perubahan.
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b direncanakan semula sebesar Rp4.021.729.618,00 (empat miliar dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah), tidak mengalami perubahan.
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf c direncanakan semula sebesar Rp4.600.000.000,00 (em pat miliar enam ratus juta rupiah), tidak mengalami perubahan.
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf d direncanakan semula sebesar Rp36.421.235.294,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.129.092.497,96 (satu miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu em pat ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp37.550.327.791,96 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma sembilan enam rupiah).

Pasal 5

(!) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan semula sebesar Rpl.196.471.253.834,00 (satu triliun seratus sembilan puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp23.975.591.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rpl.220.446.844.834,00 (satu triliun dua ratus dua puluh miliar empat ratus em pat puluh enam juta delapan ratus em pat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a.transfer pemerintah pusat; dan
b.transfer antardaerah.

(2)Transfer...
(2)Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.117.997.540.000,0O (satu triliun seratus tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp23.975.591.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.14L.973.131.000,0O (satu triliun seratus empat puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).
(3)Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp78.473.713.834,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp24.82O.603.396,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh juta enam ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), tidak mengalami perubahan yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah; dan
2. b.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), tidak mengalami perubahan.
(3)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp20.820.603.396,00 (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh juta enam ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan semula sebesar Rp1.29O.5t7.5O7.8O2,0O (satu triliun dua ratus sembilan puluh miliar lima ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp 94.284.743.063,54 (sembilan puluh empat miliar dua ratus delapan puluh empatjuta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam puluh tiga koma lima empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 1.384.802.250.865,54 (satu triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh lima koma lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer. Pasal

(2)Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rpl.117. 997.540.000,00 (satu triliun seratus tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus em pat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp23.975.591.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rpl.141.973.131.000,00 (satu triliun seratus empat puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).
(3)Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp78.473.713.834,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp24.820.603.396,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh juta enam ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), tidak mengalami perubahan yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah; dan
2. b.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), tidak mengalami perubahan.
(3)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp20.820.603.396,00 (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh juta enam ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enarn rupiah), tidak mengalami perubahan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…