DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822)';
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa34;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;
6.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2O2l tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Dengan 'r( Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA dan BUPATI MINAHASA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa'
2.Bupati adalah BuPati Minahasa.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinlip N"gu.r" Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Una"rrg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah eupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. S. Deu,an perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutrrya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang be-rkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran pendapatan dan Belanja Daerahyang selanjutrrya disingkat APBD {alah rencana keuangan tahunan Oaeiah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah'

Pasal 2

APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 berjurnlah Rp 1.336.34L'477'O79,OO (satu triliun tiga ratus tiga puluh enarn miliff tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tqiuh puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah) terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah'

Pasal 3

pendapa.tan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp' 1.24g.949.971.000,00 ( satu tril[rn dua rah-rs empat puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah'

Pasal 4

(1)pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 86.405.430.000,00 (delapan puluh enarn miliar empat ratus lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), Yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah' (z) PajauI
(2)Pajak Daerah sebagaimarra dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanat<an sebesar Rp. 44.878.800.000,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus h{uh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.522.411.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh dua juta empat rahrs sebelas ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisatrkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncarrakan sebesar Rp. 3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaim€ura dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanat<an sebesar Rp 33.854.219.000,00 (tiga puluh tiga miliar delapart ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilatr belas ribu rupiah ).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.138.640.171.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh delapan miliar enarn ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.transfer pemerintah pusat; dan
2. b.transfer antar-daerah.
(2)Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncalakan sebesar Rp. 1 .088.420. 171.000,00 (satu triliun delapan puluh delapan miliar empat rah.rs dua puluh juta serahrs tujuh puluh satu ribu rupiah).
(3)Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5O.22O.0OO.O0O,0O (lima puluh miliar dua ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 6

(1)I"ain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.904.370.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus empatjuta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.hibah;
2. b.dana darurat;
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan pertrndang- undangan;
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.759.850.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 20. |44.52O.O0O,OO (dua puluh miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp. t.312.34I.477.079,00 (satu triliun tiga ratus dua belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan rlpiah), yang terdiri atas:

a.belanja /
a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 915.845.354.826,00 (sembilan ratus lima belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.562.639.861.O71,00 (lima ratus enam puluh dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh satu rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.318.304.660.870,00 (tiga ratus delapan belas milyar tiga ratus empat juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.095.294.885,00 (lima milyar sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat t huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf e direncanakan sebesar Rp 29.436.738.000,00 (dua puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 368.800.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 134.07L.065.194,00 (seratus tiga puluh empat milyar tujuh puluh satu juta enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)
(3)Belanj". .a(
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.713.975.606,00 (dua puluh empat milyar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam rupiah). (a) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 66.248.943.138,00 (enam puluh enam milyar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 36.646.263.000,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.461.883.450,00 (enam miliar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belarla tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncarrakan sebesar Rp.22.962.259.659,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 239.462.797.400,00 (duaratus tigapuluh sembilan milyar empa.t rahrs enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.940.121.100,00 (empat miliar sembilan ratus empat pluh juta seratus dr.ra puluh satu ribu serahrs rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 234.522.676.300,00 (dua ratus tiga puluh empat milyar lima ratus dua pulutr duajuta enarn raflrs tujuh puluh enam ribu tiga rahrs rupiah).

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822)';
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa34;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;
6.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2O2l tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Dengan 'r( Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA dan BUPATI MINAHASA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa'
2.Bupati adalah BuPati Minahasa.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinlip N"gu.r" Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Una"rrg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah eupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. S. Deu,an perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutrrya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang be-rkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran pendapatan dan Belanja Daerahyang selanjutrrya disingkat APBD {alah rencana keuangan tahunan Oaeiah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah'

Pasal 2

Pasal 3

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah'

Pasal 4

(1)pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 86.405.430.000,00 (delapan puluh enarn miliar empat ratus lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), Yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah' (z) PajauI
(2)Pajak Daerah sebagaimarra dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanat<an sebesar Rp. 44.878.800.000,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus h{uh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.522.411.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh dua juta empat rahrs sebelas ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisatrkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncarrakan sebesar Rp. 3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaim€ura dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanat<an sebesar Rp 33.854.219.000,00 (tiga puluh tiga miliar delapart ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilatr belas ribu rupiah ).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.138.640.171.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh delapan miliar enarn ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.transfer pemerintah pusat; dan
2. b.transfer antar-daerah.
(2)Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncalakan sebesar Rp. 1 .088.420. 171.000,00 (satu triliun delapan puluh delapan miliar empat rah.rs dua puluh juta serahrs tujuh puluh satu ribu rupiah).
(3)Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5O.22O.0OO.O0O,0O (lima puluh miliar dua ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 6

(1)I"ain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.904.370.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus empatjuta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.hibah;
2. b.dana darurat;
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan pertrndang- undangan;
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.759.850.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 20. |44.52O.O0O,OO (dua puluh miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 7

a.belanja /
a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 915.845.354.826,00 (sembilan ratus lima belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.562.639.861.O71,00 (lima ratus enam puluh dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh satu rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.318.304.660.870,00 (tiga ratus delapan belas milyar tiga ratus empat juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.095.294.885,00 (lima milyar sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat t huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf e direncanakan sebesar Rp 29.436.738.000,00 (dua puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 368.800.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 134.07L.065.194,00 (seratus tiga puluh empat milyar tujuh puluh satu juta enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)
(3)Belanj". .a(
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.713.975.606,00 (dua puluh empat milyar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam rupiah). (a) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 66.248.943.138,00 (enam puluh enam milyar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 36.646.263.000,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.461.883.450,00 (enam miliar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 239.462.797.400,00 (duaratus tigapuluh sembilan milyar empa.t rahrs enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.940.121.100,00 (empat miliar sembilan ratus empat pluh juta seratus dr.ra puluh satu ribu serahrs rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 234.522.676.300,00 (dua ratus tiga puluh empat milyar lima ratus dua pulutr duajuta enarn raflrs tujuh puluh enam ribu tiga rahrs rupiah).